Ditemukan 2232 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sell sele selfi selo
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 28-06-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 250/Pid.B/2021/PN Ktp
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
2.BAYU KUSUMA NUGRAHA SH
3.DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
H MUHAMMAD RUYANI Alias H RUYANI Bin H MUSRID
77 — 18
  • 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal
    8 Oktober 2020;
    5.26 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing 820201008652027 sebesar Rp 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
    5.27 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Tanam Hasil Budi Daya Petani Nomor: 263/SKAB/PNP/UMUM/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Pamalontian tanggal 04 Oktober 2020;
    5.28 1 (satu) lembar Self
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 15-11-2019 — Putus : 03-02-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 593/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 3 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.Daster Sitohang, SH
2.Obet Riawan, S.H
Terdakwa:
SUHERLAN alias ELAN alias EKI
351 — 574
  • Selisih Antara pajak keluaran dengan pajak masukandan jumlah yang didapat diperhitungkan, apabila pajak keluaran lebih besarmaka selisinya merupakann PPN yang harus dibayar dan disetor ke kasNegara;Bahwa sesuai pasal 1 angka 6 Undangundang KUP Nomor pokok wajibpajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai saranadalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenaldiri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya, dalam system Self Assessment
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2016 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 26-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 6 Maret 2013 — SIMON GUNAWAN TANJAYA
232 — 148
  • tanggal 9 Juli 2013tentang Paparan Yayasan Pertambangan dan Energi yangdihadiri oleh 6 orang ;""1 (satu) bundel Asli Pengantar Pembahasan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) APBNP TA 2013 sebagai Bahan Sekretaris Jenderal KementerianESDM pada Rapat dengan Panja RKAKL Komisi VII DPR RI,Jakarta, 31 Mei 2018 5Halaman 142 dari 207 halaman Putusan No. 13/PID/TPK/2014/PT.DKI.218.219.220.221.222.223.224.225.1 (satu) bundel Fotokopi Status Blokir dan Output CadanganRKAKL APBNP 2013 (Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — RAMDANI, S E , DK
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terdiri dari 40 orang pekerjaborongan untuk pembersihan dan penanaman, 7 orang pengawaslapangan;Peralatan yang adalah 3 unit escavator dan chainshaw 20 unit sertaperalatan pendukung untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.Saat ini rekanan membutuhkan dana untuk pembayaran uang mukapengadaan bibit sawit sebanyak 165.000 batang;Jika dilihat tingkat pekerjaan tersebut diatas menurut kami wajar danmemungkinkan karena yang bersangkutan memulai kerja pada awalbulan September 2008 dengan menggunakan self
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 10-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN MALANG Nomor 349/Pid.B/2018/PN Mlg
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ADE ELVI TRISNAWATI, SH
Terdakwa:
ANTOK NDARU CAHYONO BIN SOEMARNO
284 — 209
  • Penyidik; Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Kantor KPP Pratama Jember 2016 s/d sekarang; Bahwa keahlian ahli dalam hal ini ahli ditunjuk sebagai Ahli PeraturanPerpajakan; Bahwa SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkandan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau hartadan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pajak yangPutusan Nomor : 349/Pid.B/2018/PN.Mlg halaman 40 dari 91 halamanberlaku, SPT dikaitkan dengan sistem Self
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG Diwakili Oleh : HAMDANI LATURUA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ACHMAD ATAMIMI, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VI : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum VIII : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
372 — 193
  • melibatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu danKantor Kas, secara berkesinambungan sehingga berjalan danberfungsi secara efektif.4) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas,sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
    fungsimanajemen secara optimal melalui pembentukan KomiteKomiteyang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, = secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 28-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Januari 2019 —
104 — 93
  • Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telahmemenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor DitjenPajak untuk dicatat dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP;Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasadi dalam Daerah Pabean Indonesia, yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Pasal 4 Undangundang PPN,PPN dikenakan atas:a.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Putus : 16-09-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN BLITAR Nomor 205/Pid.B/2016/PN Blt
Tanggal 16 September 2016 — Dr. SOEPRIYO IMAN Sp.OG Bin SUDOMO
208 — 565
  • Jadi, seorangTerdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalam dakwaan danmemberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, hal mana dalam ilmupengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorangTerdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan ;Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN BItMenimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa mengatakan bahwaperbuatan Terdakwa yang telah melakukan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 18-08-2014 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Btm
Tanggal 17 Desember 2015 — - PT.ATAMIMI GROUP OF COMPANIES Melawan 1. PT. DRYDOCKS WORLD PERTAMA 2. PT. ADYANA 3. PT. JOTUN INDONESIA 4. PRESIDENT–CEO JOTUN MORTEN
199 — 180
  • Dalam email tersebut Klien menerangkan pula bahwapada dasamya anti fouling tersebut tidak mempunyai sifat selfpolishing dan self smoothing yang artinya akan terkikis dengansendirinya pada saat kapal beroperasi, kKeadaan ini sudah wajarkarena cat tersebut berfungsi untuk menghindan fouling yangmenempe! dan kondisi tersebut tidak mengurangi performance dancat anti fouling tersebut dan terkait dengan hal tersebut telahdiadakan pertemuan dengan pihak PT.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
236 — 1065
  • Bahwa pada tahun 1501 Klan MARAWALIHITU membentuk pemerintahanadat yang berkedudukan di Kampung Hatileng dan selanjutnya menjadiNegeri Adat Hatileng (self governing community) yang dipimpin oleh seorangRaja dari Marga LATUIAN dan pada tahun 1625 Marga LATUIANmenyerahkan kepemimpinan Negeri Adat Hatileng (Raja) kepada MargaRumatolokiit untuk memerintah di Negeri Adat Hatileng;.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-04-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 384/Pid.SUS/2016/PN.Sby
Tanggal 25 April 2016 — ADE AGUNG
277 — 171
  • semua hak dan kewajiban perpajakan mulai Januari 2008 diberlakukanketentuan Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007.Sehingga untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada masa pajak Januari 2008 sampaidengan Desember 2008 berlaku Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2007.Bahwa sesuai dengan sistem self
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Cukai
Register : 05-02-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Tbk
Tanggal 2 Juli 2018 — Amalia Sari.,SH Riki Herdiyanto Bin Erzal als Kiting.DKK
90 — 57
  • rusak,karena suatu perubahan ketentuan pemerintah barang tersebut tidakdapat di impor;Bahwa didalam kawasan bebas yang dibebaskan atau tidak dipungutadalah bea masuk dan pajak dalam rangka Immpor (PPN/PPH, PPNBM)termasuk bea masuk tambahan, antara lain Bea Masuk Anti Dumping,Bea masuk tindakan pengamanan dan sebagainya;Bahwa dalam penghitungan PPH, merupakan bagian dari pungutanNegara berdasarkan nilai Pabean, dalam pelayanan kepabeanan, danuntuk penghitungan tarif impor, maka digunakan metode self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-09-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
WARTONO, SH
Terdakwa:
HADI BUSONO
322 — 157
  • Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajakyang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuanHalaman 72 dari 93 Putusan Nomor 1014/Pid. Sus/2018/PN JKT.SELperaturan perundangundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri padaKantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan sekaligus untuk mendapatkanNPWP.Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang danjasa di dalam Daerah Pabean Indonesia, yang dikenakan secarabertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 29-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bpp
Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
OENIK DJUNANI ASIEM, SH Anak dari IBNU HASIM
161 — 38
  • Terdakwa, Hakim bersifat aktifmencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya, bukan menurutapa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun PenasehatHukum Terdakwa.Menimbang bahwa menurut M.Yahya Harahap bahwa Terdakwaberhak untuk memberi keterangan yang dianggap Terdakwa palingmenguntungkan baginya, jadi seorang Terdakwa berhak untuk membantahdalildalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, dalam teori hukum Pidana, asas ini disebutNon self
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1512/Pid.Sus/LH/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ERNI PRAMOTI, SH
Terdakwa:
WAWAN SUDRAJAT BIN ALM SIMON DIAZ.
320 — 307
  • NEDIH alias BOSJEBOS, Saksi SIPRIANUS SUBANG TELUMA alias SIPRI, Saksi FLASIUSMUDA TUKAN alias FLOR, Saksi AMIR PERMANA bin MARJA, Saksi ABIDINalias BIDIN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) Saudara JIMMY,saudara AZUARSYAH A.S, dan SURYANA Alias YANA (Sedang dalam prosespenyelidikan) pada sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal17 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lainyang masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat diKapal Self
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - ZAINAL ABIDIN SUPI
115 — 46
  • 1000De Sensor Resolution 10.1 megapixel APSC sizesensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camerawith builtin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG imagesare recorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AFpoint, focus confirmation light); (2) Imageinformaiton (maximum burst, white balancecorrection)e Frame rate 30 fps (22 fps in magnified mode)e Dust deletion feature (1) Self
    Sensor Resolution 10.1 megapixel APSC size sensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camera with 135 builtin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG images arerecorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AF point,focus confirmation light); (2) Image informaiton(maximum burst, white balance correction)e Framerate 30 fps (22 fps in magnified mode)e Dust deletion feature (1) Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-05-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/PID.SUS/2012
Tanggal 1 Mei 2012 — MAXY MELIANUS TAOPAN, DK
106 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20121.80Bahwa secara normative ancaman hukum yang diatur dalam UU No. 31Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsidiancam dengan hukuman yang berat (prinsip kepastian hukum); akan tetapidi dalam penegakannya harus dipertimbangkan juga prinsip keadilan dankemanfaatan dari suatu putusan sebagai perlindungan hukum yangberimbang atas pelanggaran hakhak yang mendasar yang berkaitanterutama penerapan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence)dan menyalahkan diri sendiri (non self
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2913 — 1941
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Teori hukum persaingan usaha tentang persekongkolan.1.2.1.AeBlacks Law Dictionary memberikan definisi persekongkolan(conspiracy) didefinisikan sebagai:a combination or confederacy between two or persons formedfor the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawfulor criminal act, or some act which is innocent in it self, butbecomes unlawful when done concerted action of theconspirators, or for the purpose of using criminal or unlawfulmeans to the commission of an act not in it self unlawful.Konspirasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - MIFTAHUL MAULANA
195 — 582
  • 1000De Sensor Resolution 10.1 megapixel APSC sizesensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camerawith builtin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG imagesare recorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AFpoint, focus confirmation light); (2) Imageinformaiton (maximum burst, white balancecorrection)e Frame rate 30 fps (22 fos in magnified mode)e Dust deletion feature (1) Self
    Resolution 10.1 megapixel APSC size sensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camera withbuiltin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG images arerecorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AF point, Canon 74 118 focus confirmation light); (2) Image informaiton(maximum burst, white balance correction)e Framerate 30 fps (22 fps in magnified mode)e Dustdeletion feature (1) Self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL
Tanggal 11 April 2019 —
235 — 168
  • yangpaling bertanggung jawab di perusahaan itu / pengurus atau Direkturyang namanya ada dalam akta perusahaan , tidak boleh nama lainselain Direktur dan pengurus yang bisa menerbitkan faktur pajak ,nama yang saat awal didaftarkan sebagai pihak yang bertanggungjawab ;Bahwa jika yang datang ke kantor pajak bukan pengurus atau Direkturperusahaan tersebut , pasti akan ditolak di kantor pajak karenamenyalahi SOP ;Bahwa mengenai peristiwa pembetulan, ahli berpendapat bahwastelsel system perpajakan kita ada self