Ditemukan 693 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri mentari mentteri mneteri menetri menterii meneteriã moneteri memeberi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 07-09-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2016/Pn.Smr
Tanggal 7 September 2016 — Mochamad Qison Lawan PT. Indomarco Adi Prima.
109 — 21
  • Bahwa terkait dengan Keputusan Meneteri Tenaga Kerja Nomor Kep150/MEN/2000 tanggal 20 Januari 2000 Pasal 19 ayat 5 sudah tidak berlaku lagisetelah keluarnya UU No. 13 tahun 2003 yang mana dalam UU No. 13 tahun2003 juga mengatur Pasal Pekerja /ouruh ditahan berwajib yaitu Pasal 160ayat 1 7.8.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-11-2016 — Putus : 02-12-2016 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 12/Pdt.G.S/2016/PN Smd
Tanggal 2 Desember 2016 — Penggugat: ASEP RAMDAN Tergugat: PEMERINTAH REPUBLIK CQ SATUAN KERJA NON VERTIKAL JATIGEDE
87 — 9
  • 2016/PN.Smde Bahwa sudah jelas lou Penggugat terdaftar yang tergolong kategori Bsebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 1. tahun 2015 danpelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 258/KPTS/M/2015 dimaksud ;e Bahwa dalam peraturan presiden Nomor 1 tahun 2015 pasal 4 ayat (1) hurufa dan huruf b sudah jelas uang santunan tersebut untuk biaya pembongkaranrumah dan mobilisasi sedangkan besaran nilai santunan dimaksud menurutpasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh meneteri
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-04-2014 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 134/Pid.Sus/2014/PN.Smda
Tanggal 10 April 2014 — MACHFUT AFIDIN Bin RIDHO
66 — 7
  • Sedangkan menurut ketentuan pasal 39penyaluran Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh IndustriFarmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang inidan harus mendapat izin khusus dari Meneteri Kesehatan R.I.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 27-04-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 73/PDT/2017/PT MTR
Tanggal 31 Mei 2017 — MAHMUD
Pembanding/Penggugat I : HAMIDAH BINTI UMAR
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq, MENETERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BPN DI JAKARTA Cq, KEPALA BPN PROPINSI NTB DI MATARAM Cq, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BIMA
Terbanding/Tergugat I : YANTI BINTI RAJAK
93 — 30
  • MAHMUD
    Pembanding/Penggugat I : HAMIDAH BINTI UMAR
    Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq, MENETERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BPN DI JAKARTA Cq, KEPALA BPN PROPINSI NTB DI MATARAM Cq, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BIMA
    Terbanding/Tergugat I : YANTI BINTI RAJAK
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 82/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD AHYAK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
Intervensi:
Suwardi
450 — 369
  • Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 43 Peraturan Meneteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 11 Tahun2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan yaituPenanganan Perkara dilaksanakan dalam proses Peradilan Perdataatau Tata Usaha Negara dimana Kementerian sebagai pihak;5.
    Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 49 Peraturan Meneteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 11 Tahun2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan yaitu1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan merupakan tindak lanjutatas putusan Lembaga Peradilan yang telah berkekuatanhukum tetap.2) Amar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan,pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapantanah terlantar antara lain:
    Bahwa Permohonan pencoretan/ pembatalan/ penerbitan sertifikatyang diminta/ dimohon oleh Penggugat Tidak memenuhi ketentuanpasal 43 Jo Pasal 49 ayat 2 Peraturan Meneteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 11 Tahun 2016Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tersebut diatas, dengandemikian Penolakan Tergugat sebagaimana tanggal 20 Juli 2020Nomor MP.01.02/286633.74/VII/2020 Perihal Permohonan yangditujukan kepada Sdr.
    Smgtanggal 3 Maret 2016 yang amarnya menyatakan sebagaimanaisi ketentuan Pasal 49 Peraturan Meneteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 11 Tahun2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tersebut diatas; Bahwa akta Jual Beli No. 988/2011 tanggal 29 Desember2011 sebagai dasarPeralihan hak KepadaTergugatIIInterpensi TIDAK ADA SATUPUN PUTUSAN PENGADILANYANG MENYATAKAN PALSU ATAU DIPALSUKAN; Bahwa akta Jual Beli No. 988/2011 tanggal 29 Desember2011 sebagai dasarPeralihan hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1095 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk., CABANG MEDAN 2 VS SATINO
109 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 7 ayat (2) Keputusan Meneteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, menyebutkan:Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para Pihakyang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada PengadilanNegeri selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja,terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihakyang bersengketa;Bahwa putusan Badan Penyelesaian
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 13-06-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 44/Pid.B/LH/2017/PN Bek
Tanggal 13 Juni 2017 — Pidana - Sastriadi Bin Samad
327 — 32
  • perusakan hutan pada Pasal 12 huruf e menjelaskan bahwasetiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secra bersamasama surat keterangan sahnyahasil hutan;Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2017/PN BekBahwa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuata Para Terdakwaadalah berdasarakan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014 tentangjenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada kementerian kehutanan; Peraturan Meneteri
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-04-2014 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Smda
Tanggal 10 April 2014 — SUMANTRI Bin USMAN
65 — 8
  • Sedangkan menurut ketentuan pasal 39penyaluran Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh IndustriFarmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang inidan harus mendapat izin khusus dari Meneteri Kesehatan R.I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — MUHAMMAD YANI VS WALI KOTA PALEMBANG, DK
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Termohon Kasasi Intervensi dan para saksi, bahkan didalampersidangan Termohon kasasi III tidak dapat menunjukan alat bukti asli berupa Warkahdokumen yang yang merupakan data fisik dan yuridis bidang tanah yang telahdipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah, mengenai asal usul Sertifikatmilik Termohon Kasasi II Intervensi dan Termohon kasasi III dan Termohon kasasi IIIntervensi tidak mengajukan sama sekali saksi mengenai riwayat tanah tersebut sehinggabertentangan dengan Peraturan Meneteri
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 28-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 546/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2015 — LEKSI MULYADIjMA dan H. MUHAMMAD AMIN >< PT Jaya Nur Sukses,Cs
138 — 58
  • Peraturan Meneteri Negara Perumahan RakyatNomer 15 /PERMEN/M/ 2007, Tentang Tata laksana pembentukanPerhimpunan Penghuni Rumah susun sederhana Milik. Maka berdasarkan alasanalasan tersebut diatas. Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima dan mengadili perkara iniberkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:Dalam Pokok perkara ;. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. .
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 03-07-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 2/PID.TPK/2012/PT AMB
Tanggal 8 Agustus 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MELIYAN MARANTIKA, SH
Terbanding/Terdakwa : MOHAMAD FAJARULLAH, SH
74 — 33
  • mengeluarkan sertifikat terhadap benih maupun bibit untuktanaman hutan adalah Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH),namun BPTH wilayah Maluku dan Papua belum pernahmengeluarkan sertifikasi benih untuk kelompok tani ataupunperorangan, LSM yang ada diwilayah Kabupaten Seram Bagian Timursehingga bibit yang diambil kelompok tani bukanlah berasal daribenih yang bersertifikat sedangkan menurut Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P.01/MenhutlI/2009 tentang penyelenggaraanperbenihan tanaman hutan jo Peraturan Meneteri
    mengeluarkan sertifikat terhadap benih maupun bibit untuktanaman hutan adalah Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH),namun BPTH wilayah Maluku) dan Papua belum pernahmengeluarkan sertifikasi benih untuk kelompok tani ataupunperorangan, LSM yang ada diwilayah Kabupaten Seram Bagian Timursehingga bibit yang diambil kelompok tani bukanlah berasal daribenih yang bersertifikat sedangkan menurut Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P.01/MenhutlI/2009 tentang penyelenggaraanperbenihan tanaman hutan jo Peraturan Meneteri
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 22-06-2018 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN STABAT Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Stb
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
Benteng Ginting, BA
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Putri Hijau
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Negara
3.CV. Vudnoissi
120 — 54
  • Notaris sesuai dengan SK Meneteri Kehakiman No.C.177.HT.03.02 TH 1997 tanggal 31 Desember 1997;2. Bahwa sesuai dengan Akta Nomor 27 Tanggal 09 Nopember 2007menyebutkan susunan kepengurusan Perseroan Komanditer CVVidnoisy Bre Itingna adalah sebagai berikut:Direktur : Evi DianaKomisaris : Dahlan Ginting3.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-04-2014 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN.Smda
Tanggal 10 April 2014 — SAMRI SINDRING Bin SAUP
51 — 8
  • Sedangkan menurut ketentuan pasal 39penyaluran Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh IndustriFarmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang inidan harus mendapat izin khusus dari Meneteri Kesehatan R.I.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-05-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 138/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
WIDODO
Tergugat:
1.PT. KOPEGMAR MANDIRI
2.RS. PORT MEDICAL CENTER
97 — 33
  • .38.591.125 tambah upah proses Rp.20.134.500= Rp. 58.725.625Bahwa tidak bekerjanya Penggugat hingga saat gugatan ini diajukanadalah bukan kehendak Penggugat akan tetapi karena para tergugattelah mem PHK, maka para tergugat layak dan wajib untuk membayarUpah Proses kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut: 6 x3.355.750 = Rp. 20.134.500 enam bulan upahBahwa oleh karena para tergugat telah terbukti melakukan pelanggaranterhadap peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan danperaturan meneteri
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-12-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
HERLIA AGUSTINA, SH
Terdakwa:
1.M.FERRY ALCHAIDIR Bin H.ABDUL KABIR.
2.HENRY DHARMAWAN Als HEN
54 — 14
  • tersebut para terdakwa merasa senang,aktif, tidak mengantuk dan nafsu makan berkurang dan lincah untuk bekerjatidak mudah capek, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudahdimulai dari tahun 2017 dan yang terakhir sebelum terdakwa ditangkapsedangkan kalau terdakwa II menggunakan narkotika jenis Sabu sudah 3 (tiga)tahun mulai dari tahun 2015 dan yang terakhir sebelum terdakwa ditangkap,para terdakwa menggunakan Narkatika Golongan tersebut tidak ada jijin daripejabat yang berwenang dalam hal ini Meneteri
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-04-2014 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN.Smda
Tanggal 10 April 2014 — ALI HASAN Bin HASAN
70 — 9
  • Sedangkan menurut ketentuan pasal 39penyaluran Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh IndustriFarmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang inidan harus mendapat izin khusus dari Meneteri Kesehatan R.I.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 17-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 322/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 20 Juli 2017 — Pembanding/Tergugat I : SUGIHARTOYO, SH
Terbanding/Penggugat : Drs.WARIDJAN Diwakili Oleh : Jaenuri, SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PURNAWAN ARIBOWO, SE
Turut Terbanding/Tergugat VI : Drs. I WAYAN MERTHA, MM., M.Psi
Turut Terbanding/Tergugat IV : NURUL ISLAM, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : SUTOPO
Turut Terbanding/Tergugat XV : STEFANUS SUHARDJI
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ABDUL MALIK, SH
Turut Terbanding/Tergugat XI : Drs. ACHMAD NURKOMARI
Turut Terbanding/Tergugat IX : NINUK NURBANI AGUSTINA
Turut Terbanding/Tergugat VII : SUDARSONO
Turut Terbanding/Tergugat V : Drs. ANDRIAS SUTOYO
Turut Terbanding/Tergugat III : Hj. INANI SUKESI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : OENTUNG HUSAMADIMAN
Turut Terbanding/Tergugat XII : MARHENDRA SISWATI
Turut Terbanding/Tergugat X : TOELOES SOEDJIANTO
70 — 32
  • Keputusan Meneteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU-0000101.AH.01.08.
    didasarkan atas landasan hukum yang jelas,apalagi sejak terbitnya Aktaakta Pengalihan tersebut terhitung sejak 02 Oktober2002, tidak ternyata ada pihak lain yang memohon keberatan dan pembatalan.Dengan demikian Pepernas 17 Agustus 1945 keberadaannya didasarkan atasetikad baik;Menimbang, bahwa sampai pada saat berlangsungnya kepengurusanPerpenas pereode 20102015 yang diterbitkan berdasarkan Akta Nomor 22tanggal 09 Juni 2010 dan Akta nomor 29 tanggal 21 Oktober 2010 yangselanjutnya terbit Keputusan meneteri
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 367/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 20 Maret 2014 — DADAN NUGRAHA lawan PT. BANK SYARIAH MANDIRI CQ PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG IR.H JUANDA; PT.BALAI MANDIRI PRASARANA; KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA BANDUNG
72 — 17
  • Bertentangan dengan azas kepatutan serta sikap hatihati yang seharusnyadimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atauterhadap harta benda orang lain ;Menimbang; bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat ( 1 )Peraturan Meneteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Penjual/pemilik barangyang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harusmengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untukdimintakan jadwal pelaksanaan lelang disertai
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-12-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 11-02-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 22/Pdt.G.S/2016/PN.Smd
Tanggal 25 Januari 2017 — ATIN BINTI HAMIM dkk sebagai Penggugat dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Cq. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE sebagai Tergugat
34 — 10
  • Nomor 15 Tahun 1975;Bahwa sampai sekarang apa yang dianjikan dalam peraturan Meneteri DalamNegeri RI. Nomor 15 Tahun 1975 tidak ada realisasi, akan tetapi Pemerintah malahmemberikan pasilitas lain yaitu berupa uang santunan secara tunai dengan adanyaPeraturan Presiden RI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 30-05-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — NURJALILA VS KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SAHABAT MITRA SEJATI
113 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Daerah:Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (incasu) Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasukHalaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 482 K/Padt.SusBPSK/2017jenis peraturan perundangundangn, apalagi Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidakada menyebutkan atau memerintahkan bahwaperaturanpelaksanaannya adalah Peraturan Meneteri Keuangan;8.