Ditemukan 3404 data
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.295 K/Padt/20154.3.4.4.4.5.4.6.e Bahwa Kasir toko itu adalah Ma (26) perempuan yang tinggal dijalan RTA Milono Komplek Bama Raya;e Bahwa Hj.Juairiah telah membuat Pengaduan kepada DewanPers yakni Pengaduan mengenai Hajjah Juairiah yang merasatelah diperdayai oleh saya sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) dan Perbuatan saya yang tidak mengklarifikasi terlebihdahulu kepada Saudari Maulidah sebelum menerbitkan beritatentang Kasir Toko dilaporkan ke Polisi;e Bahwa Saya telah mendapat sangsi dari
171 — 118
normanorma agama kita,tapi awal tahun 2017 justru dia ingkar, masih jalinbisnis haram memperjual belikan TKW dengan sponsor laki ntersebut yang sekarangsudah ada bukti otentik dua warga Desa Juranalas diberangkatkan secara illegal tampamemikir nasib TKW/pekerja diluar negeri bagaimana perlindungan kerja karena tidaksesuai dengan aturan DINAKERTRANS atau pemerintah yang selalu melindungi nasibTKI diluar negeri namun penggugat menghindar, tidak memikirkan akibatnya bahwamemperdagangkan TKI itu berat sangsi
130 — 86
Bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga sepedamotor yang diterimanya yang tidak dilengkapi dengan plat nopolapalagi tanpa suratsurat yang sah seperti STNK, BPKB adalahmerupakan perobuatan yang melanggar hukum dan bagipelakunya dapat dikenakan sangsi berupa penjatuhan pidana,namun Terdakwa tetap melakukannya apalagi sebelumnyapada tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana olehPengadilan Militer I10 Semarang namun Terdakwa tidak jeraatau seharusnya bersikap lebih hatihati dalam bertindak.2.
262 — 78
Surat Nomor 712/A.K.VII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yangdikeluarkan oleh Ketua STKIP Kie Raha Kota Ternate PerihalPemberian Sangsi kepada saudara Bakri Ismail, S.Pd.MA, Abd.Chaidir Marasabessy, S.Sos, M.Pd, Sukarno Adam, MA dan Nutfa A.M. Arif, M.Pd, (bukti P14);.
Surat Nomor 712/A.K.VII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, PerihalPemberian Sangsi, (bukti T.17);10. Surat Nomor 125/P.B/L.P2MSTKIP/I/2020, tanggal 13 Januari 2020,Perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian PadaMasyarakat, (bukti T.18);11. Surat Nomor 126/P.B/L.P2MSTKIP/I/2020, tanggal 13 Januari 2020,Perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian PadaMasyarakat, (bukti T.19);12.
157 — 203
Tri Sinarmas Perkasa telah mengeluarkan Faktur Pajak haruskena sangsi ;Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Oktober Desember dan masa pajak Desember 2001 dengan faktur pajak PT. Tri SinarmasPerkasa yang ternyata Wajib Pajak Non PKP ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; 10.
Citramas Gema Nusantara telah mengeluarkan Faktur Pajakharus kena sangsi ; Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Januari danPebruari 2001 dengan faktur pajak PT.
