Ditemukan 3495 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ariel artike artikah aldikel artotel arpikal
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Oktober 2016 — DJANIMIN BIN KATIDJAN ; KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
195 — 28
  • (Perbedaan Pasal 2dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Oktober 2016 — KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK ; SUPARDI BIN GUMBREK ;
100 — 17
  • (Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
962 — 1471 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No. 305 K/Pdt.Sus/20129.1.10.dengan tepat, judul atau nama artikel atau buku yangditulis oleh Marteen Jaansen, Pemohon berhasil untukmempelajari buku Tn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 April 2016 — SUTAN BHATOEGANA
487 — 1123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Noyon, menerimaartinya sama dengan yang dimaksud artikel 1970 B W (eigenaar) atauyang ketentuannya sama dengan ketentuan Pasal 1683 KUHPerdatayang berbunyi:Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkansesuatu sebelum penghibahan diterima dengan katakata tegas olehorang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasaolehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu;Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu makapenerimaan itu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-06-2016 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — I. Drs. R. HENDARKO HUDOYO dan TERPIDANA II. H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN
303 — 703 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr. RomliKartasasmita dalam "http://infohukum.co.cc/perbedaanpasal2danpasal3uunomor31 tahun1 999yangtelahdiubahdenganuunomor202001")b. R.Wiyono.S.H., Jaksa pada Kejaksaan Agung R.I., pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut:Hal. 307 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016"2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-09-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI
Tanggal 25 Oktober 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Dhikma Heradika, S.H.
Terbanding/Terdakwa : THOMAS ANTHONY VAN DER HEYDEN
2650 — 0
  • Slot Orbit 1230BT Spektrum L-Band yang pada pokoknya menjelaskan mengenai deorbit Garuda-1 dan upaya mempertahankan slot Orbit 1230BT, upaya mempertahankan spectrum L-Band;
    85.1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 622/KOMINFO/ DJSDPPI.2/SP.01.03/04/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Request for Sus-pension and Resumsion of Garuda-2 Satelite Network yang pada pokoknya melaporkan bahwa satelit Garuda-1 sudah deorbit sejak 19 Januari 2015 dan meminta suspensi untuk filing Garuda-2 berdasarkan artikel
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
612 — 221
  • Dengan melihat profil yang menyimpang, kekayaan yang besar jika tidakbisa dibuktikan oleh Terdakwa maka bisa dikenakan TPPU karena dianggapdidapatkan dari tindak pidana korupsi;Bahwa terkait kewenangan KPK dalam hal TPPU ahli pernah menulis artikel danmemberikan opini di 6 Pengadilan sebelumnya memang secara normatif / tertulistidak secara eksplisit disebutkan kewenangan kpk dalam penuntutan TPPU tetapiada sepuluh alasan kenapa ahli berpendapat dalam situasi ini KPK berwenang untukmenuntut perkara
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN PALU Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 21 April 2016 — H.BANDJELA PALIUDJU(Mayjen Purnawirawan)
317 — 95
  • Artikel media online JPNN.com tanggal 25 juli 2013 tentang Statement Basuki Tjahaja Purnama tentang penggunaan Dana Operasional Kepala Daerah bisa digunakan oleh Kepala Daerah untuk keperluan apapun. Baik untuk membeli barang-barang mewah atau dibagi bagikan kepada warga tidak mampu pernyataannya32.
    Artikel media online ANTARA NEWS.COM tanggal 31 Januari 2016, statement Menteri Dalam Negeri, judul: Biaya Perjalanan Dinas Tidak Lagi Lumpsum.41. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.42.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - EFFENDY HUTAGALUNG
194 — 25
  • Pernah menulis artikel (opini) di Harian Kompastentang Polemik Audit atas hasil survei.Bahwa dasar hukum pelaksanaan sensus atau survey yangberskala nasional di Indonesia adalah UU No.16 Tahun 1997tentang Statistik, Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Statistik, Peraturan Presiden R.I.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
651 — 220
  • SITOHANG dan BILLY SINDORO ;Bahwa BILLY SINDORO keberatan atas keterangan FITRADJAJA PURNAMAyang selalu melapor kepada BILLY SINDORO, menurut BILLY SINDORO,FITRADJAJA PURNAMA tidak melapor tetapi memberikan informasi ;Bahwa meskipun FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P.SITOHANG banyak mengirimkan artikel, link berita yang sebagian terkaitdengan perijinan Meikarta, BILLY SINDORO tidak pernah meminta haltersebut, BILLY SINDORO posisinya hanya mendapat kiriman saja.Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2015 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - YOGI PARYANA SUTEDJO
171 — 26
  • Pernah menulis artikel (opini) di HarianKompas tentang Polemik Audit atashasil survei.e Bahwa dasar hukum pelaksanaan sensusatau survey yang berskala nasional diIndonesia adalah UU No.16 Tahun 1997tentang Statistik, Peraturan PemerintahNo.51 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanStatistik, Peraturan Presiden R.I.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
529 — 1317
  • Artikel yang dimuat dalam situs webside lamanWikipediahttps://id.wikipedia.org/wiki/MargadiLampung., dengandiberi Kode Bukti P.30 D;103. Undangundang Nomor 9 tahun 2015 Tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, dengan diberi Kode Bukti P.31 A;104.
    D, P31.A, P31.B, P31.C, P31.D, P31.E, P32,P33, P34, P35.A, P35.B, P35.C, P35.D, P35.E, P35.F, P36I, P36.J, P37,P40, P41.A, P41.B, P41.C, P41.D, P41.E, P41.F, P41.G, P41.H, P41.1, P41.J, P41.K, P42.A, P42.B, P42.C P42.D, P.43.A, P43.B, P44.A,P44.B, P48.A, P48.B, P48.C, P51, P52, P67, P79,P80.A, P80.B, P80.C, P82, P83, P84, P86, P87, P88.A, P88.B, P88.C, P88.D, P88.E, P89 dan P90 oleh karena suratsurat bukti tersebut hanya merupakanperundangundangan, peraturanperaturan, putusan MK, Pendapat ahli, artikel
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
1135 — 2399
  • dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakankepadanya, dan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, oleh karena ituunsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam perkara a quotelah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa Mohamad Sanusi;Unsur menerima hadiah atau janji;Menimbang, bahwa pengertian unsur menerima hadiah atauanj inipbun mengandung dua elemen yang sifatnya alternatif yaitumenerima hadiah atau menerima janji;Menimbang, bahwa pengertian menerima artinya seperti yangdimaksud artikel
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
3620 — 5663 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (judul artikel: "KPK, Tipikor, dan PencucianUang", Kompas, Rabu, 31 Juli 2013).Bahwa Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH, MH, jugamenegaskan, KPK tidak dapat melakukan penuntutan tindakpidana pencucian uang sesuai UU TPPU, di manaHal. 1272 dari 1717 hal. Put.
    pengecualian yang diberi undangundang kepada KPK untuk berwenang melakukanpenuntutan TPPU, bahkan = menurutnya: "Ketiadaanpenegasan wewenang penuntutan TPPU bagi KPK dalamUU TPPU tidak cukup dapat diatasi dengan ketentuan Pasal68 UU TPPU, yang membuka celah hukum kekecualian darihukum pidana umum, antara lain bahwa penegak hukumtertentu. di antaranya KPK hanya diberikan wewenangmelakukan penyidikan dalam perkara TPPU tetapi tidakditegaskan berwenang juga melakukan penuntutan perkaraTPPU" (judul artikel
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
1231 — 3501
  • Edaran Keputusan Para PemegangSaham PT Murakabi Sejahtera, Akta Penegasan Jual BellSaham No. 18 Tanggal 27 November 2013 dan Jual BellSaham dan 1 (satu) lembar Surat PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MurakabiSejahtera tanggal 29 November 2013. 71091 (satu) bundel copy Akta Notaris Amelia Kasih No. 15tanggal 17 Maret 2014 tentang Pernyataan KeputusanPemegang Saham PT Murakabi Sejahtera besertalampirannya berupa Edaran Keputusan Para PemegangSaham PT Murakabi Sejahtera, dan copy artikel