bahwa berdasarkan bukti P3 Foto copy Kutipan AktaKematian atas nama almarhum Ibrahim Rijaly S.Sos. yang merupakanbuktiotentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, haltersebut sesuai dengan maksud Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 Foto copy Akta Kelahiranatas nama Fadel Syah Maulana. yang merupakan bukti otentik, yangmempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuaidengan maksud Pasal Pasal 285 R.Bg/uncto

Pasal 1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 Foto copy Buku Kutipan AktaNikah atas nama Husen Abudin dengan Juleha yang merupakan bukti otentik,yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, hal tersebutsesuai dengan maksud Pasal Pasal 285 R.Bg/uncto Pasal 1870 KUH Perdata:Hal 8 dari 1 hal.Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2018/PA AbMenimbang, baiwva berdasarkan bukti P6 Foto copy Kartu Keluargaatas nama Husen Abudin,S.H. yang merupakan bukti otentik, yang mempunyaikekuatan pembuktian

sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai denganmaksud Pasal Pasal 285 R.Bg/uncto Pasal 1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 Foto copy Surat pernyataanHak Asuh anak tanggal 22 Oktober 2018, yang merupakan bukti surat dibawahtangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, haltersebut sesuai dengan maksud Pasal 1875 KUH Perdata/BW;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PS Foto copy Akta Kelahiranatas nama Ilham Hamka. yang merupakan bukti otentik, yang mempunyaikekuatan

pembuktian sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai denganmaksud Pasal Pasal 285 R.Bg /uncto Pasal 1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohontelah menghadirkan 2 orang saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materilsaksi dan keterangannya saling bersesaian maka hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg,Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan buktibukti yang telahdiajukan pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan faktafakta

Bg /uncto pasal31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 /uncto pasal 82 ayat (4) UU. No. 7Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UU.

No. 50 Tahun 2009 /uncto pasal 143 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha menasehati penggugatagar hidup rukun kembali dengan tergugat sebagaimana layaknya suami isteri,akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat; hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.NlaMenimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang undang Nomor7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, kemudian

perubahan kedua dengan Undang undangNomor 50 tahun 2009 /uncto pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok penggugat mengajukan gugatanperceraiaan ini adalah karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sejakDesember tahun 2018, tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan tergugat merasa tidak nyaman bertempat tinggal dirumahorangtua penggugat, dan apabila

No. 9 Tahun 1975 /uncto pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteridan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun; hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.NlaMenimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurut majelissetidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraianbaik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu

No. 1 Tahun 1974 /uncto pasal 3 Kompilasi HukumIslam Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakimberkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat(2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP.

dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohonadalah untuk memohon itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah pula memberikan penjelasan danpengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yangtelah menikah agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan sesuaimaksud pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 /uncto

No. 1 tahun 1974 /uncto pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain dari fakta hukum tersebut diatas telah pulasesuai dengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh,halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :NNH WEB THE GED E eo SSAGL OPUI=A) PULECArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon

diKelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, dinyatakanperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari firman Allah SWT, dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukanpencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum, maka khususuntuk bukti adanya perkawinan tersebut pencatatan menjadi suatukeharusan pula;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, /uncto

pasal 2 ayat (2) Undang undang Republik IndonesiaNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, /uncto pasal 5 Kompilasi HukumIslam, juncto pasal 3 ayat 5 Undang undang Nomor 22 tahun 1946,tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, untuk menjamin ketertibanpencatatan perkawinan, disamping untuk memberikan perlindungan hukum,pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiapperistiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh pendudukIndonesia maka perlu pencatatan;Menimbang, bahwa dalam

No. 9 Tahun 1975 /uncto pasal 82 ayat (4)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 /uncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi HukumIslam Tahun 1991, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati pemohon agarhidup rukun kembali dengan termohon sebagaimana layaknya suami isteri,akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dengantermohon;Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak

No. 9 Tahun 1975 /uncto pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satualasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : hal 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Nla1.

No.9 Tahun 1975 /uncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun1991;Memperhatikan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Bagarah ayat 227yang berbunyi :COC.

Pemohon telah mengajukan buktibukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan 2 orangsaksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda PendudukPemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan aktaotentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kKedudukan Pemohon yangberada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu buktitersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesualPasal 285 R.Bg /uncto

285 R.BgJuncto Pasal 1870 KUH Perdata;Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.MkmMenimbang, bahwa bukti P.3 (fotocopy Surat Keterangan Lulus atasnama Siti Nurlinda) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakanakta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anakPemohon adalah SMP, sehingga bukti tersebut telan memenuhi syarat formildan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg /uncto

fotocopy Kartu Tanda Penduduk calonsuami), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon yanglahir pada tanggal 22 April 1997 sehingga saat ini ia berusia 23 tahun 4 bulandan merupakan seorang yang telah dewasa untuk melaksanakan pernikahan,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenaitu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,sesuai Pasal 285 R.Bg /uncto

bukti P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran calonsuami) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak yang lahir padatanggal 22 April 1997 sehingga saat ini ia berusia 23 tahun 4 bulan danmerupakan seorang yang telah dewasa untuk melaksanakan pernikahan,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, olen karenaitu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,sesuai Pasal 285 R.Bg /uncto

Itsbat Nikah atas perkawinanPemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 September2016 di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya,Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukansaksi sebanyak dua orang ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan penjelasannya J uncto

Selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam J uncto Keputusan Menteri Agama R.I.Nomor 154 tahun 1991 disebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasalpasaltersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurutperaturan perundangundangan ;Hal 7 dari

menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syaratperkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam Hukum Islam ;Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang ditemukan dikorelasikandengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinanPemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinansecara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar laranganperkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan J uncto

telahHal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Nladiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa upaya damai dengan penasihatan tidak berhasil,maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untukumum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 /uncto

carapenasihatan terhadap Penggugat, tetapi tidak berhasil, maka yangdemikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk rukunHal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Nlakembali, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagidapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, /uncto

karena tergugat dipenjara 12 tahunsampai sekarang, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kedua belahpihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yangbahagia sebagaimana yang diharapkan, seharusnya kedua belah pihakhidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajibanmasing masing sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai,hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lainsebagaimana dikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974,tentang Perkawinan, /uncto

untuk menentukan besarnyapenghasilan kena pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12ayat (3), Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, junctoPasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1)UndangUndang Pajak Penghasilan, /uncto

Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4ayat (1) huruf e UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, /uncto Pasal69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak,juncto Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 9 ayat (1) huruf c, Pasal 15 ayat(1) huruf b, Pasal 18, Pasal 21 ayat (2) huruf b, dan Pasal 29 ayat (2)huruf a UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dan bukti tersebut telah memenuhi syaratformil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/uncto Pasal 1870KUH Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan dari KepalaDesa Caturtungga atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai nama Pemohon adalah XXXXX.

Dan bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/uncto Pasal 1870KUH Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.4 ( fotokopi Surat Kelahiran Pemohon )bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi buktitersebut menjelaskan mengenai nama Pemohon adalah XXXXX.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara J uncto Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negaramendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yangHalaman 6 dari 70 Halaman Putusan Perkara No. 44/G/2019/PTUN.GTOVV.1.berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan

PengadilanTata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha NegaraGorontalo, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugatsebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalahberwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimanatertuang dalam surat gugatan ini; KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH TERGUGAT : Bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugatdilandaskan pada Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara J uncto

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(UUAP) J uncto Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaKomisi Kode E tik Kepolisian Negara Republik Indonesia.; Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan berdasarkan Pasal 9UUAP adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkanpada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legaliataspenetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan

Kepastian hukum menunjuk kepadapemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuenyang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan keadaanyang sifatnya subjektifJika dikaitkan dalam perkara a quo, ObjekSengketa yang diterbitkan tidak melalui tahapantahapan formilsebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 Tentang MutasiHalaman 16 dari 70 Halaman Putusan Perkara No. 44/G/2019/PTUN.GTOAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia J uncto Peraturan KapolriNomor 19 Tahun 2012 Tentang

Susunan Organisasi Dan Tata CaraKomisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia J uncto PeraturanKapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi KepolisianNegara Republik Indonesia; 4.

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dandua orang saksi yang adil;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka permohonan Pemohon telah terbukti mempunyai cukup alasan dankarenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusanUndangUndang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan J uncto

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 J uncto Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan J uncto Pasal 102 huruf b,UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepadaPemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada PegawaiPencatat Nikah dimana Pemohon berdomisili, yaitu

Btasekarang setidaktidaknya selama lebih kurang 8 bulan fakta manamenunjukkan bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak ada lagi atau setidaktidaknya sudah rusak, (broken downmarriage), dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki olehpasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa /uncto pasal 3 KompilasiHukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah

BtaMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubahlagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 /uncto pasal 35ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiapperceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempatPenggugat dan Tergugat bertempat tinggal serta wilayah tempatPenggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, makaberdasarkan Surat Edaran

terikat tali perkawinan yang sah sejaktanggal 14 Juli 2012, sesuai dengan pasal7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat denganTergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini; Menimbang, bahwaupaya perdamaian yang telah dilakukanoleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 65 dan pasal82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 /uncto

tidakmelawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadirkepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bggugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 /uncto

., j/uncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, /uncto PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Hm 5 dari 10 hlm put no. 169/Pdt.G/2018/PA.Ek.Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan HaditsNabi SAW. dalam Kitab Hadits Muinul Hukkam halaman 96, dari Al Hasan,sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda yang artinya : barangsiapa yangdipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan iatidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang

., /uncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, /uncto PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan HaditsNabi SAW. dalam Kitab Hadits Muinul Hukkam halaman 96, dari Al Hasan,sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda yang artinya : barangsiapa yangdipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan iatidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dangugurlah haknya;Menimbang, bahwa

selama sekitar 2 bulan,Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya mengakui danmembenarkan sebagian dalil dalil permohonan Pemohon dan menolaksebagiannya , serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan PemohonMenimbang, bahwa oleh karena permohonan izin ikrar talak tersebutdidasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus,maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 J uncto

kemadlorotan baik bagiPemohon maupun Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah benarbenar pecah, sehinggakarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untukmemberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon,oleh karena telah sesuai dengan ketentuan P asal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun1975 J uncto

perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dandua orang saksi yang adil;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka permohonan para Pemohon telah terbukti mempunyai cukup alasan dankarenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatukeharusan UndangUndang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan J uncto

Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 J uncto Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanJuncto Pasal 102 huruf b, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan terhadap UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon Idiperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai PencatatNikah dimana Pemohon I dan

perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dandua orang saksi yang adilMenimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka permohonan para Pemohon telah terbukti mempunyai cukup alasan dankarenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatukeharusan UndangUndang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan J uncto

Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 J uncto Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanJuncto Pasal 102 huruf b, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan terhadap UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon Idiperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai PencatatNikah dimana Pemohon I dan

PID.SUS/2018/PT PBR.menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatanperbuatansebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat danbenar karena kesimpulan mengenai faktafakta hukum dan pertimbanganhukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alatalat bukti yang diajukandalam persidangan;Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim TingkatPertama yang menyatakan perbuatanperbuatan yang terbukti dilakukanTerdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur Pasal 82 ayat (1) /uncto

Pasal76E UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 T; aoetentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Kitab reg ukumutPidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedn karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan.m inkan bersalahUmum,melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 ay, uncto Pasal 76E UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 T: 4 tentang Perubahanatas Undang Undang Republik indonesia, Nog Kotor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan