Ditemukan 1775 data
64 — 15
yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Dan telah mendengar pula pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :Bahwa terdakwa tidak melakukan serah terima bukan berarti terdakwa ingin memiliki uangmilik PT.IBR berupa sisa uang pembelian cangkang kelapa sawit dari supplier Rio,Amrizal dan uang petty cash dari Gusseri, tapi bagaimana terdakwa akan melakukan serahterima kepada Kenichiro Yamamoto yang mengaku sebagai Direktur PT.IBRmenggantikan terdakwa sebagai Direktur Utama PT.IBR melalui RUPSLB
tanggal 18 Oktober 2012 tersebuttidak dihadiri oleh terdakwa karena terdakwa sedang cuti sejak tanggal 12Oktober 2012 dan tidak berada di Kantor PT.IBR;e Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang cuti karena diberitahu oleh saksiChristianto;e Bahwa yang melaksanakan RUPSLB adalah MASAHIRO YAMASITAselaku Direktur Bio Energy Resources Co., Ltd, saksi sebagai kuasa dariSETSUYA FUKUNAGA ss selaku Presiden Direktur TAMAGAWAHOLDING Co., Ltd dan AKIHIRO USHIRODA betindak selaku undanganrapat;e Bahwa hasil
tanggal 18 Oktober 2012;e Bahwa karena Saksi Kenichiro Yamamoto tidak memperlihatkan suratpemberhentian terdakwa dari Direktur Utama PT.IBR dan pengangkatan SaksiKenichiro Yamamoto yang menurut Saksi Kenichiro Yamamoto dilakukanmelalui RUPSLB, terdakwa tetap bertahan di Kantor PT.IBR walaupun sudahdiusir oleh Saksi Kenichiro Yamamoto.
,Ltd RUPSLB untuk memberhentikan terdakwa dan mengangkat saksisebagai Direktur PT.IBR;Bahwa setelah RUPSLB, tidak ada upaya saksi untuk menemui terdakwa;Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 saksi memberitahukan kepada terdakwamelalui surat bahwa terdakwa diberhentikan sebagai Direktur Utama PT.IBRsejak tanggal 18 Oktober 2012 dan menyerahkan aset PT.IBR karenaterdakwa sudah tidak punya hak terhadap PT.IBR;Bahwa benar sekitar tangal 5 atau 6 Nopember 2012 saksi membicarakanpenyerahan aset PT.IBR dengan
Untuk itu terdakwa kembali meminta Akta RUPSLB PT IBR agar ia terdakwa dapat melakukan serah terima uang dan aset PT.IBR denganorang yang secara legal mewakili PT.IBR; dan disamping itu pada tanggal 27 Desember2012 ia terdakwa menyurati para pemegang saham PT.IBR untuk minta konfirmasi tentangpersonil PT.IBR yang secara legal dapat menjadi penerima serah terima aset dan keuanganPT.IBR;Menimbang, bahwa dikarenakan ia terdakwa tidak mengetahui atas kebenaran telahdilakukannya RUPSLB oleh pemegang saham
Terbanding/Penuntut Umum : ZAINAL DWI ARIANTO, SH
141 — 217
NAM YOON JU, sehingga akhirnyapada tanggal 28 Februari 2014 dibuatlah Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang seolaholah telah terjadiRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di KantorPerseroan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 16, JI.Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pukul 12.00wib. dengan dipimpin oleh Presiden Direktur PT. DCG Indonesia saksi Mr.ROH JAE CHUNG dan dihadiri oleh Mr. BRENT G.
ROH JAE CHUNG sedang tidak beradadi Indonesia (berada di Korea) namun terdapat tanda tangannya dalamBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 28 Februari 2014 dan Almarhumah YANNIE saat itu sedangberada di PT. IPPE JI. HR.
Rasuna Said, Gedung Palma One, Kuningan,Jakarta Selatan, namun Almarhumah YANNIE menandatangani BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut diKota Casablanca sebelum tanggal 28 Februari 2014 tersebut.Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tertanggal 28 Februari 2014 tersebut kemudian diaktakan padaNotaris LIEZ SAVITRI MATURIDI, S.H., sehingga terbitlah Akta No. 02tanggal 26 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan akta itutelah dipergunakan
HARYO BIMO ARIANTO.65) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Mr. ROHJAE CHUNG.66) 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.1425 tertanggal 17 Mei 2016dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.
HARYO BIMO ARIANTO.65.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Mr. ROHJAE CHUNG.66.1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.1425 tertanggal 17 Mei 2016dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.
446 — 807
lembarsaham sah atau sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, PEMOHON telahmengajukan permintaan tertulis kepada TERMOHON selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahunduaribu enambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada TERMOHON selaku DireksiPerseroan agar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB denganagenda rapat penggantian pengurus
Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 5 UUPT, TERMOHON selaku DireksiPerseroan wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB yang diajukan oleh PEMOHON, TERMOHON selaku Direksi tidak juga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimanadiminta;Bahwa oleh karena TERMOHON selaku Direksi Perseroan tidakmelakukan pemanggilan
RUPSLB, maka PEMOHON mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada TERMOHON Idan TERMOHON Ill selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surattertanggal 1732016 (tujuhbelas bulan Maret tahun duaribu enambelas)(Bukti P3).
Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPARA TERMOHON selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;daniil. .
) Perseroan dengan agenda rapat : Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggalpanggilan dan tanggal RUPSLB;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLBdan melakukan pengambilan
PT Mega Gema Bahana
Tergugat:
Kiki Sri Puspitasari
370 — 241
Bahwa PT MGB pada hari Selasa 20 Oktober 2020 telahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnyadisebut sebagai "RUPSLB") yang dtelah dituangkan dalam Akta RUPSLBNo. 04, tanggal 20 Oktober 2020, yang mana keputusan Rapat adalahsebagai berikut:Menjalankan hak Perseroan berdasarkan UndangUndangPerseroan Terbatas, Nomor 40, Tahun 2007, Pasal 37 ayat 1dengan mengembalikan saham milik Nyonya Kiki Sri Puspitasariseluruhnya atau 9 % (sembilan persen) 630 (enamratusHalaman 3 dari 33 Putusan
Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 8 (delapan)dan 9 (Sembilan) adalah keliru karena Alasan tersebut diatas tidakjelas dan tidak berdasar karena isi Surat Teguran adalah memintaTergugat mengembalikan saham, seolah olah sudah terjadiWanprestasi dari Tergugat dalam menyetorkan modal, dan sudahmempunyai kekuatan hukum, padahal hanya berdasarkan RUPSLB,dimana RUPSLB tersebut hanya mempertanyakan keabsahankepemilikan saham Tergugat dengan alasan sama sekali belummenyetorkan modal, padahal Akta Autentik
Karena tidak ditunjukkanbukti; serta keabsahan kepemilikan saham diambil melalui voting,maka Tergugat memutuskan WALKOUT dari RUPSLB, sehinggatidak tahu sama sekali risalah RUPS.
Namun dalamkenyataanya RUPSLB tersebut hanya membahas PenggugatRekonvensi dianggap belum meyetorkan modal, dan kepemilikansaham Penggugat Rekonvensi diminta dikembalikan keperusahaan, tanpa menunjukan bukti; Kuasa PenggugatRekonvensi kemudian WalkOut dari RUPSLB dan tidakmengetahul isi notuleh rapat.Bahwa sesungguhnya RUPS tidak berwenang untuk menentukankeabsahan hak kepemilikan saham hanya berdasarkanmayoritas Suara, hanya Pengadilan yang bisa memutuskan.4. Bahwa selaku Pemegang Saham PT.
Menyatakan RUPSLB PT Pernadi Wiraperkasa No. 2tanggal 20 Oktober 2020 adalah perbuatan melawan hukumserta tidak sah, dan batal demi hukum.4. Memohon Penetapan Pengadilan untuk Blokir SertifikatHak Milik Nomor 8325/Tanjung Barat a.n.
79 — 23
Bahwa pada tanggal 07 Npopember 2012, PENGGUGAT mendapatUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Future Agropia Indonesia dari TERGUGAT melalui email maupunsurat tercatat, dimana RUPSLB akan diadakan pada :Hari / tanggal : Kamis, tanggal 29 November 2012 ;Pukul : 10.00 Wib s/d selesai ;Tempat : Ruang Meeting Hotel Aston Summarecon,Gading Serpong, Tangerang ;Dengan acara :Perubahan domisili alamat lengkap perseroan perusahaan ;Perubahan Anggaran dasar Perseroan Pasal 20 ayat 2 mengenaisusunan
(TURUT TERGUGAT), pada halaman 2 (dua) sangat jelasdisebutkan bahwa RUPSLB diadakan di tempat kedudukanperseroan yakni di Sunter, Jakarta Utara; Namun faktanya RUPSLB diadakan di Ruang Meeting Hotel Aston Summarecon GadingSerpong, Tangerang. Hal ini sesuai dengan Undangan RUPSLBtertanggal 07 November 2012 ;d.
Bahwa demikian pula halnya dengan keputusan RUPSLB tertanggal 29November 2012 yang dituangkan dalam Akta Notaris padaa TURUTTERGUGAT adalah tidak sah, oleh karena telah melanggar Pasal 105ayat (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Hal 7 dari 53 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.10.11.12.dimana di dalam RUPSLB tersebut PARA TERGUGAT tidak pernahmemberikan kesempatan kpada PENGUGAT untuk membela dirisebelum PENGGUGAT diberhentikan sebagai Komisaris Perseroan,sehingga
Nomor 118 tertanggal 12 Desember 2012, bahwa RUPSdilaksanakan pada hari Kamis, pukul 10:05 sampai dengan pukul 21:00pada tanggal dua puluh sembilan Nopember tahu dia ribu dua belas(29112012) Indonesia berkedudukan di Jakarta Utara ;Dalam poin 2, Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa agenda RUPSLB adalah susunan Komisaris, pertanggung jawaban Komisaris, perubahanssunan pemegang saham perseroan ;Akan tetapi dalam surat undangan agenda RUPSLB adalah :1.
hukum ;Akan tetapi dalam kenyataannya dalam surat undangan RUPSLB ada yangtidak sesuai dengan UU PT Pasal 82 ayat 3 dan ayat 5, bertentangandengan dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 1 ;Dimana Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan bukanlah hal yang mengaturRUPSLB, akan tetapi mengatur tentang Rapat Direksi yang tidak adakatanya dengan RUPSLB ;Sehingga RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas BAB VI Pasal 76 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5);Pasal 82
243 — 192
Bahwa sebenarnya gugatan PENGGUGAT pada intinya mempersoalkankeabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT AJI tertanggal 17 September 2010 dan pemberhentianSaudara Dananjaya Trihardjo (in casu PENGGUGAT) dari jabatanDirektur Utama PT AJ. Anehnya, PENGGUGAT mengajukan gugatanpada tanggal 31 Agustus 2010, jauh sebelum RUPSLB PT AJI tersebutdilaksanakan.2.
Jkt.Sel.telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT) diberikan hak untukmengajukan pembelaan diri dalam RUPSLB PT AJI.A.3. RUPSLB PT AJI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPTDAN ANGGARAN DASAR PT AJI1.
Bahwa Surat Komisaris PT AJI yang memberhentikan DirekturUtama PT AJI (in casu PENGGUGAT) tertanggal 24 Agustus 2010,Kemudian, RUPSLB yang memberikan kesempatan kepada DirekturUtama PT AJI yang telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT)untuk membela diri diselenggarakan pada tanggal 17 September2010. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPSLB tersebut telahsesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (4) UUPT.4.
Bahwa sebagaimana Risalah RUPSLB tertanggal 17 September 2010,agenda RUPSLB antara lain adalah pembelaan diri dari Dananjaya A.Trihardjo (In casu. PENGGUGAT) atas pemberhentian yangbersangkutan dari jabatan dan kedudukannya selaku Direktur UtamaPerseroan PT AJI.Bahwa kemudian PENGGUGAT telah tidak menghadiri RUPSLBtersebut selaku Direktur Utama PT AJI yang telah diberhentikanuntuk menggunakan haknya guna membela diri.
Atas ketidakhadiranPENGGUGAT untuk membela diri dalam RUPSLB tersebut,kemudian RUPSLB mengeluarkan keputusan yang pada pokoknyamenyetujui dan menguatkan keputusan pemberhentian Dananjaya A.Trihardjo (In casu PENGGUGAT) sebagai Direktur Utama Perseroan(PT AJI), sehingga dengan demikian memberhentikan Dananjaya A.Trihardjo (In casu PENGGUGAT) sebagai Direktur Utama terhitungsejak ditutupnya RUPSLB.Bahwa keputusan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 106 ayat (6) dan ayat (7) sebagai berikut
96 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yani bypass Rawamangun Jakarta Timur baru dimulai tahun 1978,sehingga jelas adalah tidak benar dan merupakan suatu keterangan palsusebagaimana dikemukakan oleh Tergugat Ivan Doli Gultom yang bertindakuntuk dan atas nama Perseroan selaku Direktur Utama dalampermohonannya tanggal 21 Juli 2011 yang disampaikan kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Timur dengan maksud untuk memohonPenetapan RUPSLB Ketiga;Bahwa PT President Taksi adalah suatu perseroan terbatas yangberbentuk badan hukum milik sejumlah
Yani tersebutbaru ditempati pada tahun 1978; Bahwa Tergugat mengajukan Permohonan ke Pengadilan NegeriJakarta Timur untuk menetapkan jumlah kuorum RUPSLB Ketigasebesar 5 persen dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkanyang mempunyai hak suara yang sah, dengan acara RUPSLB Ketigauntuk pengisian jabatan yang lowong, padahal sejak tanggal 26 Oktober2008 s/d tanggal 21 Juli 2011 PT.
President Taksi sudah tidak adapengurusnya, sehingga Permohonan RUPSLB Ketiga untuk pengisianjabatan yang lowong adalah suatu keterangan palsu;6.
mereka mengadakan RUPSLB Ketiga pada tanggal 12Oktober 2011 selain acara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri JakartaTimur juga mengukuhkan jabatan mereka terhitung 2011 s/d 2016.
President Taksi (Penggugat beserta pemegangsaham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukanpemilinan Pengurus PT.
133 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena maksud diselenggarakannya RUPSLB tersebut adalahuntuk kelangsungan hidup dan kemajuan Perseroan, lagipula RUPSLB tersebuttidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndangNomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB yangdiselenggarakan PARA PEMOHON KASASI adalah sah..
Walaupun RUPSLB Pertama dan RUPSLB Kedua tidak mencapaikuorum, RUPSLB tersebut diselenggarakan sesuai dengan mekanisme danprosedur yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan UU Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB tersebut adalah sahmenurut hukum..
Trk tanggal 27 September 2006 tentangPenetapan syarat kuorum PT Gusher Tarakan yang amarnya antara lain: Menetapkan RUPSLB PT.Gusher Tarakan yang Pertama tanggal 11 Agustus2006 dari RUPSLB Kedua tanggal 30 Agustus 2006, telah diselenggarakansecara sah: Menetapkan syarat kuorum RUPSLB PT Gusher Tarakan yakni dengandihadiri minimal 175 saham dari seluruh jumlah saham: Menetapkan putusan RUPSLB sah apabila disetujui oleh minimal % (satuperdua) dari seluruh saham yang hadir.Menimbang, bahwa dari bukti
Trk,Tertanggal 06 September 2006, perihal Permohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.
Trk, Tertanggal 06 September 2006, perihalPermohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.
PT BIG BIRD
Termohon:
1.dr. H. Purnomo Prawiro
2.dr. Mintarsih Abdul Latief, Sp.KJ
3.Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, MBA
4.Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., MBM
5.Indra Priawan Djokosoetono, S.T., MIB
6.Gunawan Surjo Wibowo
7.Elliana Wibowo
8.Lani Wibowo
9.Ipit Soelastri Soekiswo
156 — 24
BIG BIRD (RUPSLB III) adalah paling sedikit (satu per dua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit (satu perdua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, dan menyatakan bahwa dengan memenuhi kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB III telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat secara
Big Bird (RUPSLB III) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Penetapan Pengadilan diucapkan;
- Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Persetujuan
4. Menetapkan Pemohon untuk melakukan panggilan kepada Para Pemegang Saham untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT BIG BIRD (RUPSLB III) dengan agenda sebagai berikut:
95 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir Rapat.Daftar Hadir RUPSLB Selanjutnya Fero Zainuddin memintadibuat Contoh / Draf Notulen Rapat Pemegang Saham PT. BinaArdi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina Ardi Abadi;Bahwa untuk penandatanganan Surat Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. BinaArdi Abadi diserahkan Terdakwa Kepada Sadr. IRIANSYAH yaituOrang tua dari Sdr. ANTON BASRONI ANANG untukmemintakan tanda tangan kedua orang tersebut, (Ir.
Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina ArdiAbadi diserahkan Terdakwa / Pembanding Kepada Sdr. IRIANSYAHyaitu Orang tua dari Sdr. ANTON BASRONI ANANG untukHal. 18 dari 26 hal. Put. No. 910 K/Pid/2015memintakan tandatangan kedua orang tersebut, (Ir.
Bina Ardi Abadi dan DaftarHadir RUPSLB PT.
Bina Ardi Abadi Dan DaftarHadir RUPSLB PT. Bina Ardi Abadi tersebut;b. Bahwa untuk penandatanganan Surat : Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina ArdiAbadi diserahkan Terdakwa / Pembanding Kepada Sadr. IRIANSYAHyaitu Orang tua dari Sdr. ANTON BASRONI ANANG untukmemintakan tandatangan kepada Ir. Made Suryadana, BahlilLahadalia;c. Bahwa status Sdr. BAHLIL LAHADALIA dan Sdr. Ir.
S.H., di Bintara Kota Bekasi SuratSurat/Dokumen yang dibawa Fero Zainuddin a quo belum lengkap, danharus dilengkapi dengan : Notulen Rapat Pemegang SahamPT Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB Selanjutnya FeroZainuddin meminta dibuat Contoh / Draf Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina ArdiAbadi;Bahwa untuk penandatanganan Surat : Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT.
325 — 315
BankPerkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga melalui forum Rapat UmumPemegang Saham Luas Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Juni 2011 tanpasepengetahuan dan persetujuan Yayasan Bhakti Yogya ;Bahwa dalam RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011 tersebut Tergugat I dan II sebagaipemrakarsa forum RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011, tidak memberitahu dantidak mengundang Turut Tergugat I sebagai salah satu pemegang saham secaraformal pada PT.
Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.TurutTergugat I kemudian menyampaikan kepada pihak Yayasan Bhakti Yogyatindakan Tergugat I dan II yang menyelenggarakan RUPSLB tanggal 27 Juni2011 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Yayasan Bhakti Yogya.
TurutTergugat II hadir melalui kuasanya dalam RUPSLB tetapi tidak mengetahuiagenda RUPSLB yang diprakarsai oleh Tergugat I dan TergugatBahwa berdasarkan Akta Notaris No. 13 : Berita Acara RUPS Luas Biasa yangdibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, SH Notaris diJakarta pada tanggal 15 Agustus 2011, menerangkan bahwa pada tanggal 15Agustus 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Bhakti Yogya JIn.
Senopati No.43 A Jakarta Selatan dilaksanakan RUPSLB yang agendanya antara lainmenetapkan kembali Keputusan Pemegang Saham yang termuat dalam RisalahRUPSLB PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tertanggal 27Juni 2011, dan memberhentikan dengan hormat saudari Lorenzia Julie Santososebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.Dalam Akta tersebut pada dinyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tersebutdiselenggarakan atas permintaan Direksi dari PT.
Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga setelahdinyatakan dicabut kedudukannya sebagai pemegang saham dandikembalikan kepemilikan sahamnya kepada Yayasan Bhakti Yogya berdasarkanPutusan Pengadilan dalam perkara aquo, selanjutnya harus dilakukan pengesahanmelalui mekanisme RUPSLB oleh Turut Tergugat I,Il, dan I .....II, dan III maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan perkara aquo berkekuatanhukum tetap ; Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmengadili dan
254 — 93
Bahwa Penggugat berencana menjual sahamnya sebanyak 240(Dua ratus empat puluh) lembar saham kepada Tergugat danTergugat berminat membeli Saham milik Penggugat, maka untukitu disampaikan dalam RUPSLB pada tanggal 07 September2012 dan hasil dari RUPSLB PT. Avia Global Teknologi tersebutdiantaranya menyetujui Penjualan sahamsaham milikPenggugat sebanyak 240 (Dua ratus empat puluh) lembarsaham kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam BeritaHal 2 dari 33 hal Put.
Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.
PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN APAPUNKARENA PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BATAL DANSAHAMSAHAM A QUO KEMBALI MILIK PENGGUGAT.44.45.Bahwa sesuai dengan bunyi Persetujuan RUPSLB tanggan7/9/2012 yang direalisasikan dalam Perjanjian Jual BeliSaham, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan padabutir 38 di atas, Perjanjian Jual Beli Saham batal demihukum, jika tidak ada pembayaran selambatlambatnyatanggal dua puluh tujun September dua ribu dua belas (27092012).Apabila salah satu atau semua cek tersebut
Bahwa perjanjianperjanjian jual beli saham antaraPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi yang seluruhnyatertanggal 7 September 2012 mencantumkan denganlengkap tanggal pembayaran dengan mengacu pada caradan sumber dana sebagaimana telah disetujui olehPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi dalam RUPSLB tanggal7/9/2012 tersebut.4.
Bahwa persetujuaan RUPSLB tanggal 7/9/2012 mengenaicara pembayaran harga jual beli sahamsaham Perseroanmilik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yangdilakukan secara bertahap oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi sesuai dengan danaprogress pekerjaan yang diterima Perseroan tersebut,haruslah dianggap sebagai suatu perikatan bersyaratsebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHPer, yangkutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:Hal 25 dari 33 hal Put.
347 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGRICON, yang kemudian Direksi menindaklanjutinyadengan memberitahukan kepada para pemegang saham lainnya, sehinggapada akhirnya dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) pada tanggal 28 September 2001 yang telah sah berdasarkan Pasal19, 20, 21, 22 Anggaran Dasar PT. Agricon tahun 1998. Hal mana hasil RUPSLBtersebut sebagaimana diuraikan dalam NOTULEN RUPSLB PT. AGRICON dankemudian dituangkan dalam Akta Nomor :13 tanggal 5 November 2001 yangdibuat oleh dan dihadapan Ny.
Maka dengan diselenggarakannyaRUPS Tahunan/RUPSLB, dengan demikian segala keberatan yangdisampaikan/diajukan oleh Tn. Mustafa Madjidi dan/atau Tergugat II telahselesai dan tidak ada permasalahan lagi, yaitu. antara lain dengandiputuskannya salah satu hasil RUPSLB dimaksud yaitu "Meminta kesediaanSdr. Haerul Bengardi (in casu, Tergugat I) menawarkan (jual) dengan suratkepada Sdr. Mustafa Madjidi secara pribadi 6 (enam) saham PT. Agricon yangdiperoleh dari Sdr. Thomas Budiono.
;Bahwa menindaklanjuti hasil RUPS Tahunan/RUPSLB tersebut, padatanggal 2 Juli 2002, Tergugat membuat dan mengirimkan surat penawaranpenjualan atas 6 saham miliknya kepada Tn. H. Mustafa Madjidi sekaligusmeminta agar transaksi jual beli saham tersebut dapat dilakukan dalam waktusecepatnya.
Mustafa Madjidi/ayah Tergugat IItelah gugur/batal demi hukum dengan sendirinya sehingga demikian jumlahsaham yang dimiliki oleh Tergugat tetap sah demi hukum sebanyak 24 lembarsaham atau dalam arti lain komposisi pemilik/oemegang saham perseroanmasih tetap sebagaimana komposisi saham hasil RUPSLB tanggal 28September 2001.
Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AGRICON tanggal 28 September2001 berikut seluruh hasil sebagaimana disebutkan dalam Notulensi RUPSLBtanggal 28 September 2001 ;4. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Akta PernyataanKeputusan Rapat Nomor :13 tanggal 5 November 2001 yang dibuat oleh dandihadapan Ny. Lanny Hartono, Notaris di Bogor ;5.
217 — 30
Menyatakan sah secara hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL tanggal 5 Mei 2011.3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.4.
Bank Liman International ;8 Bahwa menurut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Jual Beli dengan Angsuran" dan keputusan tersebut diubah dengan RUPSLB tanggal 5 Mei 2011 yang padapokoknya RUPSLB sepakat membatalkan keputusan RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 dan RUPSLBmemerintahkan pengembalian uang angsuran yang telah diterima oleh Penggugat (dalil gugatan No. 12),2 Bahwa perubahan keputusan tersebut berdasarkan uraian gugatan secara terkronologis didalilkan dalamgugatan No. 11 karena adanya Surat Bank Indonesia No. 13/36/DPB1/TPBI4 tanggal 19 April 2011;a Bahwa dapat dibuktikan
Bahwa oleh karenanya Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat yang meminta agar TergugatIV tunduk dan melaksanakan RUPSLB PT.
Kemudian Penggugat mengadakan RUPSLB denganKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Dengan demikianbahwa jual beli dengan cara mengangsur tersebut menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikatbaik kepada Penggugat maupun kepada Para Tergugat, sedangkan keputusan RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 poin 4telah dibatalkan pula oleh keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei 2011.Menimbang, bahwa oleh karena keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan ketentuan pasal 10anggaran dasar perseroan terbatas PT.
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
491 — 367
Bahwa RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPSLB tersebut tidakdidahului dengan undangan yang baik oleh David Siemens Kurniawanyang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut, yaitu pemanggilankepada salah satu pemegang saham PT Persatuan Perkasa, Bpk.Soegiharto, yang seyogianya harus digantikan oleh perwakilan yangditunjuk oleh para ahli warisnya, termasuk Penggugat, sebagaimanayang diamanatkan dalam Pasal 79 Jo. Pasal 81 Jo.
Bahwa RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPSLB tersebut tidakdiadakan di tempat kedudukan PT Persatuan Perkasa, yaitu di KotaJakarta, oleh David Siemens Kurniawan yang mengadakan danmemimpin RUPSLB tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalamPasal 76 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.;i. Dalam RUPSLB tanggal 14 Juli 2020, disahkan keputusan yang tidaksesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, di mana Bpk.
Bahwa sehubungan dengan fakta fakta dalam angka 6 point e halaman 6 s.d 8surat gugatan Penggugat perihal surat undangan RUPSLB PT.
dan memimpin RUPSLB tersebut, yaitu pemanggilan kepadasalah satu pemegang saham PT Unilink Prima, Bok.
;Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point A angka 6 huruf g halaman7 yang menyatakan: RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidaksesuai dengan kaidah hukum yang berlaku karena RUPSLB tersebut tidakdidahului dengan undangan yang baik oleh David Siemens Kurniawan yangmengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut yaitu pemanggilan kepadasalah satu pemegang saham PT. Persatuan Perkasa, Bok.
Terbanding/Tergugat I : CHARLES YAUHANES (JAUHANES)
Terbanding/Tergugat II : LISA YAUHANES (JAUHANES)
Terbanding/Tergugat III : DAVIS YAUHANES (JAUHANES)
Terbanding/Tergugat IV : PT. JOBROINDO MAKMUR
Terbanding/Tergugat V : BENNY SUSANTO, SH
Terbanding/Tergugat VI : DARSONO PURNOMOSIDI, SH
127 — 104
Tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang merespons SuratNomor 61 dengan mengirimkan Surat Nomor:179/KOM/X1/2014 tertanggal 01 Desember 2014Perihal: Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT.Jobroindo Makmur (Surat Nomor 179) dan Surat Nomor:177/DIR/X1/2014 tertanggal 01 Desember 2014 Perihal: Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT. Jobroindo Makmur(Surat Nomor 177) yang pada intinya kedua surat tersebut meminta Penggugat (yang pada waktu itu berkedudukansebagai Direktur Utama PT.
SURAT NOMOR 7 DIBUAT OLEH TERGUGAT II TELAHSESUAI DENGAN PASAL 106 UU PT SEHUBUNGAN DENGAN RUPSLB TERKAIT PEMBERHENTIAN SEMENTARAPENGGUGAT SELAKU DIREKTUR UTAMA.1.
Berdasarkan agenda RUPS LB yang diagendakan adalahmendengarkan pembelaan diri dari Penggugat telahsesuai dengan isi Pasal 106 ayat (5) UU PT, sehingga tidaktepat dan harus dikesampingkan dalil angka 13 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa agenda RUPSLB tersebut adalah akalakalan saja..
Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan danmembuktikan dalilnya serta tidak ada satupun Pasal dalamUU PT dan Anggaran Dasar yang dilanggar oleh Tergugat IIHalaman 56 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIVil.dalam penyelenggaran RUPSLB maka sudah sewajarnyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquomenyatakan bahwa RUPSLB tertanggal 30 April 2015 adalahRUPSLB yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUPT oleh karenanya Akta Nomor 17 tertanggal 30 April 2015adalah akta
X1/2014 tertanggal27 Nopember 2014 perihal : Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT.JOBROINDO MAKMUR adalah tidak sah, batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Surat No.06/SPT/JOB/10/4/2015 tertanggal 10 April2015 Perihal : Pemberitahuan Pemberhentian Sementara, yangdibuat oleh TERGUGAT II adalah tidak sah, batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Surat No.07/SPT/JOB/16/4/2015 tertanggal 16 April2015 Perihal : UNDANGAN RUPSLB PT.JOBROINDO MAKMUR,yang dibuat oleh TERGUGAT II adalah
112 — 56
Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Bangun Megah SemestaNOMOR 89 TANGGAL 27JULI 2011TELAH DIBATALKAN dengan Akta Nomor 98 tanggal 30November 2011 tentang Pembatalan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Bahwa Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Bangun Megah Semesta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011telah dibatalkan dengan Akta Nomor 98 tanggal 30 November 2011tentang Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.
Notaris di Batam,selanjutnya diberi tanda bukti TT.I17;Fotocopy Akta Berita Acara Penegasan RUPSLB PT.
Bangun Megah Semestakepada Wie Meng (Penggugat), Conti Chandra(Tergugat), Andres Sie (Turut Tergugat Ill), Hasan (Turut Tergugat Il), Sutriswi(Turut Tergugat IV) tersebut di atas sesuai Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMSNomor : 2 tanggal 02 Desember 2011, Akta Berita Acara RUPSLB PT.
BMS Nomor : 2 tanggal 02 Desember2011, Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor : 35 tanggal 19 Desember2011, dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor : 53 tanggal 22Desember 2011 yang masingmasing dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H.Notaris di Batam, dan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Anly CengganaNotaris di Batam sebagai berikut :1.
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telahsalah menerapkan hukum yang menyatakan RUPSLB PT.
Bahwa para Tergugat/para Pembanding/sekarang Pemohon Kasasisesungguhnya telah menjalankan tatacara RUPSLB dengan prosedurhukum yang benar yaitu sesuai dengan ketentuan hukum yaitu palinglambat adalah 14 hari, teroukti sesuai dengan bukti T.1.II.7., atau buktiP.2 atas permintaan RUPSLB pada tanggal 3 September 2007 danRUPSLB dilaksanakan pada tanggal 26 September 2007 sesuai denganbukti 1.1.11.8, dan T1119; Dengan demikian jangka waktu permintaanRUPSLB dengan pelaksanaan RUPSLB itu sendiri kurang
Pasal 56s/d 60 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 sehubungan dengan itu iniadalah permintaan pihak Penggugat/Terbanding/sekarang TermohonKasasi agar dilakukan RUPSLB dengan mata acara neraca per triwulanadalah salah;j. Dengan demikian RUPSLB PT. Karya Sinta Marito yang dilaksanakanpada tanggal 26 September 2007 oleh pihak Tergugat Il/Pembandingll/sekarang Pemohon Kasasi Il, baik dari segi prosedur hukum palingsedikit 14 hari maupun mengenai mata acaranya yaitu: (1).
Lisa MaryaniSinaga;Bahwa mata acara tentang jual beli saham dalam RUPSLB PT.Karya Sinta Marito telah disampaikan jauhjauh hari yaitu kuranglebih 23 hari lamanya, sehingga kesimpulan Majelis Hakim yangmenyatakan bahwa Pasal 1449 KUHPerdata yaitu perikatanperikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuanmenerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya telah terpenuhiadalah salah;.
No. 955 K/Pdt/2010Marito (bukti I.Il1) dan membatalkan jual beli saham antaraPenggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny.Sumihar Dolok Saribu dengan para Tergugat/para Pembanding/sekarangpara Pemohon Kasasi dan atau pihak lainnya sebagai akibat daribatalnya RUPSLB PT.
72 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 68/Pdt/P/2009/PN.PBR tanggal 19 November 2009, namunTermohon Kasasi secara arogansi memaksakan pelaksanaan RUPSLB,maka dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa Termohon Kasasi telahHal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1833 K/Pdt/2010lalai dan tidak mentaati Anggaran Dasar PT.
CitraLestari Semesta Untuk Menyelenggaran Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB);1. Bahwa secara faktual telah teroukti permohonan yang diajukan olehPemohon Kasasi ini adalah permohonan izin pemanggilan terhadappemegang saham PT. Citra Lestari Semesta untuk menyelenggarakanRUPS Tahunan sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi adalah RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Dalam Anggaran Dasar PT.
Judex Facti Tidak Mempertimbangkan RUPSLB dan RUPS LB Il yangdiselengarakan adalah tidak sah dan melanggar ketentuan perundangundangan;Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti, keputusan RUPSLBbaik yang pertama maupun kedua adalah tidak sah, sebab pemanggilanyang dilakukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan hukum yangtelah ditentukan oleh perundangundangan yang berlaku;Berdasarkan ketentuanketentuan yang mengatur tentang hal tersebutdi atas tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang
RUPSLB Pertama dan RUPS Kedua tersebut dilakukan setelahpermohonan (voluntair) ini diajukan Pemohon Kasasi sesuai Reg.No.68/Pdt/P/2009/PN.PBR tanggal 19 November 2009 dan dalam hal iniDireksi tidak berwenang melakukan pemanggilan RUPS sebelum adavonis hakim karena selama ini Termohon Kasasi telah lalai dan tidakmelaksanakan kewajibannya;b.
No. 1833 K/Pdt/2010undangan tersebut di atas, maka seputusan RUPSLB baik pertama maupunkedua adalah tidak sah, sebab dalam penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham tersebut dilakukan secara melawan hukum;Berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dari pelanggaranpelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut di atas, makasemestinya Judex Facti dalam penetapannya mempertimbangkan hal tersebut,tetapi Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang tidakmempertimbangkan maksud permohonan
160 — 68
Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBRTURUT TERGUGAT s/d IV, sebagaimana tertuang di dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Penjelasan hutang dan piutang yang tertunggang sertapenyelesaiannya.RUPST tersebut sediannya juga akan dilanjutkan dengan RUPSLB,dengan agenda yang akan dibicarakan pada RUPSLB adalah MenegaskanHasil RUPST 2012 dan Rencana Perubahan Susunan Direksi dan DewanKomisaris.
pada angka 2 dan 4 huruf b RUPSLB tanggal 27Juli 2011 Akta Nomor 89, disebutkan dengan perincian sebagai berikut :Halaman 35 dari 124 hal.
BMS yang tertunggak padaBANK PANIN sebagaimana hasil keputusan RUPSLB pada angka 2 dan 4huruf b RUPSLB tanggal 27 Juli 2011 Akta Nomor 89 ;Bahwa TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT padaangka 8, yang mendalilkan bahwa seolaholah PENGGUGAT yangmerealisasikan pembayaran menurut isi RUPSLB Akta 89 sebagai uangmiliknya dan mengklaim sebagai pemilik seluruh sahamsaham aquopemegang saham tunggal) PT.
BMS) dihadapan TERGUGAT VI,membuat kesepakatan Pembatalan Keputusan RUPSLB PT.