• Fotocopy Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/ Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UPL)/ Dokumen Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (DPPL)/ Surat Pernyataan PengelolaanLingkungan (SPPL)/Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) AnalisaLingkungan (ALIN).g. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa tanahtidak dalam sengketa/masalah.h. Berita Acara Sosialisasi bagi bangunan tempat usaha yangmenimbulkan gangguan luas pada masyarakat.i.

• tertentu yang akan dan telah melakukan kegiatannya baikperkebunan, industri, kKehutanan, dan lainlain; Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012tentang Ijin Lingkungan pasal 3 menjelaskan bahwa untuk kegiatan yangdilakukan oleh orang perorangan ljin Lingkungan yang wajib dimiliki adalahAMDAL atau UKLUPL, jika usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukantidak termasuk dalam criteria AMDAL atau UKLUPL, maka wajibmempunyai Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup(SPPL

  /atau Lembaga dan/atau Instansi Terkait;Menimbang, bahwa Ahli TENGKU INDERA HIDAYAT, SP memberikanpendapat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentangIjin Lingkungan pasal 3 menjelaskan bahwa untuk kegiatan yang dilakukan olehorang perorangan Ijin Lingkungan yang wajib dimiliki adalah AMDAL atau UKLUPL, jika usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan tidak termasuk dalamcriteria AMDAL atau UKLUPL, maka wajib mempunyai Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL

• Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

  3 Menetapkan lamanya Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  4. Menetapkan Terakwa tetap ditahan;

  5. Menetapkan barang bukti berupa :

  1. 1 (satu) bendel photo copy dengan judul : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

  ) atas nama LINGGA DJUHARI RUKO berikut lampirannya berisi photo copy :

  a. Surat Persetujuan SPPL No.660.1/2703/DAM-BLH tanggal 9 Oktober 2015

  b. Uraian kegiatan yang ditandatangani LINGGA DJUHARI

  c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal Oktober 2015 dengan lampirannya

  d. KTP atas nama LINGGA DJAUHARI

  e. Photo rencana RUKO yang akan dibangun

  f. Keputusan Bupati Bogor

• GUSTIAN RIAU S.E, M.Si selaku Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam,yangharus dimiliki oleh Pemohon pengusaha gelanggang permainanmekanik/elektronik adalah :1) Akte pendirian perusahaan CV maupun PT;2) Surat Keterangan Domisili dari kelurahan dan Kecamatan,sempadankelurahan;3) SPPL ( surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danpemantauan Lingkungan hidup.dari Bapedalda;A) NPWP;:5) KTP Direktur;6) Pas Foto 3x4 sebanyak 3 lembar;7) Denah Lokasi Arena Gelper Anakanak

  GUSTIAN RIAU S.E, M.Si selaku Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam,yangharus dimiliki oleh Pemohon pengusaha gelanggang permainan mekanik/elektronik adalah :1) Akte pendirian perusahaan CV maupun PT;2) Surat Keterangan Domisili dari kelurahan dan Kecamatan,sempadankelurahan;3) SPPL ( surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danpemantauan Lingkungan hidup.dari Bapedalda;A) NPWP:5) KTP Direktur;6) Pas Foto 3x4 sebanyak 3 lembar;7) Denah Lokasi Arena Gelper Anakanak

• Memiliki SPPL ( Surat Pernyataan Pengolaan Lingkungan. Harus Memilki Tanda Daftar Usahan Pariwisata. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Bahwa hal tersebut diatur dalam ketentuan : UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Perda Kota Batam No. 17 tahun 2001 kepariwisataan di KotaBatam sebagaimanaperubahannya perda no. 3 tahun 2003 tentangkepariwisataan di Kota Batam. Bahwa PT.

  Fasilitas yangtersedia di KTV hanya ruangan karaoke saja, sedangkan di PUB berupaLive Musik dan tari cabaret atau Dencer ; Bahwa Terdakwa mempunyai ijin usaha yang di keluarkan oleh DinasPenanaman Modal Kota Batam diantaranya:Memiliki Domisili Perusahaan.Memiliki SPPL (Surat Pernyataan Pengolaan Lingkungan)Memilki Tanda Daftar Usahan Pariwisata.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

• Teknis Kegiatan) ;Bahwa tugas saksi sebagai PPTK adalah melaksanakan kegiatan proyek yang ada diDinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan bidang saksi;Bahwa sebagai PPTK saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan sewa saranamobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan.Bahwa kegiatan tersebut berada dalam kewenangan saksi sebagai PPTK;Bahwa saksi membantah tandatangannya pada barang bukti nomor 20, 23, 24 dan28;Bahwa tanpa tandatangan PPTK dalam SPPL

  pemeriksaanterhadap fisik barang dan jasa yang telah dilaksanakan oleh rekanan;Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu berita acara;Bahwa sebagai anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa saksi tidak pernahmemeriksa pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapibrahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamanan panganBahwa sesuai prosedur apabila kegiatan telah dilaksanakan uang proyek langsungdicairkan ke rekening rekanan;Bahwa syaratsyarat pencairan dana adalah SPPL

  dokumen sehubungandengan pengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapibrahman cross;Bahwa terhadap barang bukti nomor 16 dan 19 saksi membantah tanda tangan yangada pada dokumen tersebut sebagai tanda tangan dirinya;Bahwa terhadap penyebaran sapi brahman cross pada tahun 2008 ada tapibentuknya adalah uang tunai yang langsung dikirimkan ke rekening para kelompoktani;Bahwa untuk pencairan dana kegiatan proyek PPTK harus mengetahui, karena padaSurat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPL

  Tambunan, sedangkan untuk sewasarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamananpangan adalah Drh Suparmi;e Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan dana untuk dua kegiatantersebut;e Bahwa saksi tidak melakukan cek list pada SPPL, yang melakukannya KasubagKeuangan;e Bahwa tanpa tandatangan PPTK uang dana kegiatan tidak bisa cair;e Bahwa pada saat saksi menyiapkan SPP dan SPM, dokumen yang ada padakelengkapan SPP belum ada.

• Semarang;

• FC Rekomendasi SPPL nomor 660.1/SPPL/1646/2015 tanggal 30 Desember 2015 diberikan kepada Suharyono selaku Direktur PT Multi Usaha Karya alamat Tegalrejo Rt 05 Rw 03 Kel. Bawen Kec. Bawen Kab.

• KTP wilayah Kota Palopo;Hal 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2018/PN PlpSurat Izin Tempat Usaha (SITU);Izin Gangguan/HO;Tanda Daftar Perusahaan (TDP);Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);oa fF oO NhSurat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL);7.

• tentang Ketentuan dan Tata CaraPemeberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri; Bahwa kegiatan produksi minuman beralkohol berupa arak juga harusdilengkapi dengan Tanda Daftar Industri karena kegiatan yang dilakukanTerdakwa tersebut masuk kategori industri kecil; Bahwa syarat untuk membuat Tanda Daftar Industri harus memiliki Izinmendirikan bangunan, Surat Izin Gangguan, Surat Ilzin UsahaPerdagangan dan Tanda Daftar Gudang serta surat PernyataanPengelolaan Lingkungan (SPPL

• Pasal1 angka3Pengelolaan Lahan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan,pengalokasian, pengawasan, dan evaluasi;Pasal 1 angka 4Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenanganpelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, dalam hal inipemegangnya adalah Badan Pengusahaan Batam;Pasal 26(1) Sub Direktorat Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan melakukantindakan evaluasi terhadap pengguna lahan yang tidak menjalankankewajiban sebagaimana yang diperjanjikan di dalam SPPL

  Pemenuhan kewajiban pengguna lahan sesuai dengan SPPL;e.

  Memonitor jangka waktu alokasi lahan yang akan berakhir; danf, Memonitor laporan realisasi penggunaan lahan dan pembangunan;Pasal 26(1) Sub Direktorat Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan melakukantindakan evaluasi terhadap pengguna lahan yang tidak menjalankankewajiban sebagaimana yang diperjanjikan di dalam SPPL;(2) Dalam hal tidak dilaksanakannya realisasi dan pemenuhan kewajibansebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pengusahaan Batam melakukantindakan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut

  Tidak dipenuhinya syaratsyarat atau kewajibankewajiban yang tertuangdalam SPPL;b. Tidak dilaksanakannya realisasi dan pemenuhan kewajiban sebagaimanadimaksud pada Pasal 26;c. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku, ataud. Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa alasan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugatadalah sebagaimana tertuang dalam Konsideran Menimbang Surat KeputusanObjek Sengketa, yaitu: bahwa PT.

• Kemilau Rejeki ( Fotocopy sesuai denganfotocopy );Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tertanggal 18 Desember 2013 ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Surat Nomor : 600/206/BID.TR/2013 tanggal02 Agustus2013 Perihal Surat Penunjukan PenggunaanLahan (SPPL) Rencana Kegiatan Pengolahan danIndustri Batu Pecah dan Batu Aji ( Fotocopt sesuaidengan fotocopy );Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam NegeriNomor : 26/3202/IP/PMDN/2013 Nomor Perusahaan5919.2013 tanggal 19 September

  Fotocopy sesuai dengansesuai dengan fotocopy );Fotocopy Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor :503.1/2667BPMPT/2016 tanggal 12 Mei 2016 TentangIzin Lokasi ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis PertanahanDalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor274/32.02.400/V/2016 Tanggal 10 Mei 2016 ( Fotocopysesual dengan fotocopy );Fotocopy Surat Nomor : 600/206/BID.TR/2013 tanggal02 Agustus 2013 Perihal Surat Penunjukan PenggunaanLahan (SPPL

  15122015 ( Fotocopy sesuai dengan asili );Fotocopy Peta Bidang Tanah tanggal 18 April 2016 ( Fotocopy sesuai dengan asili );Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis PertanahanDalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor274/32.02.400/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 ( FotocopyHalaman 80 dari 105 Putusan Perkara Nomor : 130/G/2019/PTUN.BDGBukti T 140BuktiT14RBukti T 14SBukti T 14 TBukti T 14 VBukti T 14 WBukti T 14 XBukti T 14 YBukti T 14 ZBukti T 14 AAsesual denganasli );Fotocopy Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL

  izin lokasi nomor542/32.02.400/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013Halaman 89 dari 105 Putusan Perkara Nomor : 130/G/2019/PTUN.BDG1273.74.75.Bukti T Il Int 72Bukti T Il Int 73Bukti T Il Int 74Bukti T Il Int 75( Fotocopy sesuai dengan asli );Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor153/32.03.400/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017( Fotocopy sesuai dengan asli );Fotocopy Surat Nomor : 601/014Bid.TR tanggal 20 Januari 2017 Perihal Surat Penunjukan PenggunaanLahan (SPPL

• ISMANI;

• 1 (satu) lembar surat peryataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) an. ISMANI;
• 1 (satu) lembar lampiran izin usaha mikro kecil an.

• BukitLambangsari Makmur, Perihal Penegasan Persetujuan Kredit,No. 283/DPS/SPPL/X/2008 tertanggal 10 Oktober 2008;Pembelian 2 (dua) Unit Dump Truck Nissan sebesarRp295.000.000, sesuai dengan Kwitansi pembayarantertanggal 11 Nopember 2008..

  BukitLambangsari Makmur, Perihal Penegasan Persetujuan Kredit,No. 283/DPS/SPPL/X/2008 tertanggal 10 Oktober 2008;Pembelian 2 (dua) Unit Dump Truck Nissan sebesarRp295.000.000, sesuai dengan Kwitansi pembayarantertanggal 11 Nopember 2008;Pembelian 1 (satu) Unit Used Komatsu Wheel Loader ModelNo.: WA3001 S/N : 11205 Tahun 1998, sebesarRp458.500.000, (empat ratus lima puluh delapan juta limaratus ribu rupiah), sesuai dengan Kwitansi pembayaran yangditerima perusahaan Para Penggugat Rekonpensi/PT.

• No. 759 PK/Padt/2009Bahwa oleh karenanya Penggugat pada tanggal 15 Agustus 1994melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Bekasi dengan No. 593/SPPL/VIII/1994/Sekte (bukti P.6), akan tetapi laporan Penggugat tidak pernah adakelanjutannya walaupun Penggugat telah berkalikali melakukan teguran kepihak Polsek, dari Polsek ini kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan jual beli dengan Tergugat Il yang diwakili Tergugat Ill atastanah milik Penggugat dengan Akte Notaris Ny. HS.

• Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
• Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L).
• Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang.
• Surat Pernyataan Mandiri Kesedian Memenuhi Standar Usaha.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.

• pcs;