UPATI; LAWAN; SUGIONO;

UPATI,SUGIONO,dalam hal ini diwakili oleh Chandra Artadi, warganegaraIndonesia, pekerjaan Direksi PT. Upati, beralamat di Jl.Tanah Abang IV No. 1315 Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Drs. Martin Pangemanan,warganegara Indonesia, pekerjaan HRD Manager PT. Upati,beralamat di Jl. Roda Pembangunan No. 1ADs. Cimandala,Kecamatan SukarajaKabupaten Bogor, berdasarkan suratkuasa tertanggal 12 Januari 2012, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT.LAWANpekerjaan karyawan PT.

Upati melakukan PHK terhadapkaryawan sdr. Sugiono dapat dipertimbangkan.3.2. Bahwa perusahaan PT. Upati agar membayar :e uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2),e uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal156 ayat (3) dane uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)e dan hakhak karyawan yang belum dibayarkan agar dibayarkan.3.3. Bahwa, ..... 03033.3.

Upati telah habis masa berlakunya sejak tahun2005.

Bahwa Tergugat mulai bekerja di PT UPATI sejak tanggal 22 Mei1995 dan mendapat upah Rp 1.324.820/bulan2. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 39 ayat VI angka 12 KKBPT UPATI yang berbunyi setelah mendapat Surat Peringatan 3 masih membuat pelanggaran 3. Bahwa, ..... 15153.

Apakah benar Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukanPenggugat terhadap Tergugat karena Tergugat telah melakukanpelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39ayat VI angka 12 KKB PT UPATI ?2. Apakah benar KKB PT UPATI telah habis masa berlakunyaSampai Tahun 2005?

UPATI tersebut;

UPATI vs SUGIONO

UPATI, dalam hal ini diwakili oleh Budi Hartono selaku DirekturPT. Upati, berkedudukan di Jalan Tanah Abang IV No. 1315, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.

Upati tanggal 22 Mei 1995 denganmendapat upah terakhir Rp.1.324.820,/bulan (tanpa mangkir) dan telah di PHKdengan SK Nomor : UP/SKPHK/015/XII/2011 tanggal 01 November 2011, danmasih melaksanakan tugasnya seperti biasa sambil menunggu persetujuan PHKdari Pengadilan Hubungan Industrial.

Upati melakukan PHK terhadap karyawan saudaraSugiono dapat dipertimbangkan;2 Bahwa perusahaan PT.

Upati kepada Negara cq.Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebesar Rp.41.717.500, dan U$ 2.791.620,70 ditambah biaya administrasi 10%, atau dibulatkan menjadisekitar Rp.20 Milyar;Untuk menutupi hutang tersebut perusahaan PT.

Upati. Karyawan yang baik akanberamairamai membuat pelanggaran sampai mendapat SP3 sekedar untukmendapat uang pesangon, uang penghargaan dan uang ganti kerugian, hancurlahPT. Upati apabila exodus seperti ini. PT. Upati akan tutup, asetnya di jual/dilelang untuk membayar uang pesangon dan hutang PT.

Menyatakan Terdakwa DESNAL UPATI binti UMPANG tersebut telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;3.

DESNAL UPATI binti UMPANG

Menyatakan Terdakwa DESNAL UPATI Binti UMPANG telah terbuktimelakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum,menggunakan Narkotika Golongan bagi Diri Sendiri sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35tahun 2009 tentang Narkotika ;2.

melakukan perbuatan sebagai berikut:DAKWAANKESATUBahwa ia terdakwa DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG, pada hari Rabutanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di JI.

2015. dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disitadari DESNAL UPATI Binti Alm UMPANG berupa : 3 (tiga) bungkus plastikbening berisikan kristal warna putin dengan berat netto 0,8726 gram (SisaHasil Lab berat netto 0,7879 gram).

dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/03/II/Ka/pm.00.04/2015/BNNK tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani olehKepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan yang menyatakanDESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dilakukan penempatan dalam PusatRehabilitasi rekomendasi Tim Assesmen Terpadu.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankandi Kantor Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut danBahwa berdasarkan surat Rekomendasi atas nama DESNAL UPATI Bin AlmUMPANG dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/03/II/Ka/pm.00.04/2015/BNNK tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala BadanNarkotika Nasional Kota Jakarta Selatan yang menyatakan DESNAL UPATI BinAlm UMPANG dilakukan penempatan dalam Pusat Rehabilitasi rekomendasiTim Assesmen Terpadu.Dengan

UPATI; PT. TATO

Upati / PT.Tato beralamat did/a DPK Apindo Kabupaten Bogor, Jl. KSR Dadi KusumayadiNo. 14 Cibinong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan1. PT. UPATI ( Album ) ;2. PT. TATO, keduanya beralamat di Jl. Tanah Abang IV No.13 15 Jakarta Pusat,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ASEP SURYADI, S.H., M.H., HARIS JAMARIS,S.H., WAHYU SOMANTRI, S.H, ALEXANDER FINENKO, S.H. Advokat danKonsultan Hukum pada KANTOR HUKUM F.A. SURYADI & REKAN, beralamatkantor di Jl.

Upati Album (PENGGUGATI),pabriknya berlokasi di DesaCimandala Bogor, tempat bekerja PENGGUGAT setiap hari;b. PT. Upati Percetakan, beralamat di Jl. Tanah Abang IV No.1315Jakarta Pusat;c. PT. Tato (Hari Hikmah Indah), beralamat di Desa Nangewer Bogor ;d. PT. Tato Showroom, beralamat di Jl. Juanda Jakarta (sudah bubar);5.

UPATI menjabat sebagai HRD dan disisi lainnya Penggugatjuga menyatakan dirinya sebagai HRD Mananger dan Penasihat Hukum diPerusahaan PT. TATO, yang telah bekerja selama 22 tahun ;2.

Upati berbeda produk dengan PT.Tato;Bahwa Surat Penutupan PT.

Bahwa surat keterangan tanggal 30 Juli 1997 Penggugat adalah sebagai HRDManager PT UPATI mulai tanggal 1 Juli 1997 dan sebelumnya pernahbekerja di PT TATO di Jakarta mulai tahun 1992, pengalaman ini akandiperhitungkan sebagai masa kerja di PT UPATI (Tergugat I) ;3.

UPATI tersebut;

UPATI vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), DK

Upati;Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Jakarta V

UPATI, dalam hal ini diwakili oleh BUDI HARTONO, warganegaraIndonesia, pekerjaan Direktur, beralamat di JalanPintu. Air 11/65 Jakarta, yang dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009memberi kuasa kepada Drs. MARTIN PANGEMANANwarganegara Indonesia, pekerjaan HRD Manager PT UPATI,beralamat di Jalan Roda Pembangunan No.1A DesaCimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

UPATI ( Album ), yang diwakili oleh Direktur Chin Yu Kian, DK

Upati mulaitanggal Juli 1997 dan sebelumnya pernah bekerja di PT. Tato (Tergugat II) diJakarta mulai bulan Maret 1992, pengalaman ini akan diperhitungkan sebagaimasa kerja di PT. Upati (Tergugat I).

Upati Album (Penggugat I), pabriknya berlokasi di Desa CimandalaBogor, tempat bekerja Penggugat setiap hari;b PT. Upati Percetakan, beralamat di Jl. Tanah Abang IV Nomor 1315Jakarta Pusat;c PT. Tato (Hari Hikmah Indah), beralamat di Desa Nangewer Bogor ;d PT. Tato Showroom, beralamat di Jl.

UPATI menjabat sebagai HRD dan disisi lainnya Penggugat jugamenyatakan dirinya sebagai HRD Mananger dan Penasihat Hukum di PerusahaanPT.

UPATI maupun di PT.

Upati, jadiPT.

Upati, Pemohon tidak diberitahuperihal neraca keuangan PT. Upati, tidak pernah menerima pembagian devidenatau keuntungan korporasi, dan sama sekali tidak pernah diberitahu perihalperpajakan dan atau pembayaran pajak PT. Upati ke Termohon VII PadahalPemohon sebagai Komisaris dan pemegang saham PT. Tato, yang jugamemiliki dan menguasai seluruh saham PT. Upati, seharusnya berhak untukmendapatkan seluruh data kegiatan korporasi PT.

Upati, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh PT. Tato. KegiatanPT. Tato Cq. PT.

UPATI, karena dalam pertimbangan putusannyahalaman 67 menyebutkan sebagai berikut : Bahwa benar dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. UPATI No.34tanggal 21 November 2002 dan Persetujuan Akta Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT. UPATI dari Departemen Kehakiman danHak Asasi Manusia RI, maka susunan Direksi dan Komisaris PerseroanTerbatas PT. UPATI adalah : Direktur : Budi Hartono ;Komisaris : Meina Artadi ;Komisaris : Chandra Artadi ;Sedangkan pemegang sahamnya adalah :1. PT.

UPATI, Stakeholders dan Negarasebagai Kreditor separatis PT. UPATI ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan ke1 sampai dengan ke4 :Hal. 23 dari 26 hal. Put.

Upati masihberoperasi.

TEMMARdalamkedudukannyaselakuB upati Maluku Tenggara Barat saatini. Bahwaperkataanterdakwatersebutdisampaikandidepanumum yangdengansendirinyatelahmenyerangkehormatansaksi BITZAEL S. TEMMARselakuseorangpemimpindaerahdandidengarolehmasyarakat yangadadisekitarrumahtersebutdiantaranyasaksi CORNELES BELAY yangselanjutnyamenyampaikankepadasaksi BRAMPI MORIOLKOSU selaku KABAGHUKUM padaSetda MTB danmeneruskannyakepadaBupati MTB yaitusaksiBITZAEL S.

melakukantindak pidana KORUPSI ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas olehkarena itu. dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahundan denda sebesar Rp. 50.000.000, ( lima puluh jutaRupiah ) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan kurungan' selama 1(satu)bulan ;Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan = dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;@Menetapkan agar terdakwa tetap berada Gal m tahanan kota ;Menetapkan agar ' barang buktiSurat Perintah upati

