Ditemukan 2284 data
260 — 160
DED PLTADanau Paniai dan istilah FS untuk FS PLTA Danau Sentani;Bahwa benar terkait pembayaran DED PLTA Danau Paniai dan Sentani, saksimenerima imbalan uang melalui orang suruhan LA MUSI DIDI sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;22.YULIAN MAGA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik ;Bahwa pada saat ada kegaitan DED PLTA, saksi menjabat selaku Kepala SubBagian
483 — 463 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri56/2019 menyatakan:Bupati/wali kota dapat melakukan penyesuaian nomenklatur,pembagian tugas dan fungsi bagian dan subbagian padaHalaman 134 dari 206 halaman. Putusan Nomor 2 P.KHS/2020masingmasing bagian sekretariat daerah kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal20 dan pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan daerah. (Bukti T75)c.
94 — 9
NAPARIN bin BASUNI selaku Kepala SubBagian Bagian Umum dan Kepegawaian dan sekaligus sebagai PPTK pada Kantor176DPKKD Kabupten Tabalong bersama sama dengan Kepala Dinas PKKD Kab.Tabalong Drs.
164 — 93
Type 8220no IMEI 356587025540713 Pin 25814E1F, warnamerah hitam silver, beserta dengan kartu XL nomortelepon 081910212111 dengan noseri MBSU*H10 8962115403 dan 1 (satu) buah Micro SD 2 GB Noseri 044 325B26 SN033216.12720.1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atasnama Sistoyo, NIP 19700723 199303 1 001 yangditerbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.21.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atasnama Sistoyo, SH, pangkat Jaksa Muda, NIP 19700723199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian
119 — 1648
., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikanketerangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB~ danketerangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa iniadalah bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan danabantuan sosial Tahun 2009 dan masalah stempel palsu ;Jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai sebagai staf Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Lombok Barat ;Tugas saksi adalah saksi disuruh oleh Juandi
Saksi MARZUKI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar, saksi sebelumnya pernah memberikanketerangan pada penyidik Kejaksaan Tinggi NTB= danketerangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwainiadalah bahwa terdakwa telah melakukan penyelewengan danabantuan sosial tahun 2009 dan masalah stempel palsu ;Jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai sebagai staf Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Lombok Barat ;Tugas saksi adalah saksi disuruh
174 — 194
tanggal 30Desember 2010.Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung antaralain memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalammelaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah Hukum KejaksaanNegeri Bandar Lampung serta membina aparatur Kejaksaan di lingkunganKejaksaan Negeri Bandar Lampung agar berdaya guna dan berhasil guna.Bahwa struktur organisasi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adalah KepalaKejaksaan Negeri Bandar Lampung membawahi SubBagian
Subbagian pembinaan terdiri dari UrusanKepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha danUrusan Daskrimti dan Perpustakaan.Bahwa saksi menjelaskan prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diKejaksaan Negeri Bandar Lampung antara lain :PNBP perkara tilang; Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Jaksa tilang untukmelakukan penyetoran denda dan biaya tilang berdasarkan Surat PerintahPenyerahan denda dan atau Biaya Perkara (D4) kepada bendahara khusus / penerima.Untuk hasil
82 — 48
setiap kecamatan se Kota BatamBahwa Terdakwa selaku Kabag Bansos Bagian Kesra Sekretariat DaerahKota Batam yang memberikan rekomendasi terhadap proposal yang telahTerdakwa verifikasi.Bahwa sebagai Kabag Banson Bagian Kesra mempunyai fungsipelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dankoordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasidi bidang pengelolaan bantuan social.Bahwa disamping itu tugas Terdakwa selaku Kabag Bansos Bagian Kesramenyusun rencana kegiatan Subbagian
IRAWAN SOEHENDRA, SH
Terdakwa:
LOSIANUS, S.Pd.,M.Si. anak dari BOYAN
66 — 53
Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.23/153/BKD-B tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 29 Desember 2016 atas nama GELINUS, S.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau
- 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 001/2020/Disdik.01 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian
218 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
TahunAnggaran 2006, Satker Direktorat Bina PelayananMedik Dasar, Unit Organisasi Ditjen Bina PelayananMedik Departemen Kesehatan.1 (satu) buah asli buku Agenda Nomor Surat Keluartanggal 19 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24Mei 2009; warna merah dengan motif kotakkotak.1 (satu) buah asli buku Agenda TU Tahun2005/2007 dari tanggal 1 November 2005 sampaidengan 16 September 2008; warna hijau denganmotif batik.1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dirjen BinaPelayanan Medis yang ditujukan kepada SubBagian
Nomor 2402 K/PID.SUS/2016BBBBBBBBBBBBBBBBBB86878889909192932005/2007 dari tanggal 1 November 2005 sampaidengan 16 September 2008; warna hijau denganmotif batik.1 (satu) buah buku agenda surat keluar Dirjen BinaPelayanan Medis yang ditujukan kepada SubBagian Keuangan; Bagian TU Ses Ditjen BinaPelayanan Medik periode 21 Juni 2000 sampaidengan 28 September 2007; (warna hijau).1 (satu) buah buku Company ProfilePT.
IRAWAN SOEHENDRA, SH
Terdakwa:
HEL DIYANTO, S.T. anak dari FUK HIN
108 — 59
Keputusan Bupati Sekadau Nomor 821.23/153/BKD-B tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tanggal 29 Desember 2016 atas nama GELINUS, S.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau
- 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 001/2020/Disdik.01 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian
229 — 147
PaserUtara serta Kabupaten Trenggalek, dalam pengelolaan naskah kedinasantidak ada pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada pejabat strukturaleselon IV tehnis untuk menanda tangani surat keluar atas nama KepalaKantor Pertanahan, bilamana sedang tidak berada ditempat dan telah ditunjukPejabat yang mewakili maka naskah dinas yang berupa surat keluar ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili dan bila mana tidak ada ditunjuk Pejabatyang mewakili maka naskah dinas tersebut ditanda tangani olen Kepala SubBagian
57 — 15
., M.pd Bin ADNAN, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai SubBagian Tata Usaha di UPTD BPKB Banda Aceh;e Bahwa tugas pokok dari Sub Bidang Tata Usaha padaUPTD BPKB Banda Aceh yaitu :e Mengurusi tentang Administrasi kepegawaian ;e Mengurusi tentang tata Laksana perkantoran ;e Menyusun perencanaan Balai ;e Menyiapkan kelengkapan administrasi keuangan berdasarkanpetunjuk pemimpin ;e Bahwa jabatan saksi sekarang Kepala UPTD SKB BandaAceh
55 — 12
mengendalikan penagihan piutang daerah:. merumuskan rencana anggaran pembiayaan daerah, dan:m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidangtugasnya.Bahwa benar saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang,dalam kaitan pelaksanaan ADD tahun 2009 dan tahun 2010 di kabupatenSumedang khusus pencairannya dilaksanakan di bagian keuangan SekretariatDaerah Kabupaten Sumedang, pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
119 — 27
Saksi WAKHID BASRONI, SIP, MM, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan dalam memberikanketerangan tidak dipaksa, keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar; Bahwa Jabatan saksi di RSUD Kabupaten Sleman sebagai Kepala SubBagian Perencanaan namun pada tahun 2009 terjadi perubahan strukturorganisasi RSUD Kabupaten Sleman sehingga jabatan baru saksisebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi RSUDKabupaten Sleman; Tugas saksi adalah sebagai
56 — 16
Saksi ahli HHADI SURYANLS.Hut : dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan ahli tidak mempunyai hubungankeluarga dengan Terdakwa ;Bahwa keterangan yang saksi berikan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyidik adalah benar ;Bahwa ahli sebagai PNS sejak tahun 1999,dan ditempatkan sebagai Pelaksanapada SubBagian Umum & Perencanaan di Dinas Kehutanan KabupatenWaringin Timur sejak tahun 2002 ;Bahwa ahli mendapatkan Surat Tugas dari Dinas Kehutanan
69 — 21
adanya kegiatan Pengadaan tersebutsaksi menjabat jabatan tersebut sebagai Pgs sejak Juli 2010 s/dJanuari 2011, kemudian tgl. 13 Januari 2011 barulah jabatantersebut difinitif ; Bahwa yang menjadi Tupoksi saksi yaitu. membantumerencanakan dalam penyusunan kegiatan yang disampaikandari unitunit (fakultasfakultas) dan menganggarkannya untuksatu tahun kedepan, kemudian direkap semua usulan itu,selanjutnya diusulkan ke Kementerian Agama dan benar padaKabag yang saksi Jabat memang ada Sub Bagiannya yaitu SubBagian
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
ICHWAN SUNARDI, ST
430 — 218
Sabarjaya Karyatama (kontraktor pelaksana) yang tidakmempunyai pengalaman dan tenaga ahli sebagaimanadipersyaratkan, telah melampirkan dokumen pengalaman kerjadan tenaga ahli palsu agar dapat memperoleh pekerjaantersebut;2) Kelompok Kerja (Pokja) ULP tidak melakukan evaluasipenawaran secara sungguhsungguh dan memenangkan PTSabarjaya Karyatama yang tidak berpengalaman dan tidakmemiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan karena telah diarahkanoleh Kepala Bagian ULP, Kepala Subbagian ULP dan PPTK agarmemenangkan
1.ARJELY PONGBANNY, SH
3.EKA JACOB HAYER, SH
4.SUDARMONO TUHULELE
Terdakwa:
Drs.JANSEN LEONUPUN Alias JAN.
166 — 229
Jansen Leunupun (Terdakwa)sebagai Direktur, Jefry Kalobory sebagai Kabag Kepagawaian, AdolofUnawekly sebagai Kabag Administrasi dan Keuangan, Charles Udiatasebagai Kasubag Hubungan Pelanggan, Edison Leunupun sebagai Subbagian Teknik, Gedion Solmede sebagai Sub bagian Pemasangan danDistribusi, M.
102 — 45
terbaru, yaitupengadaan tanah sesuai ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012, danPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang dihadiri olen PemerintahProvinsi Gorontalo yakni Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo mewakiliHalaman 27 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala BiroHukum Setdaprov), Kepala Bagian Administarsi Wilayah padaSetdaprov(Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian
sosialisasimekanisme pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan terbaru, yaitupengadaan tanah sesuai ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012, danPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang dihadiri oleh PemerintahProvinsi Gorontalo yakni Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo mewakiliSekretaris Daerah Provinsi Gorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala BiroHukum Setdaprov), Kepala Bagian Administarsi Wilayah padaSetdaprov(Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sub Bagian Pembukuan ;(2) Masingmasing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah danbertanggungjawab kepada kepala bagian keuangan ;Pasal 85(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulanbahan penyusunan keuangan anggota DPRD dan SekretariatDPRD ;(2) Untuk melakukan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1pasal ini, sub Bagian Anggaran mempunyai Fungsi ;Hal. 130 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/201 1a.