Ditemukan 740 data
129 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pilar Mas UtamaPerkasa menjadi prioritas, agar tidak dapat cacat yuridis yangmengakibatkan aktaakta yang dibuat idak memiliki ke absahan sebagaiakta otentik sebagaimana menjadi syarat utama sebuah Akta Notaris. Aktatersebut cacat hukum, sehingga tidaklah dapat dibenarkan oleh siapapun.Aktaakta tersebut juga tidak mencantumkan cara penyelesaian dan ataupembayaran kecuali yang mengatakan berlaku pula sebagai kwitansi yangresmi.
Terbanding/Tergugat : R.WELLINO KAINAMA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
53 — 17
tertanggal 6 Januari 1994 antara R.SUDARNA selaku Penjual dengan YOPPY TUNGGAL JAYA selakuPembeli, yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No.100/Desa Pakuon,tertanggal 28 Desember 2010, Surat Ukur tanggal 12042000, Luas24.890 M2 (Dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh meterpersegi);Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Kepala KantorPertanahan Kabupaten Cianjur sebagai TURUT TERGUGAT, dalammenguji keabsahan obyek jual beli dan keabsahan perolehan kepemilikantanah aguo dan menguji ke absahan
Terbanding/Tergugat III : AGUS POLLY
Terbanding/Tergugat I : TANOD POLLY
Terbanding/Tergugat IV : YULIANA POLLY
Terbanding/Tergugat II : DIENTJE POLLY
Terbanding/Turut Tergugat III : PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : HUKUM TUA DESA PASLATEN
Terbanding/Turut Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG
62 — 26
poin 3.PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah menuruthukum Surat Pembagian Kaprentahan Nippon tertanggal 1 November1942;Bahwa, Petitum Gugatan dimaksud harus juga ditolak, karena dasarGugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat hukumnya yangharus tercantum didalam Petitum Gugatan, bukan tentang pengesahanSurat Pembagian Kaprentahan Nipon;Dengan dimintakannya PengesahanSurat Pembagian KeprentahanNipon oleh PENGGUGAT, membuktikan bahwa pada saat mengajukanGugatan, terdapat ketidak absahan
48 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
bermohon di Kelurahan Lameroro untukpembuatan surat kepemilikan tanah dimaksud tetapi pihak Kelurahan tidakbersedia membuatnya dengan alasan ada pihak lain yang mengklaim tanahtersebut sebagai tanahnya, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebutsebenarnya Terdakwa mengetahui kalau tanah yang menjadi obyek daripembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593/17/2005 tanggal07 Desember 2005 yang dibuatnya sendiri tersebut adalah tidak sah danwalaupun sudah mengetahui tentang ketidak absahan
Dr.OKTAVIA INDRY LILIANA, S.Th,M.Pd.K
Tergugat:
1.Wakil Rektor Bidang Akademik, Universitas Kristen Papua UKiP Sorong, Dr.RICKY D. MONTANG,M.Th
2.REKTOR Universitas Kristen Papua UKIP Sorong, dr.Sofian Andi, M.Pd.K
178 — 22
Untukpinjam pakai itu kebijakan Universitas dampak pada Akreditasi ; Bahwa saksi, terkait tanda tangan persetujuan Promotordan pengujian bagaimana , Dari tanggung jawab Mahasiswa ;Putusan Nomor : 14 /PDT.GS/2020/PN.SON halaman 32 dari 45 Bahwa saksi, bagaimana cara pengambilanljasah , Diatur pada aturan Akademik ; Bahwa saksi, posisi Penggtugat dan Mahasiswalain yang belum mendapat tanda tangan , Itu merupakan tanggungjawab Mahasiswa ; Bahwa saksi, bukti P. 11 halaman pengesahanberfungsi menjamin ke Absahan
102 — 32
Maka seharusnya penggugat terlebih dahulumengajukan gugatan pada pengadilan umum untuk membuktikan lebih dahulumengenai absahan surat atas persil Persil 6 SII Kohir 944 CI.
31 — 9
Bahwa dalam perkaraaquo Para Ahli Waris Pelawanmohonkepada Ketua Pengadilan Agama Bogor untuk dapat membatalkanataumenyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum SuratHalaman 29 dari 107 halaman, putusan No. 0400/Pdt.G/2017/PA.Bgr.Penetapan Nomor : 01/Eksekusi/2016/PA.Bagr yang diterbitkan olehKetuaPengadilanAgama Bogor tertanggal 24 Maret 2016dikarenakanketidak absahan dan tidak berkekuatan hukumatasSertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 28/2013 tanggal 10 Apiil 2013dengan nilai HT sebesar Rp. 6.135.250.000
XKelurahanXXXXXXxx Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.Bahwadalamperkaraaguo Para Ahli Waris Pelawanmohonkepada Ketua Pengadilan Agama Bogor untuk dapat membatalkanataumenyatakan tidak sah dan tidak berkekuatanhukum SuratPenetapan Nomor : 01/Eksekusi/2016/PA.Bagr yang diterbitkan olehKetuaPengadilanAgama Bogor tertanggal 24 Maret 2016dikarenakan ketidak absahan dan tidak berkekuatanhukumatasSertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 28/2013 tanggal 10 Apiil 2013dengan nilai HT sebesar Rp. 6.135.250.000, (enam
Oleh karenaitu pula Para Ahli Waris Pelawan mohon kepada Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkaraini memberikan putusan yang amarnya berbunyi; membatalkan ataumenyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat PenetapanNomor ; O1/Eksekusi/2016/PA.Bgr yang diterbitkan oleh KetuaPengadilan Agama Bogor tertanggal 24 Maret 2016 dikarenakan adaketidak absahan dan tidak berkekuatan hukum atas Sertifikat HakTanggungan (SHT) No. 28/2013 tanggal 10 April 2013
Terbanding/Penggugat : Lilis R Daniel
139 — 77
di buat harus mempunyai kekuatanhukum, Jika sarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang di buatbatal demi hukum, bahkan dapat di simpulkan bahwa dalam prakteknyaPEMBANDING telah dengan sengaja melanggar pasal 1320 KUHPerdata, karena di dalam perjanjian kontrak antara TERBANDING danPEMBANDING di sebutkan bahwa perjanjian tersebut di buat denganpenyerahan hak milik secara fidusia, tetapi perjanjian fidusia tersebutHalaman 26 dari 33 Putusan Nomor 30/PDT/2020/PT GTOpatut untuk diragukan ke absahan
AYU ALIFIANDRI ZAINAL, SH
Terdakwa:
SYAM RISAL RASIHAN Alias ICAL
79 — 48
Hak Milik Nomor30/Puulemo Tahun 2006 atas nama saksi YULIS KARRE yang digadaikankepada saksi, merupakan Sertifikat Palsu; > Bahwa proses penyerahan uang gadai sawah dari saksi kepadasaksi Yulis Karre senilai Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) pada saatitu saksi langsung menyerahkan uang senilai Rp. 50.000.000, (Lima PuluhJuta Rupiah) kepada saksi Yulis Karre di rumah saksi sendiri dalam bentuktunai; > Bahwa saksi tidak pernan mempertanyakan kepada pihakPertanahan Kabupaten Kolaka tentang ke absahan
56 — 28
Barang bertanggung jawab terhadap : (a). kKeabsahankepemilikan barang; (b). keabsahan dokumen persyaratan lelang; (c).penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan(d). dokumen kepemilikan kepada Pembeli.2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdatamaupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinyaperaturan perundangundangan di bidang lelang.3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan
78 — 18
TENTANG SURAT KUASABahwa pada sidang pertama pada tanggal 29 Desember Majelis Hakim Perkara A quosempat mempertanyakan ke absahan surat kuasa khusus dari PENGGUGAT yangmenurut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo surat kuasa khusus dariPENGGUGAT tersebut bukan merupakan surat kuasa khusus yang lazim digunakan dipersidangan, akan tetapi kuasa tersebut merupakan surat kuasa yang bersifat umum.Sifat khusus surat kuasa khusus terlelatak pada nama, kualitas dan kedudukan parapihak, tentang masalah tertentu
85 — 25
disebutsebagai Tergugat dalam Rekonpensi, sedangkan Tergugat dalam Konpensiuntuk selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonpensi ;Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonpensi ini adalahsebagaimana dimaksudkan diatas ;Menimbang, bahwa apaapa yang telah dipertimbangkan dalam gugatanKonpensi/ tidak akan diulang dalam Rekonpensi ini dan dianggap sebagaipertibangan Hukum dalam Rekonpensi ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi didalam gugatannyajuga mempermasalahkan tentang ketidak benaran dan ketidak absahan
171 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide Lamp.V halaman 42 saksi nomor 2);Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan adat karena tidakmengakui ke absahan Dewi Fatimah, S.H.,/Tergugat V/PemohonBanding/Pemohon Kasasi sebagai anak angkat almarhum H.
23 — 5
Karena pada dasarnya Pemohonclan Termohon tidak pemah Fahamf tidak mengerti ke absahan dad surattersebut Intinya adalati Termohon mendesak Pemohon untukmenyegerakan Akte Ceral diproses.
81 — 8
O1/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim.dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun bukti T5tersebut hanya membuktikan ketidak absahan dari KTP Penggugat, bukanmengenai identitas Penggugat lainnya, karena sebagaimana diterangkan olehsaksi Penggugat yang bernama Sutarman, ternyata memang benar Penggugatberalamat di JI. Prenja No. 56 RT. 009/RW. 010, Kelurahan Bukit Duri,Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan ;Menimbang, bahwa dalam bukti P3 yang berupa buku Tabugan CIMBNiaga No.
TATANG HERMANA SH
Terdakwa:
Ir. ARI WIBOWO
129 — 30
GODHA Properti; Bahwa saksi tidak mengetahui ke absahan dari tanah yang dipakai untukPerumahan PONDOK JOHO ASRI di JI. Manisrenggo; Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kavling Perumahan PONDOK JOHOASRI di Jl. Manisrenggo sudah pecah; Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kavling Perumahan PONDOK JOHOASRI di JI.
59 — 21
Unsur Tanpa Hak atau MelawanHukum ; Menimbang bahwa, unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini bersifatmenerangkan ketidak absahan status unsur ke 3 (tiga) menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkannarkotika golongan I.
243 — 118
Karena jika tidak dinyatakanbatal, maka akan terjadi kontradiksi antara produk hukum danperbuatan hukum yang melingkupinya ;Bahwa selain itu dengan telahadanya keabsahan dan kebenaran obyek lelang / obyek sengketa a quo,maka obyek lelang yang sudah menjadi milik pihak lain / Bapak/lbuAchmat Zurozim sebagai pemenang lelang yang dibelinya melaluipelelangan telah sesuai dengan dokumen / produk hukum yang ada,sehingga apabila sekarang Para Penggugat mempermasalahkan adanyaketidak absahan proses pelelangan
47 — 9
RI, gugatan paraPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua gugatan sekaligus berupagugatan waris dan permintaan agar peralihan hak/Jualbeli dinyatakan tidak sah ataubatal demi hukum atas tanah Moch Tasripin Bin Ach Sadali atas nama Afif Nur Dzakiyang menjadi Obyek Sengketa, jadi pembatalan sertipikat pengertiannya sangatberbeda dengan pernyataan ketidak absahan
149 — 62
kepada Ketut Kotji selakupembeli dihadapan Pejabat Camat Blahbatun Gianyar ( Tergugat Il )sebagaimana Akta Jual Beli No 12/1982 tanggal 15 Pebruari 1982 selanjutnyatanah tersebut oleh Ketut Koci dihibahkan kepada Tergugat I/TermohonBanding ;Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Banding mendalilkan Akta Jualbeli tersebut tidak sah karena tidak ada nomornya, alamat tidak sesuai dantanda tangan penjual ( Wayan Subawa) tidak sesuai dengan tanda tanganaslinya;Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang ketidak absahan