YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT (YLBHR) MELAWAN HERRY IRWAN DKK

(YLBHR) badan hukum indonesia, bertempat kedudukan diKabupaten Kampar, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 51 ABangkinang, Kabupaten Kampar yang dalam hal ini diwakili olehKetua YLBHR yang bernama DEMPOS TB, Umur 43 tahun (01Juli 1972) Pekerjaan Wartawan, AlamatDusun II Pulau KampungRT 004/RW 002 Desa Pulau Rambai, Kercamatan Kampar TimurHP 081270544034;dalam hal ini diwakili olbh SUWANDI,SH, Advokat & LegalConsultans pada Law Office SuwandiSH & Associates yangberalamat di JlL.Ahmad Yani No.51 Bangkinang

), Pasal 3 secara jelas menyatakan bahwakegiatan YLBHR/Penggugat adalah Melestarikan hutan dan lingkungan hiduphal. 2 dari41 Hal.

Eksepsi Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (tidak berkualitassebagai Penggugat)Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan a quo hal ini dapat dilihatdari gugatan a quo;Bahwa yang disebut Penggugat dalam gugatan adalah saudara Dempos yangmewakili YLBHR;Bahwa YLBHR adalah merupakan badan hukum yayasan yang memiliki organyang mengatur secara jelas dapat bertindak untuk dan atas nama YLBHR, dimanaorgan tersebut adalah pembina, pengurus dan pengawas;Bahwa yang berhak mewakili Yayasan Riau

Sementara Penggugat hanyamenyebutkan pekerjaan masingmasing yaitu sebagai Wartawan tanpamenyebutkan katakata bertindak untuk dan atas nama YLBHR, sheingga gugatanPenggugat tersebut diajukan oleh pribadi dari saudara DEMPOS oleh karenanyamengingat UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang No.16Tahun 2001 tentang Yayasan dan Akta Pendirian YLBHR No.29 tanggal 19Oktober 2009, Penggugat dinyatakan tidak berkuaitas sebagai Penggugat haruslahyang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama

Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat(YLBHR) Nomor 133, tanggal 30 Desember 2013, diberitanda P.2;3. Fotocopy Laporan Kegiatan Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat(YLBHR) Tahun 2014, diberitanda P.3;4. Fotocopy Laporan Kegiatan Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat(YLBHR) Tahun 2015, diberitanda P.4;5. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.878/MenhutII/2014,tanggal 29 September 2014, diberitanda P.5;6.

YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT (YLBHR) Sebagai PENGGUGATLawanSUJONO EFENDY Alias AHUY, Dkk Sebagai TERGUGAT

PU TU S ANNOMOR:85/PDT/2017/PT.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM~ RAKYAT(YLBHR) yang diwakili oleh DEMPOS TAMPUBOLON selakuKetua YLBHR yang bernama bertindak untuk dan atas namaYLBHR yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 51 ABangkinang Kabupaten Kampar ;Selanjutnya

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya point A angka(2) dan (3) halaman (2) sebagai Yayasan Lingkungan Dan BantuanHukum Rakyat (YLBHR), yang merupakan suatu organisasi bidangkehutanan yang berbentuk badan hukum serta dalam AnggaranDasarnya bertujuan untuk kepentingan melestarikan hutan danlingkungan hidup serta melakukan class action, menggugatpara perusak hutan dan lingkungan hidup ;8.

mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor0936/Pdt.G/2018/PA.Bkn. yang dibacakan di persidangan Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiranTermohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undangundang;Bahwa Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khnusus Pemohon, ternyatasurat kuasa khusus dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa diberikanmelalui Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR

) danPenerima Kuasa menyatakan surat kuasa khusus dari Pemberi Kuasa kepadaPenerima Kuasa melalui Lembaga Bantuan Hukum adalah langsung diberikanPemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, dan cara yang demikian dianggapPenerima Kuasa telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus yangdiberikan kepada Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR);Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan Yayasan Lingkungan dan BantuanHukum Rakyat (YLBHR), memberikan bantuan hukum dan membela orangorang yang tidak mampu dan

oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaaspanggilan Nomor 0936/Pdt.G/2018/PA.Bkn. yang dibacakan di persidanganTermohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwaketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkanundangundang;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan iniadalah surat kuasa khusus dari Pemberi kuasa kepada Penerima Kuasabertanggal 29 Oktober 2018 melalui Yayasan Lingkungan dan Bantuan HukumRakyat (YLBHR

Bahwa Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR)adalah Lembaga lingkungan dan Bantuan Hukum yang berbentukYayasan, yang tumbuh secara Independen, yang bergerak atasdasar kepedulian dalam rangka kesejahteraan masyarakat;7.

Dan untuk keperluan itu) Yayasan Lingkungan danBantuan Hukum Rakyat (YLBHR) sudah mendaftarkan diri/organisasinya sebagaimana mestinya;Bahwa Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR)adalah Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat, yangtumbuh secara Independen, berminat bergerak atas dasarkepedulian dalam rangka kesejahteraan masyarakat Riau;Bahwa Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR)adalah Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat yangdibentuk guna kepentingan dan tujuan

Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat(YLBHR) telah berdiri sejak Tahun 2013dan telah melakukankegiatan sesual anggaran dasarnya sejak Tahun tersebut makakriteria mengenai telah melaksanakan kegiatan nyata sesualanggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun telah terpenuhi;Bahwa Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR)merupakan Organisasi yang sesuai dengan dalam Pasal 92Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR Hal.11 dari 138UUPPLH mempunyai Hak untuk menggugat dan menurut Pasal 53ayat (1)

Bahwa dikaitkan dengan perkara a quo, yang menjadi Penggugatadalah yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR)yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Azwar, SH., M.Kn Nomor133 tanggal 30 Desember 2013 (vide angka 8 halaman 6Gugatan);.

Badan HukumPerdatayang kepentingannya dirugikandibolehkanmengugat Keputusan Tata Usaha Negara, makacukupalasanYayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR)mengajukan gugatan perkara a quo;Dalam hal ini perlu TERGUGAT tegaskan dan jelaskan sebagaiberikut :a.

Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN Dan BANTUAN HUKUM RAKYAT (YLBHR)
Tergugat:
1.PT. Tasma Puja
2.2. Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.

BknDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bangkinang Kelas B yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara antara :YAYASAN LINGKUNGAN Dan BANTUAN HUKUM RAKYAT (YLBHR),dalam hal ini diwakili oleh DEMPOS TAMPUBOLONselaku Ketua dan SUWANDI, S.H. selaku Sekretarisyang beralamat di JI.

. , KabupatenKampar. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusustanggal 17 Oktober 2016 memberikan kuasa khususkepada Suwandi, SH advokat & Legal Consultants padaYayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR)yang beralamat di Jalan Anmad YAni Kelurahan LangginiKecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yangselanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan T a ni, Pendidikan SekolahDasar, alamat ......... , Kecamatan Rumbio Jaya , dalam halini terkahir

Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN Dan BANTUAN HUKUM RAKYAT (YLBHR)
Tergugat:
1.SAHAT MARTUMBUR PANGGABEAN
2.PT. NUSA WANA RAYA (PT. NWR)
3.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP Dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT (YLBHR), sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. SAHAT MARTUMBUR PANGGABEAN, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali; 3. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;;

pengusaha dapatmemutuskan hubungan~ kerja dengan pekerja/buruh setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial ;Pasal 156 ayat (1):Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima ;8 Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat yangditujukan kepada kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Tolitoli No. 16/BP/YLBHR

Menolak seluruh Jawaban Tergugat;Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidakmengajukan Duplik ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 8 (delapan) buahyang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P7 dan P.8, yang telah dicocokandengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnyasebagai berikut :1.Copy Surat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Tolitoli No. 16/BP/ YLBHR/TIli/X/2011 tanggal

Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini ;SUBSIDAIRJika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono) ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap Kuasanya TATIN SUPRIHATIN, SH, Advocate & Legal Consultants padaYayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) yang beralamat di JalanAhmad Yani No. 51 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22September 2014

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinangpada tanggal 24 September 2014, dibawah Nomor : 137/SK/2014/PN.BKN, akan tetapisejak persidangan tanggal 16 Oktober 2014 Penggugat menyatakan dipersidangan kalauPenggugat telah mencabut kuasanya tersebut, berdasarkan surat pernyataan tertanggal22 Oktober 2014, sehingga sejak persidangan tanggal 16 Oktober 2014 dan selanjutnyaPenggugat datang menghadap Kuasanya SUWANDI, SH, Advocate & LegalConsultants pada Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR

Pembanding/Tergugat I : SAHAT MARTUMBUR PANGGABEAN Diwakili Oleh : SAHAT MARTUMBUR PANGGABEAN
Terbanding/Penggugat : YAYASAN LINGKUNGAN Dan BANTUAN HUKUM RAKYAT (YLBHR)
Terbanding/Tergugat II : PT. NUSA WANA RAYA (PT. NWR)
Terbanding/Tergugat III : Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP Dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA