tersebut pada pokoknya menyatakanbahwa:TERGUGAT meliburkan atau merumahkan seluruh karyawanyang ada terhitung sejak 1 Mei 2020 kecuali beberapa karyawantertentu guna mengamankan fasilitasfasilitas TERGUGAT 1;Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2020, TERGUGAT I juga mengeluarkanMEMORANDUM Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 sehubungan denganadanya MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 yang mana isidari MEMORANDUM tersebutpada pokoknya menyatakanbahwa :TERGUGAT telah mengambil kebijakankebijakan terhadapkompensasi dan benefit

Bukti P.7 : Informasi Dana dan Uang Pensiun Peserta Jaminan Hari Tua JP BPJS Ketenagakerjaan 2019;BuktiP.8 : Memorandum Nomor : O006/DIRSPMJKT/V/20 PerihalMeliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid19 dan Dampak Ekonomi yangditimbulkan, Tanggal 13 Mei 2020;Bukti P9 : Memorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 PerihalKebijakan Kompensasi dan Benefit Sehubungan denganHalaman 19 dari 36 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmKeputusanMeliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid 19 dan DampakEkonomi yang ditimbulkan

SPM terpaksaharus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1 Mei 2020kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan Fasilitas Perusahaan;Menimbang bahwa memperhatikan bukti P9 Tentang MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 Subject KebijakanKompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan Meliburkan Karyawanakibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yang dibuatHalaman 30 dari 36 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjmdan ditandatangani NANIE AFWANI

Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC MARINE yang menerangkan Bahwa memorandum inidikeluarkan sebagai lanjutan dari MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 Perihal meliburkan karyawan akibat wabah Covid19 dan dapkaekonomi yang ditimbulkan Perusahaan telah mengambil kebijakankebijakanterhadap kompensasi dan benefit karyawan dan pembayaran THR Idul FitriTahun 2020 sebagai berikut :1.

Dalam PPJB Kolektif tersebut, TERGUGAT bermaksud membeli secarakolektif 150 (Seratus lima puluh) Unit Tipe Superior The Kalyana Condotel,Buah Batu, Bandung milik PENGGUGAT selaku developer, dengan maksudakan dijual kKembali kepada pihak lain dengan program dan benefit khususdari TERGUGAT (Vide Pasal 1 PPJB Kolektif).5.

yang ditentukan oleh TERGUGAT.TERGUGAT mendapatkan hak ekslusif dari PENGGUGAT untuk melakukanpemasaran Unit selama 12 bulan terhitung sejak PPJB Kolektif iniditandatangani dimana setelah lewatnya masa hak ekslusif tersebutPENGGUGAT memperoleh hak untuk memasarkan unit yang masih dimikiPENGGUGAT.TERGUGAT bertanggung jawab penuh kepada Pihak Ketiga selakupemesan/pembeli dalam hal pemberian promosi dan benefit khusus yangditawarkan TERGUGAT atas 150 UNIT yang dimiliki penuh oleh TERGUGAT.Putusan Nomor

Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud membeli secara kolektif 150(Seratus lima puluh) unit tipe Superior THE KALYANA Condotel, BuahBatu Bandung, milik PIHAK PERTAMA selaku Pengembang untukselanjutnya akan dijual kembali kepada PIHAK KETIGA denganprogram dan benefit knusus dari PIHAK KEDUA.Bahwa berdasarkan Bagian Recital tersebut diatas terdapat 3 (tiga)FAKTA sebagai berikut int :a.

Bandung Kidul, BandungberdasarkanSertifikat Hak Guna BangunanNo. 1714, milik TERGUGATINTERVENSI selaku Pengembang untuk selanjutnya akan dijualkembalikepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI dengan programdan benefit knhusus dari TERGUGAT INTERVENSI Il.Bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) kewenangan' yangdidistribusikan TERGUGAT INTERVENSI kepada TERGUGATINTERVENSI II yaitu :a.

Batununggal, Kec.Bandung Kidul, Bandungberdasarkan' Sertifikat Hak GunaBangunanNo. 1714, kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSIdengan program dan benefit khusus dari TERGUGAT INTERVENSIIl.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Margahayuland Nomor :113/MRLAND/X1/2013 Tertanggal 14 November 2013yang ditandatanganioleh Anti Gantira, SE selaku Direktur Margahayuland dan pada pokoknyamenerangkan : Bahwa PT.

Merupakan manfaat yang tidak direncanakan (incidental benefit) olehWajib Pajak, dan;Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 1634/B/PK/PJK/2017d. Sematamata karena Wajib Pajak Pajak adalah anggota suatukelompok usaha (passive association), tapi pembebanan dilakukankarena adanya fungsi yang adilakukan oleh pihak afiliasi tersebut;.

Keberadaan imbalan Jasa;Suatu jasa dikatakan telah diserahkan hak pemanfaatannya oleh pihakafiliasi, jika harta tidak berwujud tersebut memberikan manfaat bagiWajib Pajak;Economic benefit test (paragraf 7.5 OECD TPG)Willing to pay test (paragraf 7.8 OECD TPG) No duplication of services (paragraf 7.11 OECD TPG) No incidental benefits (paragraf 7.12 OECD TPG) No shareholders activity (paragaraf 7.9 dan 7.10 OECD TPG).2.

Economic benefit test (paragraf 6.15 OECD TPGc. Product life cycle consideration (paragraf 1.50 OECD TPG)d. Identify contractual and arrangement for transfer of IP (paragraf 6.166.19 OECD TPG)3.

Merupakan manfaat yang tidak direncanakan (incidental benefit) olehWajib Pajak, dan;d. Sematamata karena Wajib Pajak Pajak adalah anggota suatukelompok usaha (passive association), tapi pembebanan dilakukankarena adanya fungsi yang adilakukan oleh pihak afiliasi tersebut;2.

Keberadaan imbalan Jasa;Suatu jasa dikatakan telah diserahkan hak pemanfaatannya oleh pihakafiliasi, jika harta tidak berwujud tersebut memberikan manfaat bagi WajibPajak;Economic benefit test (paragraf 7.5 OECD TPG)Willing to pay test (paragraf 7.8 OECD TPG) No duplication of services (paragraf 7.11 OECD TPG) No incidental benefits (paragraf 7.12 OECD TPG) No shareholders activity (paragaraf 7.9 dan 7.10 OECD TPG).2.

dengan ketentuan Pasal 330KUHPerdata dan 359 KUHPerdata, maka beralasan hukum untuk menetapkanPemohon Bendel Welky Takasensengan sebagai wali dari TEGUH RAMADHAN,Jenis kelamin lakilaki, lahir di Poso pada tanggal 24 Desember 1998 atau yangmasih termasuk kategori belum dewasa, khusus untuk mengikuti seleksipenerimaan TNI AD Tahun 2018;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan ataugugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit

ayat 1Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pemeriksaanpermohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahtentang perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalamKutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 10 Januari 2011agar sesuaidengan nama Pemohon sebagaimanatercantumdalam KTP dan KK;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau permohonanvoluntair berciri knas masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihaksemata (for the benefit

Putusan Nomor 4224/B/PK/Pjk/2020antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukanpengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15),product lifecycle consideration (par 1.50), identify contractual andarrangement for transfer of IP (par 6.166.19).

Dengan kata lain OECDTransfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksipembayaran royalty atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14);b) Economic benefit test (Par 6.15);c) Product life cycle consideration (Par 1.50);d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kKesebandingan antara transaksi yang dilakukan

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330KUHPerdata dan 359 KUHPerdata, maka beralasan hukum untuk menetapkanPemohon YASIN TONTOIYO sebagai wali dari YAHYA ABUBAKAR DM, Jeniskelamin lakilaki, lahir di Tongko pada tanggal 24 Juli 1998 atau yang masihtermasuk kategori belum dewasa, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan TNIAD Tahun 2018;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri knas permohonan ataugugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifatkepentingan sepihak semata (for the benefit

Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong namun didalamnya telah terjadi kesalahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon,Masingai 10 Oktober 1982, yang benar adalah tempat tanggal lahir Pemohon,Masingai 15 Oktober 1982;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit

Hakimmenilai bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana laporandari Pihak Kepolisian tentang Surat Kehilangan adalah telah sesuai denganaturan hukum yang berlaku, dan tidak ada dasar bagi hakim untuk tidakmengabulkan permohonan pemohon tersebut, sehingga dengan demikianpermohonan pemohon dalam hal ini adalah dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonanatau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifatkepentingan sepihak semata (for the benefit

atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yangbersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party ) maka permohonanini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undangundang Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agamapada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimana terteradalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party)maka permohonan ini bersifat voluntair, maka produk hukum PengadilanAgama Marabahan berupa Penetapan;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pokok masalahperkara ini adalah adanya perbedaan penulisan biodata Pemohon yang tertulisdalam Akta Cerai dengan biodata Pemohon yang tertulis dalam Kartu TandaPenduduk Pemohon

tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :TERGUGAT meliburkan atau merumahkan seluruh karyawan yangada terhitung sejak 1 Mei 2020 kecuali beberapa karyawan tertentuguna mengamankan fasilitasfasilitas TERGUGAT;Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2020, TERGUGAT juga mengeluarkanMEMORANDUM Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 sehubungan denganadanya MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 yang mana isidari MEMORANDUM tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :TERGUGAT~ telah mengambil kebijakankebijakan terhadapkompensasi dan benefit

Bukti P..18 : Memorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei2020 dengan subject Kebijakan Kompensasi dan Benefit Sehubungandengan Keputusan Meliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid 19 danDampak Ekonomi Yang Ditimbulkan;Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjm19.20.21.22.23.24.25.26.27.Bukti P.19 : Salinan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik IndonesiaNomor M/3/HK.O4/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh danKelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan PenanggulanganCovid19

SPMterpaksa harus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1Mei 2020 kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan FasilitasPerusahaan,Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.18 Tentang MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 dengan SubjectKebijakan Kompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan MeliburkanKaryawan akibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yangdibuat dan ditandatangani NENIE AFWANI Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC

MARINE yang menerangkan Bahwa memorandum inidikeluarkan sebagai lanjutan dari MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 Perihal meliburkan karyawan akibat wabah Covid19 dan dampakekonomi yang ditimbulkan Perusahaan telah mengambil kebijakankebijakanterhadap kompensasi dan benefit karyawan dan pembayaran THR Idul FitriTahun 2020 sebagai berikut :1.

Undangundang Nomor3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute PengadilanAgama;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan volunatir berciri khasmasalah yang diajukan bersifat kKepentingan sepihak semata ( for the benefit of oneparty ), karena itu masalah yang dapat dimohonkan dengan voluntair adalah masalahmasalah yang telah ditentukan Peraturan Perundangan yang berlaku saja ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan namaPemohon dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

Noor dan tanggal lahir 3 Mei 1981, yangbenar adalah Ahmadi bin Muhammad Noor dan tanggal lahir 5 Maret 1981;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit of one party) atau voluntair yang produknya berupapenetapan, maka karenanya kata putusan dalam Peraturan Menteri

sesuai dengan nama Pemohonsebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga danKutipan Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit

Akta Ceraiagar sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu TandaPenduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Rl.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit

TjgMenimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit of one party) atau voluntair yang produknya berupapenetapan, maka karenanya kata putusan dalam Peraturan Menteri AgamaNomor 11 Tahun 2007 harus diartikan sebagai produk pengadilan secaraumum;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuanPasal 3 dan Pasal 34 serta Pasal 35 huruf (a) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi

sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, KartuKeluarga dan Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Umum milikPemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit