Mahkamah Agung Nomor 28/TUADAAG/X/2002,dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimanaketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubeahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Maijelis Hakim perlu memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Sleman untuk mengjirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnnya

Mahkamah Agung Nomor 28/TUADAAG/X/2002,dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimanaketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubeahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Maijelis Hakim perlu memernntahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnnya

Mahkamah Agung Nomor 28/TUADAAG/X/2002,dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimanaketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubeahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Maijelis Hakim perlu memenntahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnnya

Mahkamah Agung Nomor 28/TUADAAG/X/2002,dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimanaketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Maijelis Hakim perlu memenntahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Sleman untuk mengifimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnnya

Mahkamah Agung Nomor 28/TUADAAG/X/2002,dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimanaketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubeahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Maijelis Hakim perlu memenntahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnnya

m2 atas nama Ratminah ;Bahwa tanah itu tanah masih ada karena Saksi melihat buku C atasnama Ratminah ;Bahwa Saksi diberitahu kurang lebih 1 tahun yang lalu ada laporandari Andrian Handoko kalau menguasai tanah itu ;Bahwa Andrian Handoko menguasai tanah itu karena jual beli denganPPJB No.185 tanggal.24 Oktober 2012 dari Wibisono ;Bahwa Saksi tidak tahu surat jual beli antara Wibisono denganSugeng Yudianto;Bahwa letak tanah sengketa tersebut dahulu lokasi tanah tersebut disebut Sumbersari, karena wilayahnnya

Memerintahkan kepada Panitera Penggadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan Putusan PPerceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Kepala Urusan Keuangan yangdiberi tugas dalam penyaluran raskin sesuai Surat penunjukkan Petugas PelaksanaDistribusi dan Titik Distribusi Nomor : 145/018/I/Lps/2014 tanggal 6 Januari 2014,berdasarkan Pedoman Umum Raskin 2014 Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada halaman 13 (tiga belas) huruf E.Pelaksanaan distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, KepalaDesa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggungjawab atas pelaksanaanprogram Raskin di wilayahnnya

Sehingga pengajuan Gugatanatas objek yang salah lokasi dan/atau wilayahnnya merupakan Gugatan yangdikategorikan Error In Objecto, maka sebagai konsekuensi hukumnya, GugatanPARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NietOnvankelijke Verklaard). E.

Utara selaku pejabat yang berwenang dan yangmengetahui batas wilayah administratif wilayahnnya membuktikan secaraadministrasi penentuan wilayah administratif letak tanah Sertipikat HakGuna Usaha No. 1/Belongkut terdapat cacat administrasi dan cacathukum karena terdapat kesalahan penetapan letak tanah wilayahadministratifnya.Halaman 709 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNBahwa Pembanding dahulu Penggugat mendasarkan gugatannyaberdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang