Ditemukan 2084060 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembayaran hak-hak penggugat Pembayaran hak-hak pekerja Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak cipta Hak terkait Hak milik Hak tanah Hak paten ; hak cipta Hak hak bekas istri Penyalahgunaan hak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-08-2021 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2022 — Penggugat:
PT. AQUARIUS PUSTAKA MUSIK
Tergugat:
BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD
100 — 0
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 11-05-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 35/PDT/2012/PT BJM
Tanggal 3 September 2012 — Pembanding/Penggugat : Darson
Terbanding/Tergugat : ASNAWI
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecamatan padang batung Diwakili Oleh : MOH. ZAKIR MAULIDI, SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Diwakili Oleh : MOH. ZAKIR MAULIDI, SH
56 — 20
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Upload : 10-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 49/PDT.G/2015/PN CBN
PERDATA : Penggugat : - HERI TRIJONO, BA Tergugat : - PEMDA KOTAMADYA CIREBON cq DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (dkp) KOTAMADYA CIREBON - BADAN PERTANAHAN KOTA CIREBON - KEPALA KELURAHAN ARGASUNYA KOTAMADYA CIREBON
37 — 10
  • dalamSertifikat Hak Milik Nomor 172 Kelurahan Argasunya, KecamatanHarjamukti, kepada Pihak Pertama;Ill. Pihak Pertama akan menganggarkan sebagaimana tersebut diatas, sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku baikdalam proses Perencanaan, Penganggaran maupun dalamPelaksanaannya;IV. Pihak Kedua dalam hal ini sebagai Penggugat (Heri Trijono,BA.)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Upload : 05-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1149 K/PID.SUS/2011
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari; David Danarto
135 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Krendang Barat No.1A RT.012/RW.004, Kelurahan Krendang, KecamatanTambora, Jakarta Barat, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengansengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat(1), yaitu Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagiPencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan ataumemperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatuciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan
    HakKekayaan Intelektual Direktorat Hak Cipta.
    Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh AHLI dibidang Hak Cipta yaitu AhliRIKSONSITORUS, SH.MH., terhadap barang bukti yang disita dari TerdakwaHal. 8 dari 18 hal. Put.
    dengan sengaja dan tanpa hak , melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hak cipta merupakan hakeklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatuciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturanperundangundangan yang berlaku, atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) yaitupelaku memiliki eklusif untuk memberikan izin atau pihak lain yang tanpapersetujuan nya membuat, memperbanyak atau
    Adalah terlalu ringan sehingga tidakmenimbulkan efek jera terhadap pelakupelaku tindak pidana yang serupakhususnya terhadap Terdakwa sendiri serta tidak sesuai dengan perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa yang telah dengan sengaja dan tanpa hak,melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu hakcipta merupakan hak eklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untukmengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatissetelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 17-09-2015 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 238/PDT.G/2015/PN.SMG
Tanggal 17 September 2015 — Julie Majawati. (PENGGUGAT) MELAWAN Surya Tjipto(Tsjioe Sun Hui).(TERGUGAT)
129 — 45
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 10-04-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 20-05-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 35/PDT/2014/PT BNA
Tanggal 17 Juni 2014 — Pembanding/Tergugat : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Jaya Diwakili Oleh : M. Yusuf A.Spd
Terbanding/Penggugat : T. RAYEUK Bin T. BUDIMAN
Turut Terbanding/Tergugat : SAID AJIMI
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI. cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Aceh cq. Bupati Kabupaten Aceh Jaya cq. Camat Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya
22 — 0
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Perdata
Register : 07-12-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Drh
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
DOMINGGUS A. TUASUUN
Tergugat:
1.MARTHINUS TUASUUN
2.HERMANUS TUASUUN
3.ORIGINES TUASUUN
4.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN RI DI JAKARTA Cq. KAKANWIL BPN PROVINSI MALUKU Cq. KEPALA KANTOR BPN KAB. SERAM BAGIAN BARAT
119 — 0
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 31-10-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 66/PDT/2013/PT JAP
Tanggal 5 Desember 2013 — Terbanding/ : Diwakili Oleh :
58 — 14
  • tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 kepada Tergugat II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuanPenggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal2 Maret 2007 dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.Menyatakan tindakan Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa seijin dantanpa sepengetahuan Penggugat yang menjual dan/atau mengalihkan tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B
    .254/MT tertanggal15 Nopember 1989 kepada Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum dan tanpaseijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Adat tertanggal 2 Maret 2007 dikwalifisir sebagai PerbuatanMelawan Hukum maka Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dariTergugat I kepada Tergugat II tertanggal 2 Maret 2007 tidak memiliki kekuatanhukum yang mengikat.Hal. 3 dari 9 hal.
    Menyatakan tindakan Tergugat II yang mendirikan bangunan diatas tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dansepengetahuan Penggugat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.6.
    Menyatakan tindakan Tergugat III yang menguasai dan menempati tanah milikPenggugat yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 yang diatasnya berdiri bangunan milik Tergugat II atas perintahTergugat III tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.7.
    Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPRRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, tentang HGU, HGB dan Hak Pakai,bahwa pemegang hakhak tersebut harus memperbaharui haknya sebelum habismasa berlakunya jangka waktu hak tersebut, namun Majelis Hakim PengadilanNegeri tidak mempertimbangkan masa berakhirnya sertifikat hakhak tersebut. Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan permohonan Hak Pakai yangdiajukan Terbanding dan Turut Terbanding telah diproses dan diajukan kepadaGubenur Irian Jaya Up.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-01-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2571 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 22 Januari 2013 — Jaksa Penuntut/ Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang; Wasroni Bin Samsuri
71 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2007 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dibulan Juli 2007, atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2007,bertempat di lokasi pedagang kaki lima Komplek Pasar Pagi Pemalang,Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja menyiarkan,memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan ataubarang hasil pelanggaran Hak
    Cipta atau Hak Terkait berupa 588 (lima ratusdelapan puluh delapan) buah atau setidaktidaknya dalam jumlah sekitar itucakram optik yakni Video Compact Disk (VCD) lagulagu bajakan yang tidakdilengkapi dengan tanda/stiker Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kemasanluar sebagai bukti pelunasan pembayaran pajak kepada negara dan dalamHal. 1 dari 6 hal.
    lagulagu itu secara berjejer rapi supaya menarik perhatian khalayakumum dan sesekali memutarkan lagulagu dalam VCD tersebut denganmenggunakan perangkat elektronik lainnya sehingga peminat jadi membeli.Selanjutnya ia Terdakwa Wasroni Bin Samsuri yang mendapatkeuntungan dari hasil penjualan VCD bajakan tersebut kemudian ditangkap olehaparat Polres Pemalang saat melakukan razia berikut barang buktinya.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2)UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak
    Menyatakan Terdakwa Wasroni Bin Samsuri bersalah melakukantindak pidana menyiarkan, memamerkan dan menjual kepada umumhasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana surat dakwaan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wasroni Bin Samsuri denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintahTerdakwa tetap dalam tahanan ;3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa Wasroni Bin Samsuri sebesarRp.1.000.000, (Satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;4.
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 10/Pid.B/2008/PN.Pml., tanggal 18 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :2Menyatakan Terdakwa Wasroni Bin Samsuri telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjualkepada umum barang hasil pelanggaran Hak Cipta ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan ;Memerintahkan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 03-10-2023 — Putus : 28-11-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN SURAKARTA Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Skt
Tanggal 28 Nopember 2023 — Penggugat:
PRIHADI, SH.
Tergugat:
1.PT. BPR GUNA DAYA
2.MULYANTO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kantor Pertanahan Boyolali, Alamat Kantor Pertanahan Boyollai
68 — 51
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-02-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 81/PDT/2015/PT BDG
Tanggal 12 Maret 2015 — Pembanding/Penggugat : TN. KRISTANTO Diwakili Oleh : TN. KRISTANTO
Pembanding/Penggugat : NY. LUSIANA Diwakili Oleh : TN. KRISTANTO
Terbanding/Tergugat : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Pusat Jakarta Cq, PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Cirebon
77 — 23
  • RP 6.500.000.000, (enam milyar lima ratus juta rupiah)Bahwa, untuk aset Jaminan point 5.5.2 Sebidang tanah dan bangunanSertifikat Hak Milik (SHM) No.574, yang terletak di JI.
    Barat, dan/atau belum memiliki Sertifikat fidusiaadalah TIDAK BENAR.> Perihal Hak TanggunganHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Bdg.Bahwa menurut Pasal 1 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan tanahmenyatakan :"Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanahsebagaimana dimaksud dalam undangundang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabendalain yang
    merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utangtertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentuterhadap kreditorkreditor lain ;Bahwa Menurut Pasal 13 UndangUndang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996,pendaftaran Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan (dimanabenda tetap tersebut berada tambahan dari Tergugat);Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Hak Tanggungan No. 4Tahun 1996, sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahanmenerbitkan
    ;Alasan Hukumnya:> Bahwa dengan telah diberikannya hak kepada Tergugat untuk membebankanobjek jaminan (hak tanggungan dan Fidusia) sebagai jaminan atas kewajibanDebitur kepada Tergugat maka sesuai dengan aturan Perundangundangan objekjaminan tersebut sudah berada dalam kekuasaan penuh penerima jaminan,prinsip ini dikenal dengan asas droit de preference yang artinya harta kekayaanyang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan.> Bahwa dengan, didaftarkannya hak tanggungan
    tersebut ke Kantor Pertanahanmaka telah keluar Sertifikat Hak Tanggungan dan mempunyai nilai eksekutorial,hal ini telah ditegaskan Pasat 20 ayat (1) huruf b UndangUndang HakTanggungan No. 4 Tahun 1996 menyatakan :"Title Eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud dalum Pasal 14 ayat (2), Objek Hak Tanggungan melalui pelelanganumum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganuntuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahuluidaripada
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Perceraian
Register : 09-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 22-11-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 9 April 2015 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
597 — 551
  • Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimanatersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;5. Bahwa anak yang namanya Anak IL, lakilaki, lahir tanggal 29 Juli 2009 tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama Tergugat;6.
    Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut di atas, masih di bawah umur dan tentu masihsangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibukandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 (dua) orang anaktersebut sematamata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknyaPenggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah dari 2 (dua) orang anaktersebut;7.
    Bahwa Pengggugat selaku ibu kandung anakanak tersebut telah mempunyaipenghasilan tidak kurang dari Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Penggugat sebagai ibu kandung darianakanak tersebut sebagai pemegang hak Hadhonah;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :1.
    Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah 2 (dua) anak yangbernama : 1. Anak I (Jk), lahir tanggal 1 Desember 2006, 2. Anak II (1k), lahirtanggal 29 Juli 2009;3.
    di persidangan, sedangkanTergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut sebanyak 3 kali panggilan oleh Jurusita Pengganti PengadilanPematangsiantar dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan merupakan suatu alasanyang dibenarkan oleh hukum;Bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berupaya menasehati Penggugatagar mengurungkan niatnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Upload : 26-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Muh. Al Afgani, SE.,dk.
92 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • cipta atau hak terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1), perobuatan mana dilakukan oleh paraTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya para Terdakwa adalah karyawan pada PT.
    No.932 K/Pid.Sus/2010dhika adalah pemilik hak cipta sesuai pendaftaran ciptaan No.028695 tanggal31 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusiadi Jakarta pada tanggal 8 Desember 2005 untuk program komputer berjudulSIMAKDA dan Nomor . 029996 tanggal 25 April 2006 untuk jenis programkomputer SIMGAuJI, akan tetapi pada tahun 2007 para Terdakwa berhenti bekerja pada PT.
    Murfa Surya Mahadhika adalah pemilik hak cipta sesuai pendaftaran ciptaan No.028695 tanggal 31 Mei 2005 yang dikeluarkan olehDepartemen Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta pada tanggal 8Desember 2005 untuk program komputer berjudul SIMAKDA dan Nomor.029996 tanggal 25 April 2006 untuk jenis program komputer SIMGAuJI, akantetapi pada tahun 2007 para Terdakwa berhenti bekerja pada PT.
    AL AFGANI, SE, Terdakwa SRI WAHYUDI,A.Md. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukummelakukan tindak pidana pelanggran hak cipta ;Membebaskan Terdakwa MUH. AL AFGANI, SE, Terdakwa SRI WAHYUDI, A.Md. dari segala dakwaan ;Memulihkan hak Para Terdakwa akan kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya ;Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.932 K/Pid.Sus/20104.
    Karena SIMAKDA dan SIMGAJI yang merupakan hak cipta PT MurfaSurya Mahardika dan program SIAKUDA dan SIAGAJI samasamasudah terdaftar di Dirjen HAKI Sepkum HAM berarti kedua hak cipta tersebut diakui keberadaannya. Untuk mendaftarkan semua hak cipta yang didaftarkan dilakukan ujimateril. Karena SIAKUDA dan SIAGADI di daftarkan belakangan beratiHal. 10 dari 13 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-01-2007 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184K/TUN/2003
Tanggal 17 Januari 2007 — LENG WUISANG ; Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ; Drs. H. Umar Lakunnu.
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 26-08-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — 1. WILLY AFIYANA, DKK VS 1. RUMAH PRODUKSI FLEX FILMS, ,DK
784 — 488 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 644 K/Pdt.SusHKI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta)pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1. WILLY AFIYANA, bertempat tinggal di Haur Pancun IlNomor C40, RT 03, RW 04, Kelurahan Lebakgede,Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat;2.
    Menyatakan Para Tergugat Terbukti melanggar Pasal 12 ayat (1)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkerugian materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) danimateril sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);4.
    Flex Film Asia; Gugatan Para Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas karenamenggabungkan tuntutan ganti rugi dan pelanggaran atas hak cipta;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukaneksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karenatidak jelas dasar hukum dan dasar fakta; Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan
    Menyatakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat terbuktimelanggar Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta;3. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat secaratanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliiar rupiah) dan immateril sebesarRp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);4.
Pengadilan PN KAB MADIUN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-09-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 251/Pid.Sus/2013/PN.Kb.Mn
Tanggal 21 Nopember 2013 — SUPARMIN Bin RAKIDIN
84 — 25
  • M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Bin RAKIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak ciptaan tanpa izin badan hukum yang mempunyai hak cipta ; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut
    Madiun, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau menjual kepada2Halaman 3 Putusan No.251/Pid.Sus/2013/PN.Kb.Mnumum suatu cipataan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkaittanpa izin orang atau badan hukum yang mempunyai hak cipta.
    pidana sebagai berikut:e Unsur setiap orang 5 222 2n neon neem nnn n nn nn nnn n=e Unsur dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan ataumenjual kepada umum suatu ciptaan atau menjual kepada umum suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkaittanpa izin orang atau badan hukum yang mempunyai hak cipta ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tindak pidana dari pasaltersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : e Tentang unsur setiap orang ; Menimbang, bahwa
    ciptaanatau hak terkait tanpa izin orang atau badan hukum yang mempunyaihak ciptaMenimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut :10Bahwa Terdakwa SUPARMIN Bin RAKIDIN pada hari Kamis tanggal 14Februari 2013 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di pasar Babadan DesaDimong, Kecamatan Madiun, Kab.
    bahwa unsur pasal dari dakwaanPenuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhii ;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu PenuntutUmum telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak ciptaan tanpaizin badan hukum yang mempunyai hak Cipta;Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selamaproses persidangan berlangsung
    UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasalpasal laindari ketentuan perundangundangan yang bersangkutan dan musyawarah MajelisHakim ;MENGADILI:e Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Bin RAKIDIN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak ciptaan tanpaizin badan hukum yang mempunyai hak cipta ;e Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 07-10-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 29-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 435/PDT/2015/PT BDG
Tanggal 17 Februari 2016 — Pembanding/Penggugat : PT. ABETAMA SEMPURNA
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung
49 — 26
  • Positaposita tersebut harusditolak dan dikesampingkan karena ketentuan tentang Hak GunaBangunan sudah jelas sebagaimana diatur dalam : Pasal 26 ayat (2) PP 40 tahun 1996 yang menyatakan bahwa :Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diperpanjang ataudiperbaharui atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunansetelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan.Hal 28 put No.435/Pdt/2015/PT.Bdg Pasal 30 huruf d PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
    Tanah(PP40/1996) dinyatakan bahwa :Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban: menyerahkankembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepadaNegara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Miliksesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;Khususnya mengenai dalin pembeli yang beritikad baik, Prof.
    Tanah Hak Pengelolaan;c. Tanah Hak Milik.6.
    pemberian Hak Guna Bangunan atas Hak Milik"..
    itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekaspemegang Hak Guna Bangunan.11.Bahwa, Hak Pengelolaan diatur secara tersendiri dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri No.l Tahun 1977 tentang Tata CaraPermohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas BagianbagianTanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 11-09-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 17 Januari 2014 — THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, Inc. >< YON NOFIAR
865 — 397
  • 61/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
    PENGGUGAT ADALAH PENCIPTA DAN/ATAU PEMEGANG HAKCIPTA YANG DILINDUNGI HUKUM INDONESIA TERHADAP SEMUABENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA10.11.Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, Pencipta maupunPemegang Hak Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkanatau memperbanyak ciptaannya.
    Dalam pasal 5 ayat(1) Konvensi Berne, Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta yangberasal dari luar Indonesia harus dilindungi oleh hukum Nasional,yang dalam hal ini termasuk UU Hak Cipta; 13.
    Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Konvensi Berne tersebut,dan dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta, ketentuan pasal 56 ayat 1UU Hak Cipta mengatur bahwa;Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepadaPengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta dan meminta penyitaanHalaman 7 dari 48 hal.
    Tindakan ini berdasarkan UU Hak Ciptasecara nyata telah memenuhi unsurunsur pelanggaran Hak cipta milikPenggugat, yang diancam pidana penjara dan/atau pidana denda;Bahwa Hak Cipta, menurut Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, merupakanhak ekskluif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untukmengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secaraotomatis setelah suatu cciptaan dilahirkan.
    Direktorat JenderalHak Kekayaan dan Hak Asasi Manusia RI Cq.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan 13Institusi dan pihakpihak yang menjadi distributor,peserta training akademis yang dalam hal inimenggunakan, memanfaatkan maupunmenyebarluaskan materi ciptaanPenggugat;Menimbang, bahwa Gugatan Pembatalan Hak Cipta cukup ditujukan kepadapihak yang nyatanyata melakukan pelanggaran hak cipta tersebut, dimana menurut dalilgugatan Penggugat dalam perkara ini, yang melakukan pelanggaran hak cipta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kejahatan Hak Cipta
Putus : 06-12-2019 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4055 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — HAMIDI
523 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 28-02-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 02-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 78/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 30 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : M.SYARIF Diwakili Oleh : DJAMALUDDIN SYARIF SH
Pembanding/Penggugat II : KANANG Diwakili Oleh : DJAMALUDDIN SYARIF SH
Terbanding/Tergugat I : A.M. TAHIR
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kab. Luwu Timur
Terbanding/Tergugat II : AMOR
Terbanding/Tergugat III : LAMPURU
34 — 11
  • kepada Para Terbanding semula ParaTergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili;Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukanPembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Malili tanggal 22 Nopember 2017, pada pokoknya sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMABahwa Majelis hakim pertama telah nyata nyata melakukan kekeliruan dankesalahan yang nyata terhadap sebuah pengakuan Para Tergugat yang dalamjawabannya terdahulu telah menyatakan bahwa cara perolehan hak
    pokoknya menerangkan bahwa orang tua atau bapaknya yang bernamaKopral Baco tidak pernah membuka atau mempunyai tanah di Desa Matompikecuali yang berada di Desa Rante Loka dan Lambatu, sehingga timbulpertanyaan atas dasar apa sampai Tergugat mengusulkan untuk dibuatkanSertifikat secara Prona atas lokasi yang kini menjadi sengketa hal inilah pulabelum menjadi sebuah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, danhanya serta merta menjadikan sebuah pertimbangan bahwa Tergugat sudahmemiliki Sertifikat Hak
    Bahwa Pembanding/Para Penggugat menyatakan keberatannya dalamMemori Bandingnya di poin 1 (Satu) menyebutkan bahwa Majelis Hakimtelah nyatanyata melakukan kekeliruan dan kesalahan yang nyataterhadap sebuah pengakuan para tergugat yang dalam jawabannyaterdahulu telah menyatakan bahwa cara perolehan hak tersebut dengancara membeli dari Kopral Baco...... dstBahwa untuk menanggapi keberatan di poin 1 (satu) Memori BandingPembanding, perlu Terbanding sampaikan, Pembanding sangat emosionalHalaman 10 dari
    Melainkan bahwa parapenggugat pernahn menanam merica diatas tanah objek sengketapadahal tanah tersebut adalah tanah milik M.Tahir sesuai SHM139/Tinampu/1982 Surat Ukur Sementara No.22672/Tinampu tanggal 7121981 luas 19.500 tercatat atas nama M.Tahir dan SHMNo.119/Tinampu/1982 Surat ukur sementara No.22644/Tinampu 7121981 luas 20.000 M2 tercatat atas nama Muhammad tahir adalahASALNYA TANAH NEGARA YANG LANGSUNG DIKUASAI OLEHNEGARA dan tanah negara yang diatasnya terdapat hak garapan olehH.Lampuru.
    SebaliknyaPara Terbanding, semula Para Tergugat telah dapat membuktikan dalihbantahannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Terbanding , semulaTergugat berdasarkan bukti otentik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor119/DesaTimampu tertanggal 31 Maret 1982 dan Sertipikat Hak Milik Nomor139/Desa Timampu tertanggal 31 Maret 1982;Menimbang, bahwa alasanalasan dalam memori banding yangdikemukakan Para Pembanding, semula Para Penggugat tidak terdapat halhal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal