Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 alenia 3dan 4 antara lain menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari UniversitasMulawarman (Warkhatun Najidah) yang dibawah sumpah, menjelaskan,pahwa pemutusan kontrak kerja sebelum selesai masa kontraknya akanada akibat hukum, adendum perjanjian kerja tidak boleh 1. Bertentangandengan undangundang 2. Dengan Tipu muslihat, 3.

, dengan kata laintanpa adanya Contract Nomor 4500009572 maka tidak ada pula PKWT;Bahwa dalam PKWT Termohon Kasasi dipekerjakan oleh PemohonKasasi di lingkungan Total E&P Indonesie sebagai EngineerEnvironment Database sehingga apabila contract Nomor4500009572 sudah diputus oleh Total E&P Indonesie selakuPemberi Kerja maka secara otomatis PKWT(vide T2) demi hukumberakhir sejalan dengan berakhirnya Contract Nomor 4500009572;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mendasarkan padaketerangan ahli Warkhatun

Najidah diambil secara sepotongsepotong, karena keterangan Ahli Warkhatun Najidah dalampersidangan terungkap pada dasarnya PKWT yang dibuat PemohonKasasi dan Termohon Kasasi telah merujuk atau berkorelasi/berkaitan erat dengan Contract Nomor 4500009572 yang dibuat olehTotal E&P Indonesie selaku perusahaan Pemberi Kerja denganPemohon Kasasi selaku Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, halmana dibuktikan pada Komparisi PKWT dinyatakan :sehubungan dengan kontrak kerja antara Total E&P Indonesie denganPT

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Syarifudin bin Sukad) terhadap Penggugat (Siti Warkhatun al Warkhatun binti Jiyad);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hairul Anuar bin Ahmadan) terhadap Penggugat (Siti Warkhatun binti Warto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Darsono bin Tapsir) terhadap Penggugat (Warkhatun binti Wain);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muh Hasbi bin Ibrohim Hafidz (Alm)), terhadap Penggugat (Warkhatun Najidah Binti Abdul Majid (Alm));
4.

::eesee PbMenimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis ,Penggugat jugamengajukan saksi ahli Hukum Perburuhan dari Universitas Mulawarman dalampersidangan yaitu WARKHATUN NAJIDAH, yang dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Periikatan tergantung pada isi Perjanjian kedua belah pihak (UUHubungan Industrial) Kontrak boleh putus atau tidak sepihak tergantung yang diperjanjikan . Adendum Perjanjian tidak boleh :1. Bertentangan dengan UndangUndang.2.

Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) semenjak tanggal1 April 2014 s/d 25 Febuari 2016 (selama 24 bulan) dengan upah Rp6.500.000,/oulan dan upah lembur Rp 1.500.000,/bulan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum diatas Tergugat telah diputusKontrak Kerjanya oleh Total E&P Indonesie selaku pemberi kerja semenjak tanggal13 Mei 2015 dan berakibat Penggugat juga diputus Kontrak kerjanya oleh Tergugat(kontrak tidak sampai 24 bulan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli dari UniversitasMulawarman (Warkhatun

Warkhatun Najidah,S.H.,M.H ;Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah dinyatakan tidak lulus dalamevaluasi kualifikasi, Karena tidak melengkapi bukti kKepemilikan sewa alat yang untukdigunakan dalam pekerjaan konstruksi tersebut, maka Penggugat/ Terbanding telahdinyatakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

Adapun keterangan Ahli dari Pemohon pada pokoknya sebagaiberikut ;Ahli WARKHATUN NAJIDAH, S.H., M.H.Bahwa dalam hukum administrasi negara ada yang namanya tindakanpejabat TUN yang nantinya keputusan bisa menerima, menolak dan diam.KTUN Fiktif atau disamakan lahir agar warga negara dilindungi atau tidakdigantung sehingga ketika diam disamakan penolakan atau disamakandengan mengiyakan.

AMAL LAMA/ULP tanggal 06 Mei 2016;T.18 Foto copy sesuai aslinya BABIV Lembar Data Pemilihan (LDP);T.19 Foto copy sesuai aslinya Surat Penawaran Nomor: 025/MCKPT/TRN/SP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016.T.20 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Kota TarakanTimur (Paket Kegiatan Jalan Amal Lama (Bankeu) TA 2018;Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugatmengajukan 1 (Satu) orang Ahli bernama WARKHATUN NAJIDAH;Ahli WARKHATUN NAJIDAH dibawah sumpah menerangkan yang padapokoknya

tanggal 28 Desember 2018 Tentang PenunjukanPejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, BendaharaPenerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, BendaharaPengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada SatuanKerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota TarakanTahun Anggaran 2019;Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh MajelisHakim pihak Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 1 (satu) orang ahlidipersidangan atas nama WARKHATUN

Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa a quo termasuk dalamkategori sengketa tata usaha negara, yang dalam hal ini menyangkut pengujianprosedur penerbitan Keputusan objek sengketa khususnya mulai daripengumuman tender dibuka hingga terbit SPPBJ atas nama CV WahanaKonstruksi (bukti T9),itulan ranah yang dapat diuji dalam peradilan tata usahaNegara hal ini senada dengan keterangan ahli Warkhatun

Adapun keterangan ahli dari Pemohon pada pokoknya sebagaiberikut ;Ahli WARKHATUN NAJIDAH, S.H., M.H.Bahwa benar Permohonan fiktif positif dan peraturan yang mengatur, dalamhukum administrasi negara ada yang namanya tindakan pejabat TUN yangnantinya keputusan bisa menerima, menolak dan diam. KTUN Fiktif ataudisamakan lahir agar warga negara dilindungi atau tidak digantungsehingga ketika diam disamakan penolakan atau disamakan denganmengiyakan.

Saksi WARKHATUN NAJIDAH binti ABDUL MAJID, dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan :Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari sekira jam 23.30 witabertempat di jalan Perjuangan Samarinda tepatnya di warung lalapanmas ANTO saksi melihat korban ANDIKA ;Bahwa awalnya saksi melihat korban ANDIKA dalam keadaan pingsankemudian saksi beri leher korban ANDIKA dengan air menggunakankain basah, kemudian korban ANDIKA sadar dan merintin kesakitanselanjutnya saksi menanyakan apamu yang sakit, dan koroban

55 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMDMenimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa a quo termasukdalam kategori sengketa tata usaha negara, yang dalam hal ini menyangkutpengujian prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa khususnya mulaidari pengumuman tender dibuka hingga terbit SPPBJ atas nama CV NabilaN Naybila (bukti T12),itulan ranah yang dapat diuji dalam peradilan tatausaha Negara hal ini senada dengan keterangan ahli Warkhatun

KedapSayaag;Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihakPenggugat, Penggugat Intervensi dan Tergugat dalam sengketa in litis tidakmengajukan saksi;Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat IIIntervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, di bawah sumpah memberikanketerangan sebagai berikut;WARKHATUN NAJIDAH, S.H., M.H., Tempat/Tanggal Lahir, Malang, 20041979,Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,Alamat Jalan AW.

Hal senada sebagaimanaKeterangan Ahli, Warkhatun Najidah dalam persidangan Tanggal 23 April 2020 (videBerita Acara Persidangan in litis);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum a quo, Majelis Hakimberpendapat penerbitan ketiga objek sengketa in litis secara substansi telah sesualdengan peraturan perundangundangan dan tidak bertentangan dengan AsasKepastian Hukum, asas Kepatutan dan asas Profesionalitas, dengan demikian cukupHalaman 136 Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.SMD.beralasan hukum bagi

Warkhatun Najidah SH MHmenyatakan Bupati dapat mencabut suatu izin lokasi yang telahditerbitkan karena kewenangan bupati dalam menerbitkan suatu suratkeputusan merupakan perbuatan hukum publik bersegi satu dimana ituhanya kehendak dari satu pihak saja dari pengambil kebijakan (beritaacara persidangan tanggal 11 Juli 2019)Halaman 128 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMDMenimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Tergugatdengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria dan TataRuang/Kepala

harusmemiliki dasar hukum juga harus memperhatikan Asas Umum Pemerintahanyang Baik;Menimbang, bahwa terhadap pencabutan objek sengketa kesatu aquo ini telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat Majelis Hakimberpendapat tindakan Tergugat tidak transparan karena apabila didasarkanpada asas Keterbukaan Tergugat diharuskan melakukan sosialisasi danklarifikasi terhadap keputusan dan atau tindakan yang akan ditetapkan;Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai diskresi Tergugat sesuaipenjelasan pendapat ahli sdri Warkhatun

900/HKXII/211 2018, tentang Penunjukkan Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna Barang, BendaharaPenerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu PadaSatuan Kerja Perangkat Daerah Di LingkunganPemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2019,tanggal 28 Desember 2018; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selainmengajukan alat bukti Suratsurat, Pihak Penggugat, telah mengajukanseorang Ahli yang memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober2019:WARKHATUN

WARKHATUN NAJIDAH,SH.MHSaksi RISWANDI Bin SUDARISMAN1.Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas pendidikan Kab.

Ahli WARKHATUN NAJIDAH,SH.MHBahwa Ahli adalah Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Mulawarman;Bahwa menurut Hukum Administrasi, apabila seorang pejabat telah salahmengeluarkan Surat Keterangan, maka yang dapat mengeluarkan suratperbaikannya adalah atasan pejabat yang bersangkutan karena tidak menutupkemungkinan bahwa pejabat yang bersangkutan memiliki Kepentingankepentingan.Dan menurut UU No. 30 tahun 2014 pejabat yang bersangkutan tidak bolehmembatalkan sendiri atas tindakannya/keputusannya