Alat bukti tersebutmembuktikan terkait Susunan anggota keluarga dari Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi SuratIzin Cerai dari upati Fakfak atas nama Penggugat yang menurut Pasal 285RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,sehingga bukti (P.4) tersebut telah memiliki kKekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht), bukti tersebutmenerangkan mengenai proses persidangan Penggugat dalam statusnyasebagai

calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau; Hal. 102 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKLalam hal calon memperoleh suara terbanyak ebih dari 1 (satu)orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehansuara yang lebih luas;Ayat (5) Penetapan); 2 = 2222 ==aporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPDpaling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara; aporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati palinglambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan; upati

menerbitkan keputusan mengenai pengesahan danpengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterima laporan dari BPD; upati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atausebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilihpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusanpengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata carasesual dengan perundangundangan; Pasal 50 epala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraanPemerintah Desa Pada akhir

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan; 7 asa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) harl; Ayat (4) Pemungutan Suara; alam hal calon memperoleh suara terbanyak ebih dari 1 (satu)orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehansuara yang lebih luas;Ayat (5) Penetapan; 222 nnn nnnaporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPDpaling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara; aporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati palinglambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan; upati

menerbitkan keputusan mengenai pengesahan danpengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterima laporan dari BPD; upati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atauHal. 111 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKLsebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilihpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusanpengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata carasesual dengan perundangundangan, Menimbang, bahwa berdasarkan

Pelantikan danPemberhentian Kepala DeSa 5 222222 222 nnn nn neePasal 52 . . . ea ene (1)asil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD, berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari PanitiaPemilihan(2) PD paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima berita acara dariPanitia Pemilihan membuat keputusan penetapan Calon Kepala Desaterpilih dan menyampaikannya kepada Bupati seluma melaui PanitiaPenanggung Jawab untuk mendapat pengesahan yang dilengkapidengan berita acara Pemilihan (3) upati

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan peromohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (MUSALAM MAELAN Bin MUHAMAD ANAN MAELAN) dengan Pemohon II (SAIRA UPATI Binti MAHADUM UPATTI) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2000 di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan peromohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (MUSALAM MAELAN Bin MUHAMAD ANAN MAELAN) dengan Pemohon II (SAIRA UPATI Binti MAHADUM UPATTI) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2000 di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitiandokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasigaris batas secara kartometrik di atas peta dasar; Pasal6e Untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota,dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa yangditetapkan dengan Keputusan upati/walikota; e Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib berkoodinasi dengan TimPenegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota ; e Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan

tersebutdibuatkan Akta Jual Beli dihadapan Camat yang pada waktu itubernama Ridwan Mangidi dan saksi bertandatangan dalam Akta JualBeli tersebut;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, masingmasingmenerangkan akan menangapi dalam kesimpulannya masingmasing;2.Saksi BASUKI RAHMAT, memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan sehubungan dengan adanyasengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Kantor upati

Berdasarkan Keputusan B upati Morowali No.540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintangdelapan Wahana;4.

Menetapkan pula agar barang bukth.berdengan Beritagail pembayaran uang1) Surat Keputusan Pera garan Sekretariat DPRD KabupatenFakfak Nomor: 9 2/S/2010 tanggal O8 Juli 2010 tentangPembentukan RS embuat Komitmen Pengadaan Barang/JasaPemerintah ; WV2) Surat es upati Fakfak Nomor: 821.3/02/BUP tanggal 27Pebruati ntang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris DPRDakfak ;ekretaris DPRD Kabupaten Fakfak Nomor: 903/207S tanggal 24 Q tember 2009 perihal Permohonan Persetujuan PengadaanKendaraan Dinas Mendahului

lintas Jambi Kuala TungkalSungai Saren Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten TanjungJabung Barat.Bahwa saksi menerangkan yang terlibat kecelakaan tersebut antara kendaraanDump Truk G 1787 BC yang berjalan dari arah Kuala Tungkal menuju arah Jambitanpa muatan dengan Sepda Motor Honda Revo Nopol BH 4584 EV yang berjalandari arah Jambi menuju Kuala Tungkal dengan membawa 2 (dua) orangpenumpang.Bahwa saksi menerangkan pada waktu terjadinya kecelakaan saksi sedang bertugasdirumah Pribadi upati

Upati (Usaha Perindustrian Alatalat Tulis Indonesia), berkedudukandi Jalan Roda Pembangunan No. A, Km, 49, Desa Cimandala, KecamatanSukaraja, Kabupaten Bogor ;Dalam hal ini diwakili oleh Chin Yu Kian, warga negaraKorea, pekerjaan Direktur PT.

Upati. beralamat di JalanArwana II, Blok H No. 143, RT. 007/002, KelurahanPejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ; Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada ;1 Nanda Iskandar, SH. ;2 Sabeni Endik, SH. ; Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Tim Konsultasi Bantuan Hukum AsosiasiPengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor, beralamatdi Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Cibinong, Bogor, JawaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 MeiSelanjutnya disebut