Ditemukan 59 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-07-2022 — Upload : 22-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2584 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 15 Juli 2022 — ANDI SAPUTRO alias WANAK bin MUHAMAD SLAMET;
9436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANDI SAPUTRO alias WANAK bin MUHAMAD SLAMET;
Register : 12-10-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 65/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat:
Andi Deandra Putra
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
287185
  • AK. 14.245, tidak didahului dengan adanya sidang DewanAkademik (Wanak) yang membahas secara khusus tentangPemberhentian Taruna a.n.
    , sehingga sidang Wanak bukan satusatunya dasaruntuk pemberhentian Taruna;13.
    Brigdatar AndiDeandra Putra, NO.AK.14.245., yang tidak didahului dengan adanya hasilsidang wanak yang khusus membahas pemberhentian dengan hormat tarunaa.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, NO.
    Bahwa kemudian Gubernur Akpol menerbitkan Surat Perintah Nomor:Sprin/856/VII/2017 tanggal 21 Juli2017 tentang pelaksanaan SidangDewan Akademi (Sidang Wanak);c.
    Bahwa sebelum dilaksanakan Sidang Wanak telah mendapatkanPendapat dan Saran Hukum (PSH) dari Divkum Polri berupa Surat KepalaDivisi Hukum Polri Nomor: R/153/X/2016/Divkum tanggal 21 Oktober 2016perihal PSH terkait perkara Brigtutar Andi Deandra Putra No. Ak. 14.245Anggota Satuan 2, Taruna Tingkat III Angkatan 49 Den Prawira Hirya AkademiKepolisian untuk mengambil keputusan melalui Sidang Wanak.
Register : 28-06-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 47/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
Roy Ricardo Sihombing
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
340198
  • Bahwa klarifikasi maupun pembelaan yang akan disampaikanPenggugat dalam sidang Wanak adalah:a.
    Setelah melaksanakan Sidang Disiplin, barulahTergugat dapat melaksanakan Sidang Wanak:;Faktanya Tergugat tidak pernahmelaksanakanSidangDisiplin terhadap tuduhannya kepada Penggugat namunmelaksanakan Sidang Wanak bagi Penggugat.
    dimulainya Sidang Wanak paling lambat 1 (satu)minggu setelah terjadinya pelanggaran berat tersebut; Bahwa untuk melaksanakan sidang Wanak, makaTergugat wajib melakukan pemberkasan terhadap Tarunayang dituduh melanggar, lalu melaksanakan SidangDisiplin.
    Setelah melaksanakan Sidang Disiplin, barulahTergugat dapat melaksanakan Sidang Wanak:;Faktanya Tergugat tidak pernan melaksanakan SidangDisiplin terhadap tuduhannya kepada Penggugat.
    Bahwa tanggal 15 Mei 2019 Penggugat mengajukan Suratkepada Gubernur Akpol tentang Permohonan PeninjauanKembali Keputusan hasil Sidang Wanak,p.
Putus : 17-10-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — REYZA ANDREAN vs GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
13378 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kep/94/XI/2010 tentang Prosedur danTata Cara Penyelenggaraan Sidang Dewan Akademi (WANAK) AkademiKepolisian tertanggal 4 Nopember 2010 (vide Bukti PB2 yang terlampir dalamberkas banding), dan2 Salinan Keputusan Gubernur AKPOL No.
    adalah tentangkewajiban hadirnya taruna/taruni yang disidang wanak dalam persidangan wanak,sebagaimana dimaksud dan dinyatakan secara jelas dan tegas dalam KeputusanGubernur AKPOL No.
    Pemohon PK besertaKelima rekannya pada tanggal 20 Juli 2011 (hari dilakukannya sidang WANAK) sedangmengikuti acara Pramuka di Ungaran, dan tibatiba dijemput paksa untuk dibawakembali ke Akademi Kepolisian di Semarang untuk dilucuti atribut seragamnya dandinyatakan telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) berdasarkan hasil/keputusan sidang WANAK tanpa tahu ada proses hukum (sidang WANAK) yangsedang/ telah berlaku kepada mereka dan tanpa kesempatan untuk melakukanpembelaan maupun memberikan
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2013Penyelenggaraan Sidang Dewan Akademi (WANAK) Akademi Kepolisian dan petunjukpelaksanaannya tertanggal 4 Nopember 2010.Dengan tidak diikutinya ketentuan sidang WANAK sebagaimana dimaksud dalamKeputusan Gubernur AKPOL No. Kep/94/XI/2010 dan Keputusan Gubernur AKPOLNo.
    Kep/54/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang menggambarkan rasakepatutan dan keadilan, dan yang jelas dalam perkara a quo Termohon PK telahmelanggar peraturan/prosedur sidang WANAK sehingga mengakibatkan SuratKeputusan No.
Register : 08-07-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PA SERUI Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Sri
Tanggal 23 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7714
  • Bahwa, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanak 1 idaman lain lebihdari 1 (Satu) orang dan bahkan Tergugat telah dikaruniai keturunan dengansalah satu wanak 1 idaman lain;Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernahhadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidakdapat didengarkan;Bahwa untuk menguatkan dailildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti surat dan saksisaksi sebagai berikut :A. Bukti Surat.1.
    dengan Tergugat telahdikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Anak 1, lahir tanggal 2 Januari 2007dan Anak 2, lahir tanggal 28 Januari 2014 yang saat ini kedua anaktersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugatselaku lbu kandungnya; Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugatsejak lama sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tahu karenapermasalahan seperti Tergugat yang beberapa kali terlihatmengkonsumsi minuman keras dan mempunyai hubungan dengankhusus dengan beberapa wanak
    SriTergugat sampai mempunyai keturunan atau anak dengan wanak 1 laintersebut; Bahwa, saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat terjadipersilinan namun saksi tidak tahu permasahannya yang pasti; Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun saksitidak tahu pasti sejak beberapa tahun yang lalu hingga sekarang; Bahwa, Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan tingaldengan wanak 1 lain; Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat denganTergugat sudah tidak pernah
    dengan Tergugat telahdikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Anak 1, lahir tanggal 2 Januari 2007dan Anak 2, lahir tanggal 28 Januari 2014 yang saat ini kedua anaktersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugatselaku lbu kandungnya;Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugatsejak lama sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tahu karenapermasalahan seperti Tergugat yang beberapa kali terlihatmengkonsumsi minuman keras dan mempunyai hubungan dengankhusus dengan beberapa wanak
    1 lain dan bahkan saksi tahu bahwaTergugat sampai mempunyai keturunan atau anak dengan wanak 1 laintersebut;Bahwa, saksi tidak pernah melihat adanya perselisinan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat terjadi persilihan;Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebihdari (enam) tahun yang lalu hingga sekarang;Bahwa, Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan tingaldengan wanak 1 lain;Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat denganTergugat sudah tidak
Register : 12-10-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 66/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat:
Nicko Bayu Bima Sakti
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
177100
  • AK.14.191, tidak didahului dengan adanya sidang DewanAkademik (Wanak) yang membahas secara khusus tentangPemberhentian Taruna a.n. Brigdatar Nicko Bayu Bima Sakti. NO.
    AK.14.191 yang ada hanya hasil keputusan sidang Dewan Akademik(Wanak) yang membahas tentang 2 (dua) kali tidak naik tingkat danpangkat, Bahwa keputusan hasil Sidang Dewan Akademik (Wanak),terkait pemberhentian Taruna dengan hasil Keputusan sidang Wanaktentang 2 (dua) kali tidak naik tingkat dan pangkat adalah dua hal yangberbeda, sehingga tidak lazim manakala Tergugat mengeluarkan suratKeputusan Nomor: Kep/126/VII/2017, tanpa adanya rekomendasi darihasil keputusan sidang Wanak yang membahas khusus
    Bahwa kemudian Gubernur Akpol menerbitkan Surat Perintah Nomor:Sprin/856/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan SidangDewan Akademi (Sidang Wanak);c.
    Bahwa berdasarkan rekomendasi sidang wanak tersebut Minperstarmengajukan Permohonan Pemberhentian dengan Hormat atas namaPenggugat kepada Gubernur Akpol:;7.
    Ak.14.191Anggota Satuan 3, Den Prawira Hirya/49 Taruna Akademi Kepolisian untukmengambil keputusan melalui Sidang Wanak.
Register : 18-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Smd
Tanggal 12 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
145
  • bertempat tinggal di KelurahanKarang Asam llir, Kecamatan Sungai kunjang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan pemohon Il; Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan pemohon II karenasaksi teman akrab dengan ayah pemohon Il; Bahwa pemohon dan pemohon II adalah pasangan suamiistri, menikah pada tanggal 06 Juni 2010 di Kecamatan SungaiKunjang, Kota Samarinda; Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon danpemohon II, saksi menjadi wAnak
    Bahwa pada saat akad nikahdilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 16 tahun,sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;Menimbang, bahwa terhadap wAnak keI nikah pemohon Iltersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa wAnak keI nikahpemohon II adalah orang yang tidak berhak menjadi wAnak ke!
    nikahpemohon Il, karena orang yang bernama Walitersebut adalah temanayah kandung pemohon Il, tidak ada hubungan keluarga dengan ayahpemohon Il bernama Keluarga, dengan demikian majelis hakimmenyimpulkan bahwa wAnak keI pemohon II adalah orang yang tidak berhakmenjadi wAnak keI nikah dari pemohon Il karena ayah kandung pemohon IlPenetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Smdmasih hidup tetapi tidak dapat hadir pada waktu pernikahan pemohon danpemohon Il tersebut dilaksanakan, maka pernikahan pemohon denganpemohon
    II tersebut tidak terpenuhi salah satu rukunya, yaitu wAnak keInyaorang yang tidak berhak menjadi wAnak keI nikah pemohon II;Menimbang, bahwa wAnak kel yang bukan mujbir selain ayahdan kakek, tidak boleh mengawinkan kecuAnak keI atas izin wAnakke mujbir sebagaimana DalilKitab Alfigh AlMadzahibu Arbaah JuzIV halaman 36, berbunyi:oll Ugale al cpo To jy a) yale aad Ig CVI pat gdo roll paeclall Le la Lo , 59 gis hb Via YArtinya : WAnak keI yang bukan mujbir yaitu selain ayah dan kakek,tidak boleh mengawinkan
    dengan izin dankerelaan dari yang bersangkutan (WAnak ke!
Register : 22-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 144/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat:
Christian Atmadibrata Sermumes
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
16481
  • Bahwa Gubernur Akpol telah menerbitkan Surat Perintah Nomor :Sprin/705/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang pelaksanaan SidangDewan Akademi (Sidang Wanak);14. Bahwa telah dilaksanakan Sidang Wanak terkait perkara yangmelibatkan Penggugat pada tanggal 24 Juli 2018 yang dihadiri oleh anggotatetap dan tidak tetap serta AnggotaKehormatan) 15. Bahwa hasil Sidang Wanak melalui Keputusan Gubernur Akademi!
    Hal ini dapat dilihat sejak awal sebelum dilaksanakan Sidang Wanak telah dilakukan Pra Wanak, dimintakansaran dan pendapat hukum terhadap seluruh terduga pelanggartermasuk Penggugat sendiri kepada Divkum Polri sebagaimana yangtelah diuraikan Tergugat pada poin 6 dan 7 tersebut diatas kemudianpada saat Sidang Wanak dilakukan pendalaman/pemeriksaan kepadasemua terduga pelanggar sehingga keluar keputusan secara mufakatdan aklamasi dari peserta anggota tetap Sidang Wanak termasuk jugadari Anggota Kehormatan
    Putusan Nomor: 144/G/2018/PTUN.SMGpemberitahuan kepada orang tua untuk dikembalikan melaluiDanmentarsis / atasan langsung untuk diproses menuju tempat tinggal;Bahwa alasannya dimungkinkan dalam sidang wanak terkait dengan 13orang yang masih menjadi Taruna karena dalam sidang wanak ke 13Taruna mendapat sanksi turun pangkat dan tidak ada pernyataanPemberhentian Tidak Dengan Hormat;wenn nn anne Bahwa kaitannya dengan sidang wanak untuk ke13 Taruna adakemungkinan untuk disidang wanak menunggu proses
    Kasubbag Sumda untuk melaksankan Sidang Wanak terhadapTaruna atau siswa tersebut yang diduga melakukan pelanggaranDRY al camcemeeecsccmeI. Penentuan sidang Wanak oleh Kabagrenmin Akpolsetelah mendapat persetujuan dari Gubernur Akpol, sertamengundang anggota tetap dan anggota tidak tetap untuk mengikutisidang Wanak;m.
    Selanjutnya berdasarkan Bukti T11 berupa Notulen Wanak diketahui fakta hukum bahwa Kaur Provosbertindak sebagai penuntut.
Register : 02-07-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 103/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 27 Nopember 2018 — MUHAMMAD HAIDAR YAAFI MUNAWAR Melawan GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
445270
  • pada awalpendidikan; d. pemberian hukuman; namun Sidang Wanak terkait dengan Penggugat adalah disebabkanalasan medis.
    kepada Taruna;Bahwa kesimpulan pada Sidang Wanak adalah memberhentikanDengan Hormat penggugat sebagai Taruna Akpol karena sakit;Bahwa hasilhasil pemeriksaan terhadap Penggugat menjadi pertimbangan dalam Sidang Wanak, termasuk hasil konsultasi dari lbu Probo;Bahwa dalam Sidang Wanak, Penggugat tidak dihadirkan ;Saksi Fakta, Dr.
    untuk Penggugat tetapi tidak ikut dalam sidang Wanak;Bahwa yang mengajukan Penggugat ke Sidang Wanak adalah KaurBinkes; Alasan Penggugat diajukan Sidang Wanak adalah karena kondisi kesehatan Penggugat;Ahli Tri Atmojo Sejati, S.H.
    Penggugat adalah sidang Wanak mengenai kebijakan akademis;Bahwa latar belakang sidang Wanak terhadap Penggugat adalahadanya hasil dari BPKP terhadap pemeriksaan Penggugat;Bahwa terhadap bukti P13 = T14, bukti tersebut diperlihatkan dan dipaparkan kondisi terakhir Penggugat;Bahwa dalam sidang Wanak Penggugat, Saksisaksi yangdihadirkan adalah dr.
    Endang dan dr Ariyanto; Bahwa dalam sidang Wanak tidak ada proses penyumpahan padaSaksi; Bahwa Penggugat tidak dihadirkan dalam Sidang Wanak;Bahwa dalam sidang praWanak, Penggugat juga tidak dihadirkan;Bahwa dalam sidang Wanak Peggugat, Putusan aklamasi, yaitu Penggugat diberhentikan dengan hormat;Ahli Dr.
Register : 20-10-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 25-05-2012
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 42/G/2011/PTUN.Smg.
Tanggal 14 Nopember 2011 —
198104
  • Bahwa sehubungan dengan berita acara hasil sidang Wanak, Penggugat IIkeberatan atas nama dan AK yang tidak sesuai dengan nama dan nomorAK Penggugat II, maka berita acara sidang Wanak tersebut menjadi cacathukum;8.
    (Sesuai dengan aslinya);2002 21.Daftar Absensi Sidang Dewan Akademi (Wanak) tertanggal 23 Juni 2011. (Sesu:dengan aslinya); 22.Berita Acara Hasil Sidang Wanak tertanggal 23 Juni 2011. (Sesuai dengaaSIiINYa); 23.INotulen Rapat Sidang Wanak Tahun 2011 tertanggal 23 Juni 2011. (Sesuai dengaaslinya); 32 24.T 24Berita Acara serah terima barang inventaris Kaporlap Taruna/Taruni TA. 2011 atnama Brigdatar Julio Jagratara No. Ak.10.098 tertanggal 22 Juli 2011.
    Ak. 10.247 dkk.orang(Sesuai dengan aslinya); 200222 0e ne seen nnn en nen enn 29.Surat perintah Gubernur Akpol Nomor : Sprin/593/XI/2010 tanggal 26 Novembe2010 tentang pelaksanaan sidang wanak Taruna Akpol Angkatan 45 tahun 201(Sesuai dengan aslinya); 30.T 30:Berita acara sidang wanak tanggal 9 Desember 2010 (Sesuai dengaASIINYA); 222 ene neon nnn e nee 31.INotulen sidang wanak tanggal 9 Desember 2010 (Sesuai dengaASIINYA); nnn n ene e nnn nee 32.Daftar absensi sidang wanak tanggal 9 Desember 2010
    Gubernur selaku Ketua dan WakilGubernur sebagai wakil ketua;Bahwa dalam sidang wanak Membahas 4 (empat) hal:1.Kelulusan pendidikan bhayangkara, 2.Ketidakhadiran,3.Kesehatan Taruna, 4.Dugaan kekerasan seniorkepadaJUNIOL; 2222 e nnn nnn en ene n nn nn nn en nn ne nn cence necesBahwa Sidang wanak sudah dilaksanakan 3 (tiga) kali,tapi untuk sidang wanak yang ke dua tidak adadokumennya karena pada saat itu ada dead lock (tidakada keputusan) karana pada saat itu Gubernur sudahmemasuki masa pensiun tapi
    belum serah terimasehingga tidak berani untuk mengambil keputusankarena menyangkutSaksi VIleQalitas;2e2o enn ene n en nn nn en nn ene nnnBahwa diadakan sidang wanak untuk Edi Saputropelaku kekerasan terhadap Dhimas Prabowo Sulistiodan sekarang sudah diputus, sanksi diturunkan satutingkatdibawahnya) 222222 2Bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga ikut hadir dalamsidang wanak sebagai anggota tetap sidang wanak,mereka mendukung untuk mempertahankanTEFL n= nn nn nnn nnn sinner nnennnnnnen nnn namPihak Tergugat
Register : 24-07-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 113/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
Faisal Agita Firmansyah
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
6261383
  • HERMAWAN SULISTIYO WIDODO, S.H, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi Sebagai Kaur Sunda Bagrenmin Akpol yaitu KepalaUrusan Sumber Daya Manusia, Bagian Perencanaan dan Administrasi Bahwa Posisi Bagrenmin dikepalai oleh seorang Kepala Bagiankarenajabatannya selaku Sekretaris kebetulan saksi ada dibawah Bagrenminsehingga saksi membantu pimpinan, selaku anggota Sekretaris dalam Sidang Wanak; Bahwa komposisi Sidang Wanak dalam Sidang Wanak ada anggota tetapdan anggota tidak tetap serta
    dirumuskan dalam sidang wanak termasuk juga nama Batalyon, untukperkara Faisal Agita adalah perkara pelanggaran.
    Saksi tidak tahu mengapadinaikkan ke sidang wanak .
    dalam pelaksanaan sidang wanak yang dilibatkan seluruh pejabat utama Akpol, anggota tidak tetap dari Detasemen diwakili oleh KepalaDetasemen atau Danyon anggota dari kehormatan dari Mabes Polri yangada 5perwakilan; Bahwa secara spesifik pelanggaran yang dilakukan oleh Faisal sehingga dilaksanakan sidang wanak.
    Taruna Pelanggar (Taruna/Siswa) dan saksi yang akan disidangkandapat dihadirkan dalam sidang Wanak;""O. Dalam sidang Wanak, Kabagrenmin bertindak selaku sekretarissidang, Kakorbintarsis bertindak selaku Pendamping /Pembela TerdugaPelanggar dan Kaunit Provos bertindak selaku Penuntut;p.
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA VS DIMAS PRABOWO SULISTIO, DKK
11366 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dua kali tidak naik kelas;Sehubungan dengan ketentuan diatas Para Penggugat menilai dalamkeputusan sidang Wanak yang memutuskan pemberhentian dengan hormatterhadap Para Penggugat tidak sesuai dengan aturan yang ada/tidakmerujuk pada peraturan kehidupan Taruna seperti tersebut diatas sementaraperaturan kehidupan Taruna tersebut sampai saat ini masih berlakukan diAkademi polisi;Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 26 PK/TUN/20146.
    Bahwa dalam berita acara hasil sidang Wanak tertanggal 23 Juni 2011 yangdipimpin oleh Tergugat yang dihadiri oleh Ketua, wakil ketua, sekretaris,anggota tetap dan anggota tidak tetap, yang memutuskan bahwa Penggugat tidak hadir 49, 25 % dan penggugat II tidak hadir 24, 62 % diberhentikandari pendidikan karena juga terkait tidak memenuhi syarat nilai akademisDikdasbhara.
    Sehubungan dengan berita acara hasil sidang Wanak tersebutPenggugat dan Penggugat II berkeberatan karena dalam lampiran suratkeputusan Gubernur Akademi Kepolisian nomor:Kep/41/V1/2011 tanggal 25Juni 2011 yang isinya Penggugat dan Penggugat II diberhentikan denganhormat dari pendidikan dan statusnya sebagai Taruna akademi Kepolisiankarena disamping tidak memenuhi persyaratan dibidang jasmani, makaberita acara sidang wanak tersebut menjadi cacat hukum karena nilaiakademis secara keseluruhan telah memenuhi
    Bahwa sehubungan dengan berita acara hasil sidang Wanak, Penggugat IIkeberatan atas nama dan AK yang tidak sesuai dengan nama dan nomor AKPenggugat II, maka berita acara sidang Wanak tersebut menjadi cacathukum;8.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014dan dan hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran yangdilakukan oleh Para Penggugat;10.Bahwa berdasarkan faktafakta yang disampaikan diatas, terkait dengandasar pertimbangan sidang wanak memutuskan pemberhentian denganhormat terhadap Para Penggugat secara normative ketentuan yang berlakukeputusan pemberhentian dengan hormat menjadi cacat hukum dan paraPenggugat merasakan adanya ketidakadilan dalam pengambilan keputusantersebut.
Register : 16-07-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PA SAMPANG Nomor 444/Pdt.G/2013/PA.Spg
Tanggal 15 Agustus 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
110
  • Pernikahan tersebut dilaksanakan di KecamatanJrengik, Kabupaten Sampang ; Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wANAK I PEMOHONDAN TERMOHON nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON (ayah kandungPemohon), dengan disaksikan oleh : a. SAKSI NIKAH I PEMOHON DAN TERMOHON s b.
    SAKSI NIKAH IT PEMOHON DAN TERMOHON ; dengan mas kawin berupa uang sebANAK IIT PEMOHON DAN TERMOHONMTr Rp. 5,(lima rupiah) dibayar tunai ; Adapun akad nikahnya dilangsungkan antara TERMOHON ASLI dengan wANAK IPEMOHON DAN TERMOHON nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilaksanakanoleh K.
    MULUK setelah wANAK I PEMOHON DAN TERMOHON nikahmenyerahkannya (pasrah WwANAK I PEMOHON DAN TERMOHON) ;Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, sedangkanTERMOHON ASLI berstatus jejaka ; Bahwa, antara Pemohon dengan TERMOHON ASLI tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku ; .
Register : 23-06-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Skt
Tanggal 2 September 2021 —
2.YUNAIDA KISWANDARI MUSLIKAH, SH
Terdakwa:
ANDI SAPUTRO Als WANAK Bin MUHAMAD SLAMET
5814
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Andi Saputro Als Wanak Bin Muhamad Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Saputro Als Wanak Bin Muhamad Slamet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan , dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

    2.YUNAIDA KISWANDARI MUSLIKAH, SH
    Terdakwa:
    ANDI SAPUTRO Als WANAK Bin MUHAMAD SLAMET
Register : 08-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Desryan Dwira Pratama
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
10832532
  • TENTANGJANGKA WAKTU PELAKSANAAN SIDANG WANAK yang pada intinyamenyatakan bahwa pelaksanaan Sidang Wanak melebihi jangka waktuyang telah ditentukan adalah merupakan dalil yang tidak tepat dan tidakbenar serta merupakan pemahaman yang keliru.
    SehinggaSidang Wanak tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak pelanggaran beratterjadi;Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 26 huruf B.
    merupakan halyang tidak tepat dan tidak benar oleh karena Tergugat dalammelaksanakan sidang disiplin maupun Sidang Wanak telahberpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku dilingkungan Akademi Kepolisian.
    olehPengasuh resimen agar Desryan Dwira Pratama diberi kKemurahan;Bahwa, sidang wanak dilaksanakan tanggal 10 Juni 2021 dan ahli tidakmenemukan adanya keberatan dari Penggugat;Bahwa, Sidang wanak dihadiri oleh Seluruh Pejabat Akpol danbeberapa Pejabat dari Mabes Polri;Hal 101 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMGBahwa, Penuntut memberikan sanksi kepada Desryan Dwira Pratamaberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
    Mengajukan ke sidang dewan akademi (Wanak) terhadap Peserta Didikyang melakukan pelanggaran berat;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 4, 12, 30,Pasal 6 huruf d, Pasal 9 huruf a Peraturan Gubernur Akademi KepolisianNomor 01 Tahun 2014, tanggal 1 September 2014 tentang Dewan Akademidinyatakan :Pasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :Angka4 :Sidang Wanak adalah sidang yang merumuskan kebijakanAkademik dan norma Akademik, pengambilan keputusan dalammenentukan kelanjutan dan
Register : 27-05-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 40/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
ABDU NAFI GIOVANI
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
330208
  • Putusan Nomor :40/G/2019/PTUN.SMG.PENGGUGAT dalam sidang Dewan Akademi (sidang Wanak) tanggal12 Februari 2019 yang dijadikan dasar untuk menerbitkan objeksengketa a quo adalah cacat secara hukum.
    Bahwa kemudian telah dilaksanakan Sidang Wanak terkaitperkara yang melibatkan Penggugat pada tanggal 12 Februari2019 yang dihadiri oleh anggota tetap dan tidak tetap serta Anggota Kehormatan;0. Bahwa hasil keputusan Sidang Wanak melalui KeputusanGubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/24/II/2019, tanggal 12Februari 2019, terhadap perkara yang dilakukan oleh Penggugatatas nama BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANI NO.
    Ak. 14.242(Fotokopi sesual dengan asli);Fotokopi Notulen Wanak dugaan pelanggarandisiplin Taruna Akademi Kepolisian Tk. IV Angkatan49 Batalyon Prawira Hirya a.n. BRIGTAR ABDUNAFI GIOVANI No. Ak. 14.242(Fotokopi sesuaidengan asli); Fotokopi Daftar Absensi Sidang Wanak hari Selasatanggal 12 Februari 2019, tentang Sidang DewanAkademi dugaan pelanggaran disiplin TarunaAkademi Kepolisian Tk. IV Angkatan 49 BatalyonPrawira Hirya a.n BRIGTAR ABDU NAFI GIOVANINo.
    Bahwa setahu Saksi ada Taruna yang diadili terlebih dahulu diPeradilan Umum tentang tindak pidana lain yang dilakukan olehTaruna tersebut; Bahwa susunan Majelis dalam sidang wanak tersebut adalah pertama Pimpinan sidang (Gubernur dan Wagub Akpol) kemudiananggota tetap sejumlah 16 orang dalam pejabat utama AkademiKepolisian.
    Pada saat sidang juga dihadirkan Anggota SidangKehormatan dari Mabes Polri yaitu dari Div Propam, Div SDM,kemudian dari Lemdiklat dan dari Divkum Polri; Bahwa pengasuh atau tenaga pendidik yang mengasuhPenggugat ikut dalam susunan Majelis sidang Wanak; Bahwa susunan Majelis sidang Wanak yang mengalamiperubahan memiliki hak suara, karena walaupun mereka sejakawal tidak ikut persidangan tapi sebelum sidang sudah diberikanberkas perkara ke masingmasing peserta sidang;3.
Putus : 24-10-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA vs FAISAL AGITA FIRMANSYAH
11255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Juni 2019yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terdapat pengaturan mengenai prosedur Rekomendasi dariKakorbintarsis sebagai dasar pengajuan sidang Wanak
    Sidang disiplin dan RekomendasiKakorbintarsis wujudnya berupa keputusan yang memuat pendapathukum mengenai materi /substansi Terduga Pelanggar dan sanksi yangdikemukakan; Bahwa oleh karena tahapan untuk menuju sidang Dewan Akademi(Wanak) telah melanggar Prosedur Pasal 23 Huruf (e), (f), (g) dan (h)Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 1 Tahun 2014 TentangDewan Akademi Juncto Pasal 88 ayat (2), (8) dan (4) PeraturanGubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 Tentang KehidupanTaruna Akademi
Register : 19-07-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 25-02-2017
Putusan PA PURWODADI Nomor 1720/Pdt.G/2016/PA.Pwd
Tanggal 17 Januari 2017 — pemohon vs termohon
150
  • Jikalau saya marah dikarenakanPemohonsering berjudi dan menghabiskan uang hasil menjual pasir;Benar, saya mengusir Pemohondikarenakan saya mengetahui dari HPPemohonbahwa dia mempunyai anak ket lain;Benar, saya mengusir Pemohon dikarenakan saya megnetahui dari HPPemohon bahwa dia mempunyai anak ke1 lain;Tidak benar, Pemohonsudah tidak mau diajak rujuk kembai dikarenakanPemohonsudah berjanji mau menikahi wanak ke1 tersebut.
    alasan karenakehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akibatnya terjadi pisahrumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga permohonan inidiajukan telah berjalan selama 6 bulan lamanya, namun kedua belah pihaktidak sepakat tentang penyebab perselisihan tersebut, justru Pemohon sendiriyang telah sering menghabiskan uang hasil penjualan pasir untuk berjudi dansudah tidak mencintai Termohon lagi serta menjalin cinta dengan wanak
    dan Saksi 1, kKemudian masingmasingsaksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yangpada pokoknya sejak Novembar 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohonmulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada mulanyadisebabkan Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang setiap harinyadiberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diikuti denan Pemohonbermain judi sehingga menghabiskan uang hasil penjualan pasir danTermohon cemburu menduga Pemohon berhubungan dengan wanak
Register : 17-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 07-03-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 7/P/FP/2017/PTUN-SMG
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon:
Indra Wiratno
Termohon:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
12353
  • AK. 13.049) dan juga pada waktu yang bersamaan turut puladilakukan pemeriksaan dalam persidangan Dewan Akademi (Wanak)Akpol a.n.
    Bahwa berdasarkan BPPD tersebut, Gubernur Akpol menerbitkan SuratPerintah Nomor: Sprin/284/IV/2016 tanggal 27 April 2016 tentangpelaksanaan Sidang Dewan Akademi (Sidang Wanak);c. Berdasarkan hasil Sidang Wanak tanggal 29 April 2016 memutuskan bahwaPemohon atas nama Brigtutar Indra Wiratno direkomendasikan untukdiberhentikan tidak dengan hormat;d.
    Bahwa berdasarkan rekomendasi sidang wanak tersebut Minperstarmengajukan Permohonan Pemberhentian Tidak dengan Hormat atas namaPemohon kepada Gubernur Akpol;8.
    Perlu diketahui bahwa seluruh prosedur yangberkaitan dengan layak atau tidaknya seorang Taruna Akpol dipertahankandalam lembaga pendidikan merupakan masukan, usulan dan penilaian dariAnggota Sidang Dewan Akademi (Sidang Wanak);Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2017/PTUNSMG11.
    AK. 13.049 (fotocopy sesuaidengan aslinya);Surat Perintah Gubernur Akpol Nomor: Sprin/284/IV/2016tanggal 27 April 2016 tentang pelaksanaan Sidang DewanAkademi pelanggaran disiplin dengan Terperiksa TarunaAkademi Kepolisian Tingkat III Angkatan 48 DetasemenHastadharana (fotocopy sesuai dengan aslinya); Berita Acara Hasil Sidang Dewan Akademi Tanggal 29 April2016 atas nama Brigtutar Adam Maulana No.AK.13.004dan Brigtutar Indra Wiratno No.AK.13.049 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Notulen Rapat Wanak
Register : 28-02-2012 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 03-07-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 29/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 11 April 2012 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA vs DIMAS PRABOWO SULISTIO. dkk
9434
  • pemerintahan yang baiksebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa tuntutan atau hal yang dituntut oleh para Penggugat dalampetitum gugatannya adalah agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketadan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa; 15Dalam Pokok Perkara :Bahwa dalam pemaparan sidang wanak
    Wulio Jagratara. 10.098 Belum laksanakarNilai matiherSudah her belunlulus Bahwa dari hasil sidang wanak tanggal 23 Juni 2011 (bukti T22) terbitlahKeputusan .............Keputusan Gubernur Akpol Nomor : Kep/41/VI/2011 tanggal 25 Juni 2011 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian sebatas a.n para Penggugat(bukti P1=T11); Bahwa Penggugat 1 (Dimas Prabowo Sulistio) belum melaksanakan her ke 2karena menderita sakit pada anggota tubuh bagian kiri dan anggota gerak bagian kiritidak bisa
    mempertimbangkan gugatan Penggugat1(Dimas Prabowo Sulistio) dan Penggugat 2 (Ahmad Januar Ganari), apakah Penggugat 1dan Penggugat 2 diberhentikan dengan hormat dari pendidikan dan statusnya sebagaiTaruna Akademi Kepolisian karena tidak dapat memenuhi persyaratan nilai akademis Dikdasbhara (bukti T22);Bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Gubernur Akademi KepolisianNomor : SKEP/114/1X/2009 tanggal 1 September 2009 (bukti T14) pada Bab III.A.1.amenyatakan ; Keputusan kelulusan diputuskan melalui Sidang Wanak
    Penyimpangan memang dibolehkan, tetapimengharuskan ............mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yangtinggi;Bahwa dalam notulen sidang wanak yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni2011 disampaikan pula keputusan tim PPKP Pusat berkaitan dengan kesehatan Penggugat 1dan Penggugat 2 masih memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan di AKPOL (buktiT27 jo. Bukti T22 jo.
    Bukti T28), saran atau nasihat yang disampaikan oleh tim PPKPPusat merupakan nasihat ahli dalam bidang kesehatan sehingga apabila nasihat tersebutakan disimpangi, maka sidang wanak harus memberikan alasan tepat dan kecermatan yang tinggi;Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Asas Pertimbangan adalah bahwakeputusan harus didukung oleh faktafakta yang benar dan relevan serta dapat mendukungkeputusan yang bersangkutan, umpamanya mengapa kepentingankepentingan tertentu tidakdiperhatikan, mengapa faktafakta