Ditemukan 2144 data
WIRAYUDA TARIHORAN, SH
Terdakwa:
ARIANTO Alias HERI Bin BONIMIN
91 — 23
Sugiarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.
Pristiawadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.
Agustiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.
Jamarik
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit XXII
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan
3.Ernita Citra Dewi Sagala
215 — 84
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN.StbMahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkatyang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atas perintahUndangUndang ,Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi,Gubemur,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".C) Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 telah diundangkanPERATURAN MENTER
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR27/PMK.06/2016 "TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG"sebagai implementasi dari Pasal 6 Undang Hak Tanggungan nomor 4tahun 1996.d) Bahwa berdasarkan UndangUndang nornor 12 tahun 2011tentang Pernbentukan Pernbentukan Peraturan PerundangUndanganPasal 8 ayat 1 "PERATURAN MENTER!
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR27/PMK.06/2016 "TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG".f) Bahwa setiap dokurnen persyaratan lelang eksekusi HakTanggungan telah sesuai dengan PERATURAN MENTER!
1.Fahrullah
2.Gusti Asnun Kamariah
17 — 2
YAMAN di ubah menjadi GUSTI MOH YAMAN;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama suami harusberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon memangtertulis nama orangtua dari Pemohon Gusti Asnun Kamariah adalah Gt.
15 — 8
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.6, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
9 — 7
Penetapan No. 87/Pdt.P/2018/PA.BJbPutus tgl. 21 Maret 20184.serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tandaP.3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3041a/SKB/CS.KB/XII89 atasnama Ratri Wulandari tanggal 28 Desember 1989 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati Il Banjar, Martapura, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!
8 — 5
Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.
20 — 4
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
1.Shaifullah, S.Ag
2.Norhanah, S.Ag
23 — 2
Pemohon dannama/gelar Pemohon II dalam hal para Pemohon mengajukan permohonanperubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri para Pemohontersebut, hal ini Sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini paraPemohon belum merubah nama/gelarnya dan tempat lahir serta belumdidaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten HuluSungai Selatan mengenai perubahan nama/gelar dan tempat lahir Pemohon dan Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
MERJA APRIANI
12 — 10
Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur diwakili Rahmad Hidayat ST
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
243 — 133
dilampiri Peraturan Berasama MenteriAgama dan Persetujuan dari warga;Bahwa saksi pernah menelpon pak Aji Sapta agar berkasnya dilengkapi;Bahwa jika unutk penerbitan IMB untuk bangunan biasa tidak perlupersetujuan warga;Bahwa dalam permohonan pemohon sudah dilampirkan persetujuan 90orang warga masyarakat sesuai disyaratkan pasal 14 peraturan bersama itu;Bahwa saksi maupun instansi saksi tidak pernah menanyakan ke FKUB;Bahwa peryaratan itu hanya disebutkan dalam peraturan bersama menteriagama dan menter
kondisi diLapangan umat masih belum rukun;Bahwa saksi menjadi Lurah di Kelurahan Jawa selama 3 tahun 9 bulan danmayoritas penduduk disana Islam;Bahwa Kelurahan Jawa tidak memiliki kewenangan perihal pemberian rekomdari FKUB karena rekom FKUB ini menjadi kewenangan penuh dari FKUBkota Samarinda;Bahwa saksi sudah memberikan surat pengantar untuk mendapatkanrekomendasi dari FKUB karena panitia sudah bisa memenuhi syarat 90penduduk atau 60 penerima manfaat sesuai disyaratkan dalam peraturanbersama menter
142 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jarak ~=minimal antar bangunan gedung berdasarkanKeputusan Menter i PU No. 441/KPTS/1998 yangdiperbaharui/diganti dengan Peraturan Menteri PU No.29/PRT/M/2006 Bagian IIIl.2.1.2.e.iv. yang menentukanpada daerah intensitas bangunan padat/rapat, makagaris sempadan samping dan belakang bangunan harusmemenuhi persyaratan: (1) dst... (2) struktur danpondasi bangunan terluar harus' berjarak sekurangkurangnya 10 cm ke arah dalam batas' pekarangan,kecuali untuk bangunan rumah tinggal ;c.
Bahwa secaraprinsip sama sekali tidak adapertentangan antara Peraturan Bupati Banyumas Nomor98 Tahun 2008 dengan Peraturan perundang undanganyang lebih tinggi termasuk Keputusan Menter iPekerjaan Umum Nomor 10 KPTS/2000 tentang KetentuanTeknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran padaBangunan Gedung dan Lingkungan.
9 — 3
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
34 — 5
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
20 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
16 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
12 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.
9 — 5
Oleh karenanyaperkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitasyang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orangorang yang beragamaIslam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter' Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isti ataupunHal.5 dari 9 hal.
11 — 5
Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istniataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan
13 — 1
Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Bantuan Hukumkepada LBH PANGLIMA TASIKMALAYA sebagai Lembaga/OrganisasiBantuan Hukum yang TERAKREDITASI berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan HAM RI No.
23 — 4
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter