Gusher Tarakan, dibuat di hadapanDarmawin Dahram, SH Notaris di Tarakan, di mana RUPSLB tersebut telah memperoleh Persetujuan dari MenteriHal. 32 dari 45 hal. Put.

No. 741PK/Pdt/2009tanpa dihadiri oleh Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani ,keduanya ~~ selaku Presiden Komisaris dan Direkturperseroan yang memegang 50 %saham perseroan ;10.Bahwa dari Berita Acara RUPSLB PT.

No. 741PK/Pdt/2009 Menetapkan RUPSLB PT.Gusher Tarakan yang pertamatanggal 11 Agustus 2006 dan RUPSLB kedua tangga! 30Agustus 2006, telah diselenggarakan secara sah ; Menetapkan syarat korum RUPSLB PT. Gusher Tarakanyakni dengan dihadiri minimal 175 saham dari seluruhJumlah saham ; Menetapkan RUPSLB sah apabila disetujui oleh minimalYa(setengah) dari seluruh saham yang hadir ;Menimbang, bahwa dari obukti T1 = P13 berupa aktanotaris No.17 tanggal 6 Oktober 2006 tentang risalahrapat PT.

GusherTarakan adalah disebabkan adanya RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 oleh paraTermohon Peninjauan Kembali yang tidak beritikadbaik, sehingga menimbulkan kerugian kepada paraPemohon Peninjauan Kembali, dan RUPSLB tersebutdilegalkan oleh adanya penetapan Pengadilan NegeriTarakan No.11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September2006, sehingga dengan dibatalkannya penetapantersebut oleh Mahkamah Agung RI. maka secara hukumRUPSLB PT.

No. 741PK/Pdt/2009oleh karena pada prinsipnya esensi gugatanPenggugat/Terbanding/Para PemohonPeninjauan Kembali dalam perkara No.07/Pdt.G/2007/PN.Trk adalah agar Pengadilan NegeriTarakan menyatakan RUPSLB. PT.

") Termohon dengan mata acara /agenda sebagai berikut("Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB"):10.1.

kepada para pemegang saham Termohon dalamrangka penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana diminta oleh Pemohon.Padahal, berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, DewanKomisaris Termohon wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB diterima olehDewan Komisaris Perseroan.

Selain itu, melalui Permohonan PenetapanPenyelenggaraan RUPSLB, Pemohon juga meminta untuk diberikankewenangan dalam melakukan penunjukan Ketua RUPSLB serta Notarisyang akan membuat Berita Acara RUPSLB.Terhadap permohonan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmelalui Penetapan No. 12/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Mei 2014("Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB") telah memutuskan untukmemberikan kewenangan kepada Pemohon guna melakukansendiripemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB Termohon

Bahwa sikap Direksi Termohon, yang notabene merupakan penanggungjawab atas segala bentuk pengurusan Termohon, dalam menolakmemberikan keterangan dalam setiap agenda RUPSLB berlanjut dengandiabaikannya isi Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB, khususnya butirkeenam yang memerintahkan Direksi Termohon untuk membawa seluruhbahanbahan yang terkait dengan mata acara/agenda RUPSLB Termohon.Pengabaian tersebut dilakukan Direksi Termohon pada saat Ketua Rapat didalam RUPSLB meminta Dokumendokumen Termohon berikut

P20 pgustus 2014 :Pengumuman Koran perihal Undangan Untuk MenghadiriBukti P21 RUPSLB Termohon, dimuat di Harian Bisnis Indonesia edisi 29Agustus 2014 ;: Akta Notaris No. 11 tertanggal 22 September 2014 perihal BeritaBukti P22 1 cara RUPSLB PT.

Pengumuman Tertanggal 5 November 2014 yang akandilaksanakan RUPSLB tertanggal 24 November 2014dengan agenda :eMemberikan Persetujuaan Pengoperan HakHak atasSaham dalam Perseroan;eMemutuskan HalHal lain yang dianggap perlu bagiPerseroan ;4.1. Pengumuman Tanggal 11 Februari 2015 untukdilaksanakan RUPSLB tertanggal 3 Maret 2015, denganAgenda :e Perubahan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan ;5.6.e Memutuskan HalHal lain yang dianggap perlu bagiPerseroan ;4.1.

Nomor : 01 tanggal 4 Mei2015 yang menyatakan bahwa RUPSLB tertanggal Tertanggal 24November 2014; 3 Maret 2014 dan 27 April 2015 tersebut hanyadihadiri 13.625 (Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima)Saham yang merupakan 54,5 % (Lima Puluh Empat Koma LimaPersen) dari seluruh Saham yang telah ditempatkan dalamPerseroan;10.11.Berdasarkan Dasar Hukum dan Fakta Hukum tersebut di atas,maka RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan PT.

Pemanggilan RUPSLB tidak dilakukan dengan Surat Tercatatkepada Penggugat (Pemegang Saham) dan Penggugat II;b.

Sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Singatin Samudra Miningyang diadakan pada tanggal 27 April 2015 sebagaimanaternyata dalam Berita Acara RUPSLB PT SingatinSamudra Mining dan dinyatakan pada Akta No. 1, tanggal4 Mei 2015, dibuat dihadapan Notaris MuhammadUkasyah, Notaris di Pangkal Pinang;4. Bahwa, berdasarkan uraian diatas adalah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku apabila disimpulkan No.

Singatin Samudra Mining yakni PT Gusti Megah pada daftarperseroan dan sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT Singatin Samudra Mining yangdiadakan pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana ternyata dalamBerita Acara RUPSLB PT Singatin Samudra Mining dan dinyatakanpada Akta No. 1, tanggal 4 Mei 2015, dibuat dihnadapan NotarisMuhammad Ukasyah, Notaris di Pangkal Pinang;2. Gugatan Telah Kadaluarsa;a.

29 November 2006 dansetelan RUPSLB 29 November 2006 tetap sama, untuk lebih jelasnyamohon lihat tabel dibawah ini: Keterangan Sebelum RUPSLB 29 Setelan RUPSLB 29November 2006 November 2006Jumlah 16.200.000 lembar 16.200.000 lembarNilai nominal per Rp1.000,00 Rp1.000,00lembar sahamNilai total nominal Rp16.200.000,00 Rp16.200.000,00 5.

Hal tersebut telah dilakukan Penggugat dalamgugatan a quo dengan cara tidak menguraikan kesalahan apa yang telahdilakukan oleh Tergugat III dalam pelaksanaan RUPSLB 29 November2006.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan melawan hukum apakahyang bisa dilakukan oleh Tergugat III yang menyebabkan kerugian bagiPenggugat sehingga Penggugat mengikutsertakan Tergugat Ill, sementaraTergugat III sendiri belum menjadi salah satu pemegang saham Tergugat pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan dan tidak hadirpula saat RUPSLB 29 November 2006 tersebut diselenggarakan (videDaftar Hadir RUPSLB 29 November 2006), hal mana dalam posita gugatana quo pun Penggugat sama sekali

kepengadilan yang meliputi tempat kedudukan hukum dari perseroan yangmengadakan RUPSLB tersebut, (in casu Tergugat ):.

Nomor 118 PK/Pdt/201731.RUPSLB Tergugat I, maka patut dipertanyakan RUPSLB Tergugat yang mana dan Akta RUPS nomor berapa yang dipermasalahkan.

TSUM danMemohon untuk diadakannya RUPSLB PT.

TSUMuntuk hadir dalam RUPSLB PT. TSUM sesuai dengan Anggaran DasarPT.

TSUM Tahun 20052008 yang telahDISETUJUI oleh Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan yangsengaja direkayasa untuk memfitnah, menista dan mempermalukanPenggugat di forum RUPSLB PT.

TSUM, Tanggal 23 Mei 2014 yanglalu berisikan materi yang bersifat kebohongan , fitnah dan penistaan dariTergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI terhadap Penggugat; sertalagipula Hasil RUPSLB PT. TSUM tersebut bertentangan dengan faktahukum berupa hasil Rapat Pemegang Saham PT. TSUM, yakni NotulenMeeting PT. TSUM tersebut di atas, maka bersama ini Penggugatmenuntut agar Hasil RUPSLB PT.

TSUM Tahun20052008 yang telah DISETUJUI oleh Tergugat tersebut jelas merupakanperbuatan yang sengaja direkayasa untuk memfitnah, menista danmempermalukan Penggugat di forum RUPSLB PT.

dengan Peristiwa Hukum yang telah terjadi yaituRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sehinggatatacara pelaksanaannya juga berbeda oleh karena itu GugatanPenggugat tidak jelas dan Kabur ;5.

Bahwa Turut Tergugat membantah dalil angka 8 dan 9mengenai ada proses di selenggarakan RUPS, Karena yang terjadiadalah proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dan Proses Jual Beli saham antara Penggugat denganTergugat Il, serta Pergantian Susunan Pengurus, dimana seluruhagenada RUPSLB telah di laksanakan sesuai hukum;7.

Kondisi yang menyebabkan harusdilaksanakannya RUPSLB antara lain adalah sebagai berikut: Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masatugasnya berakhir, baik karena pengunduran diri dan/atau sebabsebab lainnya.

Asli dan Fotokopi Daftar hadir RUPSLB PT Active MarineIndonesia no: 6 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.II8;9. Asli dan Fotokopi Tanda Sidik Jari Jempol Kanan pada Akta BeritaAcara RUPSLB PT. Active Marine Indonesaia No. 6 pada tanggal 21Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.II9;Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2021/PN Btm10. Asli dan Fotokopi Tanda Sidik Jari jempol kanan padaAkta Jual Beli saham PT.

Asli dan Fotokopi Daftar hadir RUPSLB PT Active MarineIndonesia No: 6 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.II2;3. Asli dan Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PTActive Marine Indonesia Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnyadisebut bukti T.III3;4. Asli dan Fotokopi Tanda Sidik Jari Jempol Kanan pada Akta BeritaAcara RUPSLB PT. Active Marine Indonesaia No. 6 pada tanggal 21Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.III4;5. Asli dan Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT.

Menyatakan sah secara hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL tanggal 5 Mei 2011.3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.4.

Bank Liman International ;8 Bahwa menurut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Jual Beli dengan Angsuran" dan keputusan tersebut diubah dengan RUPSLB tanggal 5 Mei 2011 yang padapokoknya RUPSLB sepakat membatalkan keputusan RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 dan RUPSLBmemerintahkan pengembalian uang angsuran yang telah diterima oleh Penggugat (dalil gugatan No. 12),2 Bahwa perubahan keputusan tersebut berdasarkan uraian gugatan secara terkronologis didalilkan dalamgugatan No. 11 karena adanya Surat Bank Indonesia No. 13/36/DPB1/TPBI4 tanggal 19 April 2011;a Bahwa dapat dibuktikan

Bahwa oleh karenanya Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat yang meminta agar TergugatIV tunduk dan melaksanakan RUPSLB PT.

Kemudian Penggugat mengadakan RUPSLB denganKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Dengan demikianbahwa jual beli dengan cara mengangsur tersebut menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikatbaik kepada Penggugat maupun kepada Para Tergugat, sedangkan keputusan RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 poin 4telah dibatalkan pula oleh keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei 2011.Menimbang, bahwa oleh karena keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan ketentuan pasal 10anggaran dasar perseroan terbatas PT.

AGRICON, yang kemudian Direksi menindaklanjutinyadengan memberitahukan kepada para pemegang saham lainnya, sehinggapada akhirnya dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) pada tanggal 28 September 2001 yang telah sah berdasarkan Pasal19, 20, 21, 22 Anggaran Dasar PT. Agricon tahun 1998. Hal mana hasil RUPSLBtersebut sebagaimana diuraikan dalam NOTULEN RUPSLB PT. AGRICON dankemudian dituangkan dalam Akta Nomor :13 tanggal 5 November 2001 yangdibuat oleh dan dihadapan Ny.

Maka dengan diselenggarakannyaRUPS Tahunan/RUPSLB, dengan demikian segala keberatan yangdisampaikan/diajukan oleh Tn. Mustafa Madjidi dan/atau Tergugat II telahselesai dan tidak ada permasalahan lagi, yaitu. antara lain dengandiputuskannya salah satu hasil RUPSLB dimaksud yaitu "Meminta kesediaanSdr. Haerul Bengardi (in casu, Tergugat I) menawarkan (jual) dengan suratkepada Sdr. Mustafa Madjidi secara pribadi 6 (enam) saham PT. Agricon yangdiperoleh dari Sdr. Thomas Budiono.

;Bahwa menindaklanjuti hasil RUPS Tahunan/RUPSLB tersebut, padatanggal 2 Juli 2002, Tergugat membuat dan mengirimkan surat penawaranpenjualan atas 6 saham miliknya kepada Tn. H. Mustafa Madjidi sekaligusmeminta agar transaksi jual beli saham tersebut dapat dilakukan dalam waktusecepatnya.

Mustafa Madjidi/ayah Tergugat IItelah gugur/batal demi hukum dengan sendirinya sehingga demikian jumlahsaham yang dimiliki oleh Tergugat tetap sah demi hukum sebanyak 24 lembarsaham atau dalam arti lain komposisi pemilik/oemegang saham perseroanmasih tetap sebagaimana komposisi saham hasil RUPSLB tanggal 28September 2001.

Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AGRICON tanggal 28 September2001 berikut seluruh hasil sebagaimana disebutkan dalam Notulensi RUPSLBtanggal 28 September 2001 ;4. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Akta PernyataanKeputusan Rapat Nomor :13 tanggal 5 November 2001 yang dibuat oleh dandihadapan Ny. Lanny Hartono, Notaris di Bogor ;5.

Saya (Penggugat)diberikan dokumen antara lain : Fotokopi Risalah Hasil RUPSLB PT. BPRPesisir Akbar Kabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 bersamalampirannya, Undangan Rapat RUPS Tahun Buku 2017, Surat Otoritas JasaKeuangan (OJK) Perwakilan NTB : Pemberitahuan Pemberhentian Sdr. MFahri Aminy, SE Sebagai Komisaris.

No. 124/PDT/2019/PT:MTRRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa kehadiransaya (Penggugat), sebagai bukti adanya perubahan agenda rapat tersebutdapat disimak melalui Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.Hasil RUPSLB tersebut memutuskan dan menetapkan :a. Memperpanjang masa kerja H. Zasari H. Zainuddin, SE, CRBD (DirekturUtama) selama 6 (enam) bulan, (11 Oktober 2017 s.d 11 Maret 2018);b. Tidak Memperpanjang Masa Kerja Komisaris Bapak M. Fahri Aminy, SE,dan;c.

BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima,perihal kapan akan diadakan RUPSLB, saya (Penggugat) mendapatkanjawaban dari yang bersangkutan, Sudah saya sampaikan kepada H. Zasarimasalah sertifikasi dan RUPSLB dan saya Whatsap juga ke Umi Nurmatapi disuruh sama H. Zasari pak Fahri telepon lagi di Umi Nurma ;. Bahwa pada tanggal 4 Oktober Jam : 08.51 Wita saya (Penggugat)menanyakan kepada Ir. Hj. Nurma, M.Si selaku Komisaris Utama PT.

Uraian Hasil Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan mencantumkan alasanalasan logis dan legalterkait kKeputusan Tidak Diperpanjang Masa Kerja Komisaris Sdr. M .Fahri Aminy, SE (Penggugat) oleh baik Komisaris Utama dan DirekturUtama / Pemegang Mandat RUPSLB PT. BPR Pesisir AkbarKabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 ;4.

Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris pada PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telah diubah agendarapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat di Kantor PT. BPR PesisirAkbar Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagaimanaUraian Risalah Hasil RUPSLB tanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadirioleh Penggugat ;b.

Lainlain;Bahwa sebelum Tergugat membuka RUPSLB pada tanggal 29 November2006, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate danAhmad Hakim Safari Malangjudo mengajukan penolakan atas agendaRUPSLB tersebut.

29 November 2006 dan setelah RUPSLB 29November 2006 tetap sama, untuk lebih jelasnya mohon lihat tabel di bawah ini:Sebelum RUPSLB 29 Setelah RUPSLB 29KeteranganNovember 2006 November 2006Jumlah 16.200.000 lembar 16.200.000 lembarNilaiNominal Rp1.000,00 Rp1.000,00per lembarsahamNilai totalnominal Rp16.200.000 Rp16.200.000 .

No.1102 K/Padt/2015karena faktanya Tergugat Ill belum menjadi salah satu pemegang sahamTergugat pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan;3.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan melawan hukum apakahyang bisa dilakukan oleh Tergugat Ill yang menyebabkan kerugian bagiPenggugat sehingga Penggugat mengikutsertakan Tergugat Ill, sementaraTergugat Ill sendiri belum menjadi salah satu pemegang saham Tergugat pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan dan tidak hadirpula saat RUPSLB 29 November 2006 tersebut diselenggarakan (videDaftar Hadir RUPSLB 29 November 2006), hal mana dalam posita gugatana quo pun Penggugat sama sekali

Apabila benar, quad non, objekgugatan adalah kepemilikan saham yang terkait dengan RUPSLB Tergugat, maka patut dipertanyakan RUPSLB Tergugat yang mana dan AktaRUPS nomor berapa yang dipermasalahkan. Hal demikian menjadi pentingkarena apabila Majelis Hakim yang terhormat memperkenankan surat kuasaHal. 40 dari 76 hal. Put.

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telahsalah menerapkan hukum yang menyatakan RUPSLB PT.

Bahwa para Tergugat/para Pembanding/sekarang Pemohon Kasasisesungguhnya telah menjalankan tatacara RUPSLB dengan prosedurhukum yang benar yaitu sesuai dengan ketentuan hukum yaitu palinglambat adalah 14 hari, teroukti sesuai dengan bukti T.1.II.7., atau buktiP.2 atas permintaan RUPSLB pada tanggal 3 September 2007 danRUPSLB dilaksanakan pada tanggal 26 September 2007 sesuai denganbukti 1.1.11.8, dan T1119; Dengan demikian jangka waktu permintaanRUPSLB dengan pelaksanaan RUPSLB itu sendiri kurang

Pasal 56s/d 60 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 sehubungan dengan itu iniadalah permintaan pihak Penggugat/Terbanding/sekarang TermohonKasasi agar dilakukan RUPSLB dengan mata acara neraca per triwulanadalah salah;j. Dengan demikian RUPSLB PT. Karya Sinta Marito yang dilaksanakanpada tanggal 26 September 2007 oleh pihak Tergugat Il/Pembandingll/sekarang Pemohon Kasasi Il, baik dari segi prosedur hukum palingsedikit 14 hari maupun mengenai mata acaranya yaitu: (1).

Lisa MaryaniSinaga;Bahwa mata acara tentang jual beli saham dalam RUPSLB PT.Karya Sinta Marito telah disampaikan jauhjauh hari yaitu kuranglebih 23 hari lamanya, sehingga kesimpulan Majelis Hakim yangmenyatakan bahwa Pasal 1449 KUHPerdata yaitu perikatanperikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuanmenerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya telah terpenuhiadalah salah;.

No. 955 K/Pdt/2010Marito (bukti I.Il1) dan membatalkan jual beli saham antaraPenggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny.Sumihar Dolok Saribu dengan para Tergugat/para Pembanding/sekarangpara Pemohon Kasasi dan atau pihak lainnya sebagai akibat daribatalnya RUPSLB PT.

Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta, dimanaPenggugat diberhentikan secara tidak sah, sewenangwenang, dan melawan hukum olehTergugat dan Tergugat II, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal01 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor PT BPR Central International di Jl.Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta.3.

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (2)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengaturbahwa Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS.9.

Oleh karenanya,terbukti alasan pemberhentian terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalahtidak benar dan sangat merugikan Penggugat.14.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamPT BPR Central International sangat bertentangan dengan Pasal 105 ayat(2) Undang Undangnomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena Penggugat tidak pernahmenyampaikan pembelaan dirinya dalam RUPSLB, sedangkan Tergugat dan Tergugat Ildalam RUPSLB tersebut yang diselenggarakan

Sehingga jelas, pengambilan keputusan tersebut merupakan tindakankesewenang wenangan dari Tergugat dan Tergugat II, dengan demikian RUPSLB tanggal 01Oktober 2015 yang dihadiri oleh Para Tergugat adalah cacat hukum.

YosSudarso No. 1 Kota Surakarta, berdasarkan Akta No. 30 Pernyataan Keputusan Rapat tanggal8 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Ina Megahwati, S,H., Notaris di kota Surakarta ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca RUPSLB yang telah dituangkandalam Akte No.1 Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Central Internasional (Bukti P5 yangidentik dengan bukti T2 PT) ternyata RUPSLB dilakukan oleh Para Tergugat selakuPengurus/Organ Badan Hukum yaitu PT BPR Central Internasional dan bukan selakupribadi

Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, dan TergugatV untuk mengumumkan tentang pembatalan seluruh tindakan finansial,administrasi, dan korespondensinya dengan pihak ketiga terkait denganpenyelenggaraan dan hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 12 Juni 2014 yang cacat hukum;7. Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, danHalaman 2 dari 12 hal. Put.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPSLB PT MLCyang dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuatoleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni2014 yang dibuat oleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. juncto Surat DirjenHalaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Padt/2018AHU Nomor AHU14906.40.22.2014 tanggal 20 Juni 2014;. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum;.

Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi untuk patuh dan tunduk kepada keputusan RUPSLB PT MLCyang dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuatoleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni2014 yang dibuat oleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. juncto Surat DirjenAHU Nomor AHU14906.40.22.2014 tanggal 20 Juni 2014;.

Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, danTergugat V untuk mengumumkan tentang pembatalan seluruhtindakan finansial, administrasi dan korespondensinya dengan pihakketiga terkait dengan penyelenggaraan dari hasil Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 12 Juni2014 yang cacat;.

Juni 2014 dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni 2014, sedangkankedua akta a quo masih dalam sengketa sehingga Penggugat Konvensimasih mempunyai hak dan tanggung jawab selaku Direktur Utama danPenggugat Konvensi masih mempunyai standing menggugat selaku PTMultigroup Logistic Company;Bahwa Majelis Kasasi sependapat dengan Judex Facti PengadilanNegeri, bahwa Para Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi telah melanggarketentuanketentuan formal dari undangundang tentang Perseroan Terbatasdalam menyelenggarakan RUPSLB

Nomor 377 K/Pdt/2020Menyatakan RUPSLB tertanggal 26 April 2015 dengan dikeluarkan AktaPenyataan Keputusan Rapat PT Total Design Interior Indonesia Nomor03, tanggal 24 Juli 2017 oleh Tergugat II sudah lebih dari 30 (tiga puluhhari), oleh karena itu RUPSLB tertanggal 26 April 2015 dan AktaPenyataan Keputusan Rapat PT Total Design Interior Indonesia Nomor03, tanggal 24 Juli 2017 adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan dikarenakan belum terbayarnya pengalihan/jual bellisahamnya, maka Penggugat mengalami

kerugian karena sampai saat inibelum menerima pembayaran dan devidennya, oleh karena ituperbuatan Para Tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan RUPSLB tertanggal 26 April 2015 dengan dikeluarkan AktaPenyataan Keputusan Rapat PT Total Design Interior Indonesia Nomor03, tanggal 24 Juli 2017 oleh Tergugat II sudah lebih dari 30 (tiga puluhhari), oleh karena itu RUPSLB tertanggal 26 April 2015 dan AktaPenyataan Keputusan Rapat PT Total Design Interior Indonesia Nomor03, tanggal 24 Juli

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 26 April 2015 dan Akta Penyataan Keputusan Rapat PT TotalDesign Interior Indonesia Nomor 03, tanggal 24 Juli 2017 adalahperbuatan melawan hukum;3.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 26 April 2015 dan Akta Penyataan Keputusan Rapat PT TotalDesign Interior Indonesia Nomor 03, tanggal 24 Juli 2017 serta bentukapapun yang dilakukan, baik pada tanggal 26 April 2015 dan setelahtanggal 26 April 2015 tidak mengikat secara hukum, oleh karenanya yangberlaku Akta Penyataan Keputusan Rapat PT Total Design InteriorIndonesia Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarini, S.H., Nomor 2, tanggal 4 Juni2013;Halaman 3 dari 7 hal. Put.

perbuatan Tergugat yangbelum membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat sebagai bentukkewajibannya atas pembelian saham Penggugat sebanyak 48.110(empat puluh delapan ribu seratus sepuluh) saham PT Total DesignInterior Indonesia dan perbuatan Tergugat Il yang membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat PT Total Design Interior Indonesia Nomor03, tanggal 24 Juli 2007 yang melebihi 30 hari yang bertentangandengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah merupakanperbuatan melawan hukum, oleh karenanya RUPSLB

No. 1757 K/Pid/2011legalitas dan kepastian hukum kepengurusan sesuai ketentuan hukumyang berlaku para pemegang saham dan para pemilik kendaraan MetroMini setuju dan sepakat untuk segera mengadakan RUPSLB berdasarkanUU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT.Metro Mini dengan agenda : Pemilihan Pengurus Baru.Sebelum ada pengangkatan, penggantian dan pemberhentian PengurusPT.

Metro Mini berdasarkan RUPSLB, para pemegang saham dan parapemilik kendaraan Metro Mini mendukung kepada pengurus hasil RUPSLBtanggal 29 April 2000 Akta Notaris No. 53 dan 54 untuk tetapmelaksanakan tugas dan tanggung jawab kepengurusan PT.

Metro Minidan memberikan wewenang penuh untuk melaksanakan RUPSLB sampaidengan diadakannya RUPSLB dan diminta untuk tetap menjaga dokumenperusahaan dari gangguan pihak manapun, dan diminta untuk membentuksementara kantor yang baru (tersendiri) sampai dengan terpilihnyapengurus baru.Seluruh management fee yang dipungut sejak Agustus 2007 hinggasampai terpilihnya pengurus yang baru dimohon untuk diputihkan (tidakdibayar).

Panjaitan melalui kuasahukumnya telah disepakati bersama dengan para pemegang saham akandilaksanakan RUPSLB pada bulan Maret 2008 akan tetapi tidakdilaksanakan ;. Bahwa para pemegang saham dan para pemilik kendaraan Metro Minimendatangi lagi dan menyerahkan surat kepada TH.

Panjaitan Cs meninggalkan kantor Metro Mini sejaktanggal 10 Desember 2008 dan setelah terbentuk pengurus baruberdasarkan RUPSLB tanggal 17 Januari 2009 yang langsung bekerjadan menguasai kantor PT. Metro Mini dengan demikian secara otomatiskepengurusan berdasarkan SK No.2918/1993 tidak berlaku lagi, namunTH. Panjaitan dengan itikad buruk dengan mengatas namakan sebagaiDirektur Umum PT.

l 19September 2008 iBahwa meski Tergugat telah mengetahui bahwaPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor283/Pdt.P/2006/ PN.JKT.Bar, tanggal 07 Agustus2006 yang menjadi dasar RUPSLB tanggal 25 Agustus2006, namun Tergugat melalui suratnya tanggal 16Juni 2011 perihal : PT.

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT46Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaandengan tidak berwenang secara absolut berdasarkanketentuan hukum formal (acara) yaitu) dalam hal initidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGATyang pada dasarnya mempermasalahkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT IDOLA TUNGGAL yangtelah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Augustin BeatriceSuyanto, SH. dan RUPS LB yang dituangkan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 10 Juli 2008Nomor 25 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.Augustin Beatrice Suyanto, SH. yang menurutPENGGUGAT merupakan RUPS LB yang cacat hukum karena.dasarhukum yang menjadi dasar RUPS LB tersebut yaitu. penetapanPengadilan Negeri Jakarta BaratNomor: 283/Pdt.P/2006/PN.

Augustin BeatriceSuyanto, SH. dan Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. IDOLATUNGGAL tanggal 10 Juli 2008 Nomor 25 yang dibuatoleh dan dihadapan Ny. Augustin Beatrice Suyanto,SH. sehingga TERGUGAT harus mencabut dan ataumembatalkan Surat Penerimaan Laporan Akta PerubahanAnggaran Dasar PT. IDOLA TUNGGAL No.

Augustin Beatrice Suyanto, SH. dan Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. IDOLATUNGGAL tanggal 10 Juli 2008 nomor 25 yang dibuat olehdan dihadapan Ny.

Karena Tergugat kepemilikan sahamnya di PT.MOLDPIA belum jelas sehingga Tergugat tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Pengadilan Negeri Bekasi dan jelas hak suaranya tidak sah(tidak mempunyai kapasitas memberikan hak suara);Bahwa oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang diadakan di Hotel Horizon yang risalahnya dibuat di NotarisRUSMAN, SH (turut Tergugat Il) Notaris Kota Bekasi cacat hukum dan atautidak sah

No.1542 K/Pdt/2008(RUPSLB) PT. MOLDPIA tanggal 9 Juni 2006 yang dilaksanakan diBusiness Center Room, Hotel Horlson, berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Bekasi Nomor : 52/Pdt.P/2006/ PN.Bks, tertanggal 17 Mei 2000Bekasi sesuai Berita Acara RUPSLB PT. MOLDPIA Nomor 13 tanggal 9 Juni2006 yang dibuat dihadapan Rusman, SH, Notaris di Bekasi, jelas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :a. Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar PT.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masihberada di areal pabrik Tergugat Il walaupun sudah diberhentikan secara saholeh RUPSLB PT.

Bahwa tidak benar dan berlebihan sekali pertimbangan hukumMajelis Hakim Tinggi Bandung pada halaman 12 alinea terakhiryang menegaskan bahwa pelaksanaan RUPSLB 9 Juni 2006bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 73 ayat 4 UU Nomor1 Tahun 1995.Sebab Pemohon Kasasi Ill telah 2 (dua) kali menyampaikanpermintaan RUPSLB PT. MOLDPIA kepada Termohon Kasasitetapi tidak ada tanggapan apapun dari Termohon Kasasi.

Haltersebut dimulai dari permintaan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Pertama yang disampaikan kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 20Februari 2006 dengan agenda Pergantian Direksi Perseroan danpermintaan RUPSLB Kedua, yang telah disampaikan olehPemohon Kasasi Ill (dahulu Tergugat Ill/Terbanding Ill) kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai suratnya padatanggal 2 Maret 2006 dengan Agenda Laporan Keuangan tahun2005.

pengadilan yang berkekuatanhukum pasti dalam perkara ini;Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan provisitersebut dihukum untuk membayar uang paksa sebesarRp100.000.000,00 per hari;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakart Pusat Nomor271/ Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2015 batal demi hukum;Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, RUPSLB

Thamrin, Nomor 6, Jakarta Pusat;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat rapatrapatdan/atau perikatanperikatan lain dan/atau perbuatan hukum lain yangtimbul kKemudian sebagai pelaksanaan dari/atau yang ada kaitannyadengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor271/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Januari 2015 dan RUPSLB PTSariarthamas Hotel International tanggal 12 Februari 2015;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas kerugianmateril yang diderita olen Penggugat senilai

Nomor 920 PK/Pdt/2019Pengadilan Negeri, dan bukan bukan bukti yang telah ada sebelumnya;Bahwa dalam putusan judex juris tidak terdapat kekhilafan hakimataupun kekeliruan nyata, olen karena pendapat judex juris bertumpu padafakta bahwa Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) memiliki /egal/standing untuk mohon penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Tergugatadalah sebagai pemegang saham 50 % sehingga memenuhi syaratsebagaimana ditentukan

dalam Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa terbukti permohonan mengadakan RUPSLB dikabulkan olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 2015 dan sesuaiketentuan Pasal 80 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, penetapan ijin mengadakan RUPSLB tersebut tidakdapat dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PT.

lembarsaham sah atau sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, PEMOHON telahmengajukan permintaan tertulis kepada TERMOHON selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahunduaribu enambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada TERMOHON selaku DireksiPerseroan agar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB denganagenda rapat penggantian pengurus

Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 5 UUPT, TERMOHON selaku DireksiPerseroan wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB yang diajukan oleh PEMOHON, TERMOHON selaku Direksi tidak juga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimanadiminta;Bahwa oleh karena TERMOHON selaku Direksi Perseroan tidakmelakukan pemanggilan

RUPSLB, maka PEMOHON mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada TERMOHON Idan TERMOHON Ill selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surattertanggal 1732016 (tujuhbelas bulan Maret tahun duaribu enambelas)(Bukti P3).

Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPARA TERMOHON selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;daniil. .

) Perseroan dengan agenda rapat : Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggalpanggilan dan tanggal RUPSLB;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLBdan melakukan pengambilan

., Notaris diBengkulu.. 153 tanggal 29 Januari 2016 tentang AktaPernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT. Vikri Abadi GroupPemberhentian Yosep Faizal dalamjabatannya sebagai Direktur V Perseroan,Deni Yohanes,SH., Notaris di Bengkulu.. 04 tanggal 1 Maret 2016 Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal, Deni Yohanes,S.H, Notaris di Bengkulu;1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 153 tanggal 29 Januari 2016tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group Nomoroo:1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal, Deni Yohanes, S.H, Notaris diBengkulu;1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 153 tanggal 29 Januari 2016tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group Nomor30;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.