ketua, saksimenghadap kepada Ketua Pembina Yayasan H.

Ketua Yayasan waktu itumengatakan dia tidak setuju.

Halking, Muh.AhdiyatZamani; Bahwa Rapat tidak dihadiri pihak Yayasan dan memang tidak adakeharusan pihak Yayasan harus hadir, dan saat itu dihadiri 3(tiga) orang peninjau; Bahwa di dalam rapat ada dinamika di mana sempat dibacakanSurat dari Ketua Yayasan tentang Pedoman Pemilihan Ketua danWakil STAI, namun oleh peserta rapat surat tersebut diabaikandengan alasan bahwa Rapat Senat adalah forum tertinggi dantidak dapat diintervensi; Bahwa setahu Saksi adapun yang mengkonsepkan Surat dariKetua Yayasan

Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yangmelaksanakan kepengurusan Yayasan, dimana Pengurus Yayasan sekurangkurangnya terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorangBendahara (vide: Pasal 31 jo. 32 ayat (3).

Selanjutnya Pasal 35menyebutkan, Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh ataskepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhakmewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan (objektum litis) yangdisengketakan Para Penggugat diantaranya mengenai perbuatan hukumberupa keputusan Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau,maka gugatan haruslah ditujukan kepada Yayasan selaku Badan Hukum(legal entity) sehingga melekat persona

Yusuf
Terbanding/Penggugat : Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh

Pengurusyayasan bertanggung Jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untukkepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baikdidalam maupun diluar Pengadilan.Selanjutnya, yang mana dikatakan Pengurus dalam sebuah?

Hajjah Siti Maryam Ibrahim, selaku Pembina Yayasan TeungkuFakinah ; Ir. Mirza Irwansyah, M.BA, selaku Ketua Yayasan TeungkuFakinah dan Drs.

Dengan demikian jelas dan terang Yayasan perubahan yang dimaksudoleh Penggugat adalah Yayasan Tengku Fakinah Akta No. 30 tanggal17 Februari 2011 dan Perubahannya Akta No. 1 tanggal 8 April 2011yang keduanya dibuat dihadapan Sabaruddin Salam, S.H. Notaris diBanda Aceh BUKANLAH AKTA PENYESUAIAN YAYASAN, tetapiadalah akta pendirian yayasan batu ;4.

tentang Yayasan, melainkan sebagai akta yayasan baru yang berdirisendiri tidak punya hubungan hukum dengan Akta Yayasan No. 61 tahun1987.

Yayasan Rumah SakitTeungku.

YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI;

Tahun 2015 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03Agustus 2015;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan HAM Nomor AHU0010296.AH.01.04. Tahun 2015 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Baktitanggal 03 Agustus 2015;Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 81 PK/TUN/20184.

II Intervensi) dengan Yayasan Wihara DharmaBakti (Penggugat).

Tahun 2015 ~~ TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara DharmaBakti Tanggal 03 Agustus 2015;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan HAM Nomor : AHU0010296.AH.01.04.

,M.H. di Kota Ambon, yang diprakarsaisecara sepihak dan diketuai oleh Tergugat, dan bahwa seluruh aset yangdimiliki Yayasan AlHilaal adalah milik Yayasan AlHilaal dan tidak pernahdihibahkan dan/atau dialinkan kepada pihak/Yayasan lain (bukti P4);Hal. 4 dari 30 hal. Put.

Asisten tiga padasaat itu dan Kepala Biro Hukum dengan pernyataan bahwa Pengurus danPembina Yayasan AlHilaal (Penggugat) telah wafat dan Yayasan AlHilaaltelah vakum sehingga yang ada sekarang ini hanyalah Yayasan Wakaf AlHilaal Ambon.

ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Yayasan joKetentuan Pasal 28 dan pasal 32 UndangUndang RI Nomor 16 Tahun2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (bukti P9);15.

Nomor 3062 K/Pdt/2014pembiaran dari para pengurus maupun organ Yayasan lainnya yangbekerja di periode tersebut diatas, dengan sadar maupun sengaja agarasetaset Yayasan diambil alin pihak lain.

Dan kemudian Tergugat berupaya dengan sangat maksimaluntuk Yayasan AlHilaal namun karena Yayasan AlHilaal tidakberbadan hukum lagi maka Yayasan Wakaf AlHilaal Ambon sebagaiHal. 20 dari 30 hal. Put.

Saidoe masih sebagai Ketua Yayasan;Bahwa saksi sebagai Anggota Pengurus Yayasan;Bahwa yang saksi pahami Pendiri itu adalah pemilik Yayasan;Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang belum ada perubahansusunan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin sejak berdirinyapada tahun 1993;Bahwa ada sekolah yang berada dibawah naungan Yayasan PendidikanIslam Qaimuddin yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Qaimuddin;Bahwa Yayasan dibentuk untuk menaungi Sekolah Tinggi tersebut;Bahwa saksi tidak pernah

Anwar sudah meninggal dunia;Bahwa sepengetahuan saksi asset Yayasan yang lama itu dimasukan kedalam Yayasan yang baru oleh karena itu merupakan kekayaan Yayasan jaditetap dilanjutkan kepada pengurus yang baru;Bahwa Drs.H.

pendirian Yayasan;b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir olehnotaris;c.

pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh statusbadan hukum Yayasan diajukan kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanyamelalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan.(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:a. salinan akta pendirian Yayasan;b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir olehnotaris;c.

denganUndangundang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta pasal 15 PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di atas dapat disimpulkanapabila Yayasan tidak melakukan penyesuaian akta pendirian yang sudah adasebelumnya dengan undangundang Yayasan yang baru, maka secara otomatisYayasan tersebut dianggap bubar dan tidak dapat melakukan kegiatan yayasan,termasuk Yayasan

,(Bendahara Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang),bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono II/507, RT.002 RW.001Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Solehoddin,S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr.Solehoddin, S.H., M.H., & Associates, beralamat di JalanAluminium Nomor 6A, Kelurahan Purwantoro, KecamatanBlimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 Maret 2017;Para Pemohon Kasasi;Lawan1. Drs. H.

Moch.Koesno, S.H. kepada Penggugat (Yayasan Sunan Giri Malang) adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad):5. Memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat Il dan siapa sajayang memegang dan atau menguasai Sertifikat Hak Milik tanah Nomor87, gambar situasi Nomor 1378 tertanggal 11 Juli 1989 dengan luasHalaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3160 K/Pdt/20193.825 m? Letak di Jalan Joyo Raharjo Nomor 240 A Merjosari Malangatas nama Prof. Dr. Moch.

Moch.Koesno, S.H. kepada Penggugat Atas Nama Yayasan PendidikanSunan Giri Malang;10. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il membayar uangpaksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitungsejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;11.

Koesno, S.H.kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Yayasan Sunan GiriMalang) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad); Memerintahkan kepada Termohon Kasasi /Terbanding /Tergugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat Il dan siapa saja yangmemegang dan atau menguasai Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 87,gambar situasi Nomor 1378 tertanggal 11 Juli 1989 dengan luas 3.825M? letak di Jalan Joyo Raharjo Nomor 240 A Merjosari Malang atas namaProf. Dr. Moch.

Pendidikan Sunan Giriyang diwakili Penggugat selaku pengurus, menjadikan kedudukanPenggugat yang mewakili Yayasan Pendidikan Sunan Giri selaku Penggugatdalam perkara aquo menjadi premature sehingga Penggugat belummempunyai kapasitas (/ega/ standing) dalam mengajukan gugatan dalamperkara aquo, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatHalaman 9 dari 11 hal.

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU RI (YPLP-PGRI) PROV. SUMATERA UTARA VS I. MENTERI HUKUM DAN HAM RI., II. NOTARIS DARMANSYAH NASUTION, SH., III. NOTARIS BENNY BENYAMIN HARYANTO, SH., IV. YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR MENENGAH PERSATUAN GURU RI SUMATERA UTARA;

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor AHU8232.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentangPengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia;b. Akta Notaris Darmansyah Nasution, S.H. Nomor 14 tanggal 16 April2010 tentang Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga PendidikanDasar Menengah PGRI Provinsi Sumatera Utara;c.

Putusan Nomor 340 K/TUN/2015Surat Keputusan dari Tergugat 1; Nomor AHU8232.AH.01.04.tahun2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pengesahan Yayasan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;Akta Notaris Darmansyah Nasution, S.H. Nomor 14 tanggal 16 April2010 tentang Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga PendidikanDasar Menengah PGRI Provinsi Sumatera Utara;Akta Notaris Benny Benyamin Haryanto, S.H.

Akta Notaris dari Tergugat Ill tanggal 12 November 2013 Nomor 10tentang Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan DasarMenengah PGRI Provinsi Sumatera Utara, ditangguhkan sampai selesaiberkekuatan Hukum perkara ini;Hukum yang dilanggar oleh TergugatTerqugat: 1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001; tentangYayasan Pasal 15 1 yang menyebut : Yayasan tidak boleh memakainama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain;2.

Nomor 14 tanggal 16 April2010; tentang Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga PendidikanDasar Menengah PGRI Provinsi Sumatera Utara;Akta Notaris dari Tergugat Ill Nomor 10 tanggal 12 November 2013tentang Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan DasarMenengah PGRI Provinsi Sumatera Utara;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat Nomor AHU8232.AH.01.04 Tahun 2013tanggal 19 Desember 2013 tentang Pengesahan Yayasan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Bahwa terbitnya Objek Sengketa merupakan perintah UndangUndang Yayasan, yakni ketika terdapat permohonan pengesahan AktaPendirian suatu Yayasan, maka Tergugat lah yang ditunjuk olehUndangUndang Yayasan sebagai Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum;b. Terhadap pengesahan tersebut Tergugat mendasarkan padakehendak para pihak yang telah menuangkan kesepakatan mengenaipendirian suatu yayasan dalam sebuah Akta Notaris.

YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUMKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I, DK

Putusan Nomor 415 K/TUN/2015pengawas Yayasan, berusaha untuk mengambil alih kepengurusanYayasan dengan membuat Akta Pendirian Yayasan baru melalui AktaNomor 11 tanggal 15 Maret 2011 tentang Akta Pendirian Yayasan AtTaqwaBina Putra Nusantara yang dibuat oleh dan dihadapan H. BambangHeriyanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian yayasan tersebutpunkemudian didaftarkan dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I.

BadrudinMuslim telah mengundurkan diri sebagai Pembina Yayasan Bina PuteraNusantara. Dengan demikian, maka Pembina Yayasan Bina PuteraNusantara adalah Suryana, S.H. dan Drg. H. Ahmad Harris, M.Kes.

Yayasan Dan Anggaran Dasar Yayasan BinaPutera Nusantara;7.

YAYASAN MASJID AGUNG LUWU PALOPO VS I. WALIKOTA PALOPO., II. PENGURUS MASJID AGUNG LUWU PALOPO;

,jabatan Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Luwu Palopodan Drs. Hisban Thaha, M.AG., Sekertaris Umum YayasanMesjid Agung Luwu Palopo;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa AnwarAmiruddin, S.H., M.Kn. dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor hukum Hamka &Anwar Law Firm, beralamat di Kota Makassar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanI.

Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Tidak Memiliki Lega/Standing Mengajukan Gugatan atau Perkara a quo (eksepsi gemisaanhoedanighela),Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 47/G/2016/PTUNMks,tanggal 3 November 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, denganPutusan Nomor 12/B/2017/PTTUN Mks, tanggal 14 Maret 2017 dan ditingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali YAYASAN MASJID AGUNG LUWU PALOPO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 PK/TUN/2018ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Binjai Utara, Sumatera Utara In casu a quobertindak selaku Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Pelita BangsaBinjai;. Muhammad Yudi, Sarjana Sosial, Tempat lahir di M,edan Tanggal 16November 1973, Beralamat di Binjai Jin.

untukmembahas perubahan Pengurus yayasan dengan tujuan merevisi totalPengurus yayasan yang selama ini terkesan Tertutup.

Namun dalampermusyawaratan masih belum terwujud system demokrasi karena masihdidominasi oleh beberapa Pengurus yang menginginkan adanya systemadministrasi Tertutup, serta tidak mengkehendaki adanya regenarasi;Bahwa Tergugat (Satu) dalam hal ini adalah Ketua Yayasan dan Tergugat II(dua) serta Tergugat Ill ( tiga) dan tergugat IV dan V, tidak komitmendengan kesepakatan awal yaitu perbaikan system Yang Terbuka serta tidakpatuh pada UURI Tentang Yayasan Undang Undang Yayasan Nomor 28Tahun 2008 Tentang

Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun2001 Tentang Yayasan pasal 32 (ayat 1) Pengurus Yayasan diangkat olehPembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina Untuk jangka waktu 5(lima) Tahun dan dapat dianggkat kembali, dan AD/ART Yayasan tentangmasa jabatan Pengurus Yayasan dan tetap mendukung dan selaluberusaha keras utuk tetap menolak dilakukan Transparansi systemadministrasi, yaitu. menolak untuk dilakukan Pergantian OrganKepengurusan dalam Yayasan Perguruan Tinggi Pelita Bangsa Binjal;Bahwa dalam

Undang Undnag Yayasan Nomor 28Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun2001 Tentang Yayasan pasal 32 (ayat 1) Pengurus Yayasan diangkat olehPembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina Untuk jangka waktu 5(lima) Tahun dan dapat dianggkat kembali, maka sudah sangat JelasMenurut Hukum Bahwa Para Tergugat serta para Turut Tergugat telah sahdan Meyakinkan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum ;Bahwa dengan adanya Keadaan dan Peristiwa Hukum tersebut di atas,sebagai akibat yang terbit

Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap tanggal 10 Desember 2016 tidak sah dan tidak mengikat setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

., Nurs, MMRS, Kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku Sekretaris Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, alamat tempat tinggal di Jalan Damar, RT 001 RW 010, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap - Jawa Tengah;

Hendrarti Martinah, Kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap, alamat tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 66, RT 001 RW 004 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap - Jawa Tengah;

., Nurs, MMRS
Terbanding/Penggugat : Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah YARUSIF Cilacap
Turut Terbanding/Tergugat I : Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya YARUSIB Cilacap
Turut Terbanding/Tergugat II : Djoko Sumedi, S.H., M.H.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Mahwi
Turut Terbanding/Tergugat V : H. Muhaddin Dahlan, BA.
Turut Terbanding/Tergugat VI : H.R. Iskandar
Turut Terbanding/Tergugat VII : Ny. Hj. Hendrarti Martinah
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Naimah, S.H., M.H.

Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF)Cilacap, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 20, RT001/RW 009, Kelurahan Kebon Manis, KecamatanCilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalamhal init diwakili oleh Pengurus Yayasan berdasarkanKetentuan Akta Pendirian Yayasan Pasal 16 ayat (5) AktaPendirian Yayasan, yang terdiri dari:1. Muhammad Husni, Agama Islam,Pekerjaan/Jabatan Ketua Yayasan Rumah Sakit IslamFatimah Cilacap, beralamat Jalan Ir. H.

Bahwa PENGGUGAT adalah Yayasan Rumah Sakit IslamFatimah (YARUSIF) Cilacap yang dibentuk sebagai perubahan namadari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap.

Pengurus Yayasan;7.

Said Muhammad tersebutbersepakat mendirikan sebuah yayasan dan bertindak sebagaiPendiri Yayasan Rumah Sakit Fatimah Cilacap, melalui Notaris ImamSyuhada, S.H dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 55 tanggal 14Desember 2010;5.

kekayaan yayasan yang bersangkutan.7.

(P10);Bahwa berdasarkan surat Nomor 1026/STIKesCB/AK/XII/LBS2014tersebut STIKes Ceria Buana maupun Yayasan Ceria Buana tidak pernahmengeluarkan surat lolos butuh persetujuan pindah dan SK pemberhentiandari Ketua Yayasan Ceria Buana kepada yang bersangkutan kerenasedang dalam kontrak kerja.

Dan operator yayasan juga tidak pernahmelakukan proses pemindahan home base Tergugat;Bahwa dengan adanya pemindahan homebase dosen tersebut telahmenghambat program dan rencana Perguruan Tinggi STIKes Ceria Buanayang dipimpin Penggugat dalam hal jumlah tenaga pendidikan S2Keperawatan;Bahwa Yayasan Ceria Buana mengirimkan surat No.002/YCB/VIII/BKT 2016 tertanggal 16 Agustus 2016 kepada Sdr Zuriati (Tergugat) perihalSomasi (Pertama) yang meminta Tergugat untuk melaksanakan Perjanjianyang tertera didalam

SuratTelah dikirim oleh Yayasan Ceria Buana ke Tergugat melalui PT.POSINDONESIA (Persero) No.Transaksi : 1626100000000090791 Cap pospada tanggal 19 Agustus 2016. (P11);Bahwa Yayasan Ceria Buana kembali mengirikan suratNo.003/YCB/VIII/BKT2016 tertanggal 26 Agustus 2016 kepada Sdr Zuriati(Tergugat) Perihal Somasi II (kedua) karena tidak ada tanggapan lisan atautertulis dari Tergugat setelah dikirimkannya surat No.002/YCB/VIII/BKT2016.

Dalam suratnya Yayasan Ceria Buana kembali mengingatkantentang Akta Notaris SRI HUSNIATI, SH tentang perjanjian Kerja SamaNo.61 tanggal 21 Desember 2010 bahwa setelah menyelesaikan studi S2 diUniversitas Andalas Padang Tergugat akan mengabdi kembali ke STlKesCeria Bauana sesuai dengan Perjanjian Kerja sama tersebut, akan tetapiTergugat sampai tanggal 26 Agustus 2016 belum kembali melaksanakanperjanjian tersebut.

Berdasarkan perjanjian dan supaya tidak menimbulkanpersoalan hukum, baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari,maka Yayasan Ceria Buana meminta Tergugat untuk melaksanakanHal. 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT PDG18.19.20.Perjanjian yang tertera dalam Akta Notaris No 61 taanggal 21 Desember2010 paling lambat 1 (Satu) minggu sejak dikeluarkan somasi II (Kedua).Surat telah dikirim oleh Yayasan Ceria Buana ke Tergugat melalui PT.POSINDONESIA (Persero) No.Transaksi : 1626100000000095572

Basilam Baru, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIItetap menjalankan kepengurusan dan kegiatan yayasan tersebutsebagaimana mestinya tanpa mengindahkan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal25 ayat (2) Anggaran Dasar Akta Pendirian Yayasan Syekh MuhammadBaqi Hasibuan Babussalam Basilam Baru No. 04 tanggal 09 November2011, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill merupakan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa

Tahun 2011 TentangPengesahan Yayasan Syekh Muhammad Baqi Hasibuan BabussalamBasilam Baru tertanggal 29 November 2011, yang mana semua aktivitasdan kegiatan yayasan tetap berjalan seperti sediakala yang dilakukkan olehTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam rangka seolaholah sebagaipengurus Yayasan Syekh Muhammad Baqi Hasibuan Babussalam BasilamBaru dan bertindak atas nama Yayasan Syekh Muhammad Baqi HasibuanBabussalam Basilam Baru, merupakan serangkaian Perbuatan MelawanHukum yang merugikan

elemen pengurus yayasan telah berakhirmasa baktinya;Bahwa oleh karena kepengurusan Yayasan Syekh Muhammad BagiHasibuan Babussalam Basilam Baru baik, Pembina, Pengurus danPengawas telah berakhir pada tanggal 10 November 2016, maka dengansendirinya sejak tanggal 10 November 2016 telah terjadi kekosonganPembina, Pengurus dan Pengawas pada Yayasan Syekh Muhammad BagiHalaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Psp15.16.Hasibuan Babussalam Basilam Baru, dan memerlukan pemilihan

Syekh Muhammad Baqi HasibuanBabussalam Basilam Baru, yang senantiasa dapat melakukan upaya yangmerugikan yayasan, maka beralasan menurut hukum agar Tergugat ,Tergugat Il, dan Tergugat Ill dihukum untuk tidak melakukan kegiatanapapun untuk dan atas nama Yayasan Syekh Muhammad Baqi HasibuanBabussalam Basilam Baru sampai putusan dalam perkara ini memperolehputusan yang berkekuatan hukum tetap serta terwujudnya hasil rapat umumanggota Yayasan untuk melakukan pemilihan Pembina, Pengurus danPengawas pada

Basilam Baru terhitung sejak putusan ini diucapkan danperbuatan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segalaakibat hukumnya;Memerintahkan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas dan seluruhAnggota yang terhimpun/ tergabung dalam Yayasan Syekh MuhammadBaqi Hasibuan Babussalam Basilam Baru untuk melakukan RapatPengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas yang baru sebagaimanamekanis mepemilihan Kepengurusan dengan menghadirkan seluruhanggota yang terhimpun/ tergabung dalam Yayasan Yayasan