193 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dan Wewenang BPSK, maka Majelis BPSK berwenangmenyelesaikan sengketa ini walaupun tanpa kehadiran Pelaku Usaha dantidak menandatangani formulir arbitrase tersebut;Bahwa atas pertimbangan dari BPSK Batubara tersebut mengenaikewenangan BPSK Batubara dalam menangani sengketa konsumen atasnama Hendra Gunawan/Termohon Keberatan selaku debitur PT BankMestika Dharma Cabang Padangsidimpuan/Pemohon Keberatan, bahwaberdasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 0064/AKS/BMD/2012 tanggal 22Oktober 2012 yang dibuat

antarakonsumen dengan pelaku usaha, (jelas BPSK Batu bara telah sesuaidengan kewenangan telah memeriksa dan memutus perkara a quo).Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan atau pengaduan konsumenadalam perkara a guo BPSK tidak perlu meminta persetujuan dariPemohon Keberatan/dahulu teradu/pelaku usaha;Bahwa Termohon telah membuat pernyataan untuk memilihpenyelesaian sengketanya di BPSK Kabupaten Batubara tanggal 31Maret 2016;Bahwa Termohon juga memilin penyelesaian sengketa dengan caraabitrase melalui

Padangsidimpuan untuk mengajukan gugatanpembatalan Putusan BPSK Batubara sebagaimana perkara a quo.

tidak benar, dengan alasan yuridis:e Bahwa menurut Undang Undang PK Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan BPSK adalah:a.

/Termohon kasasi, dan semua putusan BPSK yang digugat diPengadilan Negeri akan kandas karena dibatalkan Majelis Hakim, olehkarena itu tidak ada gunanya BPSK dibentuk karena Majelis HakimPengadilan Negeri berpendapat pembentukan BPSK adalah mengurangiperkara perdata yang menjadi wewenangnya.e Bahwa disisi lain jika klausul domisili hukum tersebut mengikat para pihakPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

906 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenang mengadili apabila para pihaksecara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaiansengketa di luar Pengadilan;Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakatuntuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK KabupatenBatu Bara dan/atau memilih salah satu cara Konsiliasi, Mediasi atauArbitrase, sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukan sepihakdan sewenangwenang memaksa untuk ditempuh penyelesaiansengketa secara Arbitrase

barangdan/atau memanfaatkan jasa;Bahwa dalam gugatan konsumen serta putusan BPSK a quoHalaman 11 dari 32 hal.

Kabupaten BatuBara Nomor 1395/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016, tanggal 5 Desember2016 mohon dibatalkan;G.

Nomor 906 K/Padt.SusBPSKk/2017Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) disebutkan: Keberatan terhadap putusanArbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapatdiajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan Arbitrasesebagaimana diatur dalam

di lingkungan peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

199 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwaKonsumen adalah

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriHalaman 14 dari 43 hal Put.

Batu Bara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutsehingga menyebabkan putusan BPSK Batu Bara tersebut (objek sengketa)sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukumsama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangnya BPSK Batu

konsumen terlebih dahulu untuk mengajukan gugatankepada BPSK tempat domisili konsumen atau BPSK terdekat, sedangkanHalaman 28 dari 43 hal Put.

Nomor 199 K/Pdt.SusBPSK/201721.gugatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Konsumen yangberdomisili di Kabupaten Simalungun malah diajukan kepada BPSK BatuBara yang letak lokasinya jauh dari Kabupaten Simalungun, sementara diKota Kisaran yang notabene berlokasi lebin dekat dengan KabupatenSimalungun telah tersedia BPSK yang memiliki fungsi dan kedudukan yangsama dengan BPSK Batu Bara;Dapat Pemohon Keberatan sampaikan juga bahwa pemanggilan yangdilakukan oleh BPSK Batu Bara kepada Bank BRI tidak

182 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

., tanggal 1Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dahuluTergugat/Pelaku Usaha untuk seluruhnya;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadilisengketa antara Termohon Keberatan dahulu Penggugat/Konsumendengan Pemohon Keberatan dahulu Tergugat/Pelaku Usaha dalamperkara ini;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Halaman 3 dari 6 hal. Put.

Menguatkan Keputusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor456/Arbitrase/BPSKBB/X1/2015, tanggal 27 November 2015;4. Menghukum Termohon Kasasi membayar ongkos perkara ini;Halaman 4 dari 6 hal. Put.

Nomor 182 k/Pdt.SusBPSKk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 18 Mei 2016, dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quokarena sengketa dalam perkara

91 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara secara menurut hukum dan perundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikansalinan/fotokopi dokumen perjanjian yang mengikat diri antara KonsumenHalaman 1 dari 17 hal. Put.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 277/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017 bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untukmembayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon KeberatanHalaman 13 dari 17 hal. Put.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 277/ Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 277/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 27 Maret 2017;4.

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 277/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 27 Maret 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.

50 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nasional RepublikIndonesia telah menegur/mengingatkan kepada Ketua BPSK KabupatenBatu.

Oleh karena itu, mohon YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkan PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 404/Arbitrase/BPSKBB/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016.G. Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 4C4/Arbitrase/SPSKBB/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016 Tidak Cermat, Keliru Dan BertentanganDengan Hukum13.

Sedangkan PelakuUsaha tidak menghadiri Persidangan yang secara patut dipanggiloleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan dan Perundangundanganyang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, SehinggaMajelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telahmelepaskan haknya untuk bersidang di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) Kabupaten Batu Bara."

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 404/Arbitrase/BPSKBB/V1I/2016 tanggal 19 Juli 2016 melebihi wewenang yang diperbolehkanhukum (ultra vires)22. Bahwa Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor404/Arbitrase/BPSKBBA/I/2016 tanggal 19 Juli 2016 telah mengadilidan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya(Ultra vires). Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalah mengadilisengketa Konsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkanganti rugi.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 padaPasal (2), yang menyatakan:"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan PenyelesianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili kKonsumen ataupada Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSk) terdekat"d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e.

53 PK/Pdt.Sus-BPSK/2013

BPSK) tidakmenghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalamundangundang;Dengan demikian terlepas dari ada tidaknya tindak pidana dalamsengketa a quo, Konsumen (ic. Pemohon Keberatan) tetap dilindungihakhak perdatanya (vide Pasal 1 ayat (3) BW) khususnya untukmenuntut (vide Pasal 19 ayat (4) UndangUndang PerlindunganKonsumen) dan BPSK tetap mengemban tugas dan wewenang untukmenyelesaikan sengketa a quo sesuai Pasal 52 UndangUndangPerlindungan Konsumen (UUPK);DR. S A.

Pasal 45 konsumendapat menggugat para pelaku usaha melalui BPSK, khususnyaagar BPSK menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 60UndangUndang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalamSurat Pengaduan Konsumen pada petitum huruf e;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Keberatan mohon denganhormat agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan memberikanputusan sebagai berikut:Halaman 4 dari 23 hal Put.

Padahal pada saat pemeriksaaan di tingkat BPSK dalamperkara Nomor 30/Pen/BPSKMDN/2009 yang diputus tanggal 01Desember 2009 tersebut, pihak Termohon Keberatan II tidak adadilibatkan sebagai para pihak;Halaman 6 dari 23 hal Put. Nomor 53 PK/Pdt.SusBPSK/2013e Bahwa oleh karenanya Pemohon Keberatan telah salah dan keliru dalammelibatkan para pihak dalam perkara a quo berkaitan dengan keberatanatas Putusan BPSK dimaksud. Hal ini karena tidak jelasnya tentangkapasitas PT.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukandokumen yang bersifat + menentukan yangdisembunyikan oleh pihak lawan; atauc.

Konsumen) atas putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Medan No.30/Pen/BPSKMdn/2009 tanggal 1Desember 2009 yang putusannya pada dasarnya telah menyatakanPermohonan Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi(ic.Permohonan Konsumen) tidak dapat diterima. Sengketa konsumen melaluilembaga BPSK tersebut terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali selakuKonsumen terhadap Pelaku Usaha (ic.

141 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Nomor 141 K/Pdt.SusBPSk/2018Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut Peraturan danperundangundangan yang berlaku di wilayah Negara RepublikIndonesia;Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumensalinan/fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara Konsumendengan Pelaku Usaha seperti Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi danAkta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakanperbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriSibolga dengan putusan Nomor 21/Pdt.Sus/2017/PN.Sbg. tanggal 17 Mei2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:= Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 286/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 31 Maret 2017;4.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini ;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 1790/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 6 Desember 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 998.700,- (Sembilan ratus sembilan sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);5.

Tentang PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK); Bahwa Putusan BPSK Batubara Nomor: 1790/Arbitrase/BPSKBB/X/2016Antara RAHALIM NASUTION sebagai Konsumen Melawan PT. Bank Sumutsebagai Pelaku Usaha, yang amarnya Mengabulkan Permohonan Konsumenseluruhnya.;Il.

Ayat(3): Konsumen dan pelaku usaha yang menolak Putusan BPSK dapatmengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambatlambatnya dalamwaktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan BPSKdiberitahukan;Bahwa Pemohon Keberatan menerima Putusan BPSK Batubara Nomor:1790/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017(sebagaimana Agenda Masuk pada Pemohon Keberatan) dan selanjutnyaPemohon Keberatan mengajukan dan mendaftarkan gugatan PermohonanKeberatan terhadap Putusan BPSK

Pemohon Keberatan yang berindikasi sengketa(ayat 1) dan/atau pelanggaran (ayat 2) disampaikan kepada Otoritas JasaKeuangan (ayat 1, 2 dan 3) dan bukan BPSK i.c. BPSK Batu Bara;Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK Batubara Nomor:1790/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 telah mengabaikan amanat PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan karena memeriksa sengketa yang bukanmerupakan wewenang BPSK;4.3.

Bahwa BPSK i.c.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu bara Nomor : 1790/Arbitrase/BPSKBB/X/2016, tanggal17 Januari 2017.3.

797 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Menimbang berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2010 pada pasal 2 menyebutkan pula, Setiap Konsumen yang dirugikanatau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha di BPSK tempatberdomisili Konsumen atau pada BPSK terdekat., Sehingga Majelisberpendapat adalah Konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhikriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapatdiselesaikan melalui BPSK terdekat.

Nomor 797 K/Pdt.SusBPSK/2017e Mengenai pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batubara tersebutdiatas merupakan suatu pertimbangan hukum yang membingungkan, tidakkonsisten, menyesatkan dan kabur.e Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut diatas kembalihanya untuk mencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara a quoe Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK Kabupaten Batubaramenyatakan : Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara mempunyai

Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 Pasal 2 menyatakan :Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat.d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbiterase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara;e.

Bahwa di samping itu, fakta hukum membuktikan bahwa dalampersidangan di BPSK Kabupaten Batubara yang dikuatkan dengan BeritaAcara Sidang BPSK Kabupaten Batubara, Pemohon Kasasi dahulu PelakuUsaha tidak pernah memilin dan menyetujui secara tertulis Arbitrasesebagai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten Batubara,bahkan Pemohon Kasasi dahulu Pelaku Usaha sama sekali tidak pernahdiberikan kesempatan untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketaoleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara, akan tetapi

BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atautidaknya kerugian di pihak konsumen.Selanjutnya, Dr.

78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018

sebesar Rp144.686.200,00 (seratus empatpuluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonankeberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Menyatakan menerima Permohonan pemeriksaan perkara keberatanterhadap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK

) Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/A/BPSKDKI/III/2016 tertanggal24 Maret 2016;Membatalkan putusan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/A/BPSKDKI/III/2016tertanggal 24 Maret 2016;Selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk mengadilisendiri dengan menjatuhkan amar sebagai berikut:Dalam Keberatan:1.Menerima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PemohonKeberatan untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian

SengketaKonsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkanhukum dalam perkara Nomor 002/A/BPSKDKI/III/2016 tanggal 24 Maret2016;Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/BPSKDKI/III/2016 tertanggal 24Maret 2016 Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kKekuatan eksekutorial;Halaman 2 dari 7 hal.

Menolak gugatan Termohon Keberatan yang diajukan dalam prosespenyelesaian perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Provinsi DK! Jakarta Nomor: 002/A/BPSKDKI/III/2016 tertanggal 24Maret 2016 untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga surat Perjanjian Pengikatan jual BeliTanah dan Bangunan Nomor: 0000004136 tertanggal 18 Agustus 2013;3.

Memerintahkan Termohon Keberatan untuk menandatanganiformulir/dokumen/perjanjian pembatalan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/BPSKDKI/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016;7.

Bahwa menurut hemat kami, Mejelis BPSK yang tidak mengerti tentanghukum pembuktian, dimana majelis berpendapat Termohon dalam hal iniPT.

BPSK/2015/PNPbr,Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Kota Pekan barudalam perkara nomor 58/PTS/BPSK/IX/2015 tanggal 22 Oktober 2015 memutuskan1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;2. Menghukum Termohon untuk mengganti dan memasang kembali KWHMeter yang telah rusak sesuai dengan standard dan mutu barang yanglayak;3.

BPSK/2015/PNPbr,permohonan keberatan tersebut dapat diterima?

;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanalasanalasan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan atas putusan BPSKdengan menghubungkan buktibukti yang diajukan dipersidangan yakni apakahcukup alasan untuk membatalkan putusan BPSK aquo ;Menimbang, bahwa syarat pembatalan putusan Arbitrase BPSK in casuputusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor : 58 / Pts / BPSK / IX / 2015 tanggal 22Oktober 2015 sesuai ketentuan diatas bersifat alternatif diantara 3 opsi yangditentukan yakni : adanya

BPSK/2015/PNPbr,

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Puji Priyanto;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1709/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

) dan ada dokumen yang disembunyikan yang mempengaruhi putusan sertaada kesalahan penerapan hukum oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan/atau putusan melebihikewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara, yang Penggugat (Pemohon Keberatan)uraikan sebagai berikut:A.

oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrasesebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihandan persetujuan para pihak yang bersangkutan; Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UUPK danPasal 4ayat (1)Kepmenperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tersebutdiatas, maka BPSK hanya berwenang mengadili, apabila para pihak secara sukarela memilin BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa di luarpengadilan;Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan)

KEBERATAN KEEMPAT Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Salah Menerapkan HukumDalam Pembatalan Perjanjian KreditAlasan Hukum:1.Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar putusan angka5menyatakan Penanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani sertayang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalahbatal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan bahwaPerjanjian Kredit tersebut atau perouatan

untuk menilai dan memberikan pengetahuankepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam PERJANJIAN KREDITyang akan dibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut diatasadalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan;6.

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan Hukum Putusan BPSK KabupatenBatubara nomor1399/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016, tanggal 6 Desember 2016;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) KabupatenBatubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan olehTermohon Keberatan atas nama Mara Bakti Siregar;4.

281 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

akibat keterlambatan pembayaranangsuran setiap perbulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnyayang bertentangan dengan peraturan;Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Pelaku Usaha lalaiatau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan10 (sepuluh) tersebut si atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukumtetap (in kracht);AtauApabila Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

Batu Bara tidak memilik kewenanganabsolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumenkepada BPSK Kabupaten Batu Bara;Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kKewenanganrelatif untuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisili diwilayah Provinsi Riau;Menyatakan membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1785/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tersebut;Menghukum Konsumen/Termohon membayar secara seketika dan sekaligustunggakan pinjaman

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (exaquo et bono);Bahwa, terhadap alasan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan NegeriBangkinang dengan putusan Nomor 10/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn. tanggal 22Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan Keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaarad);2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Nomor10/Pdt.Sus/BPSK/201 7/PN.Bkn. ;4.

(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen),dengan demikian cukup alasan untuk membatalkan putusan Judex Facti denganmengabulkan permohonan kasasi Penggugat, dan menyatakan BPSK KabupatenBatu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasidari Pemohon Kasasi: PT.

84/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg

740 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa atas dasar alasan keberatan tersebut di atas, sudah sepatutnyaputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu.

Dengan demikian putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor 1238/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengankesepakatan para pihak dalam perjanjian (Akta Otentik) yang telahdibuatnya;Keberatan Kelima:Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraTidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Pengaduan Konsumen/Pengadu Karena BPSK Kabupaten Batu Bara Bukan Bpsk Yang TerdekatDari Tempat Tinggal

Konsumen/Pengadu, Melainkan Bpsk Yang TerdekatSeharusnya Adalah BPSK Pekanbaru:1.

Bahwa domisili Sutikno selaku Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Indragiri Hulu, yang manahingga saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu masih belum terbentuk BPSK,sehingga secara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu(sekarang Penggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengandomisilinya, yaitu dalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK BatuBara;3.

Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Putusan BPSK KabupatenBatu.

739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

diuraikan di atas;Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat/TermohonKeberatan (semula Pengadu/Konsumen) kepada BPSK KabupatenBatu Bara, dan telah diputus oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara,maka hal ini merupakan pelanggaran atau penyimpangan hukum danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sertaketentuan Pasal 118 ayat (3) atau ayat (4) HIR, sehingga dengandemikian sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraPerkara Nomor 1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7

ahli warisnya dapat menggugatpelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili Konsumen atau pada BPSKyang terdekat;Bahwa domisili Giartono selaku Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Indragiri Hulu, yang manahingga saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu masih belum terbentuk BPSK,sehingga secara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/TermohonKeberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu (sekarangPenggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya

, yaitudalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK Batu Bara;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka jelas Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah tidaksah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku;Keberatan Keenam:Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016Tanggal 7 Desember 2016 Tidak Didasarkan Pada Pertimbangan YangBerlandaskan Hukum Dan

Nomor 739 K/Pdt.SusBPSk/2017Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupetan Batu Bara;e.

Tentang KeberatanTentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

459 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Pemohon Kasasi dahuluPemohon Keberatan/Teradu;melawanSRI LESTARI, bertempat tinggal di Petoran RT 04 RW 05,Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagaiTermohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Pengadu;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonKasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Teradu telah mengajukankeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaSurakarta Nomor 0105/JK/IV/2013/BPSK

Menghukum Pengadu/Termohon Banding untuk membayarRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatanpembayaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telahmemberikan putusan Nomor 131/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Ska tanggal 24 Juni2013 yang amarnya sebagai berikut:e Menyatakan keberatan Pemohon Keberatan/semula Teradu (KSPBintang Jaya) tidak dapat diterima;e Menghukum Pemohon Keberatan/semula Teradu (KSP Bintang Jaya)untuk

Nomor 131/Pdt.G/BPSK/2013/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Juli 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan/Pengadu pada tanggal 12 Juli 2013, namun Termohon Keberatan/Pengadutidak mengajukan kontra memori kasasi;Hal. 5 dari 8 hal. Put.

Kota Surakarta) atas bukti bukti yangdiajukan oleh Pengadu maupun Teradu, apakah bukti Teradu yang kuatdan sah secara hukum, atau bukti Pengadu, tetapi ternyata MajelisHakim Pengadilan Negeri Surakarta pemeriksa perkara ini hanyamenyatakan bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Teradu maupunTeradu sudah dipertimbangkan oleh BPSK Kota Surakarta;e Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Surakartya dalam perkara a quo adalah tidak tepat danbertentangan dengan peraturan

Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUDI WIJAYAtersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 131/Pdt.G/BPSK/

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan BPSK Nomor : 035/Arbitrase/2018/BPSK.MDN Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan BPSK Nomor : 035/Arbitrase/2018/BPSK.MDN;
3. Menghukum Termohon Keberatan

354/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

937 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPKdan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenang mengadili, apabila parapihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaiansengketa di luar pengadilan;7.

satu) hari kerja, terhitungsejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK;Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 433/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 19 Desember 2016,dinyatakan hal Bahwa Konsumen dalam surat gugatannya tertanggal25 Juli 2016 menyatakan ...dst;Bahwa tentang tanggal gugatan tersebut di atas telah jauh dari ketentuanpenyelesaian dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejakpermohonan diterima oleh Sekretariat BPSK yaitu tanggal 25 Juli 2016sampai

Keberatan Keempat;Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukumdalam Pembatalan Perjanjian Kredit;Alasan Hukum:1.Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar putusan angka 5menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani sertayang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usahaadalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkanbahwa Perjanjian Kredit tersebut atau perbuatan

Bahwa kemudian dalam memeriksa klausula baku, Majelis BPSK tidakpernah diperlihatkan bukti berupa akta Perjanjian Kredit dan tidak pernahdihadirkan Saksi Ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuankepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam Perjanjian Kredityang akan dibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut diatas adalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan;6.

Bahwa mengenai amar putusan Majelis BPSK angka 3 yang menyatakanbahwa ...Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secarapatut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan dan Perundangundanganyang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia ...dst, adalah tidakberalasan hukum dan tidak berdasarkan hukum;2.