• Putera PandawaAsli melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SK.Kom/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 pada faktanyatidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS khusus (RUPSLB) danPENGGUGAT juga tidak pernah dipanggil apalagi diberikankesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS khsusus tersebut,sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 106 UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Jikapun terdapat RUPS yang diselenggarakan TERGUGAT setelahtanggal pemberhentian sementara (22 Desember 2017)

  Anggaran Dasar lebihtinggi dari RUPS. Dalam perseroan segala hal harus tunduk padaAnggaran Dasar, termasuk penyelenggaraan RUPS.

  RUPS tentang ini harus merupakan rupslibyang khusus diadakan untuk membicarakan mata acara keputusanpemberhentian sementara Dewan Komisaris dimaksud. Dengandemikian RUPS yang disebut Pasal 106 ayat (4) adalah RUPSLByang khusus diadakan untuk membicarakan mata acarapemberhentian sementara tersebut...

  , apakah Asrul Masir Harahap, M.Pd (penggugat)diundang atau tidak dalam RUPS;Halaman 68 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor.150/Pdt.G/2019/PN Bgr Bahwa ada akta perubahan susunan pemegang saham setelah RUPS (LB)tersebut, dan akta tersebut dibuat dihadapan notaris Andreas,S.H.

  , apakah Asrul Masir Harahap, M.Pd (penggugat)diundang atau tidak dalam RUPS; Bahwa ada akta perubahan susunan pemegang saham setelahn RUPS (LB)tersebut, dan akta tersebut dibuat dihadapan notaris Andreas,S.H.

• Geominex Solok Selatan untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke2 (dua) pada tanggal 27 Oktober 2014di Padang, namun juga tidak dihadiri oleh seorang pemegang sahampun, dan untukketiga kalinya Penggugat sebagai Direktur Utama kembali mengundang pemegangsaham PT. Geominex Solok Selatan pada tanggal 7 November 2015, untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun lagilagi tidak seorangpemegang saham pun yang hadir ;4.

  Bahwa dalam undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)PT. Geominex Solok Selatan disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) akan diadakan tanggal 5 Oktober 2014, tetapi ternyataRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut diadakan padatanggal 3 Oktober 2014 ;2. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. GeominexSolok Selatan diadakan di JI. Sumagung III Blok X2 No.1 Kelapa Gading JakartaUtara bukan ditempat kedudukan PT.

  Bahwa apabila Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Geominex Solok Selatan diadakan tanpa dihadiri oleh Penggugat sebagaiDireksi, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Geominex Solok Selatan harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan sehingga RUPS LB PT.Geominex Solok Selatan telah melanggar pasal 19 ayat 3 Akta Pendirian PT.Geominex Solok Selatan ;4.

  Bahwa keputusan pemberhentian Direksi dengan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dapat diambil setelan yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri, dan Penggugat sebagai Direksi PT.

  Geominex SolokSelatan ;Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Geominex Solok Selatan tanggal 3 Oktober 2014 adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatigedaad), dan membatalkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Geominex Solok Selatan tanggal 3Oktober 2014 tersebut ;Menyatakan batal rapat dan hasil rapat Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pengumuman dan Surat Pemanggilan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yaitu :

  • Pemanggilan I (Pertama) dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 ;
  • Pemanggilan II (Kedua) dilakukan pada tanggal 6 April 2020 ;
  • Pemanggilan III (Ketiga) dilakukan pada tanggal 21 April 2020 ;
  • Pemanggilan IV (Keempat) dilakukan pada tanggal

