Ditemukan 5469 data
7 — 0
687/Pdt.G/2013/PA.Jr
8 — 0
687/Pdt.G/2015/PA.SIT
29 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
687 K/Pid/2021
9 — 0
687/Pdt.G/2013/PA.Sby
PUTUSANNomor 687/Pdt.G/2013/PA.SbyPRS 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Cerai Talak antara :PEMOHON, Umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempattinggal di XXXX Kota Surabaya, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;LawanTERMOHON, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggaldi XXXX Kota Surabaya, selanjutnya
15 — 2
687/Pdt.G/2021/PA.Tnk
40 — 3
687/Pdt.G/2023/PA.Btl
13 — 0
687/Pdt.G/2008/PA.Jpr
13 — 0
687/Pdt.G/2024/PA.Sby
12 — 1
687/Pdt.G/2022/PA.Bms
20 — 1
687/Pdt.G/2023/PA.Mks
9 — 4
687/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
24 — 13
687/Pid.LL/2016/PN.Blk
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
687 K/Pid/2019
10 — 2
687/Pdt.G/2013/Pa.Wtp
25 — 12
687/Pdt.G/2022/PA.Bjm
13 — 7
687/Pdt.P/2022/PA.Jr
22 — 3
No. 1452/Pdt.G/2018/PA.Ba511.1/687/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018;8. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka dalil gugatan ceraiPenggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karenatelah sesuai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo.
384 — 42
SPM) atas areal hutan seluas + 44.735 hektar diProvinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.687/MenhutII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan ArealKerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan TanamanIndustri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atasareal hutan seluas + 46.062.20 hektar di Provinsi Riau;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan IdentifikasiLokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. BUKITBATU HUTANIALAM dan PT.
SPM) atas areal hutan seluas + 44.735 hektar diProvinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.687/MenhutII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan ArealKerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan TanamanIndustri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atasareal hutan seluas + 46.062.20 hektar di Provinsi Riau;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan IdentifikasiLokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. BUKITBATU HUTANI ALAM dan PT.
76 — 40
YK. jo putusanPen GSO a ssiinsscescecswwweePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 November 2011,Nomor 106/B.TUN/2011/PT.TUN.SBY. tersebut, pada pokoknya adalah sebagaiberikut : 1 Bahwa tindakan terbanding / tergugat menerbitkan Surat WalikotaYogyakarta, tanggal 22 Februari 2011, Nomor 503 / 687, perihalPemberitahuan Penutupan Usaha, adalah melanggar PertaturanPerundangundangan yang berlaku, serta melanggar Azasazas Umum51Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kecermatan dan Azas Kepastian2
Menyatakan batal Surat Walikota Yogyakarta Nomor : 503 / 687tertanggal 22 Februari 2011 Hal : Pemberitahuan Penutupan Usaha ;3 Memerintahkan kepada terbanding / tergugat untuk menerbitkan suratkeputusan tentang pencabutan Surat Walikota Yogyakarta Nomor : 503 /687 tertanggal 22 Februari 2011 Hal : Pemberitahuan Penutupan Usaha ;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, pembanding / penggugattelah mengemukakan bahwa persoalan yang menjadi dasar gugatan pembanding /penggugat pada pokoknya adalah timbulnya
Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pembanding/ penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melaluiPengadilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka tunutan ganti rugi pembanding / penggugat kepada terbanding /tergugat akibat tindakan terbanding / tergugat menerbitkan Surat WalikotaYogyakarta, tanggal 22 Februari 2011, Nomor 503 / 687
30 — 18
MENGADILI:
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil Tana Toraja, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 687/MKL-CSTR/IX/2012, tertanggal 17 September 2017, putus karena Perceraian dengan