Penggugat:
Reimond Jois Lekatompessy
Tergugat:
1.WATKINS LARRY BURTON
2.Larry Burton Watkins
Turut Tergugat:
Indi Jame Sihombing, S.H.Mkn.

Masa Masa Pajak Oktober 2006;Koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai JasaKena Pajak Luar Negeri sebesar Rp.8.809.976,00;Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Masa Pajak Oktober 2006;Menurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: bahwa koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilaipemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebesarRp8.809.976,00 karena pihak yang melakukan jasa adalah Latham & Watkins

Konfirmasi dari bank menyatakan bahwabenar telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemohon Banding;: bahwa menurut Terbanding jasa legal dilakukan oleh Latham & Watkins LLP(Michael J Yoshii, Jepang), tetapi Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai JasaLuar Negeri tersebut atas nama Mitsubishi Material Company (MMC);bahwa Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.8.809.976,00, diketahui :Kontrak dilakukan antara Pemohon Banding dan MMC;MMC menunjuk Latham & Watkins LLP (Michael J Yoshii, Jepang

) untukmemberikan jasa (legal fee) kepada Pemohon Banding;Pemohon Banding membayar kepada MMC;MMC membayar kepada Latham & Watkins LLP;Pajak Pertambahan Nilai terutang atas nama MMC;bahwa menurut Terbanding, dalam penelitian keberatan, Pemohon Banding tidakmemberikan data pendukung Latham & Watkins LLP, antara lain berupa agreementyang menunjukkan pemberian jasa hukum oleh Latham & Watkins LLP untukkepentingan Pemohon Banding;bahwa menurut Terbanding mengingat halhal tersebut di atas, maka tidak

terdapatalasan untuk menerima keberatan Pemohon Banding dan Terbanding mengusulkanuntuk mempertahankan koreksi;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas kesimpulan Terbanding tersebut di atasdengan penjelasan sebagai berikut:bahwa menurut Pemohon Banding terkait penjelasan Pemohon Banding dalam pointdi atas, atas invoice tagihan dari Latham & Watkins kepada MMC, maka PemohonBanding harus membayar tagihan tersebut melalui tagihan dari MMC.

untuk memberikan bantuan ke Pemohon Banding mengingatLatham & Watkins adalah perusahaan di bidang hukum;bahwa atas jasa bantuan hukum tersebut Latham & Watkins menagih biaya hukum(Legal Fee) tersebut ke MMC yang kemudian MMC membebankan ke PemohonBanding;bahwa oleh karena Pemohon Banding membayar ke MMC maka Surat SetoranPajak atas nama MMC;bahwa Surat Setoran Pajak atas nama MMC sudah sesuai dengan ketentuan yangberlaku;bahwa pemberian jasa MMC kepada Pemohon Banding melalui Latham & Watkinsadalah

MMC menunjuk Latham & Watkins LLP (Michael J Yoshii, Jepang) untuk memberikan jasa (1kepada Pemohon Banding;c. Pemohon Banding membayar kepada MMC;d. MMC membayar kepada Latham & Watkins LLP;e.

Untuk itu, MMC menggunakan konsultan hukum yaitu Latham & Watkins (L&W) dyang kemudian pihak Latham & Watkins melakukan penagihan kepada pihak MMC melaluiyang disertai dengan time sheet yang berisikan person yang melakukan pengerjaan, tanggal petdurasi pengerjaan dan deskripsi yang dikerjakan atas pekerjaan yang berkaitan dengan PT. Smel bahwa hal ini didukung dengan klausal perjanjian antara PT. Smelting dengan NINIC section 4"MMC shall send to Pr.

MMCpihak yang telah memberikan jasa technical support service yaitu terkait legal matters adviceMMC menggunakan jasa Latham & Watkins .

Adapun pembukuan atas professional servicsesuai dengan prinsip akuntansi dan dibuktikan dengan laporan audit olehKAP Indenpenden unt2006;KESIMPULAN Perjanjian pemberi jasa adalah MMC melalui Offshore Operation and Technical Assitance Agre Peran Latham & Watkins adalah pemberi bantuan legal kepada PT XXX melalui MMC; Latham & Watkins tidak mempunyai perjanjian jasa legal dengan PT. XXX, oleh karena itu,tidak mungkin menagih langsung kepada PT.

adalah perusbidang hukum; bahwa atas jasa bantuan hukum tersebut Latham & Watkins menagih biaya hukum (Letersebut ke MMC yang kemudian MMC membebankan ke Pemohon Banding; bahwa oleh karena Pemohon Banding membayar ke MMC maka Surat Setoran Pajak atas nam: bahwa Surat Setoran Pajak atas nama MMC sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa pemberian jasa MMC kepada Pemohon Banding melalui Latham & Watkins adalah lazim dalam bisnis;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapat

Yoshii), tetapi SuratSetoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas nama MMC;bahwa dalam penelitian keberatan, Pemohon Banding tidak memberikan data pendukungLatham & Watkins LLP, antara lain berupa agreement yang menunjukkan pemberian jasahukum oleh Latham & Watkins LLP untuk kepentingan Pemohon Banding;bahwa mengingat jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan telah diakui oleh Bank danSurat Setoran Pajak juga merupakan Faktur Pajak Standar, maka seharusnya Surat SetoranPajak tersebut

MMC menunjuk Latham & Watkins LLP (Michael J Yoshii, Jepang) untuk memberikan jasa(legal fee) kepada Pemohon Banding;c. Pemohon Banding membayar kepada MMC;d. MMC membayar kepada Latham & Watkins LLP;e.

Untuk itu, MMC menggunakan konsultan hukum yaituLatham & Watkins (L&W) di Jepang yang kemudian pihak Latham & Watkins melakukanpenagihan kepada pihak MMC melalui invoice yang disertai dengan time sheet yangberisikan person yang melakukan pengerjaan, tanggal pengerjaan, durasi pengerjaan dandeskripsi yang dikerjakan atas pekerjaan yang berkaitan dengan PT. XXX; bahwa hal ini didukung dengan klausal perjanjian antara PT. XXX dengan MVMC section 4yaitu:"MMC shall send to PT.

MMCsebagai pihak yang telah memberikan jasa technical support service yaitu terkait legalmatters advice dimana MMC menggunakan jasa Latham & Watkins .

Adapun pembukuanatas professional service telah sesuai dengan prinsip akuntansi dan dibuktikan denganlaporan audit oleh KAP Independen untuk tahun 2005;KESIMPULAN Perjanjian pemberi jasa adalah MMC melalui Offshore Operation and Technical AssitanceAgreement; Peran Latham & Watkins adalah pemberi bantuan legal kepada PT XXX melalui MMC; Latham & Watkins tidak mempunyai perjanjian jasa legal dengan PT. XXX, oleh karena itu,Latham tidak mungkin menagih langsung kepada PT.

MMC menunjuk Latham & Watkins LLP (Michael J Yoshii, Jepang) untukmemberikan jasa (legal fee) kepada Pemohon Banding;c. Pemohon Banding membayar kepada MMC;d. MMC membayar kepada Latham & Watkins LLP;e.

MMC sebagai pihak yang telah memberikan jasatechnical support service yaitu terkait legal matters advice dimana MMCmenggunakan jasa Latham & Watkins.

(laporan Pelaksanaan Kerja) diketahui yang memberikan jasalegal (hukum) kepada Pemohon Banding adalah Latham & Watkins, bukan olehMMC.

Namun pihak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atas jasapemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean adalah MMC sedangkan pihak yangmemberikan jasa sebenarnya adalah Latham & Watkins.

Fee seperti kontrak, invoice, buktipembayaran serta Surat Setoran Pajak terkait menunjukkan transaksi terjadi antaraPemohon Banding dengan MMC;MenimbangMenimbangMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut MajelisMenimbangMenimbangbahwa dalam melaksanakan bantuan hukum tersebut, MMC meminta bantuanLatham & Watkins untuk memberikan bantuan ke Pemohon Banding mengingatLatham & Watkins adalah perusahaan di bidang hukum;bahwa atas jasa bantuan hukum tersebut Latham & Watkins menagih biaya hukum(Legal Fee

MMC menunjuk Latham & Watkins LLP (Michael J Yoshii, Jepang) untuk memberikanjasa (legal fee) kepada Pemohon Banding;c. Pemohon Banding membayar kepada MMC;d. MMC membayar kepada Latham & Watkins LLP;e.

Pajak Pertambahan Nilai terutang atas nama MMC;bahwa menurut Terbanding, dalam penelitian keberatan, Pemohon Banding tidakmemberikan data pendukung Latham & Watkins LLP, antara lain berupa agreement yangmenunjukkan pemberian jasa hukum oleh Latham & Watkins LLP untuk kepentinganPemohon Banding;bahwa menurut Terbanding mengingat halhal tersebut di atas, maka tidak terdapat alasanuntuk menerima keberatan Pemohon Banding dan Terbanding mengusulkan untukmempertahankan koreksi;bahwa Pemohon Banding tidak

Untuk MMC menggunakan konsultan hukum yaituLatham & Watkins (L&W) di Jepang yang kemudian pihak Latham & Watkins melakukanpenagihan kepada pihak MMC melalui invoice yang disertai dengan time sheet yangberisikan person yang melakukan pengerjaan, tanggal pengerjaan, durasi pengerjaandan deskripsi yang dikerjakan atas pekerjaan yang berkaitan dengan PT. XXX;Hal ini didukung dengan klausal perjanjian antara PT. XXX dengan MMC section4 yaitu:"MMC shall send to PT.

Dalam pelaksanaannya,MMC menunjuk konsultan hukum yaitu Latham & Watkins dari Jepang, untuk memberikanbantuan sesuai dengan Offshore Operation and Technical Assistance Agreement, kemudianpihak Latham & Watkins melakukan penagihan kepada MMC melalui invoice yang disertaidengan Time Sheet yang berisikan person yang melakukan pekerjaan, tanggal pengerjaan,durasi pengerjaan dan deskresi yang dikerjakan pada PT.Smelting.bahwa menurut Terbanding sesuai data yang diperoleh dari Pemohon Banding berupa TimeSheet

(laporan Pelaksanaan Kerja) diketahui yang memberikan jasa legal (hukum) kepadaPemohon Banding adalah Latham & Watkins, bukan oleh MMC.

Pemeriksa berpendapat bahwa MitsubishiMaterials Corporation (MMC) bukan perusahaan yang memberikan jasa legalkepada Pemohon Banding melainkan Latham & Watkins.

Dengan demikianPajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pembayaran Pemohon Bandingkepada MMC sehubungan dengan jasa konsultan hukum yang diberikan olehLatham & Watkins tidak dapat menjadi kredit pajak.: bahwa koreksi tersebut dilakukan Pemeriksa dikarenakan yang melakukanjasa (legal fee) tersebut adalah Latham & Watkins LLP (Michael Yohsii,Jepang) sedangkan Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai jasa luarnegeri tersebut atas nama MMC.: bahwa menurut Terbanding jasa legal dilakukan oleh Latham

MMC sebagai pihak yang telah memberikan jasa technical supportservice yaitu terkait legal matters advice dimana MMC menggunakan jasaLatham & Watkins .

Adapun pembukuan atas professional service telah sesuaidengan prinsip akuntansi dan dibuktikan dengan laporan audit oleh KAPIndenpenden untuk tahun 2005.KESIMPULAN Perjanjian pemberi jasa adalah MMC melalui Offshore Operation and TechnicalAssitance Agreement, Peran Latham & Watkins adalah pemberi bantuan legal kepada PemohonBanding melalui MMC, Latham & Watkins tidak mempunyai perjanjian jasa legal denganPemohon Banding, oleh karena itu, Latham tidak mungkin menagih langsungkepada Pemohon Banding.bahwa

untuk memberikan bantuan ke PemohonBanding mengingat Latham & Watkins adalah perusahaan di bidanghokum," bahwa atas jasa bantuan hukum tersebut Latham & Watkins menagih biayahukum (Legal Fee) tersebut ke MMC yang kemudian MMC membebankanke Pemohon Banding,* bahwa oleh karena Pemohon Banding membayar ke MMC maka SuratSetoran Pajak atas nama MMC," bahwa Surat Setoran Pajak atas nama MMC sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan tidak terdapat pajak yang hilang bagi Negara," bahwa pemberian jasa

Putusan Nomor 489/B/PK/PJK/2014bahwa dalam rangka pemberian jasa di bidang hukum sebagaimanadisebutkan didalam section 2 tersebut di atas, MMC menggunakan jasadari konsultan hukum Latham & Watkins ("L&W") di Jepang.

Sesuai dengan penelitian terhadap fisik SSP PPN Pemanfaatan JKP dariLuar Daerah Pabean, nama identitas Wajib Pajak yang tertulis adalahMitsubishi Materials Corp (bukan atas nama Latham & Watkins LLP);. Bahwa sesuai dengan data yang disampaikan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) berupa laporan pelaksanaankerja(Time Sheet), yang memberikan jasa legal kepada TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalah Latham &Watkins LLP, bukan pihak MMC;.

untuk memberikan bantuan ke PemohonBanding mengingat Latham & Watkins adalah perusahaan di bidanghukum;" bahwa atas jasa bantuan hukum tersebut Latham & Watkins menagihbiaya hukum (Legal Fee) tersebut ke MMC yang kemudian MMCmembebankan ke Pemohon Banding;" bahwa oleh karena Pemohon Banding membayar ke MMC maka SuratSetoran Pajak atas nama MMC;" bahwa Surat Setoran Pajak atas nama MMC sudah sesuai denganketentuan yang berlaku;" bahwa pemberian jasa MMC kepada Pemohon Banding melalui Latham& Watkins

dari MMC kepada Latham & Watkins atas jasabantuan hukum kepada Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohonBanding);3.2.

Putusan Nomor 489/B/PK/PJK/20143.5.3. 6.a. bahwa badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar DaerahPabean yang menyerahkan Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) di dalamDaerah Pabean adalah Latham & Watkins;b. bahwa Mitsubishi Materials Corporation hanya menagihkan pembayaranatas jasa bantuan hukum yang diberikan Latham & Watkins kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding);Bahwa oleh karena dalam Surat Setoran Pajak untuk

Putusan Nomor 1455/B/PK/PJK/2017Bahwa dalam rangka pemberian jasa di bidang hukum sebagaimanadisebutkan didalam section 2 tersebut di atas, MMC menggunakan jasadari konsultan hukum Latham & Watkins ("L&W") di Jepang.

Putusan Nomor 1455/B/PK/PJK/2017menunjukkan transaksi terjadi antara Pemohon Banding denganMMC;" bahwa dalam melaksanakan bantuan hukum tersebut, MMC memintabantuan Latham & Watkins untuk memberikan bantuan ke PemohonBanding mengingat Latham & Watkins adalah perusahaan di bidanghukum;" bahwa atas jasa bantuan hukum tersebut Latham & Watkins menagihbiaya hukum (Legal Fee) tersebut ke MMC yang kemudian MMCmembebankan ke Pemohon Banding;" bahwa oleh karena Pemohon Banding membayar ke MMC makaSurat Setoran

dari MMC kepada Latham& Watkins atas jasa bantuan hukum kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding);3.2.

& Watkins, maka berdasarkanketentuan tersebut di atas Surat Setoran Pajak tersebut tidakmemenuhi syarat untuk dapat diberlakukan sebagai FakturHalaman 18 dari 23 halaman.

;bahwa Mitsubishi Materials Corporation hanya menagihkan pembayaranatas jasa yang diberikan Latham & Watkins yang berkaitan dengandengan Pemohon Banding;bahwa dalam Surat Setoran Pajak untuk penyetoran PajakPertambahan Nilai pemanfaaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerahpabean yang dipungut oleh Pemohon Banding tercantum sebagai pihakyang menyerahkan jasa adalah Mitsubishi Materials Corporation yangseharusnya adalah Latham & Watkins, sehingga Surat Setoran Pajaktersebut tidak dapat diberlakukan sebagai

LPPsehingga nama yang tercantum di dalam SSP PemanfaatanBarang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabeanseharusnya adalah Latham & Watkins LPP;Bahwa sesuai dengan SSP atas pemanfaatan JKP dari luarDaerah Pabean bahwa nama pihak pemberi Jasa yangtercantum adalah Mitsubishi Material Corporation (MMC),sedangkan pihak yang memberikan jasa sebenarnya adalahLatham & Watkins LLP.

Bahwa berdasarkan section 2 offshore Operation and TechnicalAssistance Agreement antara Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dengan Mitsubishi MaterialsCorporation (MMC), bahwa penyedia jasa di bidang hukumdilakukan oleh pihak Latham & Watkins LPP. Bahwa berdasarkanagreement tersebut, terdapat pelimpahan wewenang dari MMCkepada Latham & Watkins atas jasa bantuan hukum kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);.

Bahwa fakta persidangan adalah badan yang bertempattinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yangmenyerahkan Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)di dalam Daerah Pabean adalah Latham & Watkins;Bahwa Mitsubishi Materials Corporation hanya menagihkanpembayaran atas jasa bantuan hukum yang diberikanLatham & Watkins kepada Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor 494/B/PK/PJK/2017k.

Bahwa sesuai dengan SSP atas pemanfaatan JKP dari luarDaerah Pabean bahwa nama pihak pemberi Jasa yangtercantum adalah Mitsubishi Material Corporation (MMC),sedangkan pihak yang memberikan jasa sebenarnya adalahLatham & Watkins LLP.

Bahwa sesuai dengan SSP atas pemanfaatan JKP dari luarDaerah Pabean bahwa nama pihak pemberi Jasa yangtercantum adalah Mitsubishi Material Corporation (MMC),sedangkan pihak yang memberikan jasa sebenarnya adalahLatham & Watkins LLP. Dengan demikian nama pihak pemberijasa yang tercantum di dalam SSP atas pemanfaatan JKP dariluar Daerah Pabean seharusnya adalah Latham & Watkins LLP,bukan atas nama MMC;.

Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2005: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKoreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah Pabean sebesar Rp.29.697.452,00.bahwa sengketa yang terjadi adalah koreksi positif atas Pajak Masukansebesar Rp.29.697.452,00, Pemeriksa berpendapat bahwa MitsubishiMaterials Corporation (MMC) bukan perusahaan yang memberikan jasa legalkepada Pemohon Banding melainkan Latham & Watkins

Dengan demikianPajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pembayaran Pemohon Bandingkepada MMC sehubungan dengan jasa konsultan hukum yang diberikan olehLatham & Watkins tidak dapat menjadi kredit pajak.: bahwa koreksi tersebut dilakukan Pemeriksa dikarenakan yang melakukanjasa (legal fee) tersebut adalah Latham & Watkins LLP (Michael Yohsii,Jepang) sedangkan Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai jasa luarnegeri tersebut atas nama MMC.: bahwa menurut Terbanding jasa legal dilakukan oleh Latham

MMC sebagai pihak yang telah memberikan jasa technical supportservice yaitu terkait legal matters advice dimana MMC menggunakan jasaLatham & Watkins .

Adapun pembukuan atas professional service telah sesuaidengan prinsip akuntansi dan dibuktikan dengan laporan audit oleh KAPIndenpenden untuk tahun 2005.KESIMPULAN Perjanjian pemberi jasa adalah MMC melalui Offshore Operation and TechnicalAssitance Agreement, Peran Latham & Watkins adalah pemberi bantuan legal kepada PemohonBanding melalui MMC, Latham & Watkins tidak mempunyai perjanjian jasa legal denganPemohon Banding, oleh karena itu, Latham tidak mungkin menagih langsungkepada Pemohon Banding.bahwa

untuk memberikan bantuan ke PemohonBanding mengingat Latham & Watkins adalah perusahaan di bidanghokum," bahwa atas jasa bantuan hukum tersebut Latham & Watkins menagih biayahukum (Legal Fee) tersebut ke MMC yang kemudian MMC membebankanke Pemohon Banding,* bahwa oleh karena Pemohon Banding membayar ke MMC maka SuratSetoran Pajak atas nama MMC,* bahwa Surat Setoran Pajak atas nama MMC sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku dan tidak terdapat pajak yang hilang bagi Negara,= bahwa pemberian jasa

untuk memberikan bantuan ke Pemohon Banding mengingatLatham & Watkins adalah perusahaan di bidang hukum;bahwa atas jasa bantuan hukum tersebut Latham & Watkins menagih biayahukum (Legal Fee) tersebut ke MMC yang kemudian MMC membebankan kePemohon Banding;bahwa oleh karena Pemohon Banding membayar ke MMC maka Surat SetoranPajak atas nama MMC;bahwa Surat Setoran Pajak atas nama MMC sudah sesuai dengan ketentuan yangberlaku dan tidak terdapat pajak yang hilang bagi negara;bahwa pemberian jasa MMC kepada

Putusan Nomor 614/B/PK/PJK/20 1420ke Pemohon Banding mengingat Latham & Watkins adalahperusahaan di bidang hukum;Bahwa faktanya sampai dengan proses uji bukti dalampersidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung yangmembuktikan bahwa terdapat pelimpahan wewenang dari MMCkepada Latham & Watkins atas jasa bantuan hukum kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).2 Bahwa SSP atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeansebagaimana

(semula Terbanding ), dengan pertimbangan sebagai berikut :Vide Halaman 46 Put.31848/PP/M.X/16/2011bahwa badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerahpabean yang menyerahkan Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan olehPemohon Banding di daerah pabean adalah Latham & Watkins;bahwa Mitsubishi Materials Corporation hanya menagihkan pembayaranatas jasa yang diberikan Latham & Watkins yang berkaitan dengandengan Pemohon Banding;bahwa dalam Surat Setoran Pajak untuk penyetoran Pajak PertambahanNilai

Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta penelitianterhadap berkas banding, maka Majelis menyatakan halhal sebagai berikut :bahwa sesuai perjanjian antara Pemohon Banding dengan MMC atas OffshoreOperation and Tehnical Assistance Agreement tanggal 11 Desember 1996antara lain dinyatakan bahwa MMC memberikan dukungan pemberian jasabantuan operasional dan teknik khususnya dengan jasa bantuan hukum (legal)kepada Pemohon Banding;bahwa dalam pelaksanaannya, MMC menunjuk konsultan hukum yaituLatham & Watkins

bantuan sesuaidengan Offshore Operation and Technical Assistance Agreement, kemudianpihak LW melakukan penagihan kepada MMC melalui invoice yang disertaidengan Time Sheet yang berisikan person yang melakukan pekerjaan, tanggalpengerjaan, durasi pengerjaan dan deskresi yang dikerjakan pada PemohonBanding;bahwa menurut Terbanding sesuai data yang diperoleh dari Pemohon Bandingberupa Time Sheet (laporan Pelaksanaan Kerja) diketahui yang memberikanjasa legal (hukum) kepada Pemohon Banding adalah Latham & Watkins

Terbanding terhadap Pajak Masukan atas TechnicalManagement Fee sebesar Rp. 25.207.408,00 tidak dapat dipertahankan;bahwa menurut Majelis dari buktibukti dan keteranganketerangan yangdisampaikan dalam persidangan dapat disimpulkan :e bahwa semua dokumen transaksi mengenai Legal Fee seperti kontrak, invoice, buktipembayaran serta Surat Setoran Pajak terkait menunjukkan transaksi terjadi antara PemohonBanding dengan MMC,e bahwa dalam melaksanakan bantuan hukum tersebut, MMC meminta bantuan Latham &Watkins

untuk memberikan bantuan ke Pemohon Banding mengingat Latham & Watkinsadalah perusahaan di bidang hokum, bahwa atas jasa bantuan hukum tersebut Latham & Watkins menagih biaya hukum (LegalFee) tersebut ke MMC yang kemudian MMC membebankan ke Pemohon Banding,e bahwa oleh karena Pemohon Banding membayar ke MMC maka Surat Setoran Pajak atasnama MMC,e bahwa Surat Setoran Pajak atas nama MMC sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,e bahwa pemberian jasa MMC kepada Pemohon Banding melalui Latham & Watkins

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan Aurinko Navon Watkins yang lahir di Kota Bandung tanggal 20 Desember tahun 2010 yang saat ini berumur + 9 tahun yang berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No: AL.637.0340224

Sunda No. 95 A, Kota Bandung, Hp.08122009794, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 7 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;LAWANWILLIAM GLEN WATKINS, beralamat di Jl.

suatuikatan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Katolik yang telahdilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2008 dihadapan Pemuka AgamaKatolik yang bernama Pastur Eddy Putranto, OSC sebagaimana dibuktikandengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK 6370001046 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 22Desember 2008, dengan akta nomor 21/2008;Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai1 (Satu) orang anak yang bernama Aurinko Navon Watkins

Menyatakan Aurinko Navon Watkins yang lahir di Kota Bandung tanggal 20Desember tahun 2010 yang saat ini berumur + 9 tahun yang berdasarkankutipan Akta Kelahiran No: AL.637.0340224 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 29Desember 2010 lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugatditempatkan dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara seimbang;4.

AK 6370001046,berdasarkan Akta Perkawinan No. 21/2008 ;P3 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2020 atas nama WilliamGlen Watkins ;P4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.

Menyatakan Aurinko Navon Watkins yang lahir di Kota Bandung tanggal 20Desember tahun 2010 yang saat ini berumur + 9 tahun yang berdasarkankutipan Akta Kelahiran No: AL.637.0340224 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 29Desember 2010 lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugatditempatkan dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara seimbang;5.

Bahwa hasil uji bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara UjiKebenaran Material tanggal 8 dan 15 Mei 2012, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) menyatakan sebagaiberikut :a.Sesuai dengan penelitian terhadap fisik SSP PPNPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, nama identitasWajib Pajak yang tertulis adalah Mitsubishi Materials Corp(bukan atas nama Latham & Watkins LLP);Bahwa sesuai dengan data yang disampaikan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) berupalaporan pelaksanaan

untuk memberikan bantuan kePemohon Banding mengingat Latham & Watkins adalahperusahaan di bidang hukum;" bahwa atas jasa bantuan hukum tersebut Latham & Watkinsmenagih biaya hukum (Legal Fee) tersebut ke MMC yang kemudianMMC membebankan ke Pemohon Banding;" bahwa oleh karena Pemohon Banding membayar ke MMC makaSurat Setoran Pajak atas nama MMC;" bahwa Surat Setoran Pajak atas nama MMC sudah sesuai denganketentuan yang berlaku;" bahwa pemberian jasa MMC kepada Pemohon Banding melaluiLatham & Watkins

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankankoreksi a quo, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)sampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut :3.1.3. 2.3.3.Bahwa berdasarkan buktibukti dan keteranganketerangan yangdisampaikan dalam persidangan, Majelis menyimpulkan :bahwa dalam melaksanakan bantuan hukum tersebut, MMCmeminta bantuan Latham & Watkins untuk memberikan bantuanke Pemohon Banding mengingat Latham & Watkins adalahperusahaan di bidang hukum;Bahwa faktanya sampai

Bahwa fakta dalam persidangan menunjukkan :Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 612 /B/PK/PJK/20143.5.3. 6.a. bahwa badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar Daerah Pabean yang menyerahkan Jasa Kena Pajak yangdimanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semulaPemohon Banding) di dalam Daerah Pabean adalahLatham & Watkins;b. bahwa Mitsubishi Materials Corporation hanya menagihkanpembayaran atas jasa bantuan hukum yang diberikan Latham& Watkins kepada Termohon Peninjauan Kembali(semulaPemohon

;bahwa Mitsubishi Materials Corporation hanya menagihkanpembayaran atas jasa yang diberikan Latham & Watkins yangberkaitan dengan dengan Pemohon Banding;bahwa dalam Surat Setoran Pajak untuk penyetoran PajakPertambahan Nilai pemanfaaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerahpabean yang dipungut oleh Pemohon Banding tercantum sebagaipihak yang menyerahkan jasa adalah Mitsubishi Materials Corporationyang seharusnya adalah Latham & Watkins, sehingga Surat SetoranPajak tersebut tidak dapat diberlakukan sebagai

./2006;UU PPN;Pasal 9 ayat (9) UU PPN beserta penjelasan;Menurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: bahwa Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 46.661.499, terdiri dari:Rp. 5.118.592, (Latham & Watkins);Rp. 32.998.914, (ABB Switzerland);Rp. 2.527.096, (GPT Corporation);Rp. 6.016.896, (Det Norsue Veritas).aon: bahwa Pajak Masukan sebesar Rp 5.118.592, adalah nilai SSP yang dibayartanggal 14 September 2007 dari Invoice Latham & Watkins No. 72401002 tanggal 30Juni 2007 yang baru diterima Pemohon Banding

KoreksiTerbanding Pemohon TerbandingBanding sampai tingkatsampai tingkat keberatankeberatan1 AON RE Asia Pte Ltd Singapore 2.579.508.92 2.579.508.920 S11/PJ.0322/200802 Arthur J Gallagher Pte Ltd Singapore 1.892.163 = 1.892.163 S11/PJ.0322/20083 First Capital Insurance Ltd Singapore 11.693.239.5 11.693.239.50 S11/PJ.0322/200800 04 J.B Boda & Co(s) Pte Ltd Singapore 34.896.635.3 34.896.635.36 S11/PJ.0322/200860 05 The Toa Reinsurance Coy Singapore 2.375.561.86 2.375.561 .868 S11/PJ.0322/2008Ltd 86 Watkins

First Capital Insurance Ltd Singapore 11.693.239.500 11.693.239.5004 J.B Boda & Co(s) Pte Ltd Singapore 34.896.635.360 34.896.635.3605 The Toa Reinsurance Coy Ltd Singapore 2.375.561.868 2.375.561 .8686 Watkins Syndicate Singapore 31.185.477 31.185.4777 Inter Global Insurance Coy Ltd Inggris 30.742.336.552 5.614.399.890 25.127.936.6628 Best Reinsurance Tunisia 703.931 .720 703.931 .7209 Hannover Reinsurance Jerman 285.445.340 285.445.34010 J.B Boda Insurance Service (L) Bhd Malaysia 35.844.538 35.844.53811

Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas gantung (wanita) warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna kream, pecahan uang kertas sebesar Rp. 607.000,-- (enam ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Iphone 5, 1 (satu) buah kartu kredit Bank West, dikembalikan kepada saksi / korban Ashlee Watkins, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih DK.3944 EO, dikembalikan kepada terdakwa Efan Efendi ;---------------------------------------------------------------7.

IRNAWATI SUTANTO bin TJANDRASUTANTO mempersiapkan dokumendokumen perpanjangan pinjaman tersebutdengan menggunakan jasa Kantor Hukum Hadi Putranto & Hadinoto dan KantorHukum yang berdomisili di Singapura yaitu Lantham & Watkins. LLP.Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2008 Terdakwa I. TJANDRA LIMANJAYAbin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binTJANDRA SUTANTO datang ke Morgan Stanley Bank di Hongkong bertemudengan saksi Vivian, David Lee dari Divisi Hukum Morgan Stanley.

IRNAWATI SUTANTO binTJANDRA SUTANTO mempersiapkan dokumendokumen perpanjanganpinjaman tersebut dengan menggunakan jasa kantor Hukum Hadi Putranto &Hadinoto dan Kantor Hukum yang berdomisili di Singapura yaitu Lantham &Watkins. LLP.Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2008 Terdakwa I. TJIANDRA LIMANJAYAbin YOHANES LIMANJAYA dan Terdakwa II. IRNAWATI SUTANTO binTJANDRA SUTANTO datang ke Morgan Stanley Bank di Hongkong bertemudengan saksi Vivian, David Lee dari Divisi Hukum Morgan Stanley.

pertama berupa bank garansi dari Bank Mandiri dan setelahdiputuskan secara internal dari MORGAN STANLEY maka sekitar bulan Juli2008 permintaan tersebut disetujui dan pinjaman dapat diperpanjang (satu)tahun lagi dengan jaminan berupa bank garansi dari Bank Mandiri.Bahwa benar setelah itu MORGAN STANLEY dan perusahaan Terdakwa Imempersiapkan dokumentasi perpanjangan pinjaman dengan menggunakanjasa kantor Hukkum HADI PUTRANTO & HADINOTO dan Kantor Hukumyang berdomisili di Singapore atas nnna LATHAM & WATKINS

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahmemberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit danmaksud para pihak yang menandatangani Kontrak Karya (Contractof Work) Generasi VII Khususnya mengenai pajak pertambahannilai yang dibayar oleh perusahaan pertambangan.14.