  1. Menetapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 15 Mei 2020 yang dilaksanakan Pemohon sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GASMINDO UTAMA tertanggal 15 Mei 2020 Adalah Sah menurut Hukum;
  2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 146.000,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

  pada tanggal 15 Mei 2020.Bahwa sampai dengan panggilan terakhir, Pemohon melakukanpemanggilan dan koordinasi secara langsung dengan Komisaris, namuntidak direspon oleh pihak Komisaris untuk menindaklanjuti permintaanpelaksanaan RUPS Luar Biasa ;Bahwa, dengan alasan situasi pandemi covid19, Pemohon sudahmengajak pihak Komisaris untuk melakukan RUPS Luar Biasa denganmekanisme Online via Zoom Meeting ataupun WhatssApp, namun pihakKomisaris tidak menunjukan itikad baik dan tidak memberikan kepastianyang

  Gasmindo Utama telah melakukanpengumuman RUPS secara terbuka kepada pemegang saham lainnya dankepada Komisaris 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan pelaksanaanRUPS Luar Biasa, sehingga Pemohon telah memenuhi amanat Pasal 83ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatas ;Bahwa sesuai dengan ketentuan pelaksanaan RUPS Luar Biasasebagaimana yang tertuang dalam Surat Panggilan terakhir tanggal 15 Mei2020, pihak Komisaris tidak memenuhi pemanggilan dengan alasan yangtidak jelas, sehingga Pemohon tetap

  Foto copy Panggilan pertama (Satu) Rapat Pemegang saham luar biasa(RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnyadiberi tanda bukti P5 ;6. Foto Copy Panggilan Ke II (dua) Rapat Pemegang saham luar biasa(RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnyadiberi tanda bukti P6;7. Foto Copy Panggilan Ke Ill (tiga) Rapat Pemegang saham luar biasa(RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnyadiberi tanda bukti P7;8.

  diminta agar mengunakan fasilitastelekonfrence melalu zoom meeting maupun whatsapp;Bahwa dari empat kali pemanggilan tersebut komisaris terkesancuek dan tidak merespon untuk dilakukan rapat umum pemegangsaham luar biasa;Bahwa komisaris Tirsa Lasama tidak mau datang karena covidnamun ia juga tidak mau menggunakan fasilitas teleconference;Bahwa pada saat RUPS tahunan saksi ada hadir sebagaipembawa acara;Bahwa saat RUPS tahunan Komisaris Tirsa Lasama ada hadir;Bahwa saat RUPS luar biasa saksi tidak

  rapat pemegang saham luar biasayang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2020, namun sebelum RUPS luar biasaini dilakukan sudah diberitahukan kepada Komisaris perusahaan bernama TirsaLasama sebanyak 4 (empat) kali namun tidak ada repson dari pihak TirsaLasama untuk pelaksanaan RUPS luar biasa ini walaupun sudah dilakukanmekanisme dengan Zoom Meeting ataupun whattsapp akibat pandemi Covid19, sehingga pemohon melaksanakan RUPS Luar biasa tanpa kehadiran dariKomisaris Tirsa Lasama pada tanggal 15 Mei 2020

• Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

  Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

  PST.ada aset pribadi/aset keluarga yang di atas namakan sebagai asetperusahaan;Bahwa saksi menghadiri RUPS LB PT. DharmakaryaDhikaalambhana pada tanggal 13032013 dan saksi bertindak sebagaiMC atas permintaan Pak Rafiq Radinal;Bahwa RUPS LB dilaksanakan di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakartadimana RUPS LB diselenggarakan untuk pembelaan dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan menindaklanjuti mengenaipemberhentian sementara Ir.

  Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

  Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

• ., yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini, agar tidak melakukan dan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak tuntutan provisi

   selain dan selebihnya ;

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan masa kepengurusan Hasil RUPS LB tanggal 22 Februari 2013 yang baru mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0107372.AH.01.10 Tahun 2015 akan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

   ) perseroan yang akan datang;

3. Menyatakan perbuatan dan tindakan para Tergugat selaku Presiden Direktur dan Presiden Komisaris PT Metro Mini Jakarta berdasarkan hasil RUPS/RUPSP tanggal 29 April 2000 merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat I dan/ atau para Penggugat sebagai pengurus yang sah untuk menerbitkan dan menandatangani saham-saham dari pemegang saham yang sah atau dari persero yang belum ditempatkan;
5. Menghukum Tergugat II atau pihak manapun yang

   "RUPS kedua dan ketiga dilangsungkandalam jangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan palinglambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinyadilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat21 (dua puluh satu) hari setelan diperolehnya penetapanpengadilan negeri";1.3.

