Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi selft selo
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
138 — 33
  • Pembelian Ruko Skim PembiayaanMurabahah Tujuan PembiayaanPembelian Ruko untuk diSewakankepada PDAM Tirtanadi Medan Limit PembiayaanRp 1.000.000.000,00 Jangka Waktu Pembiayaan10 Tahun Harga Pokok PembelianRp 1.250.000.000,00 Margin KeuntunganRp 791.728.879,73 Harga JualRp 2.041.728.879,73 Angsuran PendahuluanRp 250.000.000,00 Pembiayaan yang diangsurRp 1.791.728.879,73 Angsuran per bulanRp 14.391.074,00 Cara PenarikanDicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
    Medan Page 65 of 300Putusan Pengadilan Tipikor Perkara ADIWARTYASTUTI, SENomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn Limit PembiayaanRp 1.000.000.000,00 Jangka Waktu 10 TahunPembiayaanHarga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — LAM CHONG SAN ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
180 — 62
  • IMMS berupaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan cara Self Assesmen danlangsung disetorkan ke rekening Kas Negara,setelah itu mekanisme bagihasilnya dikirim oleh pusat melalui transfer ke kas daerah denganperhitungan 20% pusat, 16% propinsi, 32% seluruh kabupaten dalampropinsi dan 32% daerah penghasil dalam hal ini Kab.Lumajang;Bahwa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh IUPOP, yaitu PT.IMMS harus memiliki IUP Eksplorasi dan didalam IUP Eksplorasi harusmelakukan kegiatan eksplorasi, penyusunan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
609 — 829
  • Ketidakhadiran Penggugat pada sidang DKPP, jika tidakdipertimbangkan alasannya, otomatis seperti menghilangkan hak dankesempatan yang bersangkutan untuk mengajukan hak pembelaan diri(right of self defense), dalam kondisi seperti ini apabila tetap digelarmaka yang terjadi adalah serupa dengan persidangan in absentia untukkasuskasus extraordinary crimes,...5.75.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-08-2013 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 3 Desember 2014 — DENIS ANTHONY MICHAEL KEET Lawan 1.ICAC PROFESIONAL SERVICE 2.DR SHERLY SOLIHIN PsyD
802 — 965
  • Withuncertainty how Luke living condition right now, uke could be in danger forhim self given the opportunity, as Luke's psychologist request for law enforcementto immediately locate Luke and/with his biological father Appropriateinvestigation lin purposes ofmaking determination their whereabouts is requestedtank you for our kind attention and corporationyang telah diterjemahkan sebagai berikut:ICAC Professional ServicesICACProfessional ServicesReferensi: 1CAC/LK/09/201226 September 2022To whom !
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - HERRY SETIADJI, INDARTO CATUR NUGROHO, SLAMET RIYANA
184 — 88
  • dari Wajib Pajak PT EDMI Indonesia;Bahwa Direktur Utama PT EDMI Indonesia adalah RATU FEBRIANAERAWATI:;Bahwa para Terdakwa menerima uang dari RATU FEBRIANA ERAWATIsebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa pengurusan pajak PT EDMI Indonesia seperti Pajak PPh badan, PPH21, PPh 23 dan PPN dilakukan ke KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga;Bahwa biasanya Restitusi/Lebih Bayar diajukan karena pajak yang dibayaroleh Wajib Pajak lebih besar dari kewajiban;Bahwa sistem pajak kita menganut self
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 834/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG
251 — 220
  • Dalam kaitannya dengansistem Self Assessment dijelaskan SPT adalah sarana nagi wajib pajakuntuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 2 Desember 2015 — THOMAS LIE
174 — 33
  • Capacity (Kemampuan) berdasarkan laporan keuangan actual danprojection (kisaran pendapatan) dari masingmasing outlet My salonserta perhitungan dari pendapatan outlet salon untuk mengcoverangsuran pembiayaan Capital(Modal) yang bersangkutan menyediakan self finance (modalsendiri) Condition of Economy (kondisi Prekonomian) usaha yang legal danbanyak peminat dari Masyarakat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-01-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 9 Januari 2014 —
424 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AnyMember availing it self of the possibilities provided in Article 6of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16of the Rome Convention shall make a notification as foreseenin those provisions to the Council for TRIPS;Setiap Anggota wajib kepada warga negara Anggota lainnyayang tidak kurang daripada yang diberikannya kepada warganegaranya sendiri sehubungan dengan pedindungan (3)kekayaan intelektual, tunduk pada pengecualian yang telahada, masingmasing, Konvensi Paris (1967), Konvensi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 25-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
1.SAHRUL KARIM
2.KARTA
3.TARNO
4.HALIM
272 — 156

    • Disita dari Imam Sudrajat

    1. 1 (satu) buah meteran warna hitam orange merk work Men Self Lock.

    2. 1 (satu) buah cutter merk NT warna hitam beserta isi 4 (empat) buah mata cutter merk kenko.

    3. 1 (satu) buah roll cat warna biru.

    4. 1 (satu) buah ember warna putih ukuran 15 liter.

    5. 1 (satu) buah kuas lem warna krem.

Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 19 April 2017 — - RUDDY TONNY LASUT, SE
143 — 21
  • menunjukkan dalam persidangan Blangko SSP yang dibuat olehsaksi;Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada persidangantanggal 09 Februari 2017 mengajukan Ahli yang meringankan yang bernamaANDIK TRI SULASTIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dirjen Pajak;Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang Peraturan Perpajakan;Bahwa untuk menjadi PKP prinsipnya adalah Self
    WajibPajak;Bahwa apabila Wajib Pajak pada periode 5 tahun kebelakang tidak melakukanSelf Assesment, Petugas Pajak akan mendorongnya untuk melakukan SelfAssesment berdasarkan datadata yang dimiliki oleh Petugas Pajak, petugaspajak akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran, dan kalautetap tidak mau membayar maka Petugas Pajak berdasarkan kewenangan yangdimilikinya akan mengukuhkan pajak PKP secara jabatan;Bahwa apabila secara Subyek dan obyek sudah terpenuhi maka Wajib Pajakharus melakuan Self
    Wajib Pajakyang diklarifikasi kepada Wajid Pajak dimana katanya Wajib Pajak ini harusmendaftarkan diri sebagai PKP;Bahwa menurut ahli perhitungan pajaknya itu sudah sesuai dengan prosedur;Bahwa kepala seksi Pemeriksaan Pajak dalam melakukan tugasnya tentunyaberdasarkan pada surat penugasan;Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, hal itu diatur dalam UUKUP,kemudahan itu dimungkinkan berdasarkan kondisi liquiditas usaha, kemampuandan sebagainya;Bahwa dalam penetapan PKP ini dilakukan berdasarkan Self
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC X PT. CARBONTROPIC ,Cs
1385 — 672
  • insurances prescribed inAttachment O point G (insurance) or such insurances becomeinvalid ;(v) If Implementer fails to obtain the relevant permits and/orlicenses required to implement the Partnership Grant asindicated in Attachment D within the relevant period indicatedtherein ;(vi) If MCAIndonesia determines that Implementer is no longerable to implement the Partnership Grant Project(vii) If Implementer (1) is terminated or dissolved as a conservancyunder applicable law, or (2) takes steps to place it self
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM
139 — 33
  • Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Bahwa selain pengeluaran tersebut, dana pencairan Kredit Investasi Refinancingsebesar Rp.17 Milyar tersebut, digunakan ESRON NAPITUPULU, sebagiberikut:Pada tanggal 2 Oktober 2007 Pengembalian dana direksi an.
    Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Menimbang, bahwa saksi Niko Pendik Handoko penjabat Desa Sako MargasariKecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi didepan persidanganmenerangkan bahwa tidak benar PT.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 21 Februari 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dkk melawan KETUT JANTUK, dkk
97 — 47
  • Bahwa sistempendaftaran obyek pajak adalah Self Assesment tidak melihat keobyek/kelokasi obyek pajaknya, sehingga ada potensi besar terjadimanipulasi data obyek pajak oleh weyjib pajak sebagaimana kasus a quo Kawasan hutan lindung dimohonkan SPPT PBB.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
293 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur berttansaksi sendiri(self dealing) jika ia terlibat dikedua belah pihak dalam trasaksi itu,berlainan dengan keuntungan untuk perusahaan atau pemegang saham.Direktur dikatakan berkepentinganberminat jika ia menjadi pihak dalamtransaksi, atau orang terhadap siapa direktur atau pejabat mempunyalbisnis, kKeuangan atau hubungan family, ia mempunyai kepentinganpecuniary atau direktur atau pejabat perusahaan merupakan subjekpengwasan, merupakn pihak dari transaksi atau orang mempunyaikepentingan
    Pengadilan menganalisis kedua kewajibantersebut berbeda , tergantung kepada apakah trasnsksi yang menjaditantangan melibatkan direktur yang tidak berkepentingan, atau yangberkepentingan , self dealing director;10.Bahwa Modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari modal Dasar, ModalDitempatkan dan Modal Disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulansaham.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - DR. SANJOYO, MEc
