• Karena adanya kejanggalan ini maka antara PENGGUGATdan TERGUGAT IV muncul ketidak sepahaman tentang tamu yang boleh ikutHalaman 8Putusan No. 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn26.27.28.dalam RUPS maka RUPS diundur hingga 8 Oktober 2015.

  Bahwa selanjutnya atas hal tersebut, Penggugat menggugat pembatalan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pantai Indah Perupuk tertanggal 16Desember 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 05Januari 2015.

  Pantai PerupukIndah di dalam RUPS tahunan PT. Pantai Perupuk Indah, tegasnyaNeraca Laba Rugi PT.

  tetapsah;Bahwa bila saham akan dialihkan, maka harus dibicarakan dalam RUPS,dan harus dibicarakan;Bahwa alasan ketidak hadiran pemegang saham minorotas dalam RUPSharus juga dipertimbangkan;Bahwa apabila ada keberatan terhadap diadakannya RUPS, maka harusdilakukan undangan ulang;Bahwa ketika terjadi perubahan pengurus lalu ada RUPS tentangpenambahan modal, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum,karena agenda RUPS harus jelas dan merupakan kesepakatan pemegangsaham;Bahwa bila undangan RUPS yang

  Keuntungandeviden PT Pantai Perupuk Indah belum pernah ditentukan di dalam RUPStahunan, tegasnya neraca laba/ rugi PT Pantai Perupuk Indah tahun buku 2014dan 2015 belum diputuskan oleh RUPS, sehingga apa yang menjadi pedomanatau acuan untuk mengadakan RUPS mengenai penambahan modal dasar danmodal yang ditempatkan jika RUPS mengenai pertanggungjawaban keuangan danneraca Laba/ rugi belum pernah disahkan dalam RUPS.

• MENETAPKAN :

  1. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT. CIPTOWENING PANCORAN MAS, yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2020 (yang akan ditetapkan kemudian), dengan agenda mengaktifkan kembali Perseroan, Jabatan Direktur dan Komisaris Utama Perseroan Lowong karena meninggalnya Tn. MANIBUR SIANTURI dan Tn.

• Notulen Rapat tertanggal 18 September 2020 dan 25 September 2020 yang dibuat dihadapan ALFERI, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru;
• Menetapkan PEMOHON sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. CIPTOWENING PANCORAN MAS ;
• Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

  Menetapkan PEMOHON sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. CIPTOWENINGPANCORAN MAS ;Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

  tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar;(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat yang diajukanoleh Pemohon, Hakim memandang bahwa dalil Pemohon pada angka

  undangan atau panggilan RUPS dalambukti P8,P9,P10 dan P11 telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS.

  ARIS SIANTURItidak pernah menghadiri undangan RUPS yang pertama maupun yangkedua.

  Menetapkan PEMOHON sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. CIPTOWENINGPANCORAN MAS ;4. Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa yang dipimpin oleh Direksi PT.

• Menyatakan bahwa RUPS-LB PT. Duta Tambang Gunung Perkasa yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 yang dipimpin Ketua Rapat Tergugat adalah Tidak Sah;3. Menghukum Tergugat untuk melakukan RUPS-LB kembali dengan dihadiri oleh THOMAS, CITRA HARTANTO, PT. PETRO INDAH INDONESIA atau Kuasanya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

  DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA telah berdasarkan Pasal 78 UU PT yangmenerangkan; (1)RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir; (3) Dalam RUPS tahunan,harus diajukan semua dokumen dan laporan tahunan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2); (4) RUPS lainnya dapatHalaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Kdidiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan

  ;"5) Bahwa selanjutnya, terkait prosedur pelaksanaan RUPS, Pasal 79 UU PTUU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak

  Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

  dan permohonanpenetapan kuorum RUPS;17) Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memerjksadan mengadili perkara aquo bahwa gugatan Penggugat yangmempersoalkan RUPS PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

• Dwitunggal Teknik Utama;

• Copyan akta pendirian PT Guna Persada yaitu Akta No 01 tgl 02-10-2003 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 23 tgl 19-01-2006 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 02 tgl 16-09-2006 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 01 tgl 08-01-2007 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 03 tgl 21-01-2008 Notaris

  Tia Agustina, SH di Kota Dv epok;

• Copyan Akta RUPS No 04 tgl 15-11-2011 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.

• Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPS LUAR BIASAtersebut.

  Tembusan Berita Acara RUPS atau AktaPernyataan Keputusan RUPS mengenaiHalaman 21 dari 45 hal. Putusan No.494/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel2d2dPerubahan Susunan Direksi dan/atau DewanKomisaris; dan2.

  pembuatan Notulen RUPS LUARBIASA tersebut oleh Turut Tergugat atas Perintah Messrs.

  , untuk dibuatkan AKTA RUPS LUARBIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS LUAR BIASA Tertanggal 01DESEMBER 2009.Seharusnya yang benar tertulis dan terbaca pada pada halaman (28) Positaangka (7) adalah: Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang: Tergugat untuk Meneguhkan dan/atau Penegasan untukmengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan NOTULEN RUPS LUARBIASA Tertanggal 01 DESEMBER 2009, yang sudah ditanda tangani olehseluruh Peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktu itu; yang untuk kemudianoleh Tergugat

  RUPS LUAR BIASA Tertanggal 01 DESEMBER2009, yang sudah ditanda tangani oleh seluruh Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu.Sehingga nantinya terdapat beberapa Perubahan Susunan Pemegang Sahamdan Komisaris, sebagai berikut:I.

• Menyatakan bahwa RUPS tanggal 11 April 2011 yang disahkan oleh Notaris sah sacara hukum ;4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh saham atas nama TERGUGAT/Ir. Bakrie Tengge kepada PENGGUGAT ;5. Menghukum Turut Tergugat I/Jenny Jauwhannes serta Turut Tergugat II/PT. SOG INDONESIA untuk patuh terhadap putusan ini ;6.

  Jkt.SelMenimbang bahwa selanjutnya, Pengadilan akan membahas tentang sahnyapenyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur dalam Undangundang PerseroanTerbatas ( Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Bab V,pasal 75 s/d pasal 91;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 ayat (2) disebutkan :Penyelenggaraan RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari

  Dalam hal Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut :a permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut;Menimbang, bahwa hal ini dalam hubungannya dengan alat bukti Penggugat,yaitu alat bukti dengan tanda bukti P17. P18, P20, P21, P23, P26, berupaPanggilan/Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Tanda Terima SuratPanggilan/Undangan RUPS PT. SOG INDONESIA, telah membuktikan PT.

  RUPS, yang bunyipasal 80 tersebut secara lengkap sebagai berikut :1 Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7),pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.PN.

  Put No.341/Pdt.G/201 1/2 Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksidan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.3 Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuatjuga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham

  izin penyelenggaraan RUPS, dengan perkataan lain bahwa salah satu bunyidari amar Penetapan tersebut adalah memerintahkan dan mewajibkan Direksi dan/atau18Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

• Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT, yaitu:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar;dan/ataub.

  Pasal 80 ayat (2) UUPT berbunyi :Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggrakannya RUPS.Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan halhal yangmenunjukkan adanya suatu kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

  RUPS Luar Biasa;Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Pemohontidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisiyang menunjukkan adanya kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Maka oleh karenanya, Permohonan ini harus ditolak;.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS: Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang mewajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana KetentuanPasal 80 ayat (3) huruf b VUPT.

• Isoliani Ginting,SH selaku Notaris untuk menyerahkan datadatamengenai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibuatkanAkta.

  saksi Nyoman Yudi Saputra berpendapatbahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut batal demihukum.

  dalam Pasal 78ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)dengan didahului pemanggilan RUPS, serta ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Acaramengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelasdalam panggilan RUPS tidak dilaksanakan oleh Direksi PT.

  Garduh KecamatanKarang Tengah Kabupaten Cianjur, namun di dalam Risalah Rapat terterabahwa bahwa RUPS dilaksanakan di Kantor JI. Aria Wiratanudatar Nomor 25Kelurahan Muka Cianjur, artinya RUPS tidak dilaksanakan di tempatkedudukan Perseroan sebagaimana yang termaksud di dalam AnggaranDasar PT.

  Sepengetahuan pelapor setelah 30(tiga puluh) hari pelaksanaan RUPStersebut seharusnya hasil RUPS diberitahukan kepada Menteri Hukumdan HAM RI untuk didaftarkan menjadi data Perseroan yang tercatat padaKementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi hasil RUPS tersebutternyata tidak didaftarkan, yang berarti Sdr.

• Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu.""Pasal 16"1 ."2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu."

  "(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

  Pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon melalui kuasanya sekali lagimelakukan kunjungan kepada Alamat Terdaftar Termohon untukmenyampaikan surat Permintaan RUPS kepada Direksi (Lihat Bukti P6)dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

  i:"Pasal 80"(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:"a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuail dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;"Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan

  kepada Direksi (BuktiP6) dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

• Bentuk Rapat (RUPS) : Rapat (Rapat) Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;2.2. Mata Acara RUPS : 1. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ;2. Perubahan (Penyesuaian) Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;3.

  Dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan dilakukan dengan surat tercatat (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;2.4. Tempat Penyelenggaraan RUPS.Tempat kedudukan di kantor PT.SARI KEBON JERUK MAS, Jakarta Barat ;2.5.

  Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamHal. 8 dari 30 Hal.

  Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ataub.

  Bentuk RUPS mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS Kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atau anggarandasar dan/atauPerintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS ;28.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No.40Tahun 2007 Pemohon mengajukan permohonan Penetapan

  Pemberian Izinuntuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada Yth. lou KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat dengan ketentuan sebagai berikut :28.1.28.2.Bentuk RUPS Rapat (Rapat) Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS Luar Biasa) ;Mata Acara RUPS :1.

  (RUPS ) Luar Biasa ;Hal. 22 dari 30 Hal.

• Kalpataru Investama telah mengajukan permohonanpencabutan Persetujuaan PMA bahkan jauh sebelum ia mulaimelaksanakan sebagian PraSyarat sebagaimana dimaksuddalam RUPS Sirkuler;Bahwa, oleh karena PraSyarat yang diatur dalam RUPS Sirkulerbelum seluruhnya terpenuhi, maka secara hukum RUPS Sirkulertersebut tidak dapat dijadikan dasar pengajuan permohonanpencabutan Persetujuaan PMA.

  Kalpataru Investama kepada Penggugatsecara penuh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2010;Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam butir Ill RUPS Sirkuler,RUPS Sirkuler baru berlaku efektif sejak tanggal terakhirpenandatanganan oleh pemegang saham dan tunduk padapemenuhan PraSyarat dari Perjanjianperjanjian (in casuPerjanjian Pengakhiran dan Perjanjian Jual Beli SahamBersyarat);Oleh karena penerbitan Obyek Sengketa tersebut didasarkanpada dokumen RUPS Sirkuler yang secara hukum tidak dapatdipergunakan, maka

  Apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dikutip padaangka 1 di atas menunjukkan bahwa Penggugat mewajibkanTergugat untuk taat dan tunduk kepada isi RUPS Sirkuler PT.Malaya Sawit Khatulistiwa. Bahkan pokok utama isi gugatanPenggugat di dalam perkara ini didasarkan pada asumsi yangmenyatakan bahwa Tergugat terikat pada isi RUPS Sirkulertermaksud;3. RUPS Sirkuler merupakan perikatan perdata yang dibuat oleh PT.Malaya Sawit Khatulistiwa, PT.

  No. 34 K/TUN/2012 c) Bahwa RUPS Sirkuler tertanggal 24 April 2010 tersebut belumberlaku efektif baik secara formal maupun subtantial, oleh karenaseluruh pra syarat yang diatur dalam RUPS Sirkuler tersebut belumdipenuhi oleh PT. Kalpataru Investama.Bahwa, pra syarat sebagaimana diatur dalam RUPS Sirkuler tersebutmelingkupi keseluruhan persyaratan, yang berlaku secara kumulatif,guna mengakhiri kerjasama penanaman modal antara Pemohon Kasasi(d/h. Terbanding/Penggugat) (i.c. MSK Plantation Pte.

  Pembanding/Tergugat) telah menerbitkan objeksengketa in litis dengan mempergunakan dokumen RUPS Sirkulertertanggal 24 April 2010 sebagai dasar pertimbangan, padahal padasaat itu, RUPS Sirkuler tersebut belum berlaku efektif secara hukum.Bahwa seharusnya Termohon Kasasi (d/h.

• MENETAPKAN :

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
  2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa [RUPS-LB] atas nama PT. CAHAYA MARWAH SEJAHTERA, yang dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 [akan ditetapkan kemudian];
  3. Menetapkan Tn.

  AMIR LUTHFI [PEMOHON] selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan yaitu 55 % [lima puluh lima persen] Saham sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Cahaya Marwah Sejahtera;

• Menetapkan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa [RUPS- LB] PT. Cahaya Marwah Sejahtera adalah Perubahan Susunan Pengurus PT. Cahaya Marwah Sejahtera.

• Nomor 1830 K/Pdt/2017Pradiksi Gunatama telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)) Kedua dengan agenda yangsama dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama namunRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kedua tidak memenuhi kuorumkehadiran karena PT. Minerindo Lestari (20%) dan Trisuryo Garuda NusaPte. Ltd. (32%) selaku pemegang saham PT.

  Menyatakan dan menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)) Ketiga adalah sah dan dapatdilangsungkan dengan dihadiri oleh paling sedikit 45% dari seluruh jumlahsaham dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Ketiga tersebut dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit45% dari seluruh jumlah saham;3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Ketiga PT. PradiksiGunatama dapat dilaksanakan dan menyatakan menyutujui agenda rapatyang ditetapkan;4.

  Bahwa adapun /egal standing Pemohon yang bertindak dalammengajukan penetapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dalam kapasitas selaku direktur (direksi) dari perseroan in casuPT Pradiksi Gunatama yang mempunyai kewenangan untukmelaksankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untukmempertanggungjawabkan laporan keuangan perseroan harus dalamforum yang berbentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sedangkan kapasitas Termohon Kasasi yang hanya selaku pemegangsaham perseroan kewenangan yang dimilikinya

  curang),dengan bukti fakta saat Termohon Kasasi mengajukan permohonanpelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (qq PenetapanReg.

  Nomor 1830 K/Pdt/2017Pemegang Saham (RUPS) adapun pengaturan jangka waktu 3 (tiga) tahunhanya bersifat mengatur batasan waktu berlakunya masa jabatan direksisaja yang dapat diartikan bahwa pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) untuk mengakhiri jabatan direksi secara sah dapat diadakanminimal setelah 3 (tiga) tahun bertugas dan dapat dimungkinkan lebih dari 3(tiga) tahun kalau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum jugadilaksanakan, berakibat terbukti ada kekhilafan pertimbangan hukum dariJudex

• No.455/PDT/2016/PT.DKIBahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat atasakan dilaksanakannya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (selanjutnyadisebut Rapat) yang akan dilaksanakan di kantor perseroan, Jalan MampangPrapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan. Adapun gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :1.Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik saham di PT.

  Bahwa terhadap RUPS pada tahun 2013 PT. GOLDEN BIRD METRO,PENGGUGAT tidak pernah menerima undangan RUPS secara resmimelainkan undangan dari TERGUGAT tersebut yang diberikan olehTERGUGAT melalui orang di rumah (tukang masak) PENGGUGAT dansama sekali tidak disampaikan kepada PENGGUGAT. Hal ini merupakanunsur sengaja dari TERGUGAT supaya penggugat tidak mengetahui dantidak menghadiri RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa pada tahun2013 tersebut.

  Demikian juga untuk RUPS Tahunan maupun RUPS LuarBiasa untuk tanggal 12 Mei 2015, undangan disampaikan hanya melaluisekretaris PENGGUGAT dan tidak kepada PENGGUGAT secara langsung.Surat Undangan RUPS Tahunan PT. GOLDEN BIRD METRO No.200/Dir/GBM/IV/2015 tertanggal 21 April 2015, Perihal UNDANGAN RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. GOLDEN BIRD METRO, TataTertio RUPS Tahunan, Format Surat Kuasa. Dan Surat Undangan RUPSLuar Biasa PT.

  GOLDEN BIRD METRO, Tata Tertib RUPS LuarBiasa, Format Surat Kuasa, Permohonan Peningkatan Modal, SuratPenawaran Saham. 2 222 22 cne nn nee con nee con noe nen nee cen neceshal 2 dari 43 hal put. No.455/PDT/2016/PT.DKIBahwa TERGUGAT belum pantas untuk melakukan RUPS Tahunanataupun RUPS Luar Biasa PT. GOLDEN BIRD METRO, dengan alasanSEDAGEI DENKUTL, t nn nr ner mere mnrmeneanm menminrminmnina)b)Para Pengurus dan Pemegang Saham PT.

  Dan oleh karena itu,TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayarkan ganti rugi kepadaPENGGUGAT berupa uang sejumlah Rp 100.000.000.000, (seratusmiliar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT manakala TERGUGAT dengan sengaja atau lalai dantetap melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (tanggal 12Mei 2015), yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dansekaligus, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanHUKUM 'Yarg Tetap Gar PAST.

• paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS keduadiselenggarakan ;RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama ;RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah danberhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegangHal. 13 dari 22 hal.

  Kayu Lapis Indonesia yang termuat dalam Akta No. 43 sudahsangat jelas diatur dalam hal tata cara suatu RUPS tidak quorum makahanya mengenal RUPS kel, RUPS kell sampai RUPS kelll saja, dimana RUPS ke IIl quorumnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negerisetempat dengan Penetapan dan tidak ada aturan serta tidak mengenaladanya RUPS ke empat (IV) ;5. Bahwa RUPS ke tiga (keIIl) PT.

  Kayu Lapis Indonesia akanmengadakan RUPS lagi, maka harus melalui proses baru yaitumengadakan RUPS lagi dengan Agenda Rapat yang juga baru, dan jikatidak quorum baru mengadakan RUPS keIl lagi dan jika RUPS kell jugatidak quorum, maka baru mengajukan permohonan Penetapan kepadaKetua Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan quorum,Penetapan mana baru dapat untuk menyelenggarakan RUPS keIll.Akan tetapi dalam perkara a quo ternyata Direksi Perseroan mengajukanpermohonan Penetapan quorum untuk menyelenggarakan

  Kayu Lapis Indonesia untuk RUPS keIV padahal RUPS keIV tidak dikenal dalam hukum positif, baik dalamUndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupundalam Anggaran Dasar PT.

  Sedangkan dalam RUPS yangmenjadi sengketa perkara a quo tidak semua pemegang sahamhadir dalam RUPS, bahkan suara para Pemohon Kasasi/paraPelawan sebagai pemegang saham mayoritas tidak hadir karenatidak tahu ada penyelenggaraan RUPS ; Menurut aturan hukum Perseroan Terbatas tidak mengenal adanyaRUPS keIV sebagai RUPS lanjutan dari RUPS keIll (vide pasal 73UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo.Pasal 22 Anggaran Dasar PT.

• Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejaka. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3)6). RUPS dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara tersebutatau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan batal7).

  Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksiyang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya8.

  Oleh karena tidak pernah di selenggarakan RUPS maka secaraotomatis Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan membela diriuntuk memberikan penjelasan baik dalam RUPS maupun diluar RUPS Oleh karena dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpenonaktifan Pengugat tidak pernah diadakan RUPS untuk mengambilkeputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut maka menurut hukum pemberhentian sementaraPengguat berdasarkan surat Internal Memo Nomor: 363/BAS/IX /2015tanggal

  diri dalam RUPS terkecuali TERGUGATmenyelengarakan RUPS untuk membahas pemberhentian sementaraPENGGUGAT, sehingga karena itu pemberhentian sementaraPENGGUGAT berdasarkan Surat Internal Memo Nomor363/BAS/IX/2015, tanggal 22 September 2015 bukan merupakantindakanpenyalahgunaankekuasaan/keadaan yang menquntungTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dansebaliknyamerugikanPENGGUGAT ;5.

  Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yangnantinya RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.Namun demikian apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewatRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPSHalaman 44 dari 47 hal.

• Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggarandasar, dan/atau ;b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

  I/PEMOHONASAL untuk seluruhnya;Permohonan a quo RUPS luar biasa PT.

  Dewan komisaris ;Dewan komisari atau Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS/RUPSLBbersarkan permintaan dengan membuat surat tercatat disertai alasanalasan untuk pengadaan RUPS/RUPSLB oleh Dewan Komisaris kepadaDireksi ;Prosedur untuk melakukan RUPS/RUPSLB adalah :1. Permintaan RUPS/RUPSLB diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya ;2. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewa Komisaris ;3.

  Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 ( lima belas ) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;Bahwa, dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS makapermintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada DewanKomisaris atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;Bahwa, dalam hal Direksi maupun Komisaris tidak melakukanpemanggilan maka pemegang saham dapat menyelenggarakan sendiriRUPSLB dalam jangka waktu yang ditentukan

  Adanya kepentingan yang wajar;Menimbang, bahwa menurut pasal 78 Undangundang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS lainnya.

• Nomor 334 K/Pdt/2015 Dengan demikian, mengingat RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007sabagaimana dituangkan dalam akta RUPS ke2 Nomor 2 tanggal 1 oktober2007 hanya dihadiri oleh 60 % (enam puluh persen) saham yang telahdikeluarkan atau kurang dari 2/3 (kurang dari 66,66 % (enam puluh enamkoma enam puluh enam persen) maka RUPS dimaksud tidak mencapaikuorum untuk melakukan perubahan modal dasar sehingga RUPS tidakdapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan, olehkarena itu Rapat Umum pemegang

  saham tanggal 1 oktober 2007 yangdituangkan dalam akta RUPS ke 2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 dibuatdihadapan Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa akibat tidak sah dan batal demi hukum Akta RUPS ke2 Nomor 2Tanggal 1 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas, makapersetujuan atas Akta RUPS Ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 a quosebagaimana diterbitkan oleh Turut Tergugat II tertuang dalam KeputusanMenteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor

  Bahwa sekiranyapun Penggugat dapat membuktikan mengenaiketidakabsahan penyelenggaraan RUPS ke2 yang dilakukan olehTergugat I, namun hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak bolehmerugikan Tergugat VII, sebab dalam penyelengaraan RUPS ke2tersebut samasekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat VII danTergugat VI secara yuridis samasekall tidak turut terlibat dalampenyelenggaraan RUPS ke2 tersebut, sehingga sangat tidak relevan dantidak logis bila Tergugat VII dinyatakan melakukan perbuatan

  mengikat sertamenyatakan pula Akte RUPS tersebut batal demi hukum.Adapun kesalahan/ kekeliruan putusan Pengadilann Tinggi Jakarta yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang salahmenerapkan hukum perseroan tentang keabsahan RUPS ke2 Tergugat (PT.Kodeco Timber) Tanggal 1 Oktober 2007 itu dapat dilihat dalamfaktafakta hukum sebagai berikut:a.

  Sebagai contohdalam kasus ini ialah Keuputusan RUPS a quo mengenai pengakuanutang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) kepada H.Parlin Riduansyah.

• undangundang; yakni Pelaksanaan RUPS Ketiga;6.

  , karena gagal lalu kali kedua untuk melaksanakan lagi ;Bahwa RUPS pertama tidak berhasil dilihat dari Berita Acara, selanjutnyasetahu saksi pak Sony Sandra datang minta untuk dilaksanakan RUPS lagi ;Bahwa RUPS I dilaksanakan pada tanggal 18 April 2011 gagal, karena belummencapai quorum ;Bahwa Pak Sony Sandra ke Notaris melaksanakan kuasa dari Indra WibisonoWahyudi untuk menyelenggarakan RUPS, karena akta RUPS yang membuatNotaris ;Bahwa RUPS di Brigjend Katamso tempatnya di Indo Jaya Makmur Estu

  peralihan saham;Bahwa saksi datang ke tempat RUPS untuk mencatat segala kejadian di RUPSuntuk dibuat berita acara tentang adanya RUPS ;Bahwa saksi RUPS dilaksanakan di Jalan Brigjen Katamso No.2327 KotaKediri tanggal 18 April 2011, saya hadir 1 kali, di Jalan Panglima BesarSudirman no. lupa, tenggang waktu pelaksanaan antara RUPS I dan II 10 hari(tanggal 28 april 2011 yang kali kedua) ;Bahwa diberitahukan adanya RUPS dengan undangan ;Bahwa pada RUPS I dan II saksi selalu hadir bersama teman saksi

  Saksi IBNU PRASTOWO; Bahwa saksi tahu adanya RUPS karena waktu itu saksi disuruh oleh pak Tamrinsecara lisan untuk datang ketempat RUPS menemani ENI PURBOWATI ;Bahwa saksi sesampainya di ditempat RUPS kali pertama di Indo Jaya MakmurEstu Sae Brigjen Katamso Kota Kediri no. lupa yang saksi lihat tidakmenemukan apaapa, saksi tidak masuk hanya di parkir mobil, dan waktu itutidak terlaksana RPUS saksi dan mbak ENI PURBOWATI terus pulang ;Bahwa RUPS kedua di Hotel Mutiara Jalan Panglima Sudirman Kota

• Arnold Gultom hasil dari RUPS yang tidak sahkarena RUPS tanggal 28 Juni 2003 dilaksanakan dengan tidak memenuhikuorum, hanya dihadiri oleh 11,58 % pemegang saham tidak dilanjutkandengan RUPS Kedua atau Ketiga sesuai dengan ketentuan UndangundangNo. tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.. Bahwa selama sdr.

  Ivan Doli Gultom pada waktu pengangkatanpertama karena RUPS tanggal 25 Oktober 2005 dilaksanakan berdasarkankehendak pribadi sdr. Arnold Gultom untuk menggantikan kedudukannyaselaku Direktur Utama.Selanjutnya dalam pasal 94 ayat (1) menyatakan Anggota Direksi diangkatoleh RUPS. Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organperseroan lainnya atau pihak lain.

  President Taksi tidak adapengurusnya (vacuum).Bahwa Tergugat Ivan Doli Gultom mengadakan RUPS pertama tanggal 1Maret 2011 kemudian dilanjutkan tanggal 18 Maret 2011 untuk RUPS keduadan akhirnya untuk RUPS ketiga mengajukan permohonan ke PengadilanNegeri Jakarta Timur yang mengatasnamakan Direktur Utama PT. PresidentTaksi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hakim yang menyidangkanpermohonan tersebut ternyata mengabulkannya.

  President Taksi (Penggugat) untuk menyelenggarakan RUPS tahunansekaligus pemilihan Pengurus PT. President Taksi yang sah untuk periode2012 s/d 2015 sehubungan PT. President Taksi dari bulan Nopember 2008sampai dengan saat ini tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan.Menyatakan putusan tentang pelaksanaan RUPS tahunan untuk memilihpengurus PT.

  Soepriyadi MM.., CS sebagaiPara Penggugat, sedangkan Objek gugatan perbuatan melawan hukumadalah sama tentang penyelenggaraan RUPS PT.