ULUWATU VILLA, TBK;

YAYASAN ULUWATU vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG dan PENGEMPON PURA LUHUR ULUWATU JURIT

Surabaya, telahmengambil putusan sebagai berikut terhadap sengketaantaraYAYASAN ULUWATU, berkedudukan di Jl. Sutomo No. 61Denpasar, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2041.HT.01.02.TH 2006, tanggal 15 September 2006dalam hal ini di wakili oleh1. Anak Agung Alit Gede Sardjitha, kewarganegaraanIndonesia , pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri SipilTNI AD Kesatuan Kum Dam/Udayana, beralamat di Jl.Sutomo No. 61Denpasar; rere ree eee2. Drs.

Pudak No. 7 Denpasar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK51.03/V1I/201, tanggal 10 Juni 201, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT /D A NPENGEMPON PURA LUHUR ULUWATU JURIT, berkedudukan di PuriCelagi Gendong, Jalan Imam Bonjol Denpasar, dalam halini diwakili oleh Anak Agung Ngurah Agung,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.

ImamBonjol No. 19 Denpasar, selaku Ketua UmumPengempon Pura Luhur Uluwatu Jurit, memberikuasa kepada : I Made Budi Pernatha D, SH,Advokad/ ...........Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Pernatha & Rekan,beralamat di Jl.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat/Kepala Kantor PertanahanKabupaten Badung berupa Sertifikat Hak Milik No. 2407,tanggal 10 Juli 2008, Luas 11.100 M2, Surat Ukur Nomor1755/Pecatu/2008, tanggal 10 Juli 2008 atas nama PuraLuhur Uluwatu Jurit, terletak di Desa Pecatu, KecamatanKuta Selatan, Kabupaten3.

Memerintahkan Kepada Tergugat mencabut Surat KeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TergugatKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung,berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2407, tanggal 10 Juli2008, Luas 11.100 M2, Surat Ukur Nomor1755/Pecatu/2008, tanggal 10 Juli 2008 atas nama PuraLuhur Uluwatu Jurit, terletak di Desa Pecatu, KecamatanKuta Selatan, Kabupaten Badung;4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK

Sylvira Fibrianingrum, Penelaah Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor diJalan Jenderal Gatot Subroto No. 4042 Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU3271/PJ/2015 tanggal 29September 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK, beralamat sesuai suratkeputusan di Belimbing Sari Banjar Dinas Tambyak, Kuta Selatan,Badung, Bali 80364, beralamat sesuai

2015 yang telah berkekuatanHalaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 169 B/PK/PJK/2017hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP2483/WPJ.07/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Keberatan SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor 00060/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011 MasaPajak Desember 2008, atas nama Pemohon Banding sebagai berikut :Nama : PT Bukit Uluwatu

Pengadilan Pajak Nomor Put.62329/PP/M.XVIIIB/16/2015, Tanggal 25 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2483/WPUJ.07/2012tanggal 28 Desember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2008 Nomor 00060/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011,atas nama : PT Bukit Uluwatu

PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK

Dhiyah Rosalina, Penelaah Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor diJalan Jenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU3269/PJ/2015 tanggal 29September 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK, beralamat sesuai suratkeputusan di Belimbing Sari Banjar Dinas Tambyak, Kuta Selatan,Badung, Bali 80364, beralamat sesuai korespondensi

25 Juni 2015 yang telah berkekuatanHalaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 168 B/PK/PJK/2017hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP107/WPJ.07/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Keberatan SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor 00056/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011 MasaPajak Juli 2008, atas nama Pemohon Banding sebagai berikut :Nama : PT Bukit Uluwatu

Pengadilan Pajak NomorPut.62324/PP/M.XVIIIB/16/2015, Tanggal 25 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP107/WPJ.07/2013tanggal 21 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2008 Nomor 00056/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011, atas nama : PTBukit Uluwatu

Pemohon Banding) untukbidang usaha dari semula Jasa Akomodasi(hotel dan cottage) menjadi Jasa Akomodasi(hotel);Berdasarkan data publikasi pada Bursa EfekIndonesia (http://www.idxco.id) dalam profilperusahaan, tercatat bahwa bidang usahautama Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah jasa akomodasi danHalaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 168 B/PK/PJK/20178)bidang perhotelan;Penyerahan jasa akomodasi lainnya tersebutadalah perhotelan atau villa menggunakanmerk usaha "Alila Villas Uluwatu

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.62324/PP/M.XVIIIB/16/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP107/WPJ.07/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00056/207/08/904/11tanggal 23 Desember 2011, atas nama : PT Bukit Uluwatu

BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk;

./2015,Tanggal 29 September 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk, tempat kedudukan di BelimbingSari Banjar Dinas Tambyak, Kuta Selatan, Badung, Bali 80364,beralamat sesuai korespondensi di Talavera Office Park, 10th Floor,Jl. TB.

Putusan Nomor 594/B/PK/PJK/2017Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP2484/WPJ.07/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Keberatan SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor 00059/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011 MasaPajak Nopember 2008, atas nama Pemohon Banding sebagai berikut :Nama : PT Bukit Uluwatu Villa Tbk.NPWP : 02.097.827.6054.000 (d/h 02.097.827.6904.000)Alamat : Belimbing Sari Banjar Dinas TambyakKuta Selatan, BadungBaliNomor dan Tanggal Keputusan Keberatan: KEP2484/WPJ.07

Pengadilan Pajak NomorPut.62328/PP/M.XVIIIB/16/2015, Tanggal 25 Juni 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2484/WPUJ.07/2012tanggal 28 Desember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Nopember 2008 Nomor 00059/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011,atas nama : PT Bukit Uluwatu

Bukit Uluwatu Villa Tbk (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsungkepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) padatanggal 13 Juli 2015 sesuai Tanda Terima Surat TPST DirektoratJenderal Pajak Nomor Dokumen 201507130737.2.

FRANCISCA THOROGOOD melawan MANAJEMEN ANANTARA ULUWATU BALI

PENETAPANNomor 2 /Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.o Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Hubungan Industrial pada peradilantingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:Francisca Thorogood, beralamat di Cluster Yudistira No. 87 Pecatu Uluwatu Balidan adalah karyawan Anantara Uluwatu, yang beralamat di JI RayaPemutih, Labuhan Sait, Uluwatu Bali, yang dalam hal ini memberKuasa kepada : AGUS GUNAWAN PUTRA, SH.

BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017,dan telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri DenpasarReg.No.544/Daf/2017,selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT; Melawan:Manajemen Anantara Uluwatu Bali yang beralamat di JI Raya Pemutih, Labuhan Membaca pula surat Penggugat tertanggal 24 Mei 2017, No. 026/AGP/IV/2017,perihal pencabutan berkas perkara dengan alasan sengketa antara PenggugatdenganTergugat telah diselesaikan secara damai dan keesepakatan damai telahdilakukan oleh pihakpihak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarma,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3276/PJ/2015tanggal 29 September 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUKIT ULUWATU

Pengadilan Pajak Nomor Put.62319/PP/M.XVIIIB/16/2015, tanggal 25 Juni 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2391/WPJ.07/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00050/207/08/904/1 1tanggal 23 Desember 2011, atas nama: PT Bukit Uluwatu

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2391/WPJ.07/2012 tanggal 17 Desember 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2008 Nomor 00050/207/08/904/11 tanggai 23 Desember 2011,atas nama: PT Bukit Uluwatu Villa Tbk., NPWP: 02.097.827.6054.000 (d/h 02.097.827.6904.000), adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangHalaman 3 dari 8 halaman.

BUKIT ULUWATU VILLA, TBK;

./2014,tanggal 19 November 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk, beralamat sesuai suratkeputusan di Perum Puri Gading Blok G 2, Nomor 6, Lingk.Bhuana, Jimbaran, Badung, beralamat sesuai korespondensi diBelimbing Sari Banjar Dinas Tambyak, Kuta Selatan, Badung80364;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan

Pajak NomorPut.55074/PP/M.XVIIIB/16/2014, tanggal 11 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP132/WPJ.17/BD.06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Oktober 2005 Nomor 00049/207/05/904/11 tanggal 24 Januari2011, atas nama : PT Bukit Uluwatu

Bukit Uluwatu Villa Tbk (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan surat pengantar nomorPut.55074/PP/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 11 September 2014.yangditerima secara langsung pada tanggal 25 September 2014 denganbukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor201409250469;2.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut. 55074/PP/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 11 September 2014 yangmenyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP132/WPuJ.17/BD.06/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2005 Nomor 00049/207/05/904/1 1tanggal 24 Januari 2011, atas nama : PT Bukit Uluwatu

BUKIT ULUWATU VILLA, TBK;

./2014tanggal 19 November 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk, beralamat di Perum PuriGading Blok G 2, Nomor 6, Lingk.

: Put.54912/PP/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 04 September 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP130/WPuJ.17/BD.06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2005 Nomor : 00017/407/05/904/11 tanggal 24 Januari 2011,atas nama : PT Bukit Uluwatu

BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk;

Syukron, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak diJalan Jenderal Gatot Subroto, No. 4042, Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU3273/PJ/2015, tanggal 29 September 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK, beralamat sesuai surat keputusan diBelimbing Sari Banjar Dinas Tambyak, Kuta Selatan, Badung, Bali 80364,beralamat sesuai korespondensi

25 Juni 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP33/WPJ.07/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Keberatan SKPKB PPNHalaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 538/B/PK/PJK/2017Barang dan Jasa Nomor 00058/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011 MasaPajak Oktober 2008, atas nama Pemohon Banding sebagai berikut:Nama: PT Bukit Uluwatu

Pengadilan Pajak NomorPut.62327/PP/M.XVIIIB/16/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP33/WPJ.07/2013tanggal 9 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2008 Nomor 00058/207/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011, atasnama: PT Bukit Uluwatu

BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk;

./2015tanggal 08 Juli 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk, beralamat Belimbing SariBanjar Dinas Tambyak, Kuta Selatan, Badung, Bali 80364,berkedudukan sesuai korespondensi di Talavera Office Park, 10thFloor, Jalan TB.

Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 021/V/BUV/2013tanggal 13 Mei 2013, pada intinya mengemukakan halhal sebagai berikut;Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP261/WPJ.07/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Keberatan SKPKB PPh Pasal21 Nomor 00056/201/08/904/11 tanggal 23 Desember 2011 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008 atas nama Pemohon Banding sebagai berikut :Nama : PT Bukit Uluwatu

Pajak Nomor Put.60753/PP/M.XVIIIB/10/2015 tanggal 02 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP261/WPJ.07/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00056/201/08/904/11 tanggal23 Desember 2011, atas nama PT Bukit Uluwatu

BUKIT ULUWATU VILLA, TBK;

./2014tanggal 19 November 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk, beralamat di Perum PuriGading Blok G 2, Nomor 6, Lingk.

/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 11 September 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP133/WPuJ.17/BD.06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari s.d September 2005 Nomor : 00050/207/05/904/11 tanggal 24Januari 2011, atas nama : PT Bukit Uluwatu

BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk;

BUKIT ULUWATU VILLA Tbk., beralamat sesuai suratkeputusan di Perum Puri Gading Blok G 2 Nomor 6, Lingk.Bhuana, Jimbaran, Badung dan = alamat sesualkorespondensi di Belimbing Sari Banjar Dinas Tambyak,Kuta Selatan, Badung 80364:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP131/WPJ.17/BD.06/2012 Tanggal 14 Februari 2012 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2005 Nomor 00048/207/05/904/11 tanggal 24 Januari2011, atas nama: PT Bukit Uluwatu Villa Tbk, NPWP:02.097 .827.6904.000, alamat: Perum Puri Gading Blok &2, No.Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1116/B/PK/Pjk/20186, Lingk.

PENGGUGAT:
- YAYASAN ULUWATU;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG;
TERGUGAT II INTERVENSI:
- PENGEMPON PURA LUHUR ULUWATU JURIT

Yang seharusnya data tersebut adalah untuk TanahLaba Pura Luhur Uluwatu ;9.

Bukti55Foto copy sesuai dengan aslinya surat dariPengurus Yayasan Uluwatu tanggal 30 April 2007No.K001/YU/IV/2007 keterangan mengenai suratsurat pengurus Yayasan Uluwatu)= yang belumdijawab oleh Kantor Pertanahan Kabupaten BadungFoto copy sesuai dengan aslinya surat daripengurus Yayasan Uluwatu tanggal 23 mei 2007No.

daripengurus Yayasan Uluwatu Tanggal 22 September2008 No.

Luhur Uluwatu) maupun Pura Jurit /Bajurit telah memil ik i tanah pelaba puramasing masing ; Di Desa Adat Pecatu bellum pernah ada sebuahPura yang bernama Pura Luhur Uluwatu dJuritlengkap dengan tanahpelaba puranya ;37.

sengketa sebelumnya milikpura luhur Uluwatu ; Saksi mengaku tahu nomor pipil 40 dan persil 157; Saksi mengaku tahu batas batas tanah objek sengketa =; Saksi mengaku tahu luasnya 1 Ha 11 are ; Saksi mengaku tahu awig awig Desa Adat Pecatu karana ikutdalam pembuatannya ;saksi tahu pengempon pura Luhur Uluwatu adalah Jro Kuta saksi tahu pengempon pura Luhur Uluwatu Jurit adalah PuriCelagigendong Badung 5 Saksi mengetahui tentang duwe pura Luhur Uluwatu dan duwePura Luhur Uluwatu Jurit diatur dalam awig