   Membatalkan surat penetapan No.03/Pdt/RUPS/2000/PN.Jkt.Timtanggal 31 Maret 2000 beserta produk yang dihasilkannya;3 Menyatakan RUPSP dan RUPS PT Metro Mini yang diselenggarakan29 April 2000 oleh Tergugat telah menyimpang dari ketentuan yangseharusnya : Penyelenggaraan RUPS/RUPSP PT Metro Mini di kantor PT MetroMini JIl.Pemuda Kav.721, ternyata dilakukan di luar kantor tersebut; Mengacu kepada anggaran dasar PT Metro Mini pasal 13 dan 14tentang laporan keuangan neraca dan Laporan Direksi; Mengundang

   Memerintahkan kepada Tergugattergugat selaku PanitiaRUPSP/RUPS PT Metro Mini dan kepada Turut Tergugat yang menamakandiri pengurus tandinganyang dihasilkan oleh RUPS/RUPSP tanggal 29 April2000 yang tidak sah untuk menghentikan segala kegiatan perusahaan baikkeluar maupun ke dalam;8.

   yangdimiliki oleh Para Tergugat agar Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) dapat dilaksanakan sebagaimanaPenetapan No. 01/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Mei2011 dan Penetapan quorum No. 03/Pdt.P/RUPS/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 11Desember 2012:5.

   );Menimbang, bahwa RUPS merupakan organ perseroan tertinggi,sehinggga beralasan hokum apabila masa berakhirnya kepengurusan ditentukanoleh RUPS;Petitum angka 4Menimbang, bahwa pada Petitum angka 4 pada pokoknya mohon untukmenyatakan perbuatan para Tergugat selaku Presiden Direktur dan PresidenKomisaris PT Metro Mini Jakarta berdasarkan hasil RUPS/ RUPSP tanggal 29April 2000 adalah perbuatan yang melawan hokum sehingga penerbitan sahamsaham harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat

• ) LuarBiasa PT QDC Technologies serta menunjuk sendiri Notaris untukpelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.QDC Technologies;Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.QDC Technologies melalui Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan dengan Surat Tercatat ataudengan iklan dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasionalsesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang

  berlaku;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDC Technologies;Halaman 2 dari 8 hal.

  Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untukmenyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies serta menunjuk sendiriNotaris untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies ;4. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa PT.

  QDC Technologies melalui Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan denganSurat Tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar Harian yangHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2018terbit secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;5. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDCTechnologies ;6. Menetapkan agenda rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT.

  Nomor 2928 K/Pdt/2018Bahwa sedangkan permintaan Pemohon untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDCTechnologies, Pemohon harus menyelesaikan kewajibannya sebagaipembeli dan Pemegang Saham PT QDC Technologies yang belumdilunasi kepada Termohon Ill sebesar Rp18.360.000.000,00 (delapanbelas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), sehingga tepat JudexFacti alasan Pemohon meminta izin mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDC Technologies adalahtanpa

• MM, YAN SULAIMAN mengenai RUPS Luar Biasa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga membawa konsekuensi hukum tidak sah dan tidak mengikat;4. Menyatakan surat-surat yang terbit yang berasal dan atau berkaitan dengan RUPS luar biasa yang tidak sah seluruhnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya ;6.

  MBS karena ada RUPS yaitutentang pergantian direksi dari pak Saut Sitorus kepada pak Cing Wun ;Bahwa adanya pergantian direksi saksi diberitahu waktu ada di rumah makan ;Bahwa setelah ada RUPS lalu dari kantor Notaris kami ke lokasi tambang untuksosialisasi hasil RUPS yang hadir karyawan dan masyarakat setelah itu kami kerumah pak Deny untuk sosialisasi tentang hasil RUPS ;Bahwa bukti T.7A foto 5, 6, 7 dan 8 foto penandatanganan berita acara sosialisasihasil RUPS yang hadir Pak Deny, Pak Cing Wun

  RUPS LB yangkemudian hasil RUPS LB ditandatanganai peserta rapat tentang perubahan direksiPT.

  Saksi JARPEN GULTOM, di bawah sumpah memberi keterangan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi hadir di kantor Notaris Gresia di kendari karena saksi diajak oleh PakZulkifli bos saksi yang menurut beliau ada undangan RUPS di kendari ;Bahwa dalam RUPS ada tandatangan hasil RUPS yang tandatangan Pak Deni, pakYan, pak Affendi saksi tahu mendengar dari pak Zulkifli ;Bahwa tandatangan hasil RUPS di ruang Notaris ;Bahwa setelah tandatangan hasil RUPS kami keluar makan di rumah makansebelah kantor notaris

  Dalam ketentuan tersebutmenyatakan bahwa RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnyamenurut penjelasan Pasal 78 ayat (1), adalah yang dalam praktek sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa.

  belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, sedangkan buktiTI & T.H5A, TI & T.U5B dan T.I & T.II5C, undangan tertanggal 19 dan 23September 2013 untuk RUPS pada tanggal 27 September 2013.

• Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT, yaitu:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5):a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

  RUPS LB kembali kepada Termohon IIdan Termohon Ill selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surattertanggal 1 732016;1.1.

  Bumi Ulu Talo serta dalam Pasal 80 ayat (2)UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukanmengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa;Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan olehPemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskanHalaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 812 K/Pdt/2017keadaan/ kondisi yang menunjukkan adanya kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS; Maka oleh karenanyapermohonan ini harus ditolak;3.

  Dengankata lain, pengajuan penetapan penyelenggaraan RUPS LB a quoakan i//usoir atau siasa;3.5.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu .. dst...b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.4.1.

• Dalam forum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) mekanisme penyampaian keterangandan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuaiagendanya. Dalam forum RUPS , para peserta tidak dapat memberikanketerangan di luar agenda rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semuapemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itudengan suara bulat dan dalam setiap penyelenggaran RUPS, Ketuarapat wajidb membuat dan menanda tangani risalah ;Halaman 2 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby3.

  Araya Bumi Megah tahun buku 2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Daftar Hadir Staf/Karyawan dalam RUPS PT. Araya Bumi Megah Tahun Buku2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Notulen RUPS TahunBuku 2018 PT.

  ARAYABUMI MEGAH dan hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal79 ayat (1) dan (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangmenentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPSlainnya, dengan didahului pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 berupa daftar hadir DewanKomisaris dan Direksi RUPS Tahunan PT ARAYA BUMI MEGAH, tanggal 28Maret 2019, T7 berupa daftar hadir peserta RUPS Tahunan PT.

  ARAYA BUMIMEGAH, tanggal 28 Maret 2019 dan T8 berupa Notulen RUPS TahunanPerseroan Terbatas PT.

  (RUPS) PT.

• tersebut dengan jelasmenyebutkan agenda dari RUPS yaitu :1.

  pada pukul16;23;40 pada tanggal 27 Agustus 2019.Pelaksanaan RUPS pada tanggal 11 September 2019 dihadiri olehTergugat dan Tergugat Il, Tetapi Penggugat tidak hadir,sehingga RUPS pada tanggal 11 September 2019 ini batal (tidakada hasil keputusan) karena Penggugat tidak hadir.Surat Undangan tercatat Kedua untuk RUPS Tahunan/ RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

  saham 2.500 (dua ribu lima ratus) saham.Kesimpulan RUPS diambil dengan suara bulat berdasarkanMusyawarah mufakat.Dan Hasil RUPS tersebut dibuat secara rinci dalam Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

  T.T5 );Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN BnaMenimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakanPenggugat selaku Direktur tidak pernah menerima usulan dari PemegangSaham maupun Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS, baik RUPS tahunanmaupun RUPS Luar Biasa, dan berdasarkan buktibukti:1.

  kembali Penggugat dengan surat tertanggal 11 September 2019Perihal Undang RUPS Tahun/RUPSLB PT.

• TGMbersama undangan lainnya telah melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ;Bahwa, RUPS ini telah dibuatkan Akta berupa PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh dan di hadapan Notaris diPalangka Raya, Ibu ELLYS NATHALINA , SH.

  aktif di Kantor Perseroan terlebih lagi telah berhutangsecara pribadi di dalam Perseroan yang hingga mengajukangugatan sekarang ini belum pernah melunasinya ;bahwa Pasal 8 ayat (2) Anggaran dasar Perseroanmenyebutkan : Istilah RUPS dalam Anggaran Dasarberarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa :bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) menyebutkan :Dalam RUPS Tahunan :a.

  Wajib meminta persetujuan RUPS untuk :1. Mengalihkan kekayaan persroan, atau2.

  Dalam hallaporan Keuangan yang desdiakan ternyata tidak benar dan / ataumenyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggungrenteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali terbuktibahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.Menimbang bahwa mengenai pelaksanaan RUPS, Undangundang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa Direksimenyelenggarakan RUPS atau RUPS lainnya dengan didahului olehpemanggilan RUPS.

  Direksi wajib melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 ( lima belas ) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

• Hal iniditegaskan kembali oleh UU PT yang mengatur bahwa Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS apabila ada permintaan dari pemegang saham (videPasal 79 ayat (5) UU PT);IIPeranan Pengadilan Dalam Penyelenggaraan RUPS Atasa Permintaan Pemegang SahamBerdasarkan UU Perseroan Terbatas1Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, organ PerseroanTerbatas yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, baik ituRUPS Tahunan maupun RUPS lainnya ("untuk selanjutnya disebut RUPS LuarBiasa") adalah

  RUPS hanyaHal. 5 dari 49 hal. Put.

  Beliau menjelaskan :"RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang wajib diadakan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya yang jugadisebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dapat diadakansetiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;RUPS tersebut diselenggarakan dengan didahului panggilan RUPS ataspermintaan dari I (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili satu persepuluh (1/10) atau lebih dari jumlah seluruh saham denganhak suara

  kepentingan yangwajar untuk diselenggarakan RUPS;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut memuat pula ketentuanmengenai :a Bentuk RUPS, mata acara khusus RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS,kuorum kehadiran dan/atau. ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS serta penunjukan Ketua RapatHal. 7 dari 49 hal.

  (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, Berta penunjukan ketua rapat,sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar; dan/ataub Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau DewanKomisaris untuk hadir dalam RUPS;18 Sesuai

• Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPS LB atas PT. Pembangunan Selingsing Mandiri, dengan agenda sebagai berikut:a. Laporan Keuangan tahun buku perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016;b. Mengganti Direksi perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri;c. Mengganti Komisaris perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri; 4.

  Pembangunan SelingsingMandiri, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Pembangunan Selingsing Mandiri (bukti P12);Fotocopy Surat Bupati No. 500/Ekon/tanggal 21 Januari 2017 yangditujukan kepada Komisaris Utama PT. Pembangunan SelingsingMandiri, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

  Pembangunan Selingsing Mandirimasingmasing tertanggal 3 Januari2017 dan tanggal 21 Januari 2017, untuk mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) atas PT. Pembangunan Selingsing Mandiri,namun dalam tenggang wakiu yang ditentukan selama 15 (lima belas) hari,Termohon dan Termohon Il tidak ada melaksanakan RUPS seperti yangdimohonkan oleh Pemohon,sehingga oleh karenanya Pemohon mengajukanpermohonan penetapan RUPS LB PT.

  Terbatasdapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPSLB;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (generalannual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiaptahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir.

  Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinarymeeting) adalah RUPS yang diselenggarakan setiap waktu = dandigantungkan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;Menimbang, bahwa pada prinsipnya RUPS dalam suatu PerseroanTerbatas harus diselenggarakan oleh Direksi, baik itu atas permintaanpemegang saham dengan surat tercatat kepada Direksi atau DewanKomisaris maupun atas permintaan Dewan Komisaris sendiri. NamunHal. 8 dari 14 hal.

  Pembangunan Selingsing Mandiri;Menimbang, bahwa mengenai kuorum kehadiran dan ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam perkara a quotidak perlu ditetapkan dalam perkara a quo karena berdasarkan PenjelasanPasal 80 ayat (8)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas persoalan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam penetapan Pengadilanhanya berlaku khusus untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

• Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT,sebagai berikut : Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa

  Dewan Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham, atau permintaan kembalipemegang saham kepada Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan (videPasal 80 ayat (1) UU PT);Menimbang, bahwa terkait penyelenggaraan RUPS, memperhatikan ketentuanPasal 86 pada ayat : (1), RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu

  perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapatdiadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harusHalaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pat.P/2018/PN Btmdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4)RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada

  RUPS ketigaharus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan olehketua pengadilan negeri; Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada Ketua PengadilanNegeri, pendapat mantan Hakim Agung Yahya Harahap memberikan uraian mengenaihalhal yang harus dibuktikan oleh pemegang saham yang menjadi pemohon, sebagaiberikut :1.

  lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kKecuali UndangUndangdan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam halkuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakanHalaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btmpemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkanbahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana

• INDOSAN, perihalpermintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; yang padaintinya adalah meminta supaya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari,Direksi menyelenggarakan RUPS, dengan agenda RUPS tentang. 1) Laporan tahunan perseroan PT. INDOSAN;2) Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT.

  INDOSAN;Akan tetapi, setelah lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggalsurat permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut, Termohon sama sekallitidak melakukan panggilan RUPS ataupun tidak menyelenggarakan RUPSsebagaimana diminta. 2Bahwa, sehubungan karena Direktur PT. INDOSAN / TERMOHON tidakmenyelenggarakan RUPS tersebut; maka PEMOHON meminta kepadaKomisaris PT. INDOSAN untuk menyelenggarakan RUPS; dan ataspermintaan PEMOHON tersebut, Komisaris PT.

  Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Skt1) Mengadakan RUPS tahunan, serta menyampaikan dan menyerahkanlaporan dan dokumen tahunan Perseroan PT. INDOSAN; 2) Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. INDOSAN. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2018, PEMOHON telah hadirmemenuhi panggilan RUPS akan tetapi TERMOHON Ny. Siem Sien Lian /Lanny Setyawati selaku pemegang 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembarsaham atau pemegang 47% (empat puluh tujuh persen) saham PT.INDOSAN tidak menghadiri panggilan RUPS tersebut.

  INDOSAN. 200ccce0nnnncccnncncnnnnnnennnnnnnnsBahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang undangNonor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (Satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, Kecualiundangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah korum yanglebih besar; selanjutnya, Sesuai Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar PT.INDOSAN yang berbunyi, RUPS dapat dilangsungkan apabila

  INDOSAN, sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku; Bahwa, sehubungan untuk menyelenggarakan RUPS PT. INDOSAN perluuntuk menentukan korum kehadiran, korum pengambilan keputusan dantermasuk perlu untuk menentukan jadwal pemanggilan RUPS PT.INDOSAN dan menentukan pimpinan RUPS PT. INDOSAN, maka perluditetapkan sebagai Derikut: ==

• Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai Direktur sejakTanggal 22 Februari 1994 sampai pada penyelenggaran RUPS Tahun 2015 yangumumnya RUPS tahunan berlangsung pada setiap Bulan Juni. Dengan demikianmasa jabatan terakhir Penggugat sebagai Direktur Operasional adalah Bulan Juni2015.