204 — 66
  • Expired date: Minimal 3 tahun self life time 5/6 tahunproduksi;. Standard Compendia: The british farmacopoeia, the UnitedState Pharmachopeaia, the VIPAL Pharmocopeaia, atau theInternational Pharmocopeaia;B.
    instansiberwenang;d) Standarisasi sesuai program prakualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety), yang dibuktikandengan:e Melampirkan komitmen berupa pengajuan mengikutpengajuan program prekualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety) bagi yang belumpernah menyampaikan komitmen tahun lalu;e Melampirkan kemajuan proses pengajuan programprekualifikasi WHO PQS (performance, quality andsafety) bagi yang sudah mengajukan komitmen tahunlalu.Produksi: tahun 2015.Expired date: minimal 3 tahun self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
562 — 348
  • Sel:3)4)mekanisme kontrol atas pelaksanaan sistem self assessmentsystem dalam perpajakan. Bahwa regulasi yang berkaitan denganorgan pemerintah yang memiliki kKewenangan berkaitan denganperpajakan dapat dilihat diantaranya dalam Peraturan PresidenNomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Perpres28/2015).
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum : ISWAN NOOR S.H - Terdakwa : AGUS BASUKI als AGOES Bin alm DJAJUSMAN
418 — 166
  • Jikaizin pemanfaatan hasil hutan sudah memperoleh sertifikat PHPL(perhutanan lestari) maka pengesahan dan pengusulan bisa dilakukansecara self assessment oleh pemegang izin itu sendiri namun jika belummemperoleh sertifikat PHPL maka yang mengesahkan adalah DinasKehutanan Provinsi;Bahwa jika seseorang atau badan hukum melakukan perbuatanmelakukan pemanfaatan hutan tanoa RKU, RKT ataupun IUPHHKHTmaka itu. merupakan sanksi pidana, namun jika pihak tersebutmelakukan pemanfaatan hutan didalam kawasan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
136 — 108
  • Pembiayaan : MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 TahunPembiayaanHarga Pokok : Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041.728.879,73Angsuran : Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang : Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
    Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 Tahun Halaman 60 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PTMDN Pembiayaan Harga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC, Lawan 1. MARDJONO REKSODIPUTRO, 2. RICKY S NAZIR, 3. FERRY P.MADIAN. 4. EMIR NURMANSYAH, 5. NAFIS ADWANI, 6. RITA TYASTUTI TAUFIK, 7. AGUS AHADI DERADJAT, 8. WOODY PANANTO, 9. CHANDRAWATI DEWI, 10. LUKY I WALALANGI, 11. SAHAT M.SIAHAAN, 12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN, 13. NURDIN ADIWIBOWO, 14. FREDDY KARYADI, 15. KEVIN OMAR DIDHARTA, 16. OENE J. MARSELLE, 17. GIFFY PARDEDE, 18. ELSIE FRIESKA HAKIM, 19. FIESTA VICTORIA, 20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU, 21. CHRISTINE HAKIM, 22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1138 — 1401
  • Karena apa karena prinsip independensi dari padakomunitas profesi menegaskan bahwa komunitas advokat sebagaiorganisasi punya sifat self regulasi, itu diberi kewenangan juga,didelegasikan juga dalam UU Advokat. Jadi tidak boleh ada satukekuasaan di luar peradilan profesi yaitu Dewan Kehormatan yang dibawamasuk untuk menyelesaikan persoalanpersoalan di dalam komunitasprofesi ya. Apalagi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh advokatwalaupun untuk mewakili kliennya.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel
Tanggal 23 Januari 2019 —
390 — 262
  • dengan Undangundang Nomor 16tahun 2009 yang berbunyi : Yang dipidana karena melakukanperbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas padaWajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai WajibPajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi jugaterhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut sertamelakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukantindak pidana di bidang perpajakan ;Bahwa Peraturan perpajakan di Indonesia sejak tahun 1983, menganutsystem self