dengan ditambah pidanapemecatan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidakmenjatuhkan pidana pemecatan dari dinas TNI AL, karenaOditur Militer dalam tuntutannya menuntut untuk dijatuhipidana tambahan pemecatan dikarenakan Terdakwa sebagaiprajurit TNI AL yang demikian tidak layak untuk dipertahankansebagai TNI AL, mengingat pemerintah maupun KesatuanTNI AL dan masyarakat yang menaruh perhatian secaraserius terhadap upaya pembrantasan Narkotika dansejenisnya serta demikian juga Panglima TNI telahmemberikan penekanan

Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan YULI ERNANTI alias ULIK binti ASNAN selaku Terdakwa mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan parasaksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaanperkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan

perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahMs.Ssebagai penekanan

berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan

Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan SURYO UTOMO bin BASERI selaku Terdakwa mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keteranganpara saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalampemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk

Januari1980 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

Dengan demikian penekanan Unsur barang siapabertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan EdiPurwanto bin Sopan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindakpidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiriternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untukmengikuti

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumahOrang tua Penggugat di Bandung Baru Barat Rt.rw.008/003 Desa BandungBaru Barat Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu hingga akhirnyabepisah;4.

Penekanan disini dengan tegasdiberikan oleh UndangUndang yaitu tentang saat/waktu penyerahan.Jika penyerahaniserah terima telah dilaksanakan sebelum debiturdinyatakan pailit maka perbuatan hukum tersebut menjadi sah;Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam persidangan telah dapatmembuktikan dengan tegas dan nyata bahwa transaksi jual beli tersebuttelah selesai tuntas.

Putusan Nomor 157 K/Pdt.SusPailit/201516.Majelis Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan secara seksamaPasal 37 ayat (1) UndangUndang Kepailitan dan PKPU serta faktafaktahukumnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat;Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Kepailitan dan PKPU, dengan tegasmengatur, dimana perjanjian penyerahan barang dagangan menjadi hapus,... jika pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelumpenyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit; Penekanan disini dengantegas diberikan

ikan antara terdakwa dengan korbandalam jarak lebih kurang 10 meter ;Bahwa alat senter yang dibawa terdakwa tiga kali rusak dan yang terakhirtidak dapat diperbaiki lagi maka terdakwa menghentikan kegiatannyamenombak ikan;Bahwa terdakwa mencabut keterangannya dalam berita acara penyidikanyang menyatakan merasa menusuk sesuatu, dengan alasan keteranganterdakwa dalam penyidikan tersebut diberikan karena ada tekanan daripenyidik;Bahwa penyidik yang memeriksa terdakwa menyatakan tidak pernahmelakukan penekanan

Hal 19 dari 25 Putusan No. 605/Pid.B/2018/PN Pdg20Bahwa dilihat dari lukanya, menurut ahli benda tajam yang menusukkorban adalah benda bulat seperti besi bangunan;Menimbang bahwa dalam penyidikan terdakwa menerangkanmenusuk sesuatu; namun kemudian terdakwa mencabut keterangannyadalam berita acara penyidikan tersebut dengan alasan keterangan terdakwadalam penyidikan tersebut diberikan karena ada tekanan dari penyidik;Menimbang bahwa penyidik yang memeriksa terdakwa menyatakantidak pernah melakukan penekanan

yang dimiliki Tergugat ,Tergugat melakukan Penyalahgunae.n Keadaan (misbruik vanomstandigheden) dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan perjanjian Nomor 54sampai dengan Nomor 58 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat danperjanjianperjanjian lainnya;Alasan Tergugat II Diikutsertakan Dalam Gugatan20.Bahwa Tergugat Il mempunyai andil di dalam pembuatan perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat karena banyak peran dari Tergugat II yangmelakukan penekanan

kepada Penggugat secara phisikis sehingga denganterpaksa dan dibawah penekanan Penggugat mengadakan perjanjianpengikatan jualbeli dengan Tergugat yang dibuat di hadapan TurutTergugat.Alasan Turut Tergugat Diikutsertakan Dalam Gugatan.21.Bahwa perlu Penggugat tegaskan, dengan ditariknya Turut Tergugat dalamperkara a quo karena Turut Tergugat adalah pihak yang membuatkan aktaNotaris sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat diikutsertakan dalamHalaman 5 dari 23 hal.

Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNIdikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinankepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegahperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.

SuratTelegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yangterlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal inipemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memangbukanlah sematamata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akantetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerirkeberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalandengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika,selayaknya MajelisPengadilan

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur pokokatau bestandee!

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur pokokatau bestandeel!

No. 515 K/Pid/2011kematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal340 KUHP Jo.

I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanPasal 338 KUHP Jo.

I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanPasal 353 ayat (3) KUHP Jo.

I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal351 ayat (3) KUHP Jo.

berisi MesinBajak yang dilakukan oleh SaudaraPERANAKAN, SADIKIN, MIRWANSABBAN, DINO, HENDRA,KALSUM, IBU ROS, MARTINUSTOMALIPU, CALE MABA,MARZUKI MABA, ABU MABA,ANDI AITONAM, TONIAMANUKUANY, ERIK danterdakwa BERTI AITONAM dankawankawan tersebut dandiantaranya yang saksi ketahuiyaitu anggota Babinsa, Briptu KADEK SUDANA, Brigpol PETRUSRISAMASU dan Brigpol AR.MINANGKABAU.e Bahwa Saksi menjelaskan semuaketerangan yang telah ia berikantersebut diatas sudah benar danselama dalam pemeriksaan tidakada penekanan

MINANGKABAU.e Bahwa Saksi menjelaskan semuaketerangan yang telah ia berikantersebut diatas sudah benar danselama dalam pemeriksaan tidakada penekanan atau paksaan dariorang lain termasuk pemeriksasendiri.e Bahwa terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapatketerangan saksi tersebut diatasadalah benar;Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Msh.

lihatkeadaan kantor sudah terbakarpada bagian dalam kantor, dankaca jendela sudah pecah.e Bahwa saksi tidak tahu sopir mobiltruck tersebut nama siapa, selainsaksi dan teman teman saksitersebut, ada orang lain lagi yangikut menumpang didalam mobiltersebut yaitu ada perempuan dananak anak dalam mobil tersebutdimana perbuatan yang kamilakukan tidak benar, dan tidakbenar secara hukum .e Saksi menjelaskan semuaketerangan yang telah ia berikantersebut diatas sudah benar danselama dalam pemeriksaan tidakada penekanan

mengakibatkanrusak / pecah, sedangkan teman teman terdakwa yang lainterdakwa tidak perhatikan lagi, kejadiannya sekitar pukul 13.00 Wit.Bahwa setelah terdakwa dan temanteman terdakwa melakukanpelemparan di Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Seti,terdakwa dan temanteman terdakwa langsung pulang menujurumah masingmasing, di Dusun Kampung Baru RT. 08 DesaWahai dengan menggunakan truck merah.Terdakwa menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikantersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidakada penekanan

ayat (1) KUHAPyang berbunyi :Alat bukti yang sah ialah :a).b).Cc).d).e).Keterangan saksi ;Keterangan ahli ;Surat ;Petunjuk ;Keterangan Terdakwa ;Yaitu tidak mempertimbangkan :1).Keterangan saksi verbalisan yaitu saksi BAMBANG NURDIANSYAH(Putusan Hlm.22 Poin 4) saksi SURYANTO LAWASA (PutusanHlm.23 Poin 4) dan saksi ROMAN ARIEF (Putusan Hlm.24 Poin 4)yang diajukan di depan persidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa hasil Pemeriksaan BeritaAcara diberikan tanpa ada penekanan

, pemaksaan, maupunkekerasan, dan keterangan tersebut sama dengan laporanhasilPenelilian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh BalaiKemasyarakatan Klas Il Luwuk yang juga keterangannya tidakdiberikan dalam keadaan tertekan, paksaan maupun kekerasan.Begitu pula dengan keterangan saksi tambahan yang diberikan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu saksi OKTAFIANUS, saksiYOMAN KALONGGI dan saksi RIDHO yang menyatakan bahwaterhadap Para Terdakwa tidak pernah dilakukan penekanan,pemaksaan maupun

Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim LuhkumKumdam maupun penekanan Komandan Satuan.14.

Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim LuhkumKumdam maupun penekanan Komandan Satuan.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Setiappenyalahguna telah terpenuhi.Unsur ke2 : Narkotika Golongan .Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal (I) ke1 undangundang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapatmeyebabkan penurunan atau perubahan

No. 0194/Pdt.G/2016/PA Tig.keinginan Pemohon tersebut, Allan telah memberikan penekanan agar parasuami memberikan penjelasan apakah ingin menahan atau melepas ikatanperkawinannya sesuai dengan maksud dalil Syari yang terdapat dalam alQuran surat alBaqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:aly Sjogl ULM8 Sly aloe 0Artinya :Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahul;Menimbang, bahwa dalam tafsir Jalalain dijelaskan makna azam