., selaku Notaris dan PPAT
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR
5.KEPALA KANTOR UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (UPPPD) KECAMATAN PULOGADUNG

., selaku Notaris dan PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA KANTOR UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (UPPPD) KECAMATAN PULOGADUNG

(Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Badan Pendapatan Daerah UPPPD Pasar Minggu,tanggal 24 Desember 2020, tentang Rincian KekuranganPembayaran. (Fotokopi dari fotokopi);: Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor:52/1.755.02, tanggal 22 April 1989, atas nama H.S.Muammad. (Fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor:53/1.755.02, tanggal 9 Oktober 1992, atas nama Hj.Maemunah.

(Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Badan Pendapatan Daerah UPPPD Pasar Minggu,tanggal 24 Desember 2020, tentang Rincian KekuranganPembayaran. (Fotokopi dari fotokopi);: Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor:52/1.755.02, tanggal 22 April 1989, atas nama H.S.Muammad. (Fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor:53/1.755.02, tanggal 9 Oktober 1992, atas nama Hj.Maemunah.

Bahwa UPPPD Kecamatan Pademangan Jakarta Utaramenetapkan Para Penggugat sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atasobjek jual beli baru mulai Tahun Pajak 2019 dan yang menjadi Wajib Pajaksampai Tahun Pajak 2018 adalah Tergugat sehingga Pasal 10 ayat 1SyaratSyarat dan KetentuanKetentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena mewajibkanPara Penggugat untuk membayar Pajak Tergugat sementara instansi yangberwenang belum menetapkan Para Penggugat sebagai

Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugatyang menyatakan seolaholah tindakan Tergugat memungut biaya PajakBumi dan Bangunan (PBB) sebelum UPPPD Kecamatan PademanganJakarta Utara menetapkan Para Penggugat sebagai Wajib Pajak PBBadalah hanya alasan Tergugat untuk menguntungkan Tergugat sendirikarena dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat tidakberdasarkan hukum.

HOSCokroaminotoJakarta tetapi Para Tergugat/Para Terbandingsangat yakin secara hukum telah sesuai dengan tatacara danproses perolehan hak atas tanah sebagaimana ditentukan olehUndangUndang yang berlaku sebagaimana Bukti T 14 berupaSurat dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota JakartaBadan Pendapatan Daerah UPPPD Menteng yaitu tentangPembayaran PBB atas tanah objek sengketa dari tahun 1995sampai dengan tahun 2020 atau kurang lebih 25 tahun PBBtanah objek sengketa telah dibayar oleh Para Tergugat

, PajakBumi dan BangunanP2 yang harus dibayar Rp.83.246.535, dari Kantor UPPPD Wilayah Penjaringan,tanggal Jakarta Utara, 30 April 2021, ( Hasil cetakan );Halaman 76 dari 93 halaman Putusan Nomor: 174/G/2021/PTUNJKT48. Bukti T Il Int48 : Bukti Pembayaran Pbb Tahun 2021, NOP49. Bukti T II Int4950. Bukti T II Int5051. Bukti T Il Int5252.. Bukti T Il Int52 :53. Bukti T II Int5354. Bukti T II Int5455.

Verguning atas nama Sarmidi, KartuPenduduk No.473842B, T.648 tertanggal 19 April1974, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Utara(Foto Copy Terlampir) Dan Surat Pengoperan TanahKavling dari Bapak Sarmidi kepada Alm.Bapak OjakHutajulu tertanggal 20 Desember 1993 (Foto CopyTerlampir), dengan batasbatas Tanah dan Bangunansebagai berikut :Utara : JI.S Indragiri IlTimur : Tanah KosongSelatan : Wong AdiputraBarat : Melda Hutajulu, Cs (Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi)Jawaban Whatsapp dari UPPPD