pelangganmenggunakan genset sendiri selama malam hari (waktu beban puncakPLN) kondisi ini terjadi sejak awal operasi Swalayan Mandiri di Sorek,padahal seharusnya Majelis bijak menyikapi, jika sejak awal pemakaianterdapat pemakaian yang normal pada periode sebelumnya yaitu denganpemakaian antara 3000 kWh sampai dengan 4500 kWh atau setaraRp5.000.000,00 sampai dengan Rp8.000.000,00 maka seharusnya Majeliscermat menyikapi bahwa tindakan petugas P2TL yang dilakukan saksiHendra Hariadi dan saksi Averus Al Ummari

diketahuipelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa, padahal menurut hemat kami,Majelis dalam memediasikan permasalahan ini telah melampauikewenangannya dengan mengambil alin kKewenangan badan peradilanumum untuk membuktikan kesalahan Termohon dalam hal ini PT PLN(Persero) Area Pekanbaru;> Padahal sudah jelas Pemohon Indra Syafri adalah pengguna jasa,tentunya yang bersangkutanlah yang bertanggungjawab ataspelanggaran yang ditemukan oleh petugas P2TL;> Dimana saksi Hendra Hariadi dan saksi Averus Al Ummari

bijaksana dalam menyikapi tindakanpemutusan aliran listrik terhadap Pengadu/Termohon Keberatan/TermohonKasasi, karena berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan bukti petunjukperbuatan Pengadu/Termohon Keberatan/Termohon Kasasi Indra Syafrimelanggar PP Nomor 3 Tahun 2005 dalam melakukan pemakaian tenagalistrik secara tidak sah, yaitu mengenai besaran tagihan yang tidak sesuaidengan tarif daya B2/33.000 VA sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 sampaidengan Rp3.000.000,00 (tidak wajar);Bahwa saksi Averus Al Ummari

Nomor 37 K/Pdt.SusBPSK/2017tidak sah;Sehingga telah jelas, regulasi yang mengatur tindakan petugas P2TL dari PTPLN (Persero) Area Pekanbaru yakni saksi Averus Al Ummari dan saksi RolyRolando dalam mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listriksecara tidak sah yang dilakukan oleh konsumen dalam hal iniPengadu/Termohon Keberatan/Termohon Kasasi, selain telah sesuai SOPmenurut Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486 K/DIR/2011 tanggal27 Desember 2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga

melaksanakan tugas sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa kami jelaskan prosedur pembongkaran kWh meter milikPengadu/Termohon Keberatan/Termohon Kasasi Indra Syafri yang dilakukanoleh petugas P2TL telah sesuai dengan Standar Operasinal Prosedur (SOP)dari PLN tentang pelaksanaan P2TL, dimana petugas P2TL dalammelaksanakan tugasnya sesuai Surat Keputusan Direksi (Kepdir) Nomor 1486K/DIR/2011 tanggal 27 Desember 2011 Pasal 13 ayat 1, petugas juga dibekaliSurat Tugas atas nama Averus Al Ummari

PLN (Persero) belum maksimal membuktikan tentang adanya perbuatandari Pemohon Indra Syafri yang melakukan pelanggaran kategori 2 (P2),menurut Majelis Termohon hanya bisa menyimpulkan dan menganalisa bahwaada pelanggaran namun tidak diketahui pelanggaran tersebut dilakukan olehsiapa.Padahal sudah jelas pemohon Indra Syafri adalah pengguna jasa, tentunyayang bersangkutanlah yang bertanggungjawab atas pelanggaran yangditemukan oleh petugas P2TL.Dimana saksi Hendra Hariadi dan saksi Averus Al Ummari

dipengaruhi oleh Termohon Keberatan atas KWH Metertersebut karena memang tidak ada untungnya bagi Termohon Keberatan.Bahwa alasanalasan keberatan Pemohon Keberatan yang diuaraikan padapoin 4 (empat) telah keliru dan tidak berdasar apalagi menuduh Majelis BPSKtelah berpihak pada Termohon Keberatan, sepertinya Pemohon Keberatan telahhabis formulasi untuk membuktikan dalilnya, selanjutnya lagilagi PemohonKeberatan bersandar pada pengujian yang dilakukan petugas P2TLnya yaituHendra Hariadi dan Averus Al Ummari

memasang kembali KWH Metertersebut secara serta merta walaupun masih ada upaya hukum karena pelayanaterhadap listrik tersebut sangat dibutuhkan oleh Termohon Keberatan dalammenjalankan usahanya.Menimbang, bahwa pihak pemohon tidak mengajukan replik dan pihaktermohon tidak mengajukan duplik dipersdangan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan keberatannyaPemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa surat bukti P1 sampai denganP18, dan saksisaksi yaitu :1.Yusuf Hadiyanto., 2.Averus Al Ummari

diantara 3 opsi yangditentukan yakni : adanya dokumen yang diakui palsu/dinyatakan palsu, atauditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihaklawan setelah putusan diucapkan atau adanyaunsurtipu muslihat oleh salah satupihak dalam penjatuhan putusan BPSK;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermatiseluruh buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan semula Termohonbertanda bukti P1 sampai dengan P18, dan saksisaksi yaitu :1.YusufHadiyanto., 2.Averus Al Ummari

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Shoefy Thabitha Ummari binti Desman Agustino untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Arifki Munanda bin Iskandar;
3. Membebankan kepada Pemohon, Waarina, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ummari bin P.Uwi) terhadap Penggugat (Nurwati binti P.Nursiman /P.Hari);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

UMMARI;5. H. BAIDEWI, Dst ;e Bahwa benar saksi tidak pernah sekalipun bertemu dengan terdakwa maupun saksiABDUL WAHED dan kelompok tani saksi tidak menerima sama sekali bantuanHalaman 139 Putusan No.61/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbypupuk sorgum pada kelompok tani HARAPAN pada tahun 2013 dari DinasPertanian kab.

UMMARI 22222 nnn nnn n nnn nnn nn nnn nn nn ence nnn5. H. BAIDEWI, Dst Bahwa kelompok tani saksi tidak menerima sama sekali bantuan pupuk sorgum padakelompok tani HARAPAN pada tahun 2013 dari Dinas Pertanian kab.

UMMARI 2222222 n nnn ne nnn nn sence nce neee5. H. BAIDEWI, DstBahwa kelompok tani saksi tidak menerima sama sekali bantuan pupuk sorgumpada kelompok tani HARAPAN pada tahun 2013 dari Dinas Pertanian kab.