melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)baik dalam bentuk fisik atau nonfisik sesuai ketentuan UndangUndangNo.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah tidak sah;Bahwa, Saksi Ahli menerangkan tentang SAH atau Tidaknya suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) , seperti diatur dalam Pasal 75Halaman 33 dari 57 Hal.

Jkt.Pst.121 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaiberikut :RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS iainnya(luarbiasa/RUPSLB) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama(harus di dalam wilayah RI), kecuali disetujui Semua pemegangsaham dapat dilakukan di luar kedudukan dan tempat kegiatan usahatetapi tetap di dalam wilayah RI;RUPS tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6bulan setelah tahun buku

Jkt.Pst.sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;e RUPS hanya membahas agenda RUPS yang telah ditentukan yangtidak bertentangan dengan kepentingan perseroan; Materi/agendaRUPS sudah harus dibagikan kepada pemegang saham yang akanmengikuti RUPS; Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS denganSurat

Vantec IndomobilLogistic;Bahwa, Saksi bukan sebagai Pemegang Saham, namun Saksi mengikutirapat (meeting) dalam RUPS sesuai dengan intruksi Perseroan Terbatas;Bahwa, Saksi mengetahui pernah ada RUPS di Wisma Indomobil, akantetap tidak mengetahui agenda RUPS dan Penggugat tidak diundanguntuk hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang SK, Penurunan jabatan dan yanglainnya;Halaman 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2017/PN.

Vantec Indomobil Logistics diangkat berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai akte notaris tanggal742016, nomor 14.

ini:Pasal 821) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar;3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakanHalaman 13 dari 47 halaman.

Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUNJKTdalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan hak suara

hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulat;18.

Mempawah Permai Lestari merupakan wewenang RUPS LB sertaberlaku berdasarkan keputusan RUPS ataupun apabila tidak ditentukanmaka berlaku sejak ditutupnya RUPS, sehingga keberadaan objek sengketabukan menjadi alat menjustifikasi perubahan direksi tersebut karena sebelumdiberitahukanpun perubahan direksi tersebut kepada Tergugat makaperubahan direksi PT.

Mempawah Permai Lestari yang sepenuhnyamerupakan urusan internal perseroan serta kKewenangan oragan RUPS LB atauapapun yang terjadi dan telah diputuskan oleh RUPS LB PT.

Bahwa saksi tahu Risalah RUPS itu sobek saat saksi di belakang, dipanggil Mas Uka.Bahwa Ukasyah memfoto copy Risalah RUPS itu di kantor ; Bahwa Ukasyah jatuhnya terlentang di atas cup mesin mobil, bukan ditanah. Jatuhnyakarena kedorong Terdakwa.

saksi tidak tahu sekarang Risalah RUPS yang asli ada dimana ;Bahwa saksi melihat saat terjadi saling berebut dan waktu itu Terdakwa memegangi tanganBahwa cara Terdakwa merebut kertas, tangan kiri Terdakwa mendekap tas, tangankanannya menarik Risalah RUPS.

karena belummembaca 5Bahwa hal ini saksi sampaikan lagi kepada Pak Daud,saat itu Pak Daud pesan Risalah RUPS PT.

WEI LING yang tinggal ditanda tangani oleh Terdakwa dan harus ditarus lagi di kantorNotaris ; Bahwa maksud Terdakwa mengambil Risalah RUPS itu adalah karena tidak terima denganisi Risalah RUPS itu dan ingin tetap menguasai PT. WEI LING ;Bahwa setiap ada RUPS, Terdakwa selalu diberitahu dan menandatangani, namun tidakpernah mau menanda tangani hasil dari RUPS tersebut ;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Akta RUPS Luar Biasa belm bisa dibuat,serta lokasi pabrik PT.

RUPS PT.

Hal ini sejalan denganpendapat M.Yahya Harahap, SH Mantan Hakim Agung dalam buku RuangLingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika,2005,Bahwa Penetapan Kuorum No. 218 dan Penetapan Kuorum No. 85 hanyamerupakan ijin dari pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS. Bahwadalam Penetapan Kuorum RUPS dinyatakan RUPS harus dilaksanakandalam tenggang waktu 14 hari setelah pemanggilan Rapat.

RUPS No. 11 tahun 2012 dilaksanakan tidak didasarkan padaAktaAkta Berita Acara RUPS Tergugat sebelumnya melainkandidasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat dan UndangUndangPerseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.Bahwa Pelaksanaan RUPS Tergugat sama sekali tidak dilaksanakansecara melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugatpada Poin 2 Gugatan, sebab pada kenyataannya sebagAlmanadicatatkan dalam Akta RUPS Tergugat No. 11, tanggal 25 Januari2012, RUPS tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

Bahwa dalam Gugatannya ParaPenggugat juga meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkanAktaakta RUPS PT.

Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam halmenyelenggarakan RUPS.

RUPS Tergugat Tahun 2012 dan Akta RUPS Tergugat no.1166.67.68.Tertanggal 25 Januari 2012 adalah SahBahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalildalil ParaPenggugat yang diuraikan dalam poin 38 Gugatan.Bahwa sebagAlmana Tergugat IV jelaskan di atas, oleh karenapelaksanaan RUPS Tergugat Tahun 2012 telah melalui mekanismeyang diatur di dalam Anggaran Dasar Tergugat dan ketentuanperundangundangan yang berlaku maka RUPS Tergugat Tahun2012 adalah sah.Bahwa pada kenyataannya RUPS Tergugat yang dilaksanakan

Permintaan tersebutdisampaikan baik dalam RUPS Tahunan, RUPS LB maupun melaluiSirkuler Resolusi Pengganti RUPS ;Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT menyebutkan :Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonanpemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasanPerseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ;Pasal 142 ayat (1) huruf c UUPT :Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan penetapan Pengadilan ;Bahwa selain Perseroan tidak menyesuaikan AD II nya dengan UUPT,ORGAN PERSEROAN JUGA

No. 830 K/Pdt/2012Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Perseroan mengadakan RUPSLB ke1 pada 10 Desember 2010 dengan agenda Pembubaran danPenunjukan Presiden Direktur sebagai Likuidator, namun kuorumkehadiran tidak terpenuhi karena hanya dihadiri oleh 40% pemegangsaham sehingga RUPS LB ke1 tidak dapat dilanjutkan ;. PENYELENGGARAAN RUPS LB ke2 ;Pasal 89 ayat (2) dan (8) UUPT :Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai dapat diadakan panggilan RUPS kedua.

;Oleh karena kuorum kehadiran pada RUPS LB ke1 tidak terpenuhisehingga gagal mengambil keputusan yang sah, maka Perseroanmengadakan RUPS LB ke2 pada 29 Desember 2010, namundemikian RUPS LB ke2 pun tidak dapat mengambil keputusan yangsah karena tidak terpenuhinya kuorum ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon kepadaPengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan penetapan yang dapatdijalankan lebih dahulu sebagai berikut :1.MENETAPKAN :MENYATAKAN PERSEROAN BUBAR DEMI HUKUM ;2.

,M.H;Bahwa ahli mengajar sebagai Dosen di Universitas Bangka Belitung untukmata kuliah hukum perdata, hukum perikatan, mengenai perjanjian kontrakdan hukum kepailitan;Bahwa ahli menerangkan dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,ada perbedaan antara RUPS dan RUPS lainnya, RUPS biasa dilaksanakansecara rutin dan tahunan oleh perusahaan sedangkan RUPS lainnya yaituRUPSLB dapat dilaksanakan sewaktu oleh Direksi;Bahwa ahli menerangkan ada perbedaan unsurunsur di dalam RUPS biasadan RUPSLB yakni RUPS

itu ada RUPS yang normal / lazimdan juga RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan sehingga PenetapanPengadilan itu adalah sumber hukum / dasar dari penyelenggaraan RUPStersebut tetapi bukan untuk mengesahkan RUPS karena RUPS itu sendirisudah ada prosedurnya, sehingga prosedur di dalam RUPS itulah yangakan menghasilkan putusan dari RUPS;Bahwa diperlihatkan bukti surat P7 kepada ahli dimana dalam pasal 7 ayat2 Anggaran Dasar PT.

bahwa RUPS terdiri dariatas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

Bahwa dalam penjelasannya disebutkanbahwa yang dimaksud RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPSLuar Biasa (RUPS LB).

BAP sejak ditutupnya RUPS LB PT.

Bahwa, hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU PT yaitupada Pasal 80 ayat (1) yang mengatur:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepadapemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Halaman

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, KuorumKehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;Maka, dikarenakan hal yang dimohonkan dan agenda RUPS ini bersifatsangat penting demi kelancaran operasional Perseroan dimana organDireksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, sSesuaiamanat

Bentuk RUPS adalah RUPS Luar Biasa;2. Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa dimaksud yaitu lebih dari 1%dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;3. Jangka waktu pemanggilan RUPS Luar Biasa adalah 14 (empatbelas) hari setelah tanggal penetapan izin dari Ketua PengadilanNegeri;4.

Citra Sari Makmuradalah ingin segera menyelenggarakan RUPS ; Bahwa PT. Citra Sari Makmur saat ini masih beroperasi ; Bahwa PT.

dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang sahamyang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut.

CLS tanggal 30 November 2011 karena masih adaperkara menyangkut tentang RUPS PT. CLS tersebut dan jugaada surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. DirjenAHU tanggal 8 April 2011 No. AHU.AH.092461 yang tidakmendaftarkan RUPS PT. CLS sebelumnya. Dengan demikianundangan RUPS PT. CLS untuk tanggal 30 November 2011adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notarisyang tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;Bahwa untuk memastikan RUPS PT.

CLS dan ditunggusampai jam 15.00 WIB dan kenyataannya pada jam 15.00 WIBlewat sedikit personil peserta RUPS PT. CLS berkumpul dilantai Ill dan hadir Tergugat Il yang merupakan sebagaiNotulis di dalam RUPS PT. CLS tersebut;Bahwa Kuasa Penggugat sangat keberatan untukdilaksanakan RUPS PT. CLS tersebut, tetapi Tergugat beserta dengan Para Pemegang Saham lainnya dan jugaTergugat Il tetap melaksanakan RUPS PT.

Tembusan surat tersebutdisampaikan juga kepada Tergugat III;Bahwa Kuasa Penggugat yang menghadiri RUPS PT.

CLS in casu Tergugat adalah sah, walaupun adagugatan tentang RUPS yang dilaksanakan sebelumnya. Karena tidak adasatupun dasar hukum yang melarang atau menyatakan tidak dapatdilaksanakan RUPS apabila ada perkara yang berkaitan dengan pelaksanaatau ketidaksahan RUPS sebelumnya.

Surat Undangan RUPS Pertamatanggal 15 Oktober 2011 yang dikirimmelalui Paket JNE No.PKUAA0001840581 1 tanggal 21Oktober 2011 yang ditujukan kepadaPenggugat;b. Pengumuman media massa yangdikirim melalui Paket JNE No.1686549190007 tanggal 3 November2011;Namun RUPS Tahunan PT.

Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakansetiap tahun, sementara RUPS LB dapat diadakan kapan saja ketikakepentingan perseroan membutuhkannya.

Panggilan RUPS LB PT.

pula, apabila PEMOHON hadir dalam RUPS LBtanggal 28 Januari 2013, tentunya keinginan PEMOHON dapatdiakomodir sepanjang disetujui oleh peserta RUPS LB.

Oleh karenanya untuk efektifitaswaktu, biaya dan syarat administrasi lainnya (Pemanggilanperserta RUPS), penyelenggaraan RUPS LB tersebut dilakukan sesuaidengan jadwal/agenda yang lebih dahulu, yakni RUPS LB yangdiselenggarakan oleh TERMOHON sebagai Direksi Perseroan.17 Bahwa disamping hal tersebut di atas, apabila mencermati surat suratpermintaaan RUPS LB dari PEMOHON tanggal 29 Januari 2013 dan/atau surat Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

Dalam RUPSLB tersebut PEMOHON datang menghadiri RUPS, namun di dalam RUPSLB tersebut PEMOHON senyatanya menolak hasil RUPS LB, namunberhubung di dalam RUPS LB tersebut telah disetujui lebin dari 2 (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham, maka penolakan hasil RUPS LBoleh PEMOHON tersebut tidak dapat menjadikan bahwa hasil RUPS LBtersebut menjadi menjadi tidak sah.

permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.8.

yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.17.

Bahwa apabila Direksi tidak melakukan RUPS maka pemegang sahamdapat mengajukan permintaan RUPS melalui surat tercatat kepada DewanKomisaris.

melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima, maka Pemohon RUPS yang adalahpemegang saham mengajukan permohonan RUPS ke Dewan Komisaris danDewan Komisaris yang mengadakan sendiri RUPS tersebut dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir, dalam RUPS Tahunan, harus diajukansemua dokumen dari laporan tahunan Perseroan, sedangkan RUPS lainnyadapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan.

(DALAMPKPU) in casu Termohon Intervensi I/Pemohon Asal:PERMOHONAN RUPS LUAR BIASA TERHADAP PT.

kecil atau DewanKomisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima, maka Pemohon RUPS yang adalah pemegang sahammengajukan permohonan RUPS ke Dewan Komisaris dan Dewan Komisarisyang mengadakan sendiri RUPS tersebut dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima.

menurut Pasal 78 UU No.40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.

dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.14.

(selanjutnya disebut sebagai RUPS 29 September)16.

berdasarkan keputusan RUPS, selanjutnya Tergugat kembalimelakukan pemanggilan RUPS melalui surat Nomor: 47/S/KHARRR/VIII/2020tertanggal 29 Agustus 2020 untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 2September 2020 bertempat di Kantor Hukum H.

A Rustam Ritonga, SH., MH &Rekan, dimana pemanggilan RUPS tersebut hanya berjarak 4 (empat) hari daritanggal diadakannya RUPS dengan tidak jelas menyebutkan agenda mataacara rapat, sehingga bertentangan dengan Pasal 82 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS

dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Selanjutnya pada 11 September 2020 Tergugat kembali melakukanpemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 29 September2020 bertempat di Kantor Perseroan dengan tidak jelas

Anugrah Alam Buana Indonesia ;

akta nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;

yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI, dan setiap serta seluruh keputusan RUPS / keputusan lain pemegang saham P.T SUMBER SENTOSA CEMERLANG dalam bentuk apapun, yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 03 Desember 2018 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

5. Menyatakan:

1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;

2.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan SuratTercatat dan/atau dengan iklan dalam SuratKabar.(3). Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaiHalaman 9 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.

;Bahwa saksi menelfon kepada stafnya pak David mengenai AgendaRUPS dan setelah 2 (dua) minggu ada email mengenai RUPS bulanMei tahun 2020;Bahwa yang hadir di RUPS adalah Pak David;Bahwa didalam RUPS disebutkan bahwa tentang perubahan PengurusPT;Bahwa saksi meminta notulen dari hasil RUPS dan hasil notulentersebut di berikan oleh staf Pak David;Bahwa saksi pernah meminta undangan RUPS dari Pak David tetapitidak diberikan;Bahwa meskipun tidak ada undangan RUPS tetapi Akta tetap dikeluarkan atas perintah

Jkt.Utrdengan ketentuan Pasal 82 ayat ( 1) dan ( 2 ) UUPT, yang berbunyisebagai berikut:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan....(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat ...4.

waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.(4) Perseroan wajib

Bahwa Pemanggilan RUPS itu dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Utr Bahwa dalam panggilan RUPS itu dicantumkan tanggal, waktu, tempatdan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

saat RUPS karena Denni tidak punya jabatandi PT.

pada saat itu juga RUPS akan menentukan diterima atau tidakditerima.

RUPS Luar Biasa tersebut adalah atas suratpermohonan dari PT.

bertindak sendiri atas nama direksi, ada haknya dan sudah diaturdalam UUPT itu untuk memimpin RUPS, mengundang RUPS dan lainsebagaimnya.

RUPS LuarBiasa PT.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 6 huruf aUUPT, yaitu :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

BUMI ULU TALO serta dalam Pasal 80 ayat(2) UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja,bukan mengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS: Maka oleh karenanya permohonan ini harusditolak.3.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diaturbahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentangPenyelenggaraan RUPS memuat juga ketentuan mengenai :a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

kegiatan usaha sesuai denganmaksud dan tujuan dibuatnya PT, kalau Direksi itu ada kesulitan dalammelakukan halhal yang dia tidak bisa lakukan sendiri, dia harusmengundang Pemegang saham dalam sebuah RUPS misalnya dia mintaSupporting tambahan modal dsb ;Bahwa Undangundang PT itu mengatur 2 (dua) kategori RUPS, RUPSTahunan dan RUPS lainnya, RUPS lainnya yang sering disebut RUPSLuar Biasa, Direksi berkewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunanuntuk mempertanggung jawabkan kegiatan kepengurusan Perseroan

RUPSkemudian bisa meminta kepada Dewan Komisaris, kalau Dewan Komisaristidak bisa, dan tidak mau menyelenggarakan RUPS bisa meminta kepadaPengadilan Negeri untuk ditetanbkan Pemegang saham menyelenggarakanRUPS sendiri tujuan menyelenggarakan RUPS itu antara lain mintapertanggung jawaban dari Direksi dan Komisaris, bagaimana Direksi danKomisaris tidak hadir dalam RUPS, penyelenggaraan RUPS tidak akanberhasil dan tidak akan ada maknanya ;Bahwa Muatan penetapan Pengadilan Negeri ada di pasal 80 ayat

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/ ataub.

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Bilamana Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka menurutPasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, telah ditegaskan, bahwa :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;b.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Dewan Komisaris yang menerima surat permintaan dari Pemegang Saham,wajib melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal79 ayat (7) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yaitu bahwa:Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanPemegang Saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat dengan ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar, dan/atau;b.

Menetapkan jangka waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT Kedaung Industrial.Ltd. tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Memerintahkan Para Pemohon dan Para Termohon untuk patuh dan tunduk pada Penetapan ini;6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalampermohonan ini sejumlah Rp.2.716.000,-(dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah );

RUPS tahunan;b.

):RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan keputusanmusyawarah untuk mufakat berdasarkan suara setuju dari jumlah suarayang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan,ketentuan mengenai kuorum dan keputusan RUPS mengacu padaketentuan kuorum dan keputusan RUPS yang diatur dalam Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa ketentuan Pasal 86 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan

Pengambilan keputusan RUPS wajib dilakukan dengan menghitunghak suara dari Almarhum PEMEGANG SAHAM .

Kedaung belum pernahmengadakan RUPS termasuk untuk menentukan Direksi dan Komisarisyang baru;Bahwa pada tahun 2015 pernah ada RUPS atas permintaan pemegangsaham atas nama ahli waris IBU PEMOHON Il kemudian PT.

AgusNursalim; Bahwa Mantan Komisaris hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.

Menyatakan barang bukti berupa :Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadcir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

Cipto Mangunkusumo KelurahanPeninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggalTangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17Pebruari 2012.

FC KTP atas nama TARKIM sedangkan untuk KTP Sar.MUHAMAD SATIBI diserahkan KTP aslinya ;b. 1 (satu) lembar Berita Acara RUPS PT. Kesatria Wicaksanatrtanggal 17 Februari 2012 ;c. Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Kesatria Wicakana tertanggal 17 Februari 2012 ;d. 1 (satu) bundel Dokumen Legalitas Perusahaan PT. KesatriaWicaksana tanggal 25 April 2002 yang dibuatkan di NotarisWiwik Asriwahyuni Santoso, SHe Bahwa benar yang terjadi setelan Sdr.

Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT. Kesatria Wicaksana, tertanggal 7 Februari 2012.2. Asli 1 (satu) lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham( RUPS) PT. Kesatria Wicaksana 17 Februari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) Bundel Akta Penderian Perseroan Terbatas No.6 tanggal 15 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIKASRIWAHYUNINGSI SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan dan RapatPemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari2012.2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan TerbatasNo. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan RapatPemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk menyelengarakan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa) yang diajukan oleh PEMOHON sebagai pemegang saham sebesar 82 % (delapan puluh dua pesen) dari PT. Bali Villas dengan agenda melakukan perubahan Angaran Dasar (AD), yang mana didirikan dengan DATA PERSEROAN:Nama Perseroan : BALI VILLAS, Nomor SK Pengesahan : AHU-535753.AH.01.02. Tahun 2010Tanggal SK.

Memerintahkan PARA DIREKSI dan PEMEGANG SAHAM untuk hadir pada RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebut ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya adalah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

( 1), UU RI Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan yaitu: Direksi menyampaikan laporantahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberahir ;Dan juga diatur dalam Pasal 79, Udang Undang No 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yaitu:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

. ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a.

Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.