Dan Termohon Kasasi IV dalam persidangan hari Rabutanggal 16 Juli 2006 sebagaimana tertuang didalam Berita AcaraPersidangan, hanya menyerahkan fotocopy Surat Kuasa dan fotocopy BeritaAcara RUPSLB (Bukti T.IV1 dan Bukti T.IVS). Sehingga menjadi pertanyaanbagi Pemohon Kasasi, bagaimana bisa Surat Kuasa Turut Termohon Kasasiterbit bila tidak ada Warkah Risalah RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti.

Bersama ini pula Pemohon Kasasi mensoomer TermohonKasasi I,ll, Ill dan IV untuk melakukan pembuktian terbalik terkait tidakterbuktinya Surat Kuasa Asli RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29Maret 2006 dan Berita Acara Asli RUPSLB PT.

Rusi Sugiantosebagaimana Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2006 untuk menotariatkanhasil Keputusan RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti tanggal 23 Maret 2006dan bukan Surat Kuasa untuk menotariatkan RUPSLB tanggal 29 Maret2006, karena memang tidak ada, dengan demikian judex facti terbukti telahsalah menerapkan hukum sehingga terancam batalnya putusan PN.Balikpapan..

Dalam Akta No.38disebutkan Turut Termohon Kasasi mendapatkan kuasa dari RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti sedangkan didalam Akta No.40 disebutkan TermohonKasasi II mengaku mendapat kuasa dari RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti,terbukti dalam persidangan tingkat pertama Termohon Kasasi II tidak dapatmenunjukkan atau memperlihatkan surat kuasa dari RUPSLB tersebut,namun hanya menunjukkan Bukti T3a yaitu Berita Acara RUPSLBPT.Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret 2006 sehingga apakah benarpenerbitan Akta No.40

hukumpembuatan ke6 (enam) Akta No.39, 40, 41, 42, 43 dan 44 terbitnya AktaNo38 tanggal 29 Maret 2006 tidak memenuhi syarat sebuah akta karenawarkah RUPSLB PT.

No.093 PK/PDT.SUS/2008mengambil sikap/menanggapi hal tersebut, sehingga dari hasil keputusan RUPStahun 2003 tanggal 15 Januari 2004 serta RUPSLB tanggal 20 Oktober 2004Pekerja diberhentikan dengan suratnya Nomor : MRG/0538 tanggal 20 Oktober2004 ;Bahwa sesuai daftar Fasilitasi Pengurus PT.

Berdasarkan halhal tersebut maka pihak komisaris BPR Swadharma Mranggenmengadakan Rapat RUPSLB dalam rangka penggantian pengurusBPR Swadharma Mranggen ;Bahwa penyebab dari diberhentikannya Termohon PeninjauanKembali adalah karena peraturan perundangundangan yang berlakudan dalam rangka menyelamatkan BPR Swadharma Mranggen agartidak mengalami kerugian yang lebih besar sebagaimana telahdisebutkan pada point No. 9 dan 10 tersebut di atas.

Jadi bukansematamata atas keputusan RUPSLB sebagaimana diatur dalam AktaPerubahan pasal 11 angka 8 huruf e Akta Perubahan yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, S.H., tertanggal 18031998di bawah No. 46 yang disahkan berdasarkan SK Menteri KehakimanNomor C.27551. HT. 01.04. Th.98, tanggal 25 Juni 1998 ;Bahwa setelah pemberhentian Saudara FX.

Soemarmo(Termohon Peninjauan Kembali) dalam RUPS (Vide: Bukti P 10 danBukti P 11) yang bersangkutan tidak menggunakan haknyasebagaimana telah diatur dalam pasal 91 ayat 2 UndangUndang No.1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa ditindaklanjuti melalui RUPSLB hanya sebagaiperubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut karena adaperubahan pengurus Perseroan Terbatas ;Bahwa berakhirnya jabatan anggota direksi tersebut bukanmerupakan hasil keputusan RUPSLB~ saja, sehingga ataspemberhentian

Th.98, tanggal 25 Juni 1998 ;Bahwa ditindaklanjuti melalui RUPSLB hanya sebagai perubahanAnggaran Dasar PT tersebut karena ada perubahan pengurus PT ;Bahwa berakhirnya jabatan anggota direksi tersebut bukanmerupakan hasil keputusan RUPSLB~ saja. sehingga ataspemberhentian tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdisalahkan atas permasalahan tersebut ;Hal 13 dari 17hal. Put. No.093 PK/PDT.SUS/2008Bahwa permasalahan tersebut bukan merupakan pemutusanhubungan kerja dari pihak pengurus PT.

Mowilex Indonesia untuk menghadiri RUPSLB yang diselenggarakan oleh Pemohon ;4. Menyatakan apabila Direksi dan Komisaris tidak hadir dalam RUPSLB tersebut maka mereka dianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian mereka dari jabatannya selaku Direktur dan Komisaris ;-----------------------------------------------------------------5. Menghukum Termohon I dan termohon II untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Oleh karena itu, adalah beralasan secara hukum jika PengadilanNegeri Jakarta berkenan memberikan izin kepada Pemohon gunamengundang dan menyelenggarakan RUPSLB Perusahaan denganagenda tunggal: memberhentikan Direktur dan Komisaris Perusahaan; danmengangkat Direktur dan Komisaris baru Perusahaan sesuai keputusan pemegang saham ;Untuk keperluan itu, Pemohon memohon agar Pengadilan jugamemerintahkan Direktur dan Komisaris Perusahaan untuk menghadiriRUPSLB yang akan diselenggarakan oleh Pemohon berdasarkan

Jika Direktur danKomisaris tidak menghadiri RUPSLB, maka Direktur dan Komisarisdianggap tidak berkeberatan terhadap pemberhentian yang dilakukanterhadap dirinya sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (4) UUPT ;Maka, berdasarkan faktafakta yuridis yang terurai di atas, Pemohondengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkenan memutuskan . Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;Hal. 4 dari 49 Hal. Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.Il.

Mowilex Indonesia untuk menghadiri RUPSLB yangdiselenggarakan oleh Pemohon, dan jika Direksi dan Komisaris tidakhadir dalam RUPSLB tersebut maka mereka dianggap tidakberkeberatan terhadap pemberhentian mereka dari jabatannya selakuDirektur dan Komisaris ;= IV.

Bahwa dalam pertemuan / silaturahmi antar Ahli Waristanggal 04 April 2012 tersebut sama sekali tidak ada agendapembahasan apapun mengenai PT Expra Motor termasuk agendaRUPS maupun RUPSLB PT Expra Motor;11.

Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat menyatakantelah terjadi RUPSLB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yangkemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataantersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata caraRUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT ExpraMotor serta UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), dikarenakan :A.

ExpraMotor;1) Bahwa dalam faktanya Para Pengguggat tidak pernahHalaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKmenerima atau mendapat Pemanggilan atau Undangan dalambentuk apapun berkaitan dengan kegiatan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

dan kemudian tindakan memasukanketerangan yang tidak benar yang dilakukan oleh Para Tergugatkedalam Akta 29/2013 mengenai pernyataan RUPSLB PT ExpraMotor, dimana Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pemilik Sahamtidak pernah mendapat undangan/pemanggilan apapun dalamrangka untuk mengikuti RUPS Luar Biasa PT Expra Motortertanggal 04 April 2012 adalah tindakan yang cacat hukum danmelawan hukum karena telah melanggar ketentuanketentuanhukum yang berlaku sebagaimana tersebut diatas;B.

Guna mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan dideritaoleh Para Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya,penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 04 April 2012 juncto Akta No. 29tertanggal 16 Desember 2012 tentang Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Expra Motor yang dibuat dihadapan Murlina, SH, Notaris diSleman, yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM RepublikIndonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.:AHU06587.A.H.01.02.

Bahwa Para Penggugat berdasarkan keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindotertanggal 8 Februari 2011 sebagaimana tertuang dalam akta No. 14tertanggal 8 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris YualitaWidyadhari, Sarjana Hukum tentang Pernyataan KeputusanRapat PerseroanTerbatas Jakarta Tourisindo,Penggugat diangkat sebagai Direktur Usahadan Penggugat Il sebagai Direktur Administrasi dan KeuanganPerseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, masingmasing

