Ditemukan 25 data
61 — 25
WASSERMAN MALTER
WASSERMAN MALTER, keduanya bertempat tinggal di KondominiumGraha Family, Menara Prima A, Apartemen No. 1106selanjutnya disebut sebagai, ...
Wasserman Waltersebagai Tergugat II karena juga ikut bertanggung jawabterhadap perbuatanhukum yang dilakukan Tergugat I, yaitu. secara tanggung rentengmengembalikan uang Penggugat ditambah ganti rugi ; Bahwa, dengan perbuatan ingkar janji tersebut, Tergugat I telah merugikanPenggugat karena uang tersebut merupakan modal usaha Penggugat.
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
WASSERMAN WALTER, dk., sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali VS Dr. BACHMID SYEH, dk., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali
56 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1275 K/PID/2015menderita kerugian sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah)atau setidaktidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 378 KUH Pidana;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa WALTER WASSERMAN pada hari Rabu tanggal 01Juni 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalambulan Juni tahun 2011, bertempat di PT.
Menetapkan supaya Terdakwa WALTER WASSERMAN dibebani biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Gsk tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa WALTER WASSERMANN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALTER WASSERMAN denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALTER WASSERMAN denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengantar Nomor 180/IV/2011, yangdikeluarkan Kepala Desa Ngapus tanggal 13 April 2011; 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Pengantar Nomor :180/IV/201 1; 1 (satu) lembar foto kopi Surat Jalan dari CV. Jaya Sukses Makmuralamat BloraCepu Km 4, Desa SesoJepon, Kabupaten Blora dengantujuan PT.
Rahman Panigoro
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Direktur Reserse Umum Polda Gorontalo, Cq Kapolres Boalemo,Cq Kasat Reskrimum Polres Boalemo Cq. Kapolsek Wonosari, Cq. Kanit Reskrim Polsek Wonosari
164 — 57
(Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide tothe United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group,halaman 1);Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan PEMOHONdiajukan kehadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diujidi pengadilan adalah Penangkapan PEMOHON yang dilakukan olehTERMOHON ~ sehingga berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON,dilangggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yangdilakukan tidak sesuai prosedur
LA DOROMU
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku
54 — 38
(Rhonda Wasserman, 2004,Procedural Due Process: A Reference Guide to the United StatesConstitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkanPEMOHON diajukan kehadapan hakim, sebab yang dimohonkan olehPEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah status PEMOHON yangmenjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON,dilangggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yangdilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan
MOHAMAD JARMAN, SE
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BOGOR
89 — 67
(Rhonda Wasserman, 2004, Procedural DueProcess: A Reference Guide to thSe United States Constitution, SantaBarbara: Greenwood Publiishing Group, halaman 1).Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan Praperadilan inike hadapan Yang Mulia Hakim PraperadilanpadaPengadilanNegeri Cibinong, TERMOHON belum memperoleh minimal 2 (duaalat bukti yang sah, dan tanpa didukung Barang Bukti (Vide : Pasal25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak
Misdi Alias Mes Salon
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara C.q. Kepala Kepolisian Resort Langkat
2.Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara C.q. Kepala Kepolisian Resort Langkat C.q. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Langkat
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara C.q. Kepala Kepolisian Resort Langkat C.q. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Langkat C.q. Bram Chandra, S.H.
4.Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara C.q. Kepala Kepolisian Resort Langkat C.q. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Langkat C.q. Bram Chandra, S.H., C.q. Kepala Unit PPA P
57 — 20
(Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guideto the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood PublishingGroup, halaman 1);10.
286 — 206
(Rhonda Wasserman, 2004,Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution,Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1)Menimbang, bahwa melihat pertimbangan dan amar dalam PutusanNomor 2/Pid. Pra Peradilan/2016/PN Gto tanggal 16 Maret 2016 makapenetapan tersangka atas diri Pemohon yang pertama telah menyalahi prosedursehingga dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor 2/Pid.
H. Tugiman
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Bali Cq. Direktur Reskrimum Polda Bali
43 — 17
(Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: AReference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara:Greenwood Publiishing Group, halaman 1);Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi TERSANGKA olehTERMOHON yang tidak berdasarkan Prosedur yang dimaksud dalam Pasal1 angka 5 KUHAP, tidak mengirimkan SPDP kepada PEMOHON yangtermuat dalam Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana sesuai Amar Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor 130/PUU XIII/
116 — 23
(Rhonda Wasserman,2004, Procedural Due Process: A Reference Guide to the United StatesConstitution, Santa Barbara: Greenwood Publiishing Group, halaman 1);Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 3September 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/191.a/VIII/2016/Reskrim tanggal 27 Agustus 2016 adalah tidakberdasarkan hukum yang berlaku, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sahsebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP.Oleh karena itu 2 (dua) alat bukti
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasandan hak milik Tersangka tanpa prosedur, (2) jika menggunakanprosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan dueProcess (Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: AReference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara:Greenwood Publishing Group, Halaman 1);Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon seolah lupaatau tidak sadar atau tidak mau tahu, bahwa sebagaimana yangHal. 28 dari 48 Hal. Put.
244 — 115
(Rhonda Wasserman, 2004,Procedural Due Process: A Reference Guide to the United StatesConstitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkanPEMOHON diajukan kehadapan hakim, sebab yang dimohonkan olehPEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya statusPEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnyakebebasan PEMOHON, dilangggarnya hak asasi PEMOHON akibattindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur
MARYONO WONGSO KURNIAWAN, SH
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Tulungagung
67 — 58
(Rhonda Wasserman,2004, Procedural Due Process: A Reference Guide to theUnied State Constitution, Santa Barbara, GreenwoodPublishing Group, halaman1);Bahwa penetapan PEMOHON ~ sebagai TersangkaS.Tap/37/IV/ RES.1.11/2021/ Reskrim tanggal 9 April 2021adalah tidak berdasarkan proses hukum yang berlaku, yaitu 2(dua) alat bukti yang sah dan berkwalitas sebagaimanadimaksud dalam pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP.Oleh karena itu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimanadimaksud 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP
Dr. MARIAM L. M PANDEAN M.Hum
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MANADO
74 — 16
(Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide tothe United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood PubliishingGroup, halaman 1);6.
GULABRAY NARAINDAS KESWANI
Termohon:
KASAT RESKRIM RESORT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
146 — 102
Setiap prosedur dalam dueprocess of law menguji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telahmenghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpaprosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuhsudah sesuai dengan due process (Rhonda Wasserman, 2004, ProceduralDue Process: A Reference Guide to the United States Constitution, SantaBarbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);37.
86 — 17
(Rhonda Wasserman, 2004,Procedural Due Process: A Reference Guide to the United StatesConstitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman1);Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkanPEMOHON diajukan kehadapan hakim, sebab yang dimohonkan olehPEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya statusPEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnyakebebasan PEMOHON, dilangggarnya hak asasi PEMOHON akibattindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur
LEE HYOUNWOO ALS HYOUNWOO LEE
Termohon:
BEA CUKAI
140 — 79
(Rhonda Wasserman, 2004,Procedural Due Process: A Reference Guide to the United StatesConstitution, Santa Barbara: Greenwood Publiishing Group,halaman 1)40.
Mesakh Supriyadi
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Cq Dirjen Pajak Cq Direktorat Penegakan Hukum
221 — 130
Apakah negara telah menghilangkan kehidupan,kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa Prosedur, (2) jika menggunakanProsedur, apakah Prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan dueProcess (Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A ReferenceGuide to the United States Constitution, Santa Barbara: GreenwoodPublishing Group, Halaman 1);Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon seolah lupa atau tidaksadar atau tidak mau tahu, bahwa sebagaimana yang dituliskan oleh EddyHal 20 dari 63 Hal
222 — 48
(Rhonda Wasserman, 2004,Procedural Due Process: A Reference Guide to the United StatesConstitution, Santa Barbara: Greenwood Publiishing Group, halaman 1);40.Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka Sejak tanggal 8Agustus 2015, sebagaimana dalam Surat Panggilan TersangkaKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat ResortCimahi, kepada Pemohon, Surat Panggilan NomorS.Pgl/1501/VIIV2015/Reskrim tertanggal Cimahi 8 Agustus 2015 adalahtidak berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu tidak didukung
IWAN SARDJONO
Termohon:
KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA dan CUKA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
213 — 142
(Rhonda Wasserman,2004, Constitution, Santa Barbara: Greenwood PublishingGroup, halaman 1). Oleh karena itu, pada hakikatnya HukumAcara Pidana adalah aturan hukum untuk melindung!