Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-12-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PA KENDARI Nomor 664/Pdt.G/2015/PA Kdi. Tanggal 23 Februari 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
17 — 9
17 — 9
telahmemberikan kesimpulanya secara lisan yang pada pokoknyatetap pada jawabannyadan tidak mau bercerai dengan Pemohon;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjukkepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensiadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-03-2011 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 28-03-2013
Putusan PA FAK FAK Nomor 10/Pdt.G/2011/PA. FF Tanggal 12 Juli 2011 — PEMOHON vs TERMOHON
53 — 12
53 — 12
Pemohon danTermohon ;e Bahwa pemohon dan termohon seringkali bertengkar disebabkantermohon berselingkuh dengan perempuan lain ;e Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah ;e Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi yang diajukan Termohonkonpensi/Penggugat rekonpensi tersebut, Termohon konpensi/Penggugat rekonpensidan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi membenarkannya ;Bahwa Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Sgn Tanggal 24 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 23
112 — 23
siapapenyebab percekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akantetap yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapatdipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996tanggal 18 Juli 1996 );Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 30-09-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/MIL/2014 Tanggal 30 September 2014 — RIO WINDRATMO
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uswir alias Sawir, kKeduanya yang merupakan masyarakat sipilyang tertangkap menerangkan (dibawah sumpah) bukan keterangan yangdia lihat sendiri dan dia alami sendiri melainkan keterangan yang diambiloleh Penyidik tanpa ada saksi yang hadir di tempat pemeriksaan tersebutdan dengan hal tersebut bisa saja keterangan yang diberikan oleh para saksitersebut justru memberatkan Terdakwa karena Saksi 1 a.n.
Register : 18-06-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 43/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
YENI EMILIA, SH.,M.Si
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
133 — 56
YENI EMILIA, SH.,M.Si
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
133 — 56
Jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan Jabatan dan/atau pidana umum ; Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor297/Pid/B/08/PN KUPANG tanggal 6 November 2008; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negera dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor :Halaman 27dari78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUNKPG153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 TentangPenegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 13-03-2008 — Putus : 07-07-2008 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN BITUNG Nomor 19/PDT.G/2008/PN.BITUNG Tanggal 7 Juli 2008 — INDRAPRATIN E.H.N. PURUKAN
lawan
RISKA JOVITA TANGKUMAHAT
90 — 33
90 — 33
mempunyai kekuatan hukumyang tetap, dan ganti rugi pembayaran biaya hidup Tergugat dananak tersebut dari tahun 2000 sampai dengan putusan atas perkaraini berkekuatan hukum tetap sebesar 96 (bulan) x Rp. 1.500.000,/bulan = Rp. 144.000.000, (Seratus empat puluh empat juta rupiah);18Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam konvensiyang menghendaki perceraian ini adalah seorang pria yangberstatus Pegawai Negeri Sipil maka kepadanya diwajibkan untukmemenuhi dan mematuhi isi ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-08-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1549/Pdt.G/2016/PA.Mks Tanggal 24 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 16
15 — 16
Bahwa oleh karena tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan menceraikan penggugat rekonvensi maka wajib tergugatrekonvensi memberi biaya hidup per bulannya selama penggugatrekonvensi menjanda sampai penggugat rekonvensi kawin lagi sebesarseperdua dari gaji tergugat rekonvensi karena tidak ada anak namunantara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah adakesepakatan mengenai hal tersebut yaitu tergugat rekonvensi dapatmemberikan gaji sebesar 28% dari gaji tergugat rekonvensi
Register : 04-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 24-06-2021
Putusan PA TENGGARONG Nomor 706/Pdt.G/2021/PA.Tgr Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
15 — 10
TgrDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka harus dinyatakan bahwapenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kKedua yang diajukan olehPemohon telah diperiksa satu persatu di muka
Register : 28-06-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 180/Pdt.G/2018/MS.Bna Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 16
47 — 16
Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ataumengabulkan gugatan Penggugat, karena telah memenuhi maksud Pasal 70ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006jo Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang Pagawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-03-2011 — Upload : 03-02-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 26-K/PM.II-09/AD/II/2011 Tanggal 8 Maret 2011 — Koptu MUKTAR
28 — 22
28 — 22
Bahwa yang menyerempet korban adalah Anggota INI ADyang berpakaian loreng lengkap dengan mengendaraisepeda motor Spin warna hitam dan salah seorang sipilyang diboncengnya yang arahnya dari Kadipaten menujuMajalengka dan pada saat terjadi kecelakaan kondisijalan datar, berhotmix, situasi jalan sepi, cuacaterang tidak hujan dan tidak berkabut tetapi sedikitberbelok.