Bahwa Para Penggugat berdasarkan keputusan RUPSLB PerseroanTerbatas Jakarta Tourisindo tertanggal 27 Januari 2015 sebagaimanatertuang dalam akta No. 27 tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuatdihadapan Notaris Yualita Widyadhari, Sarjana Hukum tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo telahdiberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Usaha dan DirekturAdministrasi dan Keuangan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindoterhitung sejak tanggal 8 Februari 2015 dan diangkat kembali

Bahwa oleh karena pengangkatan dan pemberhentian Para PenggugatPriode ke 1 didasarkan pada keputusan RUPSLB (Rapat UmumPemegang SahamLuar Biasa) dan pengangkatan dan pemberhentianPara Penggugat Priode ke 2 juga didasarkan pada keputusan RUPSLB(Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) yang dihadiri oleh SemuaPemegang Saham pada Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat juga menempatkan selurun Para Pemegang Saham padaPerseroan Terbatas Jakarta TourisindoATergugat menjadi Pihak dalamPerkara ini;4.

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidakmenempatkan seluruh Para Pemegang Saham yang hadir pada RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakanpada tanggal 8 Februari 2011, tanggal 27 Januari 2015 dan tanggal 27Januari 2015 serta tanggal 12 Januari 2016, mengakibatkan gugatanPara Penggugat kurang Pihak, sehingga oleh karena gugatan ParaPenggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat di terima (No/NietOnuan klijke Verklaarrd);B.

Bukti P4 : Fotocopy sesuai dengan Copyan Daftar imbalan Direksi PT.Jakarta Tourisindo berdasarkan Keputusan RUPSLB Tanggal25 April 2011;5. BuktiP5 : Fotocopy sesuai dengan Copyan Daftar Penghasilan DireksiPerseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Berdasarkan RUPSLB Tanggal 21 Juli 2014;6.

Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Bangun Megah SemestaNOMOR 89 TANGGAL 27JULI 2011TELAH DIBATALKAN dengan Akta Nomor 98 tanggal 30November 2011 tentang Pembatalan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Bahwa Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Bangun Megah Semesta Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011telah dibatalkan dengan Akta Nomor 98 tanggal 30 November 2011tentang Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

Notaris di Batam,selanjutnya diberi tanda bukti TT.I17;Fotocopy Akta Berita Acara Penegasan RUPSLB PT.

Bangun Megah Semestakepada Wie Meng (Penggugat), Conti Chandra(Tergugat), Andres Sie (Turut Tergugat Ill), Hasan (Turut Tergugat Il), Sutriswi(Turut Tergugat IV) tersebut di atas sesuai Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMSNomor : 2 tanggal 02 Desember 2011, Akta Berita Acara RUPSLB PT.

BMS Nomor : 2 tanggal 02 Desember2011, Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor : 35 tanggal 19 Desember2011, dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. BMS Nomor : 53 tanggal 22Desember 2011 yang masingmasing dibuat dihadapan Anly Cenggana, S.H.Notaris di Batam, dan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Anly CengganaNotaris di Batam sebagai berikut :1.

Gusher Tarakan, dibuat di hadapanDarmawin Dahram, SH Notaris di Tarakan, di mana RUPSLB tersebut telah memperoleh Persetujuan dari MenteriHal. 32 dari 45 hal. Put.

No. 741PK/Pdt/2009tanpa dihadiri oleh Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani ,keduanya ~~ selaku Presiden Komisaris dan Direkturperseroan yang memegang 50 %saham perseroan ;10.Bahwa dari Berita Acara RUPSLB PT.

No. 741PK/Pdt/2009 Menetapkan RUPSLB PT.Gusher Tarakan yang pertamatanggal 11 Agustus 2006 dan RUPSLB kedua tangga! 30Agustus 2006, telah diselenggarakan secara sah ; Menetapkan syarat korum RUPSLB PT. Gusher Tarakanyakni dengan dihadiri minimal 175 saham dari seluruhJumlah saham ; Menetapkan RUPSLB sah apabila disetujui oleh minimalYa(setengah) dari seluruh saham yang hadir ;Menimbang, bahwa dari obukti T1 = P13 berupa aktanotaris No.17 tanggal 6 Oktober 2006 tentang risalahrapat PT.

GusherTarakan adalah disebabkan adanya RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 oleh paraTermohon Peninjauan Kembali yang tidak beritikadbaik, sehingga menimbulkan kerugian kepada paraPemohon Peninjauan Kembali, dan RUPSLB tersebutdilegalkan oleh adanya penetapan Pengadilan NegeriTarakan No.11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September2006, sehingga dengan dibatalkannya penetapantersebut oleh Mahkamah Agung RI. maka secara hukumRUPSLB PT.

No. 741PK/Pdt/2009oleh karena pada prinsipnya esensi gugatanPenggugat/Terbanding/Para PemohonPeninjauan Kembali dalam perkara No.07/Pdt.G/2007/PN.Trk adalah agar Pengadilan NegeriTarakan menyatakan RUPSLB. PT.

Anindya Mitra Internasional Nomor :4 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 9 Tanggal 29 Desember 2005;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional Nomor :3 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational Nomor 9 Tanggal 18 Maret 2008;Foto copy Surat Direktur Utama PT.

Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal:Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional:92. Foto copy surat Nomor : OO3/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perinal : Undangan RUPSLB:93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal :Materi RUPSLB;94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT. AnindyaMitra Internasional sampai dengan tahun 2007;95.

Anindya Mitra InternasionalNomor : 4 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 9 Tanggal 29 Desember 2005;Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra InternasionalNomor : 3 Tanggal 9 Mei 2007;Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational Nomor 9 Tanggal 18 Maret 2008:Foto copy Surat Direktur Utama PT.

Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 PerihalPermohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT.AMIFoto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perinal: Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT.

AnindyaMitra Internasional:Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perinal : Undangan RUPSLB;Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal :Materi RUPSLB;Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT.Anindya Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007;Foto copy Laporan auditor independent atas laporan keuanganuntuk tahun 2009 dan 2008:Fotocopy Buku kas Buffer Stock;Fotocopy kwitansi setoran ke holding;Tetap terlampir dalam berkas; Membebankan biaya perkara

Bahwa RUPSLB Turut Tergugat yang diadakan pada tanggal 27 Mei2010 telah sesuai prosedur yang ditentukan menurut hukum danAnggaran Dasar Turut Tergugat ;. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalilPenggugat dalam Gugatan halaman 6 angka 13., (dalam PerbaikanGugatan halaman 10 angka 13) karena sebagaimana keputusan Rapatyang tertuang dalam halaman 10 Akta Berita Acara RUPSLB TurutTergugat No.71 tanggal 27 Mei 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH.

Turut Tergugat , Akta Berita Acara RUPSLB TurutTergugat No.71 tanggal 27 Mei 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH.

Bahwa pendapat para pihak RUPSLB tanggal 22 Juni 2011tersebut sudah selesai dengan keputusan RUPSLB sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara RUPSLB turut Tertugat No.10tanggal 22 Juni 2011 oleh Notaris Putut Manendra, SH padahalaman 11 yaitu:MENOLAK pengurangan/penarikan kembali modal ditempatkandan disetor dari Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) atau100% (seratus persen) kembali menjadi Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah) .................. dst;22.Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak

maka Gugatan menjaditidak beralasan hukum karenanya haruslah ditolak seluruhnya;25.Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalilPenggugat dalam Gugatan halaman 12 angka 13 (dalam PerbaikanGugatan halaman 21 angka 13), karena RUPSLB tanggal 27 Mei 2010yang tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSLB Turut Tergugat No.71tanggal 27 Mei 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH., dan pembelianHal. 41 dari 66230 (dua ratus tigapuluh) + 50 (lima puluh) saham portepel oleh Tergugat yang tertuang

Hadir dalam RUPSLB tanggal 17 Maret 2011 (Akta Berita AcaraRUPSLB No.09 tanggal 17 Maret 2011 oleh Notaris PututMahendra, SH), Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya Nn.Risa Mariska;b. Hadir dalam RUPSLB tanggal 22 Juni 2011 (Akta Berita AcaraRUPSLB No.10 tanggal 22 Juni 2011 oleh Notaris PututMahendra, SH), Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya Tn. ArifAbdillah Aldy;c. Mengajukan permohonanpermohonan kepada Turut Tergugat ;Hal. 43 dari 66d.

surat tercatat disertai alasannya.Sedangkan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Termohon yang berbunyi : Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu)pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah .Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas maka Pemohonmengirimkan surat beberapa kali sejak tahun 2003 kepada Termohon untukdiadakannya RUPS dan RUPSLB

Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sehinggaPemohon kembali mengirimkan surat pada tanggal 23 Oktober 2003dengan mempertegas bahwa RUPS Termohon untuk tahun 2002seharusnya diadakan sebelum tanggal 30 Juni 2002 dan mengingatkankepada Direksi agar tidak melupakan tanggung jawabnya untukmengadakan RUPSLB. (Terlampir sebagai bukti P7).3. Pemohon kembali mengirimkan surat pada tanggal 31 Oktober 2003kepada pengurus Termohon dengan mempertanyakan status utangterhadap PT.

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2004 Pemohon mengirim suratkepada Pengurus Termohon merujuk pada surat Pemohon tanggal31 Oktober 2003, dan surat tanggal 9 Februari 2004 untuk memintakembali diadakannya RUPS untuk tahun 2002 dan RUPSLB. (terlampirsebagai bukti P9).5. Pada tanggal 3 mei 2005 Pemohon kembali meminta pertanggungjawaban pengurus Termohon dengan merujuk suratsurat tanggal13 Oktober 2003, 23 Oktober 2003, 31 Oktober 2003, 30 Januari 2004dan 9 Februari 2004.

No.1420 K/Pdt/2007.Terlihat jelas bahwa tidak adanya itikad baik dari Pengurus Termohondengan tidak memenuhi permintaan Pemohon sejak tahun 2003 dimanatetap tidak diselenggarakannya RUPSLB dan RUPS untuk tahun 2002bahkan untuk tahun 2003 dan tahun 2004.6.

Membebankan biaya penyelenggaraan RUPSLB kepada Termohon(PT.

Arga Kailase yang meminta untuk segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB) terhadapPT. Arga Kailase dengan surat No. 67/Pailit/XI/2018 tanggal 28 Nopember2018;Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. Arga Kailase,kemudian kami kembali mengirim surat kepada Direksi PT. Arga Kailaseyang meminta untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang LuarBiasa (RUPSLB) terhadap PT.

permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesual dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.9) Bahwa terkait Termohon dan Termohon II tidak melakukan pemanggilanRUPSLB sampai dengan saat ini, berdasarkan hal tersebut maka kamimengajukan permintaan RUPSLB

ARGA KAELASE yang memintauntuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) terhadap PT. ARGA KAELASE tetapi tidak ada tanggapan;Bahwa atas tidak dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tersebut oleh Termohon selaku Direktur dan Termohon II selaku KomisarisPT. ARGA KAELASE, maka Pemohon dalam permohonannya mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Badung untuk memberikan ijin kepada Pemohonmelakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

ARGA KAELASE yang meminta untuk segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadapPT. ARGA KAELASE dengan surat No. 85/Pailit/XI/2018 tanggal 11 Desember2018, dan oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. ARGA KAELASE,kemudian Pemohon kembali mengirim surat kepada Direksi PT. ARGA KAELASEmeminta untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) terhadap PT.

ARGAKAELASE juga tidak ada tanggapan dari pihak Direksi, padahal pelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut untukkepentingan pemberesan terhadap harta pailit dari SADELI SETIAWAN(Termohon I) dan EVELYNE HARTANTO (Termohon II) yang merupakan direksidan komisaris PT.ARGA KAELASE;Menimbang, bahwa oleh karena SADELI SETIAWAN ( Termohon ) danEVELYNE HARTANTO ( Termohon Il ) adalah sebagai pemilik mayoritas sahampada PT.ARGA KAELASE dan berdasarkan putusan pada Pengadilan Niagapada

Sebagaimana Laporan Keuangan tahun buku2011 dan tahun buku 2012 yang diterima oleh Pemohon selaku pemegangsaham pada 23 Nopember 2013 beberapa hari sebelum diselenggarakannyaRUPS/RUPSLB;Bahwa, berdasarkan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tahun 2011dan tahun 2012 tersebut, kemudian dijadikan alasan oleh Fadjar Kanginanbersama Maria Elena Kanginan yang juga didukung Meiliana Halim (selakuKomisaris) untuk melakukan RUPSLB guna melakukan Pengeluaran SahamDalam Simpanan, atau disebut juga Penambahan

GKM.Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkan dalam Akta BeritaAcara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119 tanggal 27 Nopember2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM, yaitu: Akta No. 120 tanggal 27Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris diSurabaya;Bahwa, Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisi suatuketerangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

;Bahwa, di sisi lain dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB direksi PT.

Sedangkan surat laporan tahunan pada RUPS dan RUPSLB disampaikan di depan notaris selaku pejabat umum untuk dimasukankedalam Akta No. 119 tanggal 27 Nopember 2013 tentang akta Berita AcaraRUPS Tahunan PT. GKM, dan Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013tentang Berita Acara RUPSLB PT.GKM.

Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkandalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119tanggal 27 Nopember 2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM,yaitu: Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapanDevi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya;Bahwa Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisisuatu keterangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

Rencana Penutupan Perseroan;Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 diadakan RUPSLB dengan agendayang diinginkan oleh TERGUGAT Il, namun dalam RUPS LB tersebutTERGUGAT Il selaku pemegang saham mayoritas walk out karenapermintaannya untuk mengagendakan pembahasan penutupan Perseroantidak diterima dalam RUPSLB sehingga RUPSLB tersebut tidakmenghasilkan apaapa, sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat No.16, Tanggal 28 Januari yang dibuat oleh Notaris ANDALIA FARIDA, S.H.,M.H.;Bahwa saham Ny.

PST.29 Bukti P 2930 Bukti P 3031 Bukti P 3132 Bukti P 3233 Bukti P 3334 Bukti P 3435 Bukti P 35Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) ketiga PT. Dharmakarya Dhikaalambhanadengan Nomor: DKDA.001 /RUPSAI/2014 tertanggal 05Februari 2014 kepada Para Pemegang Saham PT.Dharmakarya Dhikaalambhana untuk RUPSLB yangdiadakan pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014;Surat Nomor : 059/ESL/1/2014 tertanggal 14 Februari2014 berisi penolakan dari Ir.

DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Kepada Direktur Utama Bapak Ir. HeryP. Muchrodji;Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 22 Februari 2013 Kepada Ir. Hery PriantoMuchrodji MSc, selaku Direktur Utama dengan agendaPemberhentian Sementara Ir.

Dharmakarya Dhikaalambhanatertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB);Undangan Rapat RUPSLB PT. DharmakaryaDhikaalambhana tertanggal 21 Januari 2013, dimanaRUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 28 Januari2013 dengan Agenda Rapat:1. Penyelesaian rencana penarikan saham sebagianpemegang saham;2. Rencana penarikan jaminan aset atas nama salahsatu pemegang saham;3. Dan lainlain;Surat dari Komisaris PT.

DharmakaryaDhikaalambhana untuk RUPSLB yang diadakan pada hari Selasa tanggal 18Februari 2014, bukti P30 berupa surat Nomor: 059/ESL/1/2014 tertanggal 14Februari 2014 berisi penolakan dari Ir. Hery Prianto MSc, melalui Kuasahukumnya tentang pelaksaan RUPSLB Ketiga PT. DharmakaryaDhikaalambhana, yang dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2014, surattersebut dibacakan sebelum RUPSLB dimulai, bukti P33 berupa Surat Ny.Ridha Endarani Radinal selaku Komisaris PT.

Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Pertama pada tanggal 02 November 2020 dan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua pada tanggal 30 November2020 di Jalan Trenggana No 161B, Penatih, Denpasar Timur yang dihadirioleh Nyonya Ade Chairani Nursafitri sebagai Direktur tetapi TuanFebriansyah selaku Komisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga)kali;6.

Bahwa segala Berita Acara dilaksanakannya Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) telah dibuat yang akan dilampirkan dalamlampiran surat permohonan ini;7.

Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Pembubaran PT. Buahan, tanggal 2 November 2020, selanjutnyadiberi tanda P1;2. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) Pembubaran PT. Buahan, tanggal 30 November 2020,selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan tanggal 4 Oktober 2016, selanjutnyadiberi tanda P3;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Padt.P/2021/PN Gin.4.

., Notaris di Jakarta (Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 Bukti PP8);Sekalipun tidak memiliki kuasa untuk mewakili Para Pemohon danmengeluarkan suara dalam rapat, RUPSLB tanggal 18 Maret 2005(RUPSLB tanggal 18 Maret 2005) tetap diselenggarakan dengan dihadirioleh Termohon Il sendiri yang mengaku sebagai kuasa dari ParaPemohon.

(Penebalan kata sengaja dilakukan) (RUPSLB inidiselenggarakan oleh Para Pemohon selaku parapemegang saham PT.

Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II dalam gugatan tersebut)atas kemauan Termohon II sehingga hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005(Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005) tidak dapat didaftarkan padaMenteri Hukum dan HAM; dan (ii) pengadaan RUPSLB sendiri olehTermohon II pada 18 Maret 2005 serta dibukanya akses SISMINBAKUMoleh Tergugat Il sehingga hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 (AktaNomor 16 tanggal 18 Maret 2005) dapat didaftarkan di KementerianHukum dan HAM; merupakan perbuatanperbuatan yang termasuk

Bahwa dengan demikian seolaholan ada 2 (dua) versibadan hukum yaitu versi hasil RUPSLB TPI tanggal 17Maret 2005 dan versi RUPSLB tanggal 18 Maret 2005.Akan tetapi yang diakui sah dalam Putusan BANI tersebutadalah versi Badan Hukum Dengan RUPSLB TPI Tanggal18 Maret 2005 yaitu Pemohon Intervensi yang diakuisebagai pihak dalam Putusan BANI oleh Majelis Arbiterseperti dikutip di atas;. Bahwa bukti bahwa Pemohon Intervensi adalah PT.

: Hotman Paris & Partners;Setelah memeriksa buktibukti, mendengarkan saksisaksi fakta danketerangan ahli, maka Majelis berpendapat bahwa RUPSLB 18Maret 2005 beserta turunannya adalah RUPSLB TPI yang sah danoleh karenanya dapat menjadi dasar pembenar yang kuat bagipelaksanaan tindakan hukum selanjutnya;8.

Mangala Sutra dengan RUPSLB yangditandatangni oleh para pemegang saham tanggal 30 Oktober 2012,kemudian dituangkan dalam Akta No. 19 tanggal 30 Oktober 2012 yangdibuat di hadapan Notaris Cuaca Candra Sedana, SH. seharga Rp.2.436.840.000, (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapanratus empat puluh ribu rupiah) tanpa diterjemahan ke dalam bahasaInggris, sehingga pemohon tidak mengerti dan paham apa yang dimaksudisi dalam perjanjian tersebut;Bahwa Pemohon tidak menyetujui untuk menjual asset

;Photo copy Surat perihal Permitaan untuk mengadakan RUPSLB,tertanggal 3 Juni 2017, bukti P.9. ;10. Photo copy tanda bukti pengiriman dokumen dari PT Pos Indonesia(Persero) tertanggal 03 Juni 2017, bukti P.10. ;11. Photo copy surat tanda bukti pengiriman surat dari Pemohon kepada Made Oka Adnyana, tanggal 09 Juni 2017, bukti P.11.

;Photo copy surat bukti dari Pemohon tersebut diatas, telah diberi meterai yangcukup dan diajukan photo copy dari photo copynya, kecuali bukti P.8. dan P.11.telah dicocokkan dengan aslinya ;Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti suratsurattersebut juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing dibawahsumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Saksi : PUTU ASTUTIHUTAGALUNG,SH :Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan untukmengadakan RUPSLB pada PT Bali Villas

,tetapi surat dari Pemohon tersebut tidak ada tanggapan dari semuapemegang saham dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan inike Pengadilan ;Hal 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 363/Padt.P/2017/PN Dps14Bahwa aset dari PI Villas semua telah dijual, namun karenahasilpenjualan tersebut Pemohon tidak tahu, makanya Pemohon mengajukanpermohonan RUPSLB ;Bahwa kalau permasalahan pokok dari Pemohon dengan PT Bali Villasmaupun dengan semua pemegang sahan dari PT Villas, saksi tidak tahu ;Bahwa mengenai

Bali Villasuntuk dilakukan RUPSLB akan tetapi tetap tidak mendapat tanggapan;Hal 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2017/PN Dps23Menimbang bahwa dengan menyimak fakta dari keterangan saksisaksitersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penjualanaset PT.

Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2005adalah sah karena talah didahului pemanggilan para pemegang saham dalamwaktu 14 hari sebelum RUPS diselenggarakan (Bukti T.14) dengan agendapengunduran diri Direktur Utama Arnold Gultom dengan alasan kesehatan yangdibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan penunjukan Ivan Doli Gultomsebagai Direktur Utama (Bukti T.I5);14. Bahwa fungsi Notaris dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh DireksiPT.

Keputusan RUPSLB tanggal 28 Juni 2003 yang dibuat dengan aktaPernyataan Keputusan Rapat (PKR) No. 4 tanggal 3 Juli 2003;b. Keputusan RUPSLB tanggal 25 Oktober 2005, yang dibuat denganakta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar BiasaNo. 14 tanggal 25 Oktober 2005;c. Perbuatan Hukum yang dilakukan periode 2005 s/d 2008 oleh :e Tergugat selaku Direktur Utama ;e Karmen Siregar, S.H. selaku Direktur Umum;e Sarjana Pasaribu selaku Direktur Operasi;e H.

Bahwa seharusnya para pemegang saham yang mengambil keputusandalam RUPSLB sebagaiman yang dinyatakan dalam akta PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh Tergugat II No. 4 tanggal 3 Juli 2003 ikut dijadikanpihak dalam perkara Aqua ;3.

Keputusan RUPSLB yang dinyatakan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh Tergugat II No. 4 tanggai 3 Juli 2003;danb. Keputusan RUPSLB yang dinyatakan Akta Berita Acara Rapat UmumPara Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 25 Oktober 2005;( angka 4 s/d 6 Gugatan)dan disisi lain alasannya adalah :a. Tidak adanya Laporan Keuangan dan perkembangan perusahaan(angka 7 Gugatan) yang dilakukan pengurus;b.

Presiden Taksi No. 035/B/Und/DIRUT/III/2011 yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Terbit tanggal 8Maret 2011, selanjutnya diberi tanda dengan T 12;13.Foto copy Undangan Kedua RUPSLB PT. Presiden Taksi No. 067/A/DIREKSI/RUPSLB/X/2011 yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Terbit tanggal 5 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda dengan T 12 ;14.Foto copy Penetapan PN.

Machrani Moertolo, S.SH, Notaris di Jakarta perihalBerita Acara RUPSLB PT Sumi Asih dan Berita Negara R.I.

No. 43,tanggal 29 Mei 2001, Tambahan No.3464 (P2m) ;Akta pernyataan tentang kePutusan di luar RUPSLB No. 01 / 3 April2006 dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Notaris diJakarta perihal pernyataan tentang kePutusan di luar RUPSLB PTSumi Asih (P2n) ;Akta Berita Acara RUPSLB No. 12 / 18 Mei 2006 dibuat di hadapanNotaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihal Berita AcaraRUPSLB PT Sumi Asih (P20) ;Akta Berita Acara RUPSLB No. 4 / 6 Agustus 2008 dibuat di hadapanNotaris Rismalena Kasri

Machrani Moertolo, S.SH, Notaris diJakarta perihal Berita Acara RUPSLB PT Sumi Asih dan BeritaNegara R.l No. 43, tanggal 29 Mei 2001, Tambahan No.3464(P2m);Akta pernyataan tentang kePutusan di luar RUPSLB No. 01 / 3April 2006 dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, SH,Notaris di Jakarta perihal pernyataan tentang kePutusan di luarRUPSLB PT Sumi Asih (P2n);Akta Berita Acara RUPSLB No. 12 / 18 Mei 2006 dibuat dihadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihalBerita Acara RUPSLB PT

Sumi Asih (P2o);Akta Berita Acara RUPSLB No. 4 / 6 Agustus 2008 dibuat dihadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihalBerita Acara RUPSLB PT Sumi Asih, Berita Negara R.I.

No. 268 K/Pdt.Sus/2012sebagai Pengganti RUPSLB No. 1 / 3 Maret 2009 di hadapanNotaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihalPernyataan Tentang KePutusan Para Pemegang Sahamsebagai Pengganti RUPSLB, Berita Negara R.I.

Tidak dipenuhinya permintaan Pemohon untuk penutupan aktivitasPerseroan oleh Termohon 1 ;Halhal tersebut tergambar dari surat menyurat yang nanti akandibuktikan dimuka persidangan ;Disebabkan adanya perselisihan Para Pihak yang tidak menemukankesepakatan atau kejelasan apapun, dengan maksud agar pