90 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 651/PGARBl/JSIV/BPSK/BB/IV/2016 tertanggal 11 April 2016, Perihal PanggilanPersidangan atas nama/perusahan Pelaku Usaha/Pimpinan PT OtoMultiartha Kantor Cabang Rantau Prapat, pada hari Senin/tanggal 18April 2016;c) Surat panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelsesaian Sengketakonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 701/PGARBII/JSIV/BPSK/BB/IV/2016 tertanggal 18 April 2016, Perihal PanggilanPersidangan atas nama/perusahan

Nomor 90 k/Pdt.SusBPSK/201710.11.12.13.Bahwa atas pengaduan Termohon Keberatan kepada Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam amar putusannyaNomor 309/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang untukselanjutnya mohon disebut putusan BPSK, sangat merugikan PemohonKeberatan;Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara dalam putusannya Nomor 309/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016 menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa

Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan Undangundang ini.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2)nya menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat;Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk

Nomor 90 K/Pdt.SusBPSk/2017Konsumen (BPSK) di sebutkan (3) keberatan terhadap putusan arbitraseBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) dapat diajukan apabilamemenuhi pernyataan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diaturdalam Pasal 70 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasedan alternatif penyelesaian sengketa yaitu:a)b)Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelahputusan dijatuhkan di akui palsu atau dinyatakan palsu;Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan

peradilanumum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyatakan:1.

771 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Bahwa Pemohon keberatan atas putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK)/Arbitrase Kota Tanjungpinang yang bersifat final sertamenimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Keberatan;.

Bahwa Pemohon keberatan menemukan alasan yang secara hukum dapatdijadikan dasar untuk membatalkan putusan BPSK Kota Tanjungpinangtersebut sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 serta mengadili sendiri sengketakonsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 5 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa Pemohon Keberatan, keberatan dengan Putusan BPSK tertanggal 21Mei 2015 dikarenakan yaitu:a.

Menyatakan BPSK Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;2.

MENGADILI:

• Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungpinang Nomor 01/ARBT/BPSK-TPI/XI/2023 Tanggal 16 November 2023, antara ADELIA SILVIA DEWI, selaku PENGGUGAT/KONSUMEN, Melawan PT.

74/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Tpg

1472 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Olehkarena itu, Pengadilan Negeri Rokan Hilir secara relatif maupun absolutberwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadapPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016.Ill. Alasanalasan dan dasar hukum permohonan keberatan dari pemohonkeberatan atas putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara NomorHalaman 7 dari 62 hal Putusan Nomor 1472 K/Padt.SusBPSK/2017191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016;A.

Dengandemikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut di atas,mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri RantauprapatHalaman 14 dari 62 hal Putusan Nomor 1472 K/Pdt.SusBPSK/2017yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakanmembatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016.Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor969/ARBITRASE/BPSK/BB/V1I/2016 tanggal 16 September 2016 cacathukum:Bahwa Majelis BPSK

Tentang duduk perkara dalam Putusan BPSK Batu Bara Nomor191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016 tidak benardan tidak berdasarkan hukum:Bahwa tentang duduk perkara dalam Putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016,Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalildalil yangHalaman 17 dari 62 hal Putusan Nomor 1472 K/Padt.SusBPSK/201710.11.disampaikan dalam Gugatan Termohon Keberatan tanggal 10 Juni2016, terkecuali yang secara tegas dan

Kabupaten Batu Bara Nomor191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016;Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalamPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor191/ARBITRASE/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016 tidakcermat, keliru, bertentangan dengan prinsip keadilan, kepatutan,kemanfaatan dan atau kepastian hukum:Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalamPutusan Arbitrase BPSK Nomor 191/Arbitrase

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 melebihi wewenang yang diperbolehkanhukum (ultra vires)15. Bahwa Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016 telahmengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadikewenangannya (ultra vires). Majelis BPSK Kabupaten Batu Barahanyalah mengadili sengketa konsumen termasuk didalamnyaberwenang menetapkan ganti rugi.

595 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

dari sebelah pihaksaja dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan,bertentangan dengan undangundang dan sendisendi hukum yang hidupdan berkembang di tengahtengah masyarakat Indonesia, bahkan telahsalah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuanketentuan hukumyang berlaku serta lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga oleh sebab ituputusan BPSK tersebut tidaklah beralasan untuk dipertahankan;Bahwa terlebih lagi Majelis BPSK

Kabupaten Probolinggo dalam PutusannyaNomor 09.AK/BPSK/426.111/2016 tanggal 25 Oktober 2016 telah melebihikewenangannya dalam memutus (ultra vires) dimana mengacu padaKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen dimana pada Pasal 40 juncto Pasal 12ayat (2) tentang Putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada:Pasal 40:(1) Putusan BPSK dapat berupa :a.

Menyatakan Penggugat/Teradu adalah Penggugat/Teradu yang benar danberitikad baik;Menyatakan secara hukum sengketa dalam perkara a quo bukan merupakansengketa konsumen;Menyatakan secara hukum BPSK Kabupaten Probolinggo tidak berwenangmengadili perkara a quo;Menyatakan secara hukum membatalkan putusan BPSK KabupatenProbolinggo Nomor 09.AK/BPSK/426.111/2016 tanggal 25 Oktober 2016;Menghukum Tergugat/Pengadu untuk membayar biaya dalam perkara ini;Subsidair:Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat

Menyatakan secara hukum BPSK Kabupaten Probolinggo tidak berwenangmengadili perkara a quo;5. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Probolinggo Nomor09.AK/BPSK/426.111/2016 tanggal 25 Oktober 2016;6.

Setelah putusan arbritase BPSK diambil, diketemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh lawan atau;3.

451 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

) Kabupaten Sukabumiberpendapat hukum dan memutuskan:"Mengabulkan eksepsi Termohon dan menolak Gugatan PemohonH.Yusuf Gozali dalam Perkara Nomor 11 /BPSK/XII/2005";2.

Bahwa, BPSK memiliki kewenangan untuk Penyelesaian sengketakonsumen di luar pengadilan adalah hanya berdasarkan pilihan sukarelapara pihak yang bersengketa artinya; BPSK tidak memiliki Kewenanganuntuk memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili suatu sengketa,dimana sebagaimana perkara ini secara nyata BPSK Kota Pekanbaru telahmemaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili sengketa perkara inisecara melanggar undangundang dan melanggar Hak Penggugat danTergugat yang secara sukarela memilih cara

Menyatakan menerima permohonan untuk pemeriksaan perkara"keberatan" terhadap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 36/Pts/BPSK/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014tersebut;2. Membatalkan putusan Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 36/Pts/BPSKXII/2013 tanggal 10Januari 2014 tersebut;Selanjutnya dengan mengadili sendiri, mohon berkenan memutuskan:1.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telahmemberikan putusan Nomor 17/Pdt/BPSK/2013/PN PBR., tanggal 11 Maret2014, yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak keberatan Penggugat;2. Menguatkan putusan BPSK Nomor 36/Pts/BPSK/XII/2013 tanggal 9 Januari2014;3.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau:c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam pemeriksaan sengketa";Hal.9 dari 14 hal Put. No.451 K/Pdt.SusBPSK/2014Adalah tidak berlaku bagi Permohonan pemeriksaan kasasi yang dimohonoleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini, atas dasar alasan hukum:1. Keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Judex Facti (BPSK danPN.

MENGADILI

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut;
2. Menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 098/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn tanggal 7 Januari 2021 yang diajukan keberatan;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat keberatan ditetapkan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

90/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn

607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

., tanggal 19 Januari2017; Mengadili Sendiri: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)tidak berwenang mengadili perkara a quo; Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayarbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlahRp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtersebut tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon keberatandan Termohon keberatan sendiri, kKemudian terhadap putusan tersebutTermohon

Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 April 2017 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 18 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 15/Pdt.GSus/BPSK/2017/PN.Lbp., juncto Akta Nomor06/Pdt/Kasasi/2017/PN.Lbp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriLubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2Mei 2017;Halaman 3 dari 7 hal.

kemudian karena terjadiwanprestasi dalam pembayaran hutang Debitur kepada Kreditur,sehingga menimbulkan hak eksekusi atas jaminan kredit tersebut; Bahwa oleh karena permasalahan antara Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janjisehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor danbukan sengketa konsuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8sampai dengan 17 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, maka Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

lisan melaluiSekretariat BPSK ;Hal. 6 dari 36 hal.

Adanya indikasi suap dalam putusan Majelis Arbitrase BPSK :Sebelum lebih jauh menguraikan dalildalil tentang keberatan Pemohon,izinkanlah Pemohon meminta kesediaan Bapak Hakim/Hakim Ketua MajelisHakim yang memeriksa perkara keberatan ini untuk memperhatikan suatukeadaan tidak lazim lainnya yang terdapat dalam putusan BPSK yang dapatPemohon uraikan sebagai berikut :Bahwa terdapat indikasi yang kuat bahwa subyek pembuat putusan MajelisArbitrase BPSK Nomor 32/PtsBPSK/XI/2011 tanggal 1 Desember 2011

danpembuat jawaban Termohon (dahulu Tergugat) tanggal adalah subyek/orang/manusia yang sama ;Bahwa indikasi tersebut sangat nyata sekali ketika redaksi putusan MajelisArbitrase BPSK di halaman 2 tentang .

Mengapa bisa sama persiskesalahan ketik pada baris kedua jawaban Termohon(dahulu Tergugat) dengan baris kedua putusan BPSK ;9) Mohon juga diperhatikan point u baris ke 5 jawabandan baris ke 6 putusan BPSK koqg bisa sama juga ketikamengutip... menyatakan kekecewaan nya diulangiHal. 11 dari 36 hal. Put. No. 502 K/Pdt.Sus/2012menyatakan kekecewaan nya (Apakah ini juga suatukebetulan 7?)

Dalam hal ini ditunjukkanoleh gugatan awal Pemohon di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) mengenai permintaan pengembalian uang tiket Pesawat Air Asiaditolak oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehinggatidak adanya pengembalian uang tiket dimaksud menjadikan adanyaPelayanan yang Buruk dan Tidak Wajar ?

MENGADILI:
1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor: 21/PTS/BPSK-PDG

184/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg

Kota Padang tidak mempertimbangkan danmenjalankan apa yang tertera di dalam Angka 24 SyaratSyarat KesepakatanBersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia yangtelah disepakati oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, bahkanmelanjutkan persidangan di BPSK Kota Padang hingga mengeluarkanputusan yang bertentangan dengan Pasal 17 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001 dan Pasal 1338KUHPerdata.Bahwa Pemohon Keberatan sangat dirugikan atas Putusan BPSK

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc.

Apakah BPSK Kota Padang berwenang mengadili sengketa antara PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan ?2. Apakah Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi)kepada Pemohon Keberatan?

dan hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 651K/Pdt.SusBPSK/2013 tanggal 05 Maret 2014 Jo Putusan MahkamahAgung RI nomor 451K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang mempunyaikaidah hukum sebagai berikut: Masalah dugaan atau sangkaan adanya wanprestasiharus diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai pemeriksaan tingkat pertama, bukanBPSK;Menimbang, bahwa permasalahan apa yang digugat Penggugat (TermohonKeberatan) di dalam perkara BPSK bukanlah kewenangan BPSK dapat dilihat juga

sendiri perkara sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan(semula Tergugat perkara BPSK) dengan Termohon Keberatan (Semula Penggugatperkara BPSK) sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (5) PERMA RI Nomor:01 Tahun2006 Tentang Tata cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen;Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas oleh karenaKeberatan Pemohon tentang BPSK kota Padang dinyatakan tidak berwenang untukmengadili perkara aquo diterima maka keberatankeberatan Pemohon

568 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Hilir agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untukseluruhnya;Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018838210 sahdan mengikat secara hukum;Menyatakan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PemohonKeberatan terhadap satu unit kendaraan mobil Merk Suzuki Grand Vitaratahun 2008 warna silver Nomor Polisi BK 1352 WA dengan sertifikat jaminanfidusia tanggal 31 Januari 2013 adalah sah secara hukum;Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK

tahun 2008 warna silver Nomor Polisi BK 1352 WA,Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, dimanaternyata pihak Tergugat selaku Debitur telah cidera janji (wanprestasi)dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuranatau cicilan kredit, sehingga kredit Tergugat tersebut merupakan kreditmacet dan untuk itu sengketa antara Penggugat dengan Tergugatsecara Absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) danbukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

Nomor 568 K/Pdt.SusBPSK/2018(BPSK) Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

SINARMITRA SEPADAN FINANCE tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor18/Pdt.SusBPSK/2015/PN.Rhl. tanggal 24 Maret 2016MENGADILI SENDIRI: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraa quo;Halaman 5 dari 6 hal. Put.

484 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 484 K/Pdt.SusBPSK/2017"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hariterhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerimapemberitahuan putusan BPSK;2.

ketentuan dalam Pasal 17huruf B Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (selanjutnya disebut Kepmenperindag) yangberbunyi sebagai berikut:Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen,apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSk;Bahwa faktanya BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmemeriksa dan mengadili pengaduan Tergugat

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melampaui kewenangannyadalam memeriksa dan memutus perkara ini;1Bahwa Pemohon keberatan terhadap putusan BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara pada halaman 12 yang menyatakan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara telah melakukan panggilan secarapatut terhadap Tergugat sehubungan dengan gugatan/pengaduan yangdiajukan oleh Penggugat;Bahwa faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah menerima panggilansecara patut dari BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dalam hal

Penggugat telah menyerahkan Perjanjian kepada Tergugat;1.Bahwa mengacu Pasal 38 Kepmenperindag yang berbunyi sebagaiberikut:Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambatlambatnyadalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatanditerima oleh BPSk*;namun faktanya BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara barumemberikan putusan dalam perkara ini pada tanggal 27 Mei 2016, atauhampir 3 (tiga) bulan dari sejak tanggal pengaduan Tergugat diterimaoleh BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara

Nomor 484 K/Pdt.SusBPSk/2017keputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalamkeputusannya).

16/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht

Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 52/Pts/BPSK/VII/2015 tertanggal 8 September 2015; MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;2. Menyatakan gugatan Termohon/Pengadu tidak dapat diterima;3. Menghukum Termohon/Pengadu untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

/2015/PN Pbr , telah mengajukan keberatan sebagai berikut:Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 194/Pdt.SusBPSK/2015/PN PbrDalam perkara sengketa konsumen Nomor 52/Pts/BPSK/VII/2015, BPSK KotaPekanbaru telah mengeluarkan amar putusan pada tanggal 8 September 2015yang berbunyi sebagai berikut:5.MENGADILI:.

Bahwa putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 52/Pts/BPSK/VII/2015diberikan kepada Penggugat pada tanggal 11 September 2015, dengandemikian pengajuan keberatan ini oleh Penggugat sudah memenuhisyarat formil karena dilakukan dalam tenggang waktu yang ditetapkanoleh pasal 56 ayat 2 Undangundang Perlindungan Konsumen junctopasal 3 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 MARI No.1/2006 dan karenanyaPengadilan negeri Pekanbaru berwenang untuk menerima, memeriksadan mengadili keberatan ini.B.

dalam putusan BPSKKota Pekanbaru telah memutuska perkara ini secara sepihak dengancara Arbitrase, dengan demikian BPSK Kota Pekanbaru telah melampauikewenangan yang diberikan oleh KEPMENPERINDAG di dalammemutuskan perkara ini.Bahwa Penggugat telah hadir pada persidangan BPSK Pemerintah KotaPekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2015.

Membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru nomor 52/Pts/BPSK/VII/2015 tanggal 8 September 2015 dan mengadili sendiri perkara inisebagai berikut:a. Menolak pengaduan Tergugat untuk seluruhnya;b. Menyatakan BPSK Kota Pekanbaru tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;c. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha nomor 4021402806tanggal 19 Agustus 2014 adalah sah, mengikat dan memiliki kKekuatanhukum;d.

BPSK Pemerintah Kota Pekanbaru telah melampaui kewenangan dalammemeriksa dan memutus perkara ini;3.

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten asahan Nomor 007/PTS/BPSK-AS/VII/2021 batal demi hukum;
4. Membebankan kepada Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.246.000(dua

56/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kis

15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Kwg

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara Nomor 114/Pts.Arb/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 15 September 2016;4. Menghukum TERMOHON KEBERATAN (dahulu PENGADU) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).5. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara Nomor :114/Pts.Arb/ BPSKBB/IX/ 2016, tanggal 15 September 2016 ;4. Menghukum TERMOHON KEBERATAN (Dahulu PENGADU) untuk membayar semuabiaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp 346.000, (Tiga ratus empat puluhenam ribu rupiah) ;5.

Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No. 743/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 05 Oktober 2016;3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Oleh karena itu selanjutnya Majelis BPSK Kab.

)tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen BPSK terdekat".Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapatdiselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan cemat menelitisengketa a quo, maka Majelis Badan penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) dan jugamemberikan dokumen yang lengkap kepada Majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya dokumenPerjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian HakTanggungan, maupun yang lainnya yang berbentuksalinan/fotocopy saja.

Putusan BPSK Batubara Arbitrase Nomor :743/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016Tanggal 05 Oktober 2016.Disebut sebagai Bukti P6;7.

TENTANGKEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN(BPSK) 47Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon Keberatan adamengajukan eksepsi tentang kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk);Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon Keberatan tersebuttentang kKewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan dalamPermohonan Keberatannya Pemohon juga membahas tentang kewenangan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), oleh karenanya eksepsi tentangkewenangan Badan Penyelesaian

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor 005/BPSK-LLG/Arbitrase/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023;

180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp