(SKSHHK) dan atau Dokumen Nota Angkut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan11 P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penata usahaan HasilHutan Kayu yang berasal dari hutan alam, bahwa SKSHHK merupakan dokumen buktilegalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan,dokumen SKSHHK tersebut terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan KayuPUTUSAN No. 147/Pid.Sus/2017/PN.Tbh Halaman 3(SKSHHK), Nota Angkutan untuk Industri, Surat Angkutan Lelang (SAL

(SKSHHK) dan atau Dokumen Nota Angkut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan11 P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penata usahaan HasilHutan Kayu yang berasal dari hutan alam, bahwa SKSHHK merupakan dokumen buktilegalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan,dokumen SKSHHK tersebut terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK), Nota Angkutan untuk Industri, Surat Angkutan Lelang (SAL), NotaAngkutan untuk Hutan Hak.Perbuatan Terdakwa

(SKSHHK) dan atauDokumen Nota Angkut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penata usahaan Hasil Hutan KayuPUTUSAN No. 147/Pid.Sus/2017/PN.Tbh Halaman 13yang berasal dari hutan alam, bahwa SKSHHK merupakan dokumen bukti legalitashasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan,dokumen SKSHHK tersebut terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK), Nota Angkutan untuk Industri, Surat Angkutan Lelang (SAL

(SKSHHK) dan atau Dokumen Nota Angkutsebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus2015 tentang Penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, bahwaPUTUSAN No. 147/Pid.Sus/2017/PN.Tbh Halaman 19SKSHHK merupakan dokumen bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatandalam penata usahaan hasil hutan, dokumen SKSHHK tersebut terdiri dari SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan untuk Industri, SuratAngkutan Lelang (SAL

Hasil Hutan (SIPUHH), sedangkan jika kayu olahan ataukayu gergajian tersebut berasal dari industri kayu maka pengangkutannyamenggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan(SKSHHKO) yang diterbitkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi PenataUsahaan Hasil Hutan (SIPUHH);Bahwa, Peraturan yang menjadi dasar dalam Penata Usahaan Hasil HutanKayu (PUHHkK) khususnya dalam pengangkutan kayu tersebut yaitu PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 43

PILOT, tidak sesuai dengan Pasal 10 PermenLHKNo P. 43/ MenlhkSetjen/ 2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Negara karena melakukan pengangkutan kayu tanpadilengkapi dokumen yang sah.Bahwa, perbuatan Sdr.

Terdakwa kemudian membelinya dengan hargaRp.220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanpa dilengkapidengan surat surat atau dokumen yang sah dari pihak kehutanan dimanaBerdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor.P42/MenLHKSETJET/2015,tanggal 12 Agustus 2015 tentang pefata usahaan hasil hutan alambahwa setiap hasil hutan yang akan di angkut wajib di sertai dengandukumen angkut yang sah yakni SKSHH atau Nota Angkutan;Bahwa Terdakwa mengetahui Harga kayu balok jenis Borok yangdilengkapi surat surat

menjadi 5 (lima) buahbalok kayu .Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2018/PN PyaBahwa AMAQ RUS alias SALET kemudian menawarkan 5 (lima) buahbalok kayu jenis kayu borok tersebut kepada Terdakwa untuk dijual,dimana saat itu Terdakwakemudian membelinya dengan hargaRp.220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanpa dilengkapidengan surat surat atau dokumen yang sah dari pihak kehutanan dimanaBerdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor.P42/MenLHKSETJET/2015,tanggal 12 Agustus 2015 tentang pefata usahaan

14.00wita bertempat di Dusun Gelogor Desa Pemepek Kecamatan PringgarataKabupaten Lombok Tengah, saksi AMAQ RUS alias SALET menawarkan 5(lima) buah balok kayu jenis kayu borok tersebut kepada Terdakwa untukdijual, dimana saat itu Terdakwa kemudian membelinya dengan hargaRp.220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi dengansurat surat atau dokumen yang sah dari pihak kehutanan dimanaBerdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor.P42/MenLHKSETJET/2015,tanggal 12 Agustus 2015 tentang pefnata usahaan

wita bertempat di Dusun Gelogor Desa Pemepek KecamatanPringgarata Kabupaten Lombok Tengah, saksi AMAQ RUS alias SALETmenawarkan 5 (lima) buah balok kayu jenis kayu borok tersebut kepadaTerdakwa untuk dijual, dimana saat itu Terdakwa kemudian membelinyadengan harga Rp.220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanpadilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah dari pihakkehutanan dimana Berdasarkan peraturan Menteri LHKNomor.P42/MenLHKSETJET/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentangpefnata usahaan

ditemukan di rumah JUMAAH Alias AMAQ ERWAN yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dan Untuk kayudikawasan hutan lindung tidak boleh diperjual belikan maupun ditebang;Bahwa benar Terdakwa saat mengangkut 5 (lima) batang kayu jenisBorok tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang termasuk SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan yang digunakan dalam pengangkutanataupun kepemilikan hasil hutan kayu, Berdasarkan peraturan MenteriLHK Nomor.P42/MenLHKSETJET/2015, tanggal 12 Agustus 2015tentang penata usahaan

iuran kehutanan.Bahwa benar kayu olahan jenis campuran tersebut diangkut dan dikuasai olehterdakwa dari hasil hutan.Bahwa benar Dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapi oleh terdakwa dalamhal mengangkut kayu olahan jenis kelompok campuran tersebut adalah terlebihdahulu harus mengurus / mempunyai izin usaha industry premier hasil hukan kayu(IUIPHHK) dan setelah mendapatkan izin tersebut maka selanjutnya terdakwaharus memasukkan data volume kayu yang akan diangkut dalam systeminformasi penata usahaan

hasil hutan dan mencetak dokumen surat keterangansahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan / atau dokumen nota angkutansebagaimana diatur dalam pasal 10 dan 11 peraturan menteri lingkungan hidupdan kehutanan republic Indonesia nomor : p.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12agustus 2015 tentang pinata usahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam atau keterangan asal usul (SKAU), jika kayu olahan tersebut berasal dariHalaman 6 dari 16 hal PUT NO:190/PID.Sus/2016/PN.Blshutan hak sebagaimana diatur dalam

peraturan menteri lingkungan hidup dankehutanan republic Indonesia nomor : p.21/MenlhkI/2015 tanggal 1 Juni 2015tentang pinata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak atau lahanmasyarakat.Bahwa benar terdakwa yang memuat, mengangkut dan menguasai hasil hutan,berupa kayu olahan jenis kelompok campuran tanpa dilengkapi dengan suratketerangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) merugikan Negara karenakewajiban terhadap negara berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR(Dana Reboisasi) dari

adanyakemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek ataupelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkanuraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapatdibuktikan secara sah dan meyakinkan;2. dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutanHalaman 9 dari 16 hal PUT NO:190/PID.Sus/2016/PN.Blsagustus 2015 tentang pinata usahaan

hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam atau keterangan asal usul (SKAU), jika kayu olahan tersebut berasal darihutan hak sebagaimana diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup dankehutanan republic Indonesia nomor : p.21/MenlhkI/2015 tanggal 1 Juni 2015tentang pinata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak atau lahanmasyarakat.

Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk Setjen/2015 tanggal 12 Agustus2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanAlam Pasal 10 dan 11 Dokumen angkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapiSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK), Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk Setjen/kum1/11/2016 tanggal 04 November 2016 tentang pengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya

Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk Setjen/2015 tanggal 12 Agustus2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanAlam Pasal 10 dan 11 Dokumen angkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapiSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk Setjen/kum1/11/2016 tanggal 04 November 2016 tentang pengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya

GoldenHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN BlsBintangur berjumlah 397 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh) keepingdengan volume sebesar 8,7900 m3 (delapan koma tujuh Sembilan nol nolmeter kubik) merupakan kayu olahan / kayu gergajian yang tergolong kedalam kelompok Meranti.Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk Setjen/2015 tanggal 12Agustus 2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasaldari Hutan Alam Pasal 10

Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk Setjen/2015tanggal 12 Agustus 2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam Pasal 10 dan 11 Dokumen angkutanhasil hutan kayu wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu (SKSHHK), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk Setjen/kum1/11/2016 tanggal 04 November 2016 tentang pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang

Golden Bintangur berjumlah 397 (tiga ratusSembilan puluh tujuh) keeping dengan volume sebesar 8,7900 m2(delapan koma tujuh Sembilan nol nol meter kubik) merupakankayu olahan / kayu gergajian yang tergolong ke dalam kelompokMeranti.Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk Setjen/2015tanggal 12 Agustus 2015 tentang penata usahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam Pasal 10 dan 11 Dokumenangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi

Alias Kun yang sudahmemesan kepada terdakwa;Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 05.15 Wibbertempat di jalan PUK Bojonegoro Nganjuk didalan hutan jati di alur CZ blok leter SPetak 61/62 wilayah RPH Tretes turut Dukuh Tretes Desa Kedungsumber, KecamatanTemayang, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari PolsekTemayang ;Bahwa berdasarkan Pasal angka (29) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.42/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penata Usahaan

yangselanjutnya disebut KO adalah produksi hasil pengolahan KB/KBS/KKBK yang diolah diIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (PHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu(IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi, atau lebih),kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/ chip (termasuk woodpellet dan Laminated Veneer Lumber (LVL) ;Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.42/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penata Usahaan

Angkutan yang merupakanSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp.112.297,00 (seratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) hurufb jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri KehutananRI Nomor: P.42/MenhutII/2014 tentang Penata Usahaan

sudah diolah tersebut dengankubikasi 0,1847 M3 tidak dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang merupakanSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp112.297,00Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1)huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan jo Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor:P.42/MenhutII/2014 tentang Penata Usahaan

ditemukan dirumah JUMA'AH Alias AMAQ ERWAN yang di dapatkan dengan caramembeli dari Terdakwa dan Untuk kayu dikawasan hutan lindung tidak bolehdiperjual belikan maupun ditebang;Bahwa Terdakwa saat mengangkut 5 (lima) batang kayu jenis Borok tersebuttidak dilengkapi dengan dokumen yang termasuk Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan yang digunakan dalam pengangkutan ataupun kepemilikan hasilhutan kayu, Berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor.P42/MenLHkSETJET/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang pefiata usahaan

caramembeli dari Terdakwa dan Untuk kayu dikawasanhutan lindung yangtermasuk juga dalam pengertian hutan kayu dimana hasilnya tersebut tidakboleh diperjual belikan maupun ditebang;Bahwa Terdakwa saat mengangkut 5 (lima) batang kayu jenis Borok tersebuttidak dilengkapi dengan dokumen yang termasuk Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan yang digunakan dalam pengangkutan ataupun kepemilikan hasilhutan kayu, Berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor.P42/MenLHkSETJET/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang pefata usahaan

KecamatanPringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa AMAQ RUS aliasSALET menawarkan 5 (lima) buah balok kayu jenis kayu borok tersebutkepada saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN untuk dijual, dimana saat itusaksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN kemudian membelinya dengan hargaRp.220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi denganSurat surat atau dokumen yang sah dari pihak kehutanan dimanaBerdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor.P42/MenLHKSETJET/2015,tanggal 12 Agustus 2015 tentang pefata usahaan

rumah saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dan Untuk kayu dikawasanhutan lindung tidak boleh diperjual belikan maupun ditebang ;Bahwa benar Terdakwa saat mengangkut 5 (lima) batang kayu jenisBorok tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang termasuk SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan yang digunakan dalam pengangkutanataupun kepemilikan hasil hutan kayu, Berdasarkan peraturan Menteri LHKNomor.P42/MenLHKSETJET/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentangpenata usahaan

KecamatanPringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa AMAQ RUS aliasSALET menawarkan 5 (lima) buah balok kayu jenis kayu borok tersebutkepada saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN untuk dijual, dimana saatitu. saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN kemudian membelinya denganharga Rp.220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanpadilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah dari pihakkehutanan dimana Berdasarkan peraturan Menteri LHKNomor.P42/MenLHKSETJET/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentangpefata usahaan

BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk tersebut sesuaidengan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/13/DASP Tahun 2007 Tentang Daftar MainNasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong BAB II ALASAN DAN TATACARA PENATA USAHAAN PENOLAKAN CEK DAN / ATAU BILYET GIRO10.11.12.13.14.Huruf B Tata Cara Penata Usahaan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro angka 6 c ;Bahwa Tergugat tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atasperbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan

P.41/MenhutIl/2014 tentangPenata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alamantara lain dokumen kayu bulat (FAKB) dan untuk kayu olahanadalah FAKO ;Bahwa kayu jenis ulin yang diangkut terdakwa tersebut harusdilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu berupa FAKO sesuaidengan Pasal 10 ayat (2) Permenhut nomor : P.41/MenhutII/2014tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari HutanAlam ;Bahwa adapun mekanisme mendapatkan ijin untuk mengangkut,menguasai dan memiliki hasil hutan atau

mengangkut kayu olahan tersebutadalah karena nantinya akan mendapatkan upah yaitu sebesarRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perkubiknya ;Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin tidakdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupaFaktur Angkutan Kayu Olahan ;Bahwa benar menurut Ahli Sumaryono, S.Hut setiap pengangkutankayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah yang mana bentukdokumen tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No.P.41/Menhutll/2014 tentang Penata Usahaan

5 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita telahmelakukan pengukuran terhadap kayu yang disita oleh pihak kepolisiantersebut adalah kayu jenis ulin sedangkan setelah dilakukan pengukuran kayujenis ulin yang diangkut terdakwa tersebut sebanyak 702 potong denganvolume 9,9325 m8 ;Menimbang, bahwa menurut Ahli Sumaryono, S.Hut setiappengangkutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah yang manabentuk dokumen tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No.P.41/Menhutll/2014 tentang Penata Usahaan

SE;1 (satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asiliSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran lampirannya tanggal 21 Maret 2012 yang ditujukan kepada :Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank Aceh CabangSinabang tanggal 25 Mei 2012 untuk pembayaran lunas danapenyertaan modal kepada PDKS untuk gaji karyawan danoperasional Bulan Januari 2012 Rp500.471.080,00 (lima ratus jutaempat ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah) yangditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan

foto copy sesuai dengan asliSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5064/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2012, tanggal 16 Agustus 2012 beserta lampiran lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan DaerahKabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang denganNomor rekening: 020.01.03.0000015 untuk pembayaran danapenyertaan modal kepada PDKS untuk pembayaran gaji buruhharian lepas bulan Mei, Juni, Juli Tahun 2012 Rp450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani olehPejabat Penata Usahaan

eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asiliSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4464/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2009, tanggal 14 Oktober 2009 beserta dokumenlampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan DaerahKabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomorrekening: 0240016535 untuk pembayaran belanja Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) pada kegiatan non program TA 2009 sebesarRp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan

Nomor 1979 kK/Pid.Sus/202074.75.76.operasional perusahaan untuk bulan Agustus 2009 dan tunjanganhari raya 1430 H sebesar Rp2.632.447,000,00 (dua miliar enamratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh jutuh ribu rupiah)yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan KeuanganDaerah (PPKD) selaku BUD Kabupaten Simeulue : Sdr. H.

copy sesuai dengan asliSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0685/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2009, tanggal O06 April 2009 beserta dokumenlampirannya yang ditujukan kepada: Perusahaan DaerahKabupaten Simeulue pada BSM Cabang Sinabang dengan Nomorrekening: 0240016535, untuk pembayaran lunas pembayaranpenyertaan modal (investasi) kepada PDKS Kabupaten SimeulueTA 2009 sebesar Rp1.652.400.000,00 (satu miliar enam ratus limapuluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani olehPejabat Penata Usahaan

Yazid;1 (Satu) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran ampirannya yangditujukan kepada : Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue padaBank Aceh Cabang Sinabang tanggal 01 Maret 2012 untukpembayaran lunas penyertaan modal kepada PDKS gaji karyawan danoperasional sebesar Rp996.632.000,00 (sembilan ratus sembilan puluhenam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tanganioleh Pejabat pifata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku

Erwin Edisyah Putra, SE;ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang ditanda tanganioleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUDKabupaten Simeulue : Sdr.

) eksemplar dokumen surat foto copy sesuai dengan asli SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2974/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2012, tanggal 13 agustus 2012 beserta lampiran lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan Daerah KabupatenSimeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengan nomor rekening:020.01.03.0000015untuk pembayaran penyertaan modal kepadaPDKS untuk pembayaran gaji karyawan bulan Mei, Juni, Juli Tahun2012 Rp1.000,000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpaditandatanganioleh Pejabat Penata Usahaan

Pencairan Dana (SP2D) nomor: 4687/UP/TU/GUNihil/BTL/LS/2012, tanggal 23 November 2012 beserta dokumenlampiran lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan DaerahKabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengannomor rekening: 0O20.01.03.0000015 untuk pembayaran danapenyertaan modal kepada PDKS untuk biaya disbursement penyertaanmodal sebesar Rp8.052.217.801, (delapan milyar lima puluh dua jutadua rtaus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan

23 November 2012 beserta dokumenlampiran lampirannya yang ditujukan kepada : Perusahaan DaerahKabupaten Simeulue pada Bank Aceh Cabang Sinabang dengannomor rekening: 020.01.03.0000015 untuk pembayaran lunas danaHalaman 43 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNA66.67.68.69.penyertaan modal kepada PDKS untuk biaya disbusment penyertaanmodal sebesar Rp8.052.217.801, (delapan milyar lima puluh dua jutadua ratus tujuh belas ribu delapan ratus satu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penata Usahaan

menguasaihasilhutanberupa kayu Gergajian Meranti Campuran tersebut adalah Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK padaIndustri Hasil Hutan yang memiliki perizinan yang sah (Self assessment) .Adapunpenerbit SKSHHK adalah petugas perusahaan /pemegang izin yang memilikikwalifrkasi GANISPHPL sezuai kompetensinya yang ditetapkan oleh pemegangizin .Kemudian penerbit memasukkan data terkait kayu olahan yang akan diangkut padaaplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan

hasil hutanberupa kayu Gergajian Meranti Campuran tersebut adalah Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada IndustriHasil Hutan yang memlllki perizinan yang sah (Self assessment) .Adapun penerbitSKSHHK adalah petugas perusahaan lIpemegang izinyang memiliki kwalifikasiGANISPHPL sesuai kompetensinya yang ditetapkan oleh pemegang izin .Kemudianpenerbit memasukkan data terkait kayu olahan yang akan diangkut pada aplikasiSIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan

oleh instansi terkait, namun jenis surat tersebut sudah tidak berlakukarena ada aturan yang baru mengatur;Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang undang RI No. 18 tahun2013 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dilengkapi bersama samaadalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasilhutan, padawaktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat surat yang sah sebagai bukti dan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.4 / Menhut II/2014 Tentang Penata usahaan

Gergajian MerantiCampuran tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada Industri Hasil Hutanyang memiliki perizinan yang sah (Self assessment) .Adapun penerbit SKSHHKadalah petugas perusahaan Ipemegangizinyang memiliki kwalifikasiGANISPHPL sesuai kompetensinya yang ditetapkan oleh pemegangizin .Kemudian penerbit memasukkan data terkait kayu olahan yang akandiangkut pada aplikasi SIPITHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil HutanKayu

hasil hutanberupa kayu GergajianMeranti Campuran tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada IndustriHasil Hutan yang memiliki perizinan yang sah (Selfassessment) .Adapun penerbit SKSHHK adalah petugas perusahaan /pemegang izin yang memiliki kwalifrkasi GANISPHPL sezuaikompetensinya yang ditetapkan oleh pemegang izin .Kemudian penerbitmemasukkan data terkait kayu olahan yang akan diangkut pada aplikasiSIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan

IMIL tidak dapat memperlihatkan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH), yang Seharusnya untuk membawa kayu olahan harusberdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut11/2012 tanggal 17 Juli 2012 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasaldari Hutan Hak terhadap Kayu hasil budidaya dapat menggunakan DokumenNota Angkutan seperti Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dan SuratKeterangan Asal Usul (SKAU), selanjutnya anggota Kepolisian SektorLengayang membawa terdakwa DASMIL

yangberada pada tanah yang tidak dibebani oleh hak atas tanah sedangkanHutan hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atastanah maka sepanjang kegiatan penebangan hasil hutan kayu beradapada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah maka lokasi tersebutberstatus hutan negara;Bahwa dokumen yang dipergunakan untuk pengangkutan kayu tersebutyaitu apabila kayu berasal dari Hutan hak sesuai dengan peraturanMenteri Kehutanan Nomor :P.30/MenhutlI/2012 tanggal 17 juli 2012tentang Penata Usahaan

Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hakterhadap kayu hasil budidaya dapat menggunakan dokumen Notaangkutan, Nota Angkutan penggunaan sendiri dan Surat keterangan Asalusul (SKAU) sedangkan kayu tumbuh alami menggunakan DokumenSurat Keterangan sah kayu bulat (SKSKB) dan kayu yang berasal darihutan Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/ Menhut II /2006 tentang Penataan Usahaan Hasil Hutan yang berasalHalaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2014/PN.Pnn (Kehutanan)dari Hutan

"pengangkutan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalamperaturan menteri yang mengatur tentang Penata Usahaan Hasil hutan yangberasal dari Hutan negara.Aturan yang mengatur tentang Penata Usahaan Hasil hutan yang berasal dariHutan negara adalah, Peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutananNomor P.43/MENLHKSETJEN/2015 tantang Penata usahaan hasil hutan kayuyang berasal dari Hutan alam jo P.60 /MenLHK/ setjen/ Kum.1/2016 TentangPerubahan atas

(lima belas komatujuh ribu lima ratus lima puluh dua meter kubik), bertentangan dengan Undangundang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasanPengrusakan Hutan, khususnya Pasal 12 huruf e yang berbunyi : Setiap orangdilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan PeraturanMenteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.43/MENLHKSETJEN/2015tantang Penata usahaan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan

"pengangkutan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalamperaturan menteri yang mengatur tentang Penata Usahaan Hasil hutan yang berasaldari Hutan negara.Hali6 dari 20 Hal.

rupiah) selanjutnya terdakwa TARMIZI BIN ABDULLAHbersama terdakwa II ABDUL HADI BIN NURDIN berikut dengan barang bukti dibawake Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut; Bahwa dalam hal membawa atau mengangkut kayu olahan dari kawasan hutanNegara harus mempunyai atau memiliki Dokumen atau Surat Izin dalam bentuk eSKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sesuai dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Ketentuan yang dituangkan dalam Permen Nomor:P.43/Menlhksetjen/2015 Tentang Penata Usahaan

juta rupiah) selanjutnya terdakwa TARMIZI BIN ABDULLAHbersama terdakwa II ABDUL HADI BIN NURDIN berikut dengan barang bukti dibawake Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;Bahwa dalam hal membawa atau mengangkut kayu olahan dari kawasan hutanNegara harus mempunyai atau memiliki Dokumen atau Surat Izin dalam bentuk eSKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sesuai dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Ketentuan yang dituangkan dalam Permen Nomor:P.43/Menlhksetjen/2015 Tentang Penata Usahaan

rupiah) selanjutnya terdakwa TARMIZIBIN ABDULLAH bersama terdakwa Il ABDUL HADI BIN NURDIN berikutdengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebihlanjut;Bahwa benar dalam hal membawa atau mengangkut kayu olahan darikawasan hutan Negara harus mempunyai atau memiliki Dokumen atauSurat Izin dalam bentuk eSKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil HutanKayu) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Ketentuanyang dituangkan dalam Permen Nomor: P.43/Menlhksetjen/2015 TentangPenata Usahaan

rupiah) selanjutnya terdakwa TARMIZI BIN ABDULLAH bersama terdakwa IlABDUL HADI BIN NURDIN berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utaraguna proses lebih lanjut;Bahwa dalam hal membawa atau mengangkut kayu olahan dari kawasan hutanNegara haruS mempunyai atau memiliki Dokumen atau Surat Izin dalam bentuk eSKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sesuai dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Ketentuan yang dituangkan dalam Permen Nomor: P.43/Menlhksetjen/2015 Tentang Penata Usahaan

rupiah) selanjutnya terdakwa TARMIZI BIN ABDULLAH bersama terdakwa IlABDUL HADI BIN NURDIN berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utaraguna proses lebih lanjut;Bahwa dalam hal membawa atau mengangkut kayu olahan dari kawasan hutanNegara haruSs mempunyai atau memiliki Dokumen atau Surat Izin dalam bentuk eSKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sesuai dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Ketentuan yang dituangkan dalam Permen Nomor: P.43/Menlhksetjen/2015 Tentang Penata Usahaan

Markus Teurupun;1 (satu) fotocopy SK Bupati MRK Nomor 108 Tahun 2010 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Penata Usahaan Keuangan Daerahpada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor dilingkunganPemda Kabupaten Merauke TA. 2010 tanggal 14 April 2010;Hal. 5 dari 16 hal. Put.

Markus Teurupun;1 (satu) fotocopy SK Bupati MRK Nomor 108 Tahun 2010 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Penata Usahaan Keuangan Daerahpada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor dilingkunganPemda Kabupaten Merauke TA. 2010 tanggal 14 April 2010;1 (satu) fotocopy SK Bupati MRK Nomor 55 Tahun 2010 tentangPenunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang pada SekretariatDPRD, Dinas, Badan dan Kantor

koma dua nol meter kubik)dan jenis pisangpisang 174 keping 1,5840 m3 (satu koma limadelapan empat nol meter kubik) ; Bahwa menurut Ahli SKSHHK yang berwenag mengeluarkan adalahPetugas Perusahaan yang berkwalifikasi Tenaga Tekhnis PengelolaanHutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISH PHPLPKBR) yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan ;Bahwa menurut Ahli SKAU dikeluarkan berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia P.21/MenhlkIV201510tanggal 1 juni 2015tentang Penata Usahaan

meter kubik)dan jenis pisangpisang 174 keping 1,5840 m3 (satu koma limadelapan empat nol meter kubik) ;Bahwa benar menurut Ahli SKSHHK yang berwenang mengeluarkanadalah Petugas Perusahaan yang berkwalifikasi Tenaga TekhnisPengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISH PHPLPKBR) yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan ;Bahwa benar menurut Ahli SKAU dikeluarkan berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia P.21/MenhlkIV2015tanggal 1 juni 2015tentang Penata Usahaan

meter kubik)dan jenis pisangpisang 174 keping 1,5840 m3 (satu koma limadelapan empat nol meter kubik) ; Bahwa benar menurut Ahli SKSHHK yang berwenang mengeluarkanadalah Petugas Perusahaan yang berkwalifikasi Tenaga TekhnisPengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISH PHPLPKBR) yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan ; Bahwa benar menurut Ahli SKAU dikeluarkan berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia P.21/MenhlkIV2015tanggal 1 juni 2015tentang Penata Usahaan

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Balai8Wilayah Sumatera.Berdasarkan keterangan AHL MARGI SANTOSO, S.Hut,MP. dalamketentuan PUHH Hutan Alam diatur dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.43/Menlhk Setjen/2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam, yang mengatur bahwa Setiapngangkutan nquasaan, ataupemilikan hasil hutan kayuwajibdilengkapibersama sama dengan dokumenangkutan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

QR Bahwa dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi Ro dansaksi AB SAHIL dalam memiliki dan menguasai bulat jenisBangkirai, Binuang, Cempaka, Jelutung, Kelat,Keruing, Kereta, Menjalin, Nyantoh, oxsendok, Terap, Terentang yang aSha Yindustri Primer hasil HutanZg Semangkok,Rengas, Sendok hutan adalah terlebihdahulu mengurus/ mempunyai IzinKayu (IUIPHHK), setelah mern tTerdakwa harus memasukkan an volume kayu yang akan diangkutdalam Sistem rere usahaan Hasil Hutan dan mencetakaDokumen Surat Keterangafy

Keterangan Syahnya Hasil Hutan bertentangandengan Pasal 50 ayat ( 3 ) huruf h Yo Pasal 78 ayat ( 7 )Undang undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 55 / Menhut Il /2006 tanggal 17 Oktober 2006 Tentang Penata usahaanHasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara dan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P. 33 / Menhut Il / 2007 /tanggal 24 Agustus 2007 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30 / Menhut Il /2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penata Usahaan

Pessel;Bahwa apabila kayu berasal dari Hutan hak sesuai denganperaturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30 / Menhut II /2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penata Usahaan HasilHutan yang berasal dari Hutan Hak terhadap Kayu hasilbudidaya dapat menggunakan dokumen Nota angkutan,Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dan Surat KeteranganAsal Usul ( SKAU ) sedangkan kayu tumbuh alamimenggunakan Dokumen Surat Keterangan SahKayu Bulat ( SKSKB ) dan kayu yang berasal dariHutan Negara sesuai dengan Peraturan MenteriKehutanan

Nomor : P.55 / menhut Il / 2006 tentangPenata Usahaan Hasil Hutan Yang berasal dariHutan Negara menggunakan Dokumen SuratKeterangan Sah Kayu Bulat ( SKSKB ) atau FakturAngkutan Kayu Bulat ( FAKB );Halaman 13 dari 35 Putusan No. 68/Pid/B/2012/PN.

Bahwa Jenis kayu yang di bawa oleh Terdakwa adalah kayujenis Meranti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cmsebanyak 12 (dua belas) batang;e Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwadalam membawa hasil hutan berupa kayu tersebut tidak adadi lengkapi bersamasama dengan surat keterangan syahnyahasil hutan /SKSHH atau dokumen lain yang syah;e Bahwa apabila kayu berasal dari Hutan hak sesuai denganperaturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30 / Menhut Il /2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penata Usahaan

HasilHutan yang berasal dari Hutan Hak terhadap Kayu hasilbudidaya dapat menggunakan dokumen Nota angkutan, NotaAngkutan Penggunaan Sendiri dan Surat Keterangan AsalUsul ( SKAU ) sedangkan kayu tumbuh alami menggunakanDokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat ( SKSKB ) dankayu yang berasal dari Hutan Negara sesuai denganPeraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / menhut Il /2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang berasal dariHutan Negara menggunakan Dokumen Surat KeteranganSah Kayu Bulat ( SKSKB

Sukotjo, ST selaku Pejabat PelaksanaanTeknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan peningkatan peralatan kebersihanberupa pengadaan bulldozer knusus sampah Tahun Anggaran 2008 di DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Nomor : 010 Tahun2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA),Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK),Pejabat Atasan Langsung, Pejabat Penata Usahaan

Sugimin selakuPengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Nomor : 010 Tahun 2008tanggal 14 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA),Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Atasan Langsung, Pejabat Penata Usahaan KeuanganHal. 2 dari 30 hal. Put.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Muhammad Sukotjo, ST selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaPontianak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Pontianak Nomor : 010 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Atasan Langsung,Pejabat Penata Usahaan

Sugimin selakuPengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Nomor : 010 Tahun 2008tanggal 14 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA),Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Atasan Langsung, Pejabat Penata Usahaan Keuangan(PPTK), Staf Pelaksana Kegiatan dan Pembantu Bendaharawan DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, yang mana dalam SK tersebutsaksi Drs. H.