Putus : 25-08-2014 — Upload : 19-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/Pdt/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkanalasan yang lengkap dan mendasarinya;Yang kemudian dipertegas di dalam Penjelasan PP Nomor 45 Tahun 1990yang berbunyi :Pasal 3 ayat 1 ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yangmengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajid memperoleh suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Srp Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 37
71 — 37
UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 05-11-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PA KENDARI Nomor 577/Pdt.G/2014/PA Kdi. Tanggal 25 Mei 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
59 — 34
59 — 34
pihak menyampaikan kesimpulannya secaralisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap atas gugatannya dan mohondikabulkan, demikian pula Tergugat mohon putusan yang seadiladinya;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 27-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 781 PK/Pdt/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — ANGELA SARASWATY VS IRVING ANDREAS PRIASMORO
96 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mememerintankan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agarmengirimkan satu eksemplaar putusan ini yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang agar mencatat/mendaftarkan putusan perceraian ini dalamdaftar yang disediakan untuk itu yang sedang berjalan dan berlaku bagiPenggugat dan Tergugat;4.
Register : 16-02-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN MAUMERE Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mme Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 43
98 — 43
tidak sempurna karena tidak melampirkan SURAT IJINBERCERAI dari Atasan Penggugat;Bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN telahdiuraikan dengan jelas pada halaman 1 gugatan dan dalil posita gugatan poin13, maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No. 45Tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahn R.I No. 10Tahun 1983, Tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, dijelaskan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-06-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Sim Tanggal 27 Agustus 2015 — RENNI ASMI MARPAUNG lawan IJONNI ALOFDIN SARAGIH
50 — 5
50 — 5
1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,menyebutkan "Pegawai NegeriSipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keteranganterlebin dahulu dari pejabatMenimbang bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;menyebutkan "Bagi PegawaiNegeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 121/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
IRYUDI, SE
Tergugat:
BUPATI SERDANG BEDAGAI
90 — 56
IRYUDI, SE
Tergugat:
BUPATI SERDANG BEDAGAI
90 — 56
prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa,terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansipenerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P4=T1 dan P11, MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang
pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku padatanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidangkepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-11-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 218-K/PM.II-08/AD/XI/2020 Tanggal 10 Februari 2021 — Oditur:
Upen Jaya Supena
Terdakwa:
Erfan Febrianto
239 — 81
Upen Jaya Supena
Terdakwa:
Erfan Febrianto
239 — 81
Bahwa benar sekira pukul 22.30 Kapten Inf Indar Kristianto (Saki2) datang dari Brigif Mekanis 1 PIK/JS ke Yonif Mekanis 201/JY denganmembawa Narkotika jenis sabusabu yang Saksi2 beli dari orang sipilyang Saksi2 tidak kenal, selanjutnya Saksi2 melihat Saksi3 bersamaTerdakwa , Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito di pos2 Yonif Mekanis 201/JY kemudian Saksi2 ikut bergabung lalumeminumminuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi3,Serma Harso Laksono Wibowo dan Terdakwa , sekira pukul
Bahwa benar sekira pukul 22.30 Kapten Inf Indar Kristianto (Saki2)datang dari Brigif Mekanis 1 PIK/JS ke Yonif Mekanis 201/JY denganmembawa Narkotika jenis sabusabu yang Saksi2 beli dari orang sipilyang Saksi2 tidak kenal, selanjutnya Saksi2 melihat Saksi3 bersamaTerdakwa , Serma Harso Lakson Wibowo dan Prada Iman Dito di pos 2Yonif Mekanis 201/JY kemudian Saksi2 ikut bergabung lalu meminumminuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi3, SermaHarso Laksnono Wibowo dan Terdakwa , sekira pukul
Register : 12-07-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G/2017/PTUN.Mks Tanggal 27 Nopember 2017 — Penggugat:
ANDI MUHAMMAD AMIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
114 — 73
ANDI MUHAMMAD AMIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
114 — 73
Bahwa tentang hal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 halaman 2dan 3 dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan adalahkeliru; Bahwa sebagiamana diketahui bersama, Penggugattelah melakukan tindak pidana korupsi sesuai denganPutusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor14/Pid/B/2010/PN.Sly tanggal 25 Mei 2010 dan telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perbuatan korupsi berkaitan denganjabatan Penggugat maka Penggugat telah melakukantindak pidana kejahatan
No. 63 Tahun 2009);Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003menentukan yang pada pokoknya Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Penata Tingkat golongan ruang IlI/d ke bawahdi lingkungannya) 222222 2 ono nn nnn nnn nen ne nen en eneMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 63Tahun 2009, yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota ialah Bupati/Walikota, oleh karenanya diketahuifakta
Register : 01-04-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 21/Pdt.G/2019/PTA.Bjm Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : Tri Ari Sandi, A.Md. bin Hariyanto
Terbanding/Tergugat : Oktaviyanti, A.Md. binti H. Anang Sani, M.Pd.
68 — 30
Terbanding/Tergugat : Oktaviyanti, A.Md. binti H. Anang Sani, M.Pd.
68 — 30
Oleh karenanyaputusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang besaran baiaya hadhanahanak harus dikuatkan dan dipertahankan;Menimbang, bahwa tentang tuntutan 1/3 gaji Tergugat/Pembanding agardiberikan kepada Penggugat/Terbanding selaku bekas isteri yang dicerai dananaknya, adalah tuntutan atas pembagian gaji seorang Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990.