diangkat dari margaParenta, dibawa Upulatu) adalah mauwe sebagai toko adatdibawahnya Kapitan sebagai pembatu Upulatu, kapitan sejajar denganKewang dan dibawahnya ada kepala Soa, dan Pengangkatan Upulatudilakukan secara turun temurun dari garis keturunan lurus mata rumah parentah;Bahwa Negeri Seilale adalah Negeri adat yang masuk dalamPersekutuan (Uli) Nusaniwe ; Bahwa Ya, Negeri Seilale sama dengan Negeri adat seperti NegeriLatuhalat yang mempunyai Upulatu sendiri; Bahwa proses pengangkatan seorang

Upulatu dilakukan secara turuntemurun dari garis keturunan lurus mata rumah parentah, berdasarkankebiasaan dari leluhur atau moyangmoyang dan apabila Upulatu lahumeninggal maka diganti oleh keturunan lurus dari mata rumah parentah tersebut ;Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor :186/Pat.G/2016/PNAmbBahwa Upulatu adalah orang yang kedudukan lebih Tinggi dalampemerintahan adat suatu sedangkan TuaTua adat adalah orang yanglebih mengetahui tentang pranatapranata adat dalan Negeri tersebut ;Bahwa menurut

saya di Maluku khususnya Kota Ambon, sistempemerintahan adat masih dipertahankan dan mempunyai dasardengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang tata carapengankatan seorang Raja ; Bahwa kebiasaan dari Leluhur atau moyangmoyang sebutan bagikepala Pemerintahan suatu Negeri adalah Upulatu bukan Raja, karenapada masa Pemerintahan Belanda Pemerintah Belanda mengadinama Upulatu menjadi Raja ; Bahwa menurut ahli, satu marga yang bukan keturunan parenta tidakdibenarkan diangkat sebagai seorang Raja untuk

dari moyangnya atau leluhurnyayang pertama kali mempimpin Negeri Tersebut ; Bahwa menurut saya harus dikembalikan tatanan hukum adat seperti sedia kala ;Bahwa dalam pemerintahan adat suatu Negeri yang boleh menjadiRaja adalah orang dalam garis keturunan lurus dari moyang atauleluhurnya yang pertama kali mempimpin Negeri Tersebut ;Bahwa Ya, Negeri Seilale termasuk yang kami teliti terkait denganPemerinatah adat ; Bahwa dari hasil Penelitian yang kami lakukan bersama tim, makayang pertama menjadi Upulatu

saya lakukan tersebut terkaitpemerintahan adat di Negeri Seilale tidak di temukan catatan sejarahHalaman 31 dari 42 Putusan Nomor :186/Pat.G/2016/PNAmbatau arsip yang secara tegas menyebutkan kapan/tahun berapaNegeri Seilale itu ada, akan tetapi kalau dibuat analisis sejarah makaNegeri Seilale ada jauh sebelum portogis maka sejarawan akanmembuat catatan sejarah Negeri Seilale ada sebelum tahun 1512,kalau saksi lain menyebutkan bahwa Negeri Seilale itu ada sejaktahun 1617 dan yang pertama menjadi Upulatu

Rute pawai berakhir di area gong perdamaian acara tutup denganpenyampaian sepatah kata oleh upulatu dan doa oleh pendeta ; Bahwa pada tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 11.00 wit, saki WilliamLawalata alias Ebeng datang dari desa Tuhaha ke rumah terdakwa untukmenanyakan tentang perjuangan RMS (Repoblik Maluku Selatan) dan informasiadanya rencana pawai pada tanggal 25 April 2014, kemudian terdakwamenyuruh saksi saksi Wiliam Lawalata alias Ebeng untuk membuat spanduk danbendera RMS (Repoblik Maluku

Rute pawai berakhir di area gong perdamaian acara tutup denganpenyampaian sepatah kata oleh upulatu dan doa oleh pendeta ; Bahwa pada tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 11.00 wit, saki WilliamLawalata alias Ebeng datang dari desa Tuhaha ke rumah terdakwa untukmenanyakan tentang perjuangan RMS (Repoblik Maluku Selatan) dan informasiadanya rencana pawai pada tanggal 25 April 2014, kemudian terdakwamenyuruh saksi saksi Wiliam Lawalata alias Ebeng untuk membuat spanduk danbendera RMS (Repoblik Maluku

rekonsiliasidamai dan gencatan perdamaian antara RMS dan NKRI; Pukul 10.30 wit, pawai dimulai oleh seluruh lapisan masyarakatalifuru sesuai denah; Pengaturan tertib oleh para kapitan dan kewang alifuru; Bendera, Spanduk, vandel Poster dipegang oleh para pesertapawai sepanjang dan seluas barisan; Pawai dimulai dengan membunyikan tahuri diikuti denganterompet/pengiring pujipujian, totobuang, rebana dan lainlain; Rute pawai berakhir di area gong perdamaian dunia acara tutupdengan penyampaian sepatah dua kata oleh upulatu

dan gencatan perdamaian antara RMS dan NKRI; Pukul 10.30 wit, pawai dimulai oleh seluruh lapisan masyarakatalifturu sesuai denah; Pengaturan tertib oleh para kapitan dan kewang alifuru; Bendera, Spanduk, vandel Poster dipegang oleh para pesertapawai sepanjang dan seluas barisan; Pawai dimulai dengan membunyikan tahuri diikuti denganterompet/pengiring pujipujian, totobuang, rebana dan lainlain; Rute pawai berakhir di area gong perdamaian dunia acara tutupdengan penyampaian sepatah dua kata oleh upulatu

Putusan Nomor 26 P/HUM/20191 Tahun 2006 tentang Negeri juncto Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yangmengharuskan agar Kepala Pemerintah Negeri/Upulatu/Raja Negeridipimpin oleh Mata Rumah Keturunan Parentah berdasarkan HakAsalUsul, maka pada saat dilakukannya Penelusuran Hukum Adat olehSaniri Negeri dan Pejabat Pemerintan Negeri Wassu dengan mengacupada Profil dari Mata Rumah Salakory Natamua (

Putusan Nomor 26 P/HUM/2019Ririhena padahal sebutan/gelar kepala pemerintah Negeri di NegeriWassu sejak awal adalah Upulatu, dengan demikian oleh Saniri NegeriWassu ditemukan bahwa yang membentuk Negeri Wassu danmemimpin Negeri Wassu sejak awal mula atau asal mula Negeriberdiri/dibentuk adalah Moyang Mata Rumah/Keturunan SalakoryNatamua. Moyang dari Pemohon adalah Hitia Sirikorea adalahpendatang dari Malaka yang kemudian menjadi Pati atau Raja padamasa penjajahan kolonial Belanda.

melakukan serangkaian tahapan sebelumdikeluarkan Peraturan Negeri Wassu dengan melakukan penelitiandalam hal ini penelusuran hukum adat yang dianggap pentingterhadap tahapantahapan sebagaimana yang dimaksudkan dalamPasal 1 ayat (1) (bukti T.7 dan 1.8) dengan berpedoman padaPeraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006tentang Negeri juncto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeriyang mengharuskan agar Kepala Pemerintah Negeri/Upulatu

Putusan Nomor 26 P/HUM/2019Bahwa terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh Temohon PjKepala Pemerintahan Negeri Wassu telah memenuhi asaspembentukan perundangundangan yang baik sebagaimana dalamPeraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006tentang Negeri juncto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahn Negeriyang mengharuskan agar Kepala Pemerintah Negeri/Upulatu/RajaNegeri dipimpin oleh Mata Rumah Keturunan Parentah berdasarkanhak

Dengan demikianhal itu tidak benar, dan tidak mempengaruhi kedudukan adat SalakoryNatamua di Negeri Wassu;Kedudukan Mata Rumah/Keturunan Salakory Natamua di NegeriWassu, adalah marga asli Negeri Wassu dengan gelar adatnya UpuLatu atau Kepala/Raja di Negeri Wassu, sapaan adat adalah Amalatuuntuk lakilaki dan Inalatu untuk perempuan/wanita;Menanggapi struktur adat tertanggal 2/7 Februari 1992 masaPemerintahan Raja M.

dangenjatan perdamaian antara RMS dan NKRI ; Pukul 10.30 wit, pawai dimulai oleh seluruh lapisan masyarakat alifurusesuai denah ; Pengaturan tertib oleh para kapitan dan kewang alifuru ; Bendera, Spanduk, vandel Poster dipegang oleh para peserta pawaisepanjang dan seluas barisan ; Pawai dimulai dengan membunyikan tahuri diikuti denganterompet/pengiring pujipujian, totobuang, rebana dan lainlain ; Rute pawai berakhir di area gong perdamaian dunia acara tutup denganpenyampaian sepatah dua kata oleh upulatu

Rute pawai berakhir di area gong perdamaian acara tutup dengan penyampaiansepatah kata oleh upulatu dan doa oleh pendeta ;Bahwa pada tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 11.00 wit, saki William Lawalata aliasEbeng datang dari desa Tuhaha ke rumah terdakwa untuk menanyakan tentangperjuangan RMS (Repoblik Maluku Selatan) dan informasi adanya rencana pawai padatanggal 25 April 2014, kemudian terdakwa menyuruh saksi saksi Wiliam Lawalata aliasEbeng untuk membuat spanduk dan bendera RMS (Repoblik Maluku

Rute pawai berakhir di area gong perdamaian acara tutup dengan penyampaiansepatah kata oleh upulatu dan doa oleh pendeta ; Bahwa pada tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 11.00 wit, saki William Lawalata aliasEbeng datang dari desa Tuhaha ke rumah terdakwa untuk menanyakan tentangperjuangan RMS (Repoblik Maluku Selatan) dan informasi adanya rencana pawai padatanggal 25 April 2014, kemudian terdakwa menyuruh saksi saksi Wiliam Lawalata aliasEbeng untuk membuat spanduk dan bendera RMS (Repoblik Maluku

Ketika masa moyangdari marga Ohorella (Rumahtau Wakan) maka kepemimpinan disepakatiuntuk diserahkan kepada Upulatu Salamun dan menurun kepada anakcucunya yaitu Upulatu Ohar (cikal bakal marga Ohorella), kemudianditurunkan kepada anaknya Upulatu Umar, kemudian diturunkan kepadaanaknya Upulatu Pattiyasuka, kKemudian diturunkan kepada anaknya RajaPattiakarabu, kemudian diturunkan kepada anaknya Raja Bangsahitu,kemudian diturunkan kepada anaknya Raja Bangsaroho Ohorella danseterusnya sampai dengan saat

Jadi salah besar jika Para Penggugatmendalilkan sistem pemerintahan pada Negeri Tulehu berawal dari RajaBangsaroho Ohorella, sementara Raja Bangsaroho Ohorella adalahgenerasi ke7 dari moyang Raja (Upulatu) Salamun.Bahwa oleh karena itu maka dalil Para Penggugat pada poin ini adalahdalil yang keliru sehingga haruslah dikesampingkan.5.

Usul tersebut kemudian disetujui oleh Nasab Usman Ohorella yangkemudian menandatangani hasil kesepakatan itu;Bahwa setahu saksi Para Penggugat mengajukan gugatan kepada ParaTergugat terkait dengan masalah pemilinan kepala pemerintahan NegeriTulehu;Bahwa sekretaris negeri yang sekarang adalah Rahma Ohorella yangtermasuk upulatu Wanahitu;Bahwa Fahri Ohorella adalah keturunan lurus Bangsaroho;Bahwa saksi tidak tahu tentang Raja Fatahiba;Bahwa saksi tahu Raja Pati Akarabu.

Para Tergugat bahwa Hitia Ririlhena adalahjuga Salapuan Ririhena dan apakah pada saat Moyang Penggugat yangbernama Salapuan Rirlhena memerintah sebagai Raja Negeri Wassudimulai sejak kapan, apakah dimulai dari terbentuknya Negeri Wassu yangpertama di Gunung Hurwano ataukah memerintah di negeri yang keberapadari 5 (lima) Negeri yang pernah dibuka dan ditempati oleh masyarakatNegeri Wassu, dan Penggugat juga tidak menguraikan dalam dalilnyasecara tegas apakah moyang Penggugat pernah bergelar adat (Upulatu

punya hakuntuk menjadi Raja/Kepala PemerintahanBahwa menurut Ahli kenapa mekanisme dan prosedur di manasebelum dilantik sebagai Raja/Kepala Pemerintah Negeri olehTergugat (Bupati) secara administrasi umum atau Walikota wajibdikukuhkan dalam rangka memperoleh gelar, kalau di Negeri Kariugelar itu mereka tahu gelar apa, karena yang mengukuhkansecara adat itu bukan Saniri Negeri menetapkan, tetapi yangmengukuhkan secara adat adalah HenaUpu, itu kalau LakilakiRaja / Kepala Pemerintah Negeri adalah Upulatu

kalau perempuanadalah Inalatu, dalam bahasa Indonesia HenaUpu itu Hena adalahNegeri Upu itu Tuang Negeri, maka di Negeri kariu juga adaHenaUpu, dan itu ada di setia NegeriNegeri adat ada Upulatu danHenaUpu, dan masyarakat adat Negeri Kariu tahu itu siapaHenaUpu, Saniri Negeri Kariu boleh menetapkan, tetapi untukpengukuhan dalam memperoleh gelar harus HenaUpu, jika tidakdikukuhkan dengan memperoleh gelar adat Upulatu, maka tidakberhak memimpin persekutuan masyarakat hukumMenimbang, bahwa Tergugat

sehingga patut ditolak dan dikesampingkan oleh MajelisHakim, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:a Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam porn 4 (empat) dali jawaban TergugatIntervensi III di atas, berdasarkan asal usul masyarakat hukum adat di Negeri Lilibooi,Matarumah Keturunan Hetharion Patti Lausamalahi dan Soa Mutilu inerupakanMatarumah Parentah di Negeri Lilibooi, karena sejak terbentuknya Negeri LilibooiMatarumahl Keturunan Hetharion Patti Lausamalahi dan Soa Mutilu diberi gelar UpuLatu

kawin dengan Putri Hetharion,kemudian oleh Raja Hetharion diberikan mandat kepada mantunya menjadiRaja, maka hukum administrasi pemerintahan di sebut sebagai mandat, dan halini di akui oleh Penggugat Intervensi / Pembanding, bahwa ia mendapatkekuasaan pemerintahan dari Hetharion;Peristiwa tersebut merupakan mandat, dan sesuai dengan Hak asal usul dan adateeistiadat serta Aturan Perundangundangan jelas hak ini harus di kembalikankepada Matarumah Parentah, dalam hal ini Matarumah Parentah Hetharion UpuLatu

MATUANKOTTA, SH.MH , bahwa hukumadat itu tidak tertulis namun mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan UpuLatu (Raja) pemerintahan di gunung maupun sampai di pesisir Upu Latu ( Raja) tetap pada Matarumah / Keturunan Parentah, dan dalam dua soa tidakmungkin terdapat dua Matarumah Parentah;Bahwa di Maluku sistim kekerabatan Patrinial dan apabila perempuan jadi rajakarena tidak ada keturunan laki laki, dan akan dikembalikan ketika ada keturunanlakilaki dari Matarumah / keturunan Parentah, jika ada pelimpahan

danTerbanding II, sehingga begitu saja menjustifikasikan Peraturan Negeri No. 02Tahun 2013 sebagai tidak berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adatsetempat.Pada hal isi surat penolakan tersebut hanya pendapat sepihak saja untukkepentingan pribadi, bukan didasarkan pada faktafakta yang menegaskan statusMatarumah / keturunan Hetharion sebagai pemangku adat.e Bahwa Judex Factie hanya mengikuti dalil Terbanding I yang menyebutkansejak terbentuknya Mutilu yang pertama kali memegang jabatan sebagai UpuLatu

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam porn 4 (empat) dali jawabanTergugat Intervensi Ill di atas, berdasarkan asal usul masyarakat hukumadat di Negeri Lilibooi, Matarumah Keturunan Hetharion PattiLausamalahi dan Soa Mutilu inerupakan Matarumah Parentah di NegeriLilibooi, karena sejak terbentuknya Negeri Lilibooi MatarumahlKeturunan Hetharion Patti Lausamalahi dan Soa Mutilu diberi gelar UpuLatu dan moyangmoyang yang pertama mendiami serta membentukNegeri Lilibooi.b.

Soa Pawalu Tayali ;Bahwa Soa Mutilu ada 3 (tiga) matarumah yakni Hetharion,Marlisa, Talahatu ;Bahwa dalam sistem penetapan adat Talahatu sebagai Marinyo,Marlisa sebagai Kepala Soa dan Hetharion sampai sekarang tidakpunya jabatan apaapa karena dia adalah raja/Upulatu ;Bahwa dalam prosesi adat Saniri, harta perkawinan anakperempuan biasanya dibayar di Baileo ;Bahwa ada peresmian tiang raja yang diputuskan pada tahun 2013adalah dari Soa Mutilu dari marga Hetarion ;Bahwa saksi menerangkan ada tiang Soa

Bahwaberdasarkan bukti silsilah matarumah/keturunan ParentahHehanussa (Teon Peitihu) (bukti T1.9) ... ternyata sudah 16 orangmemerintah sejak Negeri AMAUNA (Negeri Lama di Gunung) hinggaNegeri baru terbentuk (Negeri Titawaai sekarang) dari UPULATU/RAJA, I (LATU MOTIHU atau LATU PEITIHU yang namaaslinya SAMAELA HEHANUSSA) dan sampai kepada UPULATU/RAJA yang ke16 yaitu UPU LATU/RAJA : YOSIASHEHANUSSA yang baru mengahiri masa jabatannya sebagai20.21.26LATU/RAJA Negeri Titawaai periode 20032009, ternyata

denganmatarumah/keturunan/Parentah HEHANUSSA (Teon Peitihu).4) Tidak berasal dari Matarumah PARENTAH Bergaris KeturunanLutus. 5) Penduduk Negeri Kamal Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.6) Tidak berhak dicalonkan atau mancalonkan diri sesbagai calon Kepala Pemerintah Negeri Titawaai.7) Masih ada calon UPU LATU/RAJA ADAT = dariMatarumah/Keturunan Parentah HEHANUSSA TEON PEITIHUyaitu saudara YOSIAS HEHANUSSA yang adalah ahli warisbergaris keturunan lurus yang pantas dicalonkan sebagai UPULATU

1/G/2019/PTUN.ABN.Dengan hilangnya hakhak tradisional dan hakhak asalusulPenggugat sebagai Matarumah / Keturunan yang berhak sebagaiKepala Pemerintah Negeri Lilibooi, maka dengan sendirinya hilang pulakesempatan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugatketurunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (Raja/Upu Latu) sesuaihukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi.Dengan hilangnya kesempatan menjadi Kepala Pemerintah NegeriLilibooi (Raja /UpuLatu

Putusan Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN.ABN.Bukti T.Il.Int4Bukti T.ll.Int5Bukti T.Il.Int6Bukti T.Il.Int7Bukti T.Il.Int8Bukti T.Il.Int9Bukti T.ll.Int10Bukti T.ll.Int11Bukti T.ll.Int12Bukti T.ll.Int13Bukti T.Il.Int14Fotocopy sesuai Aslinya Berita Acara HasilMusyawarah Penetapan Matarumah Perintah SaniriNegeri Lilibooi dan Penjabat Kepala PemerintahNegeri, tertanggal 18 Juli 2017 ;Fotocopy sesuai Aslinya Tupoksi Hena Upu dan UpuLatu, tertanggal 18 Juli 2017 ;Fotocopy sesuai Aslinya Risalah Hasil MusyawarahSaniri

DesaDesabukan Adat tidak akan menerapkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 danPerda Nomor 10 Tahun 2017 maka untuk menjadi mata rumahparentah adalah dengan Adat; Bahwa di Maluku Tenggara dikenal istilah orang kaya sedangkan diMaluku Tengah dan Ambon tidak kenal istilah orang kaya yang dikeanladalah istilan Upulatu;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugatdan Tergugut I, Il dan III menyatakan akan menanggapinya dalamkesimpulan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I,

sumberkewenangannya diatur dalam perda nomor 3 tahun 2006 pasal 3 dan 4.Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut badan saniri menetapkanmatarumah parentahdalam peraturan negeri nomor 1 tahun 2017.Bahwa Bupati dalam mengesahkan objek sengketa didasarkan padaperaturan negeri tersebut.Bahwa negeri lilibooi adalah negeri adat oleh karenanya berdasarkanUU nomor 6 tahun 2004, maka Asas referensi hukum adalah hukumadat.Bahwa didalam negeri adat telah dibagi masingmasing posisi yangsering disebut dengan henaupu, upulatu

, kewang yang mana dalamaktifitas adat tidak bisa saling mencampuri tugas dalam posisi tersebut.Bahwa Upulatu atau sering dikenal dengan sebutan Raja adalahberasal dari matarumah parentah yang ditetapbkan dalam peraturannegeri.Bahwa matarumah parenta dinegeri lilibooi telah ditetapbkan dalamperaturan negeri sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2006.Bahwa dengan demikian keputusan penegsahan yang dilakukan olehbupati maluku tengah dengan menerbitkan objek sengketa berdasarkandari penetapan matarumah

tahun 2014,legislasi yang sebelumnya adalah Perda No. 3 maupun Perda No. 9 Tahun2006, dalam penelaahan yang saksi lakukan pemberhentian yang bisadilakukan adalah jika sementara menghadapi suatu persoalan hukum yangtelah masuk pada tahap P21 maka yang bersangkutan dinonaktifkan bukandiberhentikan karena putusan pengadilan nantinya memutuskan tidak bersalahmaka, yang bersangkutan harus diaktifkan oleh pejabat yang diberikewenangan;Bahwa prosedur pengesahan dan pelantikan, sebelum dilantik sebagai UpuLatu

Bahwa Moyang Penggugat bernama PIETER BAKARBESSY adalahmerupakan keturunan Parentah garis lurus dari Mata Rumah BakarbessyLEHUA SINAPUTI pada Negeri Waai dan telah memerintah Negeri Waaisejak Tahun 1801 dan secara turun temurun sejak dahulu kala dan diberi gelar""UPULATU, sehingga kepemimpinannya sebagai Raja Negeri Waai telahdiakui keberadaannya secara turun temurun sesuai ketentuan hukum yangberlaku di Negeri Waai;2.

kami mata rumah parentahWattilete yang dipimpim dari soa parentah yang memberikan mandate;Bahwa dari 7 (tujuh) marga itu dari marga yang sebenarnya harus menjadiraja adalah Marga Wattilete yang harus menjadi raja;Bahwa menjadi rajat dari tuturan orang tua saksi dan punya adapembuktian, catatan saksi;Bahwa Pembuktian catatan pada tahun 1956 sekretaris yang bernamaSyuta, dia itu menuturkan membuat seminat negeri rajaraja awal sebelumPortugis masuk yaitu di situ ada kami punya moyang ula tula namanya upulatu

;Bahwa gelar dari Raja Ely di Assilulu adalah Upulatu pesia nusa a telu;Bahwa Nusatelu tidak sama dengan Assilulu, karena Assilulu itu Negerisedangkan Nusatelu itu Pulau.Bahwa Kalau Tua Ely atau Ely itu nama aliasnya adalah Pesihatu;Bahwa saksi tidak tahu Tua Ely alias Pesihatu itu anaknya ada berapaorang karena dalam Kabata Adat Manulana tidak menjelaskan Tua Elymempunyai berapa anak;Bahwa Di Assilulu ada berapa Kapata Manulana, Kairore dan KapataTopukelan, Kabata Topukelang dari marga Mahulete,