Ditemukan 6 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-08-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0574/Pdt.G/2019/PA.Tgm
Tanggal 2 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
84
  • . # a F a . fos. . 7 .pail CUY lb 8G) clan) y Sige aly leary Uplh Lyfadd Lely y aud ga afl Ga gf al oeMenimbang, bahwa apabila tujuan Suatu perkawinan tidak tercapai dansalah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untukhidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjukbahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabilapernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akanlebih mendatangkan mafsadat
Register : 03-09-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0608/Pdt.G/2019/PA.Tgm
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
63
  • . # a F a . fos. . 7 .pail CUY lb 8G) clan) y Sige aly leary Uplh Lyfadd Lely y aud ga afl Ga gf al oeMenimbang, bahwa apabila tujuan Suatu perkawinan tidak tercapai dansalah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untukhidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjukbahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabilapernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akanlebih mendatangkan mafsadat
Putus : 17-01-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1374 K/Pid.Sus-LH/2016
Tanggal 17 Januari 2017 — Hj. NAJMIAH MUIN binti RINGKAS alias BUNDA;
531113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panambungan, Kecamatan Mariso, KotaMakassar atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memberi perintahuntuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagaipimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut, telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sedangkan usaha dan/ataukegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH
Register : 20-11-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 547/Pid.B/LH/2020/PN Gns
Tanggal 30 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MILSON SABRONI, SH
Terdakwa:
Hj. KARDINAH Binti MADYO SENTONO
487178
  • apabila korporasi memenuhi kriteria diatas,korporasi dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana, dalamhal mana dalam penyidikan atau persidangan korporasi diwakili oleh salahseorang pengurus; Bahwa menurut pendapat Ahli, sebagaimana ketentuan yang ada UPLHdiatas maka yang dapat mempertanggung jawabkan adalah orang yangmemberi perintah atau orang yang menjadi pemimpin dalam kegiatantersebut atau orang yang memiliki hubungan kerja; Bahwa terhadap pihakpihak lain, sebagaimana kualifikasi UPLH
Putus : 22-12-2015 — Upload : 03-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2263 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — WILLY SUHARTANTO, ; H. RUDY,
217169 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang pada pokoknya menyatakanbahwa bangunan villa/rumah peristirahatan cottage, The Rayja Resort yangakan dibangun Penggugat tersebut termasuk wajib dilengkapi dokumenUpaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UPLH), demikian pula dalam Peraturan Gubernur JawaTimur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan YangWajib Dilengkapi UKL dan UPL, disebutkan bahwa hotel berbintang wajibdilengkapi UKL dan UPL yang menurut Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi
Putus : 29-09-2015 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks
Tanggal 29 September 2015 — Jaksa Penuntut Umum Lawan Hj. Najmiah Muin Binti Ringkas alias Bunda
13551
  • Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini , Sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindakpidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatandalam tindak pidana tersebut, telah melakukan usaha dan / atau kegiatanTanpa memiliki izin lingkungan, sedangkan usaha dan/atau kegiatanUpaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH