Ditemukan 148 data
18 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan di Pekalongan yang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas,merupakan putusan bebas tidak murni (niet Zulvere Vrijs Praak), karenaMajelis Hakim telah melakukan penafsiran terhadap Materi/Unsur melawanHukum dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum, yaitu telah berpendapat bahwa adanya kelebihan uang yang ada ditangannya Terdakwa TEH SIOE DJONG untuk membayar pajak bukanlahsuatu sifat melawan hukum karena dipergunakan
152 — 133
Tidak terdapat suatu frasa yang bersifat mengharuskanuntuk menetapkan peringkat pertama dalam perolehan suarasebagai Dekan Fakultas, dengan demikian merupakan wewenangbebas (vrijs bevoegheid) dan bukan wewenang yang bersifatterikat gebonden bevoegheid); Halaman 65 dari Halaman 198 Putusan Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN.SBYb.
memperhatikan ketentuan di dalamPasal 16 bukti P6, maka dapat disimpulkan: Bahwa sifat wewenang dari Tergugat Rektor Universitas jemberdalam menerima pertimbangan senat Fakultas dan usulan DekanMatematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam pengangkatanDekan berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 11 ayat (5), Pasal12 ayat (12) dan Pasal 14 tidak terdapat suatu frasa yang bersifatmengharuskan untuk menetapkan peringkat pertama dalamperolehan suara sebagai Dekan Fakultas, dengan demikianmerupakan wewenang bebas (vrijs
Bahwasifat wewenang dari Tergugat MRektorUniversitas jember dalam menerima pertimbangansenat Fakultas dan usulan Dekan Matematika dan IlmuPengetahuan Alam dalam pengangkatan Dekanberdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 11 ayat (5),Pasal 12 ayat (12) dan Pasal 14 tidak terdapat suatufrasa yang bersifat mengharuskan untuk menetapkanperingkat pertama dalam perolehan suara sebagai Halaman 102 dari Halaman 198 Putusan Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN.SBYDekan Fakultas, dengan demikian merupakanwewenang bebas (vrijs
Ardiyanto, MSi. tidakmelanggar Peraturan PerundangUndangan dan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang baikbahwa oleh karena wewenang Rektor Universitas jember dalamMengangkat Dekan FISIP adalah merupakan wewenang yangbersifat bebas (vrijs bevoegdheid) yang telah menentukan pilihankepada peringkat 2 (dua) yaitu Tergugat Il Intevensi sebagaiDekan FISIPdan setelah mencermati terhadap surat keputusanobjek sengketa dalam konsideran menimbang, bahwapengangkatan Dr.
Tidak terdapat suatu frasa yang bersifatmengharuskan untuk menetapkan peringkat pertama dalamperolehan suara sebagai Dekan Fakultas, dengan demikianmerupakan wewenang bebas (vrijs bevoegheid) dan bukanwewenang yang bersifat terikat (gebonden bevoegheid)Di dalam pertimbangan senat Fakultas Hukum dan usulanpengangkatan Dekan yang diajukan oleh Dekan FakultasHukum kepada tergugat Rektor Universitas Jember yaitupenggugat dan tergugat Il Intervensi sesuai bukti P8a, P8b =T12a, T12b dan bukti p8 = T12.
TRIAN ADHITYA IZMAIL, S.H.
Terdakwa:
SUHENDRI
26 — 0
strong>A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa SUHENDRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa SUHENDRI tersebut oleh karena itu dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ( Vrijs
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 18/Pid.B/2007/PN.TKtertanggal 1 Mei 2007 sebenarnya merupakan putusan bebas tidak murni (Niet Zulvere Vrijs Praak) karena Majelis Hakim telah melakukan penafsiranterlalu sempit akan materi yang tersirat di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPyaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa dorongan yang dilakukan olehTerdakwaIr.H.Hamzah Barlian,MS terhadap saksi korban MUCHTARPANGAJA bin PANGAJA yang disertai dengan katakata hajar dan bunuhdari dalam ruangan VIP Rumah
20 — 4
M an permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa ini untuke ya;atalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 23 Januari 2017or 1/Pid.C/2017/PN.Sbt;mWenyatakan Terdakwa bebas dan lepas dari segala dakwaan dan tuntutanHukum (vrijs praacht); Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 121/PID/2017/PT.MDN4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalamkedudukan semula;5.
47 — 33
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesarRp 1.000, (seribu rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa PenuntutUmum tersebut, terdakwa mengajukan pledoi (pembelaan) yang padapokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidakmenyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal335 ayat 1 ke1 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; Membebaskan terdakwa dari segala tuntutanhukum (Vrijs Praak
Terbanding/Terdakwa : NAZAR Pgl. NAZAR
32 — 15
NAZAR dari kedua DakwaanJaksa Penuntut Umum (Vrijs praght) atau setidaktidaknya melepaskanTerdakwa NAZAR PgI. NAZAR dari segala tuntutan hukum (On Slaaght).3. Memulihkan harkat, martabat dan kehormatan Terdakwa NAZAR Pogl.NAZAR kembali kepada keadaan semula.4. Menyatakan barang bukti yang ada dalam perkara ini tetap terlampirdalam berkas perkara ini.5.
Terbanding/Penuntut Umum : RAY LEONARDO,SH
53 — 23
,selaku Jaksa PenuntutUmum adalah batal demi hukum dan/atau setidaktidak tidak dapatditerima;Membebaskan terdakwa Sdr.Yusuf Siahaan Alias Yusuf dari segalatuntutan hukum,(vrijs Praacht) atau setidaktidaknya;Melepaskan Terdakwa Sdr Yusuf siahaan alias Yusuf dari segala tuntutanhukum (Onslaag van alle recht vervolging);Membebaskan Terdakwa Sdr Yusuf Siahaan Als Yusuf dari segalatuntutan hukum dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untukmerehabilitasi nama baik Terdakwa Sdr Yusuf Siahaan alias Yusuf;
16 — 8
dalamlingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksikorban sesuai dari keteranganketerangan saksisaksi yaitu antaralain dari saksi Fenti yang melinat dan menyaksikan pada tanggal 18Januari 2014 tidak ada kejadian tindakan kekerasan terhadap saksikorban ;e Bahwa atas dasar faktafakta hukum tersebut, maka agar PengadilanTinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.1292/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 04 Agustus 2014 dan mengadili sendiriMembebaskan terdakwa dari segala dakwaan (Vrijs
55 — 37
Menyatakan Terdakwa bebas dan lepas dari segala dakwaan dantuntutan hukum (vrijs praacht) ;3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalamkedudukan semula ;4.
Menyatakan Terdakwa bebas dan lepas dari segala dakwaan dantuntutan hukum (vrijs praacht) ;3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalamkedudukan semula ;4.
26 — 9
Eerang bukti~: 1: (satu) butir tablet warnaan diameter 0,840 cm dan tebal 0,405 cm tabletopika jenis pil ekstasi dimusnahkan;an agar mereka Terdakwa membayar biaya perkarafo. 1000, (seribu rupiah); .ah mendengar Pembelaan /Pledoi dari Terdakwalis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwatidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal,subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan n kepadanya dan menyatakan terdakwa dibebaskanikwaan Jaksa Penuntut Umum ( Vrijs
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, Terdakwa/PemohonKasasi dapatlah diputus bebas sebab persoalan Hukum Pidana (Hukum PidanaMateril) yang tidak terpenuhi dalam hal ini salah satu unsur dari Pasal 263 ayat(1) KUHP yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti makasebagai akibat hukumnya adalah Terdakwa harus diputus bebas ataudibebaskan dari segala dakwaan (vrijs prak) sejalan dengan putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 163/K/KR/1977 tertanggal 1161979;Bahwa Terdakwa haruslah diputus lepas dari
65 — 25
Dengan adanyaobyek sengketa Surat Nomor : 9.Hb.SMW/SGT/117/2010 Tanggal 10 Nopember2010, Perihal Pemblokiran Rekening Saudara (bukti P2T.I10) telah menimbulkanadanya hubungan hukum baru antara Tergugat I dan Tergugat II yang semulabelum/tidak pernaha ada menjadi ada, yaitu diikat oleh suatu syarat dicabutsita dan blokirnya oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan adanyasyarat tersebut kehendak (wills) bebas (vrijs) dari Tergugat I itu sendiri menjaditidak ada, dalam keadaan/suasana yang demikian
66 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUSRI daridalam gudang dengan tanpa dilengkapi DO/SPAP sesuaipertimbangan Judex Factie, maka jika Judex Facti berpendapatbahwa telah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapibukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimanapertimbangan Judex Faetie, seharusnya putusan yang dijatuhkanoleh Judex Factie adalah melepaskan Terdakwa dari segalatuntutan hukum (onslag van aile vervolging) dan bukanmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijs praak).2.
Yahya Harahap, SH., Edisi ke2,penerbit Sinar Grafika, Hal. 569), dan apabila Judex Factiemempertimbangkan alatalat bukti sebagaimana yang telah kami uraikanpada angka 1 dan 2 di atas, kami berkeyakinan bahwa Terdakwa tidakakan dibebaskan dari segala surat dakwaan (vrijs praak) melainkanakan menghukum Terdakwa karena perbuatan yang telah dilakukannyatersebut telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dalam Pasal 3 UUNo. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.Sebelum kami sampai pada bagian akhir dari
235 — 118
Menimbang, bahwa frasa dapat di dalam Pedoman TeknisAdministrasi Dan teknis Peradilan Tata Usaha Negara BUKU II Edisi 2009penerbit Mahkamah Agung 2009 pada halaman 45 huruf E angka4. bermaknawewenang pilihan (diskresi/vrijs) bagi Ketua Pengadilan TUN bukan wewenangterikat (gebonden) untuk memberikan izin kuasa insidentil, oleh karena harusdipenuhinya syarat (kondisional) yang bersifat kumulatif yaitu ; mempunyaihubungan keluarga dengan Penggugat, dikuatkan oleh surat keteranganlurah diketahui camat
114 — 0
MENGADILI:Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI PANGGABEAN Alias UCOK Bin ABDUL KHOIR PANGGABEAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Membebaskan Terdakwa HASAN BASRI PANGGABEAN Alias UCOK Bin ABDUL KHOIR PANGGABEAN tersebut oleh karena itu dari segala Dakwaan (Vrijs Praak);Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
in dubio pro reo" kepada Pemohon Kasasi harus diberikan putusan yangpaling mengguntungkan, yaitu membebaskan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum (vrijs praak) atau setidaktidaknya harus melepaskan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi darisegala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging).Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasan Jaksa Penuntut UmumBahwa alasan kasasi Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karenatelah mempertimbangkan
62 — 5
NAZAR dari kedua Dakwaan JaksaPenuntut Umum (Vrijs praght) atau setidaktidaknya melepaskan TerdakwaNAZAR Pgl.
64 — 4
Membebaskan terdakwa LIN CHAO SHIN oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair (Vrijs Praak);3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;5.
Menyatakan Terdakwa LIN CHAO HSIN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, olen karenanya Terdakwa LINCHAO SHIN haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum (VRIJS PRAAK) ;2. Atau setidaktidaknya melepaskan Terdakwa LIN CHAO HSIN dari semuatuntutan hukum (ONSLAG RECHT VERVOLGING) sesuai dengan Pasal191 ayat (2) KUHAP;3. Memulihnkan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan sepertisemula ;4.
Membebaskan terdakwa LIN CHAO SHIN oleh karena itu dari dakwaanPrimair dan dakwaan Subsidair (Vrijs Praak);3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya;4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;5.
72 — 10
Membebaskan terdakwa Fredi Mandalika alias Tek oleh karena itu dari sejakdakwaan dan tuntutan hukum (Vrijs Praak) dan atau melepaskan terdakwa FrediMandalika alias Tek dari segala dakwaan dan Tuntutan hukum Onslag Van ReehVervoiging;3. Memulihkan hak terdakwa Fredi Mandalika alias Tek dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya;4.