Ditemukan 5 data
8 — 1
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Wasta bin Waskim) terhadap Penggugat (Wahirah binti Castam);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456000 ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
32 — 15
Dan pemasanganSertifikat Hak Tanggungan juga telah =mempunyai wahirah "DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",sehingga telah mempunyai kekuatan hukum eksekutorial melalui lembaga"parate eksekusi' sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBG.Bahwa sesungguhnya perkara ini terlalu dini dengan mengajukan pembagianharta warisan ke Pengadilan Agama, karena objek perkara merupakan HakMilk Tergugat I, apabila ada prosedur penerbitan sertifikat yang tidak sesuaidengan ketentuan perundangundangan
36 — 10
Serifikat Hak Tanggungan Peringkat (pertama No. 12638/2011 yangdikeiuarkan Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan wahirah DEM!Halaman 23 dari 34 Putusan No. 344/Pdt.Plwf2517/ PR BdeKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA yangGidalamnya diekatkan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomeor. 507/201tanggai 04 Oktober 2011 yang dibuat aihadapan R. Tendy Suwarman, SH, diBandung, diandai T10:11.
1.Rabiah binti Mangge
2.M. Rusli bin Kamaruddin
3.Ahmad bin Kamaruddin
4.Nurmiah binti Kamaruddin
5.St. Nur binti Kamaruddin
6.Becce binti Kamaruddin
7.Nurhaida binti Kamaruddin
8.Mardia binti Kamaruddin
9.Ratna binti Kamaruddin
10.Jasri bin Kamaruddin
11.Gatot bin Kamaruddin
12.Alimia binti Mangge
13.Sumiati binti Abd. Sukur
14.Bio binti Abd. Sukur
15.Masni binti Datu Manaf
16.Antung bin M. Arif
17.Hasanuddin bin Daaming
18.Baharuddin bin Daaming
19.Muh. Saleh bin Turusi
20.Nurbaeti binti Turusi
21.M. Faizal alias Faisal WS bin Abd. Waris
Tergugat:
1.H. Selleri bin Kanna Siba
2.Sarina binti M. Arif
3.Mastura binti Sayadi
4.Riansyah bin Amran
5.Silviana binti Amran
6.Silviani binti Amran
7.Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, c.q. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
87 — 36
Surat Kematian Nomor474.3/27/LSS/VIII/2018 atas nama WAHIRAH tertanggal 27 Agustus 2018yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok, bermateraikan cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode(P.34):35. Fotokop!
95 — 44
2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanyairahirah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan10lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yangmelanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksudmengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.Bahwa dalam perkara aquo, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yangnotabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalamUU Arbitrase) memuat wahirah