MARIA CHRISTINA HARTANTI VS PT CAKRAWALA MITRA USAHA/MANAJEMEN ANANTARA ULUWATU,

By Pass Ngurah RaiNomor 5 (Simpang Dewa Ruci) Komplek Pertokoan SegitigaEmas Kavling 12, Kuta, Badung, Bali, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CAKRAWALA MITRA USAHA/MANAJEMEN ANANTARAULUWATU, yang diwakili olen Presiden Direktur, Bhakti Salim,dalam hal ini memberi kuasa kepada Direktur Keuangan PTCakrawala Mitra Usaha,Dody Jusni Sasmita, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017, berkedudukan di JalanRaya Pemutih, Labuhan Sait, Uluwatu

PT MONROE COUNSULTING GROUP VS PT BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk

,dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Graha Induk KUD(INKUD), Lantai 6, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 1820, PejatenBarat, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Februari 2017;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;TerhadapPT BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk., yang diwakili oleh DirekturHendry Utomo, berkedudukan di Talavera office Park,Lantai 12,Jalan TB Simatupang Kav. 2226, Cilandak Barat, Cilandak, JakartaSelatan, 12430, dalam hal ini memberi kuasa kepada Giovani A.T.Sinulingga

Bahwa Kantor Pusat PT Bukit Uluwatu Villa, Tok (Termohon Kasasi) tidakberada di Bali melainkan Kantor Pusat PT Bukit Uluwatu Villa, Tbk(Termohon Kasasi) faktanya berada di Jakarta, hal tersebut menyalahiUndang Undang PerseroanTerbatas;Bahwa mengenai kedudukan dan alamat diatur dalam Pasal 5 UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas (UUPerseroan Terbatas), dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim telahsalah dan keliru menginterprestasikan ketentuan Pasal 3 ayat (5) UUKPKPU mengenai

Nomor 900 K/Padt.SusPailit/2017Bahwa terkait dengan alamat kantor PT Bukit Uluwatu Villa, Tok (TermohonKasasi)yang ada dan berdasarkan ketentuan di atas maka dapat diambilbeberapa kesimpulan diantaranya adalah:1. Perubahan alamat suatu perusahaan mewajibkan perusahaan untukmelakukan pelaporan perubahan alamat tersebut (Pasal 11 ayat (1)Permendag 37/2007);2.

Sebaliknya, apabila perubahan alamattersebut menjadi berada di luar wilayah Kota/Kabupaten maka perusahaanharus melakukan perubahan anggaran dasar;Faktanya alamat Kantor Pusat PT Bukit Uluwatu Villa, Tok. (Termohon Kasasi)beralamat di Talavera Office Park, Lantai 12, Jalan TB Simatupang, Kavling2226, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430, sebagaimana bukti P5.a, P6, P7;JunctoHalaman 27 dari 30 hal. Put.

Bahwa Bukti T23, berupa TDP PT Bukit Uluwatu Villa, Tok (TermohonKasasi) yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pemerintah KabupatenHalaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 900 K/Pat.SusPailit/2017Badung Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan KabupatenBadung tanggal 18 Januari 2012, merupakan TDP yang telah habis masaberlakunya.

Penggugat:
Maria Christina Hartanti
Tergugat:
Manajemen Anantara Uluwatu Bali

Sus PHI / 2017 / PN Dps, telah mengemukakan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:fi, Bahwa saya Maria Christina Hartantiterhitungmulai 16 September2015 adalah karyawan magang Anantara Uluwatu Bali yang beralamat di JlRaya Pemutih, LabuhanSait, Uluwatu Ball2.

Bahwa saya Maria Christina Hartanti terhitung mulai 21 Oktober 2015adalah karyawan kontrak Anantara Uluwatu Bali yang beralamat di JI RayaPemutih, Labuhan Sait, Uluwatu Bali2 Bahwa saya Maria Christina Hartanti adalah seorang karyawan yangbertugas sebagai Sales Coordinator pada Anantara Uluwatu Bali yangberalamat di JI Raya Pemutih, Labuhan Sait, Uluwatu Bali dengan gajipokok sebesar Rp 4.000.000, per bulan dan tunjangan tetap transportasiHal 2 dari 27 halaman Putusan No.3/Pdt.SusP Hl/2017/PN Dps.sebesar

Bahwa saya maria Christina Hartanti pada 5 Agustus 2016diberhentikan secara sepihak dan tibatiba tanpa ada pemberitahuan danpemberitahuan lebih dulu, dan tidak diperbolehkan lagi masuk bekerja diAnantara Uluwatu Bali yang beralamat di JI Raya Pemutih, Labuhan Sait,Uluwatu Bali6.

Bahwa saksi bekerja di Anantara Uluwatu dibawah naunganPT.Cakrawala Mitra Usaha dari tanggal 1 Juli 2016 sebagai SalesManager ; Bahwa penggugat lebih dulu bekerja di Anantara Uluwatu Ballsebagai Sales Coordinator ; Bahwa saksi tidak tahu mengapa penggugat berhenti bekerja diAnantara Uluwatu Bali dan saksi tahu status penggugat di AnantaraUluwatu sebagai pegawai Kontrak ; Bahwa antara Anantara Uluwatu Bali dengan The Sintise tidak adahubungan sama sekali ; Bahwa tidak tahu mengapa penggugat tidak

Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan kepadaManagemen Anantara Uluwatu yang merupakan sebuah Nama Hotel danNama Managemen yang dimiliki oleh PT.Cakrawala Mitra Usaha.c. Bahwa dalam Prihal gugatan Penggugat, telan secara eksplisitdicantumkan gugatan atas PHK oleh Managemen Anantara Uluwatu(Cakrawala Mitra Usaha P.T). Ini berarti bahwa Penggugat mengajukangugatan kepada PT. Cakrawala Mitra Usaha yang memiliki hotel AnantaraUluwatu dibawah Managemen Anantara Uluwatu Bali.d.

Penggugat:
PT Agro Boga Utama
Tergugat:
Pop Kinds Uluwatu

., Advokat dan KonsultanHukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal15 November 2021, selanjutnya disebutPENGGUGAT;MELAWANPop Kinds Uluwatu, beralamat di Jalan Bali Clif No. 48, Ungasan, Badung,Bali, Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri DenpasarNomor 46/Pdt.G.S/2021/PN Dps tanggal 29 November 2021 tentangPenunjukan Hakim;Setelan membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan

Penggugat:
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Tergugat:
Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn

dalamKepengemponan Pura Luhur Uluwatu dan pengelolaan asetasetnya berupatanahtanah laba Pura Luhur Uluwatu;Lebih lanjut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaRegister Nomor 1609 K/Pdt/1994 tanggal 10 Agustus 1998 yangberkekuatan hukum tetap sehingga merupakan suatu putusan hukum,bahwa Yayasan Uluwatu merupakan Badan yang berhak mengelola seluruhtanahtanah laba Pura Luhur Uluwatu;Atas dasar hal tersebut di atas dan Anggaran Dasar Yayasan Uluwatu,maka Yayasan Uluwatu dapat melakukan

gugatan terhadap siapapun yangmengganggu tanahtanah laba Pura Luhur Uluwatu;2.

DP, kelas Il, luas 27,900 Ha, yang digarap oleh Ruteg alias Wayan Ruteg alias Pan Mudri, seluas 3,275 Ha. dengan batasbatas:sebelah Utara tanah laba Pura Luhur Uluwatu persil 159 DP yangdigarap oleh Wayan Regin, sebelah Timur tanah Renia, tanah labaPura Luhur Uluwatu persil 15 DP yang digarap oleh Kenak, dan tanahlaba Pura Luhur Uluwatu persil 160 DP yang digarap oleh Wayan Regin,sebelah Selatan tanah laba Pura Luhur Uluwatu persil 160 DP yangdigarap oleh Wayah Regin dan tanah laba Pura Luhur Uluwatu

;Perubahan luas menjadi 37,795 Ha. tersebut karena tanahtanah laba PuraLuhur Uluwatu yakni: tanah laba Pura Luhur Uluwatu persil 158 DP seluas6,650 Ha., tanah laba Pura Luhur Uluwatu persil 159 DP seluas 0,950 Ha.

Bahwa pada tahun 2002 Yayasan Uluwatu yang berhak mengelola tanahtanah laba Pura Luhur Uluwatu telah mengeluarkan Surat KeputusanNomor Skep003/YU/VII/2002, tanggal 10 Juli 2002, yang isinyamencabut hak garapan beberapa penggarap tanah laba Pura LuhurHal. 5 dari 14 hal. Put.