  Salah satu agenda yang diputuskan dalam RUPS tersebut adalahpemberhentian Penggugat dari Jabatan Direktur Operasional terhitung sejakTanggal 1 Juli 2014. Hal ini diketahui Penggugat berdasarkan informasi lisan daripemegang saham lokal. Sedangkan secara tertulis isi Keputusan RUPS tersebutdi atas baru diketahui Penggugat pada Tanggal 3 November 2014 sebagailampiran surat tanggapan somasi Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 31 Oktober2014 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat; (Bukti P).11.

  Bahwa dalam RUPS Tanggal 16 Juni 2014, Tergugat sama sekali tidakmengundang atau tidak memanggil Penggugat untuk menghadiri RUPS yangbertujuan memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Operasional. Atasperbuatan Tergugat ini, maka Penggugat tidak dapat membela diri dalam RUPStersebut. RUPS secara sepihak memutuskan memberhentikan Penggugat tanpaalasan yang dibenarkan secara hukum.

  Bahwa Keputusan RUPS Tanggal 16 Juni 2014 yang berkaitan denganPemberhentikan Penggugat dengan tidak memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membela diri dalam RUPS adalah bertentangan denganketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas. Selengkapnya ketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2)berbunyi: (7).Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkanalasannya. (2).

  Dalam Pasal 105 Ayat (2) sudah sangatjelas mengatur bahwa sebelum RUPS memberhentikan seorang direktur, makaterlebin dahulu mendengarkan pembelaan diri dari direktur yang bersangkutan.Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan kesempatan terlebih dahulukepada Penggugat untuk membela diri di dalam RUPS.

• Tanggal undangan RUPS 15 Agustus 2019 dan RUPS dilaksanakan 23Agustus 2019 MELANGGAR Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasb.

  RUPS terbagimenjadi 2 jenis yaitu RUPS luar biasa dan RUPS tahunan.Bahwa RUPS Tahunan yang acara atau kegiatannya diadakan dalam kurunwaktu setahun sekali atau paling lambat 6 bulan dengan ketentuannya adalahsetelah melewati periode tahun buku perusahaan, sedangkan RUPS luar biasayaitu RUPS yang diadakan suatu perusahaan sewaktuwaktu tergantungdengan kebutuhan perusahaan, dimana RUPSLB ini diadakan ketika adaperubahan dalam perusahaan baik itu masalah kecil atau besar sepertiperubahan nama, logo,

  RUPS bisa melalui direksi, komisaris maupunpemegang saham ;Bahwa kalau pemanggilan RUPS dilakukan oleh direksi yang masa habatannyatelah berakhir maka ia akan bertangungjawab secara pribadi ;Bahwa ketentuan undangan RUPS, pada undangan RUPS harus ditentukanjelas agendanya namun apabila tidak teragendakan akan tetapi dihadiri olehsemua pemegang saham maka hal tersebut tidak jadi masalah.

  dalam Pasal 79 UUPT sejak diterimanya surat tercatat yangmemuat permohonan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS.

  dilakukan oleh Dewan Komisarispada tanggal 15 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPS diselenggarakan padatanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan pula dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yang menggariskan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.

• Bukit Kalisari Artha Makmur, namundikarenakan tempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak adatempat lagi maka sebelum rapat dimulai Panitia Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) memindahkan tempatRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ke BintangHotel dengan jarak dari tempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadiri rapat sehingga Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 maret 2020 Penggugat kembali mengirimsurat

  Undang Undang No 40 tahun 2007Pasal 82 ayat 3 :Dalam panggilan RUPS dicantumkantanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2Maret 2020 tersebut sudah diakui sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidakhadir

  dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justru malahsebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempat RUPS LBtersebut yang seharusnya Penggugat mengkonfirmasi terlebihdahulu lokasi yang akan dilakukan RUPS LB tersebut sebelummengirimkan undangan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I.Sehingga dengan demikian, dalil penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadirdalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020 tersebut adalah tidakbenar dan tidak berdasarkan fakta, mengingat Tergugat danTurut Tergugat

  ;Bahwa RUPS yang pertama dilakukan di aula Hotel UtamaRaya kemudian kami pindah di Hotel Bintang, RUPS keduadilakukan di Hotel Banyuglugur;Bahwa hasil RUPS semua pihak hadir dan menghasilkan BeritaAcara terkait materi kKeuangan dan rekonstruksi dan laporankeuangan;Bahwa yang mengusulkan RUPS itu adalah dari Dwi BudiParanata;Bahwa di RUPS pertama Dwi Budi Paranata hadir tapi dari MeiSuryawandan B.

  BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT.

• Grafisindo, setelah jedah waktu 30 (tiga puluh)hari sejak diselenggarakannya RUPS pada tanggal 2 Desember 2002, sampai dengansekarang ini, Tergugat II baik sebagai Komisaris maupun selaku Pelaksana DirekturUtama perseroan, tidak pernah menyelenggarakan RUPS tentang hal itu.

  No. 1902 K/Pdt/201438Timur yang ketakutan apabila diadakan RUPS, bukannya Termohon Kasasi sendiriyang seharusnya merasa ketakutan?.

  Heru Sutopo Rp0 (nol rupiah);Keberatan Kelima:Panggilan RUPS Yang Dilakukan oleh Termohon Kasasi (Ir. H.

  Kasasi I (PT BinangungIntiaditya Grafisndo) yang dahulu Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dandalam RUPS tersebut karena Termohon Kasasi tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dipakai, maka saat itu Termohon Kasasi hanyamenangis dan meminta waktu untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuaidengan Standar Akutansi, namun Peserta RUPS memberikan waktu satu bulan untukRUPS kembali yaitu RUPS pada tanggal 19 Juni 2003, dan pada saat RUPSHal. 83 dari95 hal.

  J),ternyata setelah dicermati bukan undangan RUPS sebagaimana dimaksud dalamHal. 87 dari95 hal.

• II 7) :Bahwa RUPS LB TANGGAL 15 NOVEMBER 2013 TELAH KORUMDAN DAPAT DILAKSANAKAN, karena secara nyata atau factual,sebelum diadakan RUPS LB tanggal 15 November 2013, TERGUGAT dan TERGUGAT II telah mengundang PENGGUGAT melalui surattertanggal 29 Oktober 2013 Perihal: Undangan Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS) untuk hadir dalam RUPS LB tersebut, akan tetapiPENGGUGAT sama sekali tidak datang dan mempergunakan haknyadalam RUPS LB tersebut, selanjutnya, walaupun PENGGUGAT telahmenerima surat undangan untuk

  Il 7) ; Bahwa RUPS LB TANGGAL 15 NOVEMBER 2013 TELAH KORUM DAN DAPATDILAKSANAKAN, karena secara nyata atau factual, sebelum diadakan RUPS LBtanggal 15 November 2013, TERGUGAT dan TERGUGAT II telah mengundangPENGGUGAT melalui surat tertanggal 29 Oktober 2013 Perihal: UndanganRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk hadir dalam RUPS LB tersebut,akan tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak datang dan mempergunakan haknyaHalaman 64 dari 91, Putusan Nomor : 192/Pdt/G/2015/PN.Bdg.dalam RUPS LB tersebut, selanjutnya

  Tembusan surat tercatat tersebut disampaikan oleh pemegangsaham kepada Dewan Komisaris, setelah itu Direksi wajib melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggalpermintaan RUPS diterima ;Menimbang, bahwa bila ternyata tidak melakukan pemanggilan RUPS makapermintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan KomisarisAtau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

  Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggalRUPS ;b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan surattercatat atau dengan iklan dalam surat kabar ;c.

  Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dicantumkantanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejaktanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan ;d. Perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta ;Halaman 76 dari 91, Putusan Nomor : 192/Pdt/G/2015/PN.Bdg.e.