ANITA MAGDALENA RAJAGUKGUK,SH
Terdakwa:
Ari Pranoto Alias Ari
26 — 14
halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1150/Pid.Sus/2017/PN KisMenimbang, bahwa penjatuhan sangsi
70 — 40
keperluananggota yang ingin melakukan ijin tersebut dan ada ketentuandan prosedur perijinan dan prosedur tersebut berlaku bagiseluruh prajurit di satuan Terdakwa di Yonif 411/R/6/2/Kostrad,namun pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijindari komandan satuan, Terdakwa tidak melakukan prosedurperijinan tersebut karena Terdakwa telah jenuh dengan tugasrutinitas satuan.Bahwa alasan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijinKomandan Kesatuan karena Terdakwa merasa jenuh dantidak betah saat diberi sangsi
59 — 8
kembali.Alasan Pemohon itu tidak benar, sebenarnya saudara Pemohonketahuan oleh suami Erlinda telah selingkuh di rumah (wil) tersebut.Pemohon sebenarnya telah dilaporkan ke POLSEK temayang, kalautidak di laporkan mana mungkin pihak POLSEK Temayang bisa tahu dankemudian menghubungi pak Kades Kedungsumber.Kemudian setelah selesai dari POLSEK Temayang sdr Pemohon dan sdrErlinda di mintai keterangannya di balai desa Kedungsumber di hadapanPak Kades Kedungsumber, yang kemudian oleh Pak Kades Pemohondiberi sangsi
74 — 35
masuk keIndonesia ; Bahwa ada persyaratan untuk bisa mengimport masuk ke Indonesia yaitu angka pengenalImportir ; Bahwa tanpa adanya angka pengenal importir bisa masuk ke Indonesia tetapi di PPn terkenalebih dari 2,5% dan kalau ada hanya terkena 2,5% ; Bahwa pengimport harus memberikan keterangan yang sebenarnya atas pengiriman barangtersebut dan ini ada aturannya ; Bahwa keterangan itu dituangkan di Deklarasi Nilai Pabean ; Bahwa kalau dalam dokumen ternyata ada yang dipalsukan bisa dikenakan sangsi
Mangkubuana Hutama Jaya tetapi PT CatoAric Indah; Bahwa terhadap sangsi tersebut biasanya ada Nota Pembetulan ; Bahwa aturannya ada terhadap sangsi tersebut hanya peraturannya suka berubahubah ; Bahwa nama sangsi tersebut adalah denda Administrasi terhadap kesalahan pemberitahuanharga barang dan selanjutnya ada nota pembetulan ; Bahwa Saksi tidak tahu karena bukan domin saksi ; Bahwa pernah ada importirt memberiukan nilai harga fiktif ; Bahwa Bea cukai untuk menentukan nilai barang ada 6 metode yaitu
ditemukannya ada selisih harga dalam pasal 103 Undangundang ke Pabeanan kalaudiketahui ada perbedaan dan ditemukan bukti yang berbeda itu adalah pemalsuan dan itumerupakan tindak pidana yang diancam 2 sampai dengan 8 tahun ; Bahwa terkait dengan pendapatan Negara karena ada dendanya juga antara 500 juta sampaidengan 5 milyar ; Bahwa dalam pasal 16 ayat 4 apabila Importir yang salah memberitahukan nilai pabeanuntuk perhitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masukdikenakan sangsi
dari PP Nomor 22 tahun 1996 adalah bisa jadi kesalahan yang dilakukanoleh suplier mencantumkan harga sehingga menurut importir tidak benar dan tentunya harusada pembuktian secara korespondensi sehingga Bea dan cukai mendasar pada buktibuktidan menentukan apakah itu kesalahan biasa atau sengaja yang harus di pidana ; Bahwa tujuan dari Nota Pembetulan adalah untuk mencegah orang melakukanpemberitahuan harga secara rendah dan tujuannya adalah agar importir patuh dan kalautidak patuh akan dikenakan sangsi
30 — 24
itubeliau tidak pernah melayani saya sebagai suami,walau uang belanja danuang sekolah anak anak setiap ulan selalu saya transfer kepada beliauBeberapa tahun sebelum gugatan cerai saya yang pertama,sebelumnnyabeliau lah yang menggugat cerai saya namun tidak pernah saya responkerana mengingat anak anak masih kecil saya berharap semua bisadiperbaiki,namun jauh dari harapan saya beliau malah memaksa saya supayasaya yang mengajukan gugatan ceraiMutasi beliau ke Balikpapan menurut saya adalah bentuk sangsi
karena beliaubanyak menggunakan uang kantor,kalaupun pihak perusahaan tidak secaragamblang memberi pernyataan sangsi saya bisa memaklumi karena beliauadalah karyawan senior, karena logikanya kalau beliau naik jabatan pastibeliau jalani dengan senang hatiBeliau sudah kehabisan cara sehingga pernah melaporkan saya ke komisiperlindungan anak dan perempuan walau pada kenyataannya saya tidakpernah melakukan kekerasan atau berbicara kasar, kalau tuntutan ceraidijadikan alasan gangguan psikologis anak
92 — 27
SuratPernyataan tersebut dalam poin 4 berisi konsekwensi sangsi apabila salahsatu pihak melanggar isi Surat Pernyataan tersebut.Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.
62 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
undangundang, padahal cutimerupakan hak normative Penggugat, bahkan terkesan bahwa Tergugatbuta hukum/tidak tahu aturan, bahwa setiap Pekerja berhak atas cutitahunan, bahkan coba perhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Pasal 187, yang berbunyi:(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat(1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1),dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 144, dikenakan sangsi
67 — 25
UnsursecaratanpahakataumelawanhukummenggunakanNarkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas
115 — 82
Kami Para tergugat curiga jika ada pemalsuan data terhadap suratsurat atas alas hak pada persyaratan penerbitan sertifikat tersebut; Bahwa jika ada pemalsuan data terhadap penerbitan sertifikat tersebutmaka akan ada sangsi pidana sesuai pasal 263 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) ayat (1) : Barang siapa membuat surat palsu ataumemalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan ataupembebesan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari padasesuatu hal dengan maksud untuk memakai
39 — 11
Bahwa perbuatan ini sangat tercela dan tidak boleh terulanglagi oleh karena itu, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegasagar tidak terjadi lagi dan ditiru oleh prajurit yang lain.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber sangkutan dapatinsaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara danprajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
30 — 21
Terdakwa telah mengetahui jika dilingkungan TNI, masalahpenyalaguinaan narkotika sangat dilarang dan bagi pelanggarnyadiberikan sangsi yang tegas dan berat.3. Akibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja dapat merusak mentalgenerasi muda yang diharapkan sebagai penerus bangsa khususnyadiwilayah Sumatra Utara dan sekitarnya.4.
132 — 72
meminta kepada Turut TERLAWAN I untukmemberikan pengawasan pada TERLAWAN agar TERLAWAN melaksanakan Penjualan Jasa keuangan mentaati Peraturan OTORITASJASA KEUANGAN dalam BAB VII Tentang Peralihan pasal 54 yangberbunyi : Penanjian baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha jasakeuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, wajibdi sesuaika dengan kententuan sebagai mana di atur dalam pasal 22paling lambat pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini,ataupun memberikan Sangsi
110 — 14
paspor yang pertama terdakwaKhaira tersebut dan teknik wawancara sekarang sudah berbeda denganyang dulu;Hal 30 dari 60 hal Putusan Nomor : 579/PID.SUS/2016/PN.SrgBahwa betul barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupaformulir perpanjangan paspor dan ditanda tangani oleh pemohon, Visakunjungan barang bukti dan barang bukti Paspor terdakwa Khairapernah digunakan pada tanggal 17 Desember 2012 ;Bahwa menurut pasal 26 UU No.6 tentang keimigrasian,orang yangmencoba membantu harus diberikan sangsi
yang sama dan saksi tidaktahu sangsi apa bagi petugas yang mencoba membantu dan saksi tidakbisa memvonis;Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;9.
68 — 36
dikirim setelah batas waktupenyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhari selama 50hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selain ituseharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat(4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang bukan membayarkannya terlebin dahulu secara melawan hukumHalaman 21 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.dengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
IRAWANTO,M.Kes memberikan sanksi denda apabila barang dikirim setelah batas waktupenyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhari selama 50hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selain ituseharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat(4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang bukan membayarkannya terlebin dahulu secara melawan hukumdengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
1.I Ketut Adi Putra
2.I Nyoman Jengki
Tergugat:
I Wayan Yanto ,ST
71 — 41
Pernyataan lalai pada dasarnyabertujuaan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada Debituruntuk memenuhi prestasinya dengan sangsi Tanggung Gugat ataskerugian yang dialami oleh Kreditur.
Pernyataan lalai pada dasarnya bertujuan menetapkantenggang waktu (yang wajar) kepada Debitur untuk memenuhiprestasinya dengan sangsi Tanggung Gugat atas kerugian yang dialamioleh Kreditur. Menurut undang undang, peringatan (Somatie) Krediturmengenai lalainya Debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (videpasal 1238 KUH Perdata). Jadi lembaga Pernyataan lalai merupakanupaya hukum untuk sampai pada fase Debitur dinyatakan wanprestasi.