pemenuhan hak tersangkauntuk didengar keterangannya terhadap perkara yang dipersangkakan menurutversinya, atau dengan kata lain, keterangan calon tersangka (terlapor) yangsementara diperiksa sebagai saksi atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikanHalaman 23 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crptumpuan pembuktian, karena tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikankebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.Bahwa hal ini merupakan asas non self

rusak,karena suatu perubahan ketentuan pemerintah barang tersebut tidakdapat di impor;Bahwa didalam kawasan bebas yang dibebaskan atau tidak dipungutadalah bea masuk dan pajak dalam rangka Immpor (PPN/PPH, PPNBM)termasuk bea masuk tambahan, antara lain Bea Masuk Anti Dumping,Bea masuk tindakan pengamanan dan sebagainya;Bahwa dalam penghitungan PPH, merupakan bagian dari pungutanNegara berdasarkan nilai Pabean, dalam pelayanan kepabeanan, danuntuk penghitungan tarif impor, maka digunakan metode self

semua hak dan kewajiban perpajakan mulai Januari 2008 diberlakukanketentuan Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007.Sehingga untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada masa pajak Januari 2008 sampaidengan Desember 2008 berlaku Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2007.Bahwa sesuai dengan sistem self

Bahwa pada tahun 1501 Klan MARAWALIHITU membentuk pemerintahanadat yang berkedudukan di Kampung Hatileng dan selanjutnya menjadiNegeri Adat Hatileng (self governing community) yang dipimpin oleh seorangRaja dari Marga LATUIAN dan pada tahun 1625 Marga LATUIANmenyerahkan kepemimpinan Negeri Adat Hatileng (Raja) kepada MargaRumatolokiit untuk memerintah di Negeri Adat Hatileng;.

20121.80Bahwa secara normative ancaman hukum yang diatur dalam UU No. 31Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsidiancam dengan hukuman yang berat (prinsip kepastian hukum); akan tetapidi dalam penegakannya harus dipertimbangkan juga prinsip keadilan dankemanfaatan dari suatu putusan sebagai perlindungan hukum yangberimbang atas pelanggaran hakhak yang mendasar yang berkaitanterutama penerapan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence)dan menyalahkan diri sendiri (non self

Teori hukum persaingan usaha tentang persekongkolan.1.2.1.AeBlacks Law Dictionary memberikan definisi persekongkolan(conspiracy) didefinisikan sebagai:a combination or confederacy between two or persons formedfor the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawfulor criminal act, or some act which is innocent in it self, butbecomes unlawful when done concerted action of theconspirators, or for the purpose of using criminal or unlawfulmeans to the commission of an act not in it self unlawful.Konspirasi

NEDIH alias BOSJEBOS, Saksi SIPRIANUS SUBANG TELUMA alias SIPRI, Saksi FLASIUSMUDA TUKAN alias FLOR, Saksi AMIR PERMANA bin MARJA, Saksi ABIDINalias BIDIN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) Saudara JIMMY,saudara AZUARSYAH A.S, dan SURYANA Alias YANA (Sedang dalam prosespenyelidikan) pada sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal17 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lainyang masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat diKapal Self

Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajakyang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuanHalaman 72 dari 93 Putusan Nomor 1014/Pid. Sus/2018/PN JKT.SELperaturan perundangundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri padaKantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan sekaligus untuk mendapatkanNPWP.Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang danjasa di dalam Daerah Pabean Indonesia, yang dikenakan secarabertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Terdakwa, Hakim bersifat aktifmencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya, bukan menurutapa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun PenasehatHukum Terdakwa.Menimbang bahwa menurut M.Yahya Harahap bahwa Terdakwaberhak untuk memberi keterangan yang dianggap Terdakwa palingmenguntungkan baginya, jadi seorang Terdakwa berhak untuk membantahdalildalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, dalam teori hukum Pidana, asas ini disebutNon self

Pengajuan ke BSM, harga per unit rumahRp118.750.000 dengan self financing/down payment Rp.18.750.000.Namun informasi dari debitur dan daftar harga dari notaris,bahwa harga rumah hanya Rp.79 juta dan tidak mensyaratkanself financing/down payment serta biaya administrasi pembiayaan.Catatan:a) PT.BAM merekayasa adanya pembayaran down paymentoleh debitur, dengan cara menerbitkan kwitansi fiktif seolaholah terdapat pembayaran down payment oleh debitur Rp.20juta s.d Rp.23 juta.b) PT.BAM menawarkan kepada

Hasil kunjungan tim audit ke lokasiperumahan, diketahui kondisi bangunan rumah banyak yangrusak dan tidak sesuai dengan promosi dan janji developerkepada calon pembeli, sehingga mengakibatkan komplain darinasabah.b) ARIS BAMBANG SUWITO tidak menutup asuransi pembiayaantanpa uang muka/self financing serta tidak memitigasidengan memintakan standing instruction pemotongan gajinasabah dari bendahara gaji untuk langsung disetor kerekening nasabah di BSM.3. Pembiayaan Rekayasa Topengan An.

Pengajuan ke BSM, harga per unit rumahRp118.750.000 dengan self financing/down payment Rp18.750.000.Namun informasi dari debitur dan daftar harga dari notaris, bahwaharga rumah hanya Rp79 juta dan tidak mensyaratkan selffinancing/down payment serta biaya administrasi pembiayaan.Catatan :a) PT.BAM merekayasa adanya pembayaran down payment olehdebitur, dengan cara menerbitkan kwitansi fiktif seolaholahterdapat pembayaran down payment oleh debitur Rp.20 jutas.d Rp.23 juta.b) PT.BAM menawarkan kepada

Hasil kunjungan tim audit ke lokasiperumahan, diketahui kondisi bangunan rumah banyak yangrusak dan tidak sesuai dengan promosi dan janji developerkepada calon pembeli, sehingga mengakibatkan komplain darinasabah.205b) ARIS BAMBANG SUWITO tidak menutup asuransi pembiayaantanpa uang muka/self financing serta tidak memitigasi denganmemintakan standing instruction pemotongan = gaji nasabahdari bendahara gaji untuk langsung disetor ke rekening nasabahdi BSM.3. Pembiayaan Rekayasa Topengan An.

Resolution 10.1 megapixel APSC sizesensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camerawith builtin flashe Recording Media SC card, SDHC carde Image Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mme Image type JPEG, RAW (12 bit)e Simulataneous recording RAW and JPEG imagesare recorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AFpoint, focus confirmation light); (2) Imageinformaiton (maximum burst, white balancecorrection)e Frame rate 30 fps (22 fos in magnified mode)e Dust deletion feature (1) Self

1000De Sensor Resolution 10.1 megapixel APSC size sensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camera withbuiltin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG images arerecorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AF point,focus confirmation light); (2) Image informaiton(maximum burst, white balance correction)e Framerate 30 fps (22 fps in magnified mode)e Dustdeletion feature (1) Self

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 05 Desember 2019, Masa Pajak: 12/1/2019 samapai dngan 12/31/2019, Tahun Pajak 2019;

5) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng Warna Hijau tanggal 10 Desember 2019, Total Setoran sejumlah Rp11.590.000,00;

6) 1 (satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Desember 2019, Nomor 003847/SSPD/06/1/2019;

7) 1 (satu) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah (Self

1000De Sensor Resolution 10.1 megapixel APSC sizesensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camerawith builtin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG imagesare recorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AFpoint, focus confirmation light); (2) Imageinformaiton (maximum burst, white balancecorrection)e Frame rate 30 fps (22 fps in magnified mode)e Dust deletion feature (1) Self

Sensor Resolution 10.1 megapixel APSC size sensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camera with 135 builtin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG images arerecorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AF point,focus confirmation light); (2) Image informaiton(maximum burst, white balance correction)e Framerate 30 fps (22 fps in magnified mode)e Dust deletion feature (1) Self

Nomor Rekening 010.02.11.0025747 (Bank Sulut vvatep AsliCapem Suwawa) sebesar Rp1.500.000,00 sesuaiSP2D Nomor 00976/SP2DBANTUAN/12052/2012tanggal 08 Maret 2012; Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia PelaksanaTraining Self Motivation LDK Karisma a.n Hendra444, Gunawan Nomor Rekening 515201022166533 1 (Satu) Asli(Bank BRI Unit Limboto) sebesar Rp3.000.000,00 rangkapsesuai SP2D Nomor 02403/SP2DBANTUAN/12052/2012 tanggal 08 Mei 2012; Berkas Pencairan Dana Bantuan PembangunanMushollah KPU Prov Gorontalo

Bahwa pada tahun 1501 Klan MARAWALIHITU) membentukpemerintahan adat yang berkedudukan di Kampung Hatileng danselanjutnya menjadi Negeri Adat Hatileng (self governingcommunity) yang dipimpin oleh seorang Raja dari Marga LATUIANdan pada tahun 1625 Marga LATUIAN menyerahkan kepemimpinanNegeri Adat Hatileng (Raja) kepada Marga Rumatolokiit untukmemerintah di Negeri Adat Hatileng;.

yaknimelaksanakan penetapan hakim ataupun melaksanakan eksekusi.Bahwa pengangkatan penyelidik dan penyidik yang berasal darikepolisian dan Kejaksaan, serta pengangkatan Penuntut Umumyang berasal dari Kejaksaan tidak secara otomatis dapat langsungbertugas menjadi Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum.Untuk menjadi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum di KPKdiperlukan Surat Keputusan Pimpinan KPK karena KPK sebagaiLembaga Negara memiliki ketentuan khusus mengenai aturankepegawaian tersendiri (Self

Bahwa pengangkatan penyelidik dan penyidik yang berasal darikepolisian dan Kejaksaan, serta pengangkatan Penuntut Umumyang berasal dari Kejaksaan tidak secara otomatis dapat langsungbertugas menjadi Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum.Untuk menjadi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum di KPKdiperlukan Surat Keputusan Pimpinan KPK karena KPK sebagaiLembaga Negara memiliki ketentuan khusus mengenai aturankepegawaian tersendiri (Self regulatory body) sehingga dapatmenetapkan kebijakan dan tata

Self Assesment System, suatu pemungutan pajak yangmemberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukansendiri besarnya pajak yang terutang.3.

yang diduga sebagai pelaku pidana untukmembicarakan penyelesaian atas 1 proses yang terjadi ketika itudisepakati maka sebetulnya itu menjadi dasar bagi Jaksa untuk tidakmenuntut kita punya mekanisme itu misalnya di dalam undangundangPajak Pasal 18Bahwa kita bicara soal kejujuran transparansi mediasi penal ataurestorative Justice hadir salah satunya adalah kritik terhadap posisi korbandi dalam satu sengketa pidana Peradilan Pidana tidak memberikan tempatkepada korban untuk curhat itu pelaku ada self

Masa PPN Januari 2014 sampaidengan Desember 2014, SPT Masa PPN Januari 2015 sampai denganDesember 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka, maka olehkarena itu unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;Ad.4 Unsur Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara ;Menimbang, bahwa pada pokoknya kerugian pada pendapatan negara yangdimaksud adalah perhitungan pajak terutang atau kurang bayar yang dapatdibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum , pada system perpajakan yangmenggunakan self

Selly;Bahwa berdasarkan hasil penelitian Saksi, terdapat pajak tidak dibayarkan.Bahwa nominal yang tidak dibayarkan tahun 2017 Rp77.913.384, (tujuhpuluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh empatrupiah), tahun 2018 Rp80.500.176, (delapan puluh juta lima ratus ribuseratus tujuh puluh enam rupiah);Bahwa terhadap temuan Saksi tersebut, Saksi tindak lanjuti denganmengirimkan surat permintaan penjelasan tanggal 23 Januari 2019;Bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah self