Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II Binti Patahillla) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013 di Gampong Uluyam Baru Kecamatan Batang Kali Kota Slangor Malaysia;3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000.00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

dengan Pemohon Il(Pemohon Il) yang dilaksanakan pada tanggal 2Januari 2013 diGampong Uluyam Bbaru Kecamatan Batang kali Kota SlangorMalaysia;3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;Hal. 2 dari 11 Pen.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon Ilpada tanggal 2 Januari 2013, di Gampong Uluyam Baru Kecamatan BatangKali Slangor Malaysia;2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon Il yangbernama Futrawan, dan yang menjadi saksi adalah 1. Tgk. Nurdindan 2.Saksi nikah Il, dengan mahar5 mayam mas di bayar tunai;3.

No.122/Pdt.P/2017/MSLsmBahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon Ilpada tanggal 2 Januari 2013, di Gampong Uluyam Baru Kecamatan BatangKali Kota Slangor Malaysia;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon Il yangbernama futrawan, dan yang menjadi saksi adalah 1. Tgk.

Dua orang saksidan e). ljabdan Kabul;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atasternyata perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yang dilaksanakan padapada tanggal 2 Januari 2013 di Gampong Uluyam Baru Kecamatan Batang kaliKota Slangor, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Jis.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon I) dengan Pemohon Il(Pemohon Il Binti Patahillla) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari2013 di Gampong Uluyam Baru Kecamatan Batang Kali Kota SlangorMalaysia;3.

Dua orang saksi dan e). ljab dan Kabul;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atasternyata perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yang dilaksanakan padapada tanggal 2 Januari 2013 di Gampong Uluyam Baru Kecamatan Batang kaliKata Slangor, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangsUndang Nomor 1 Tahun 1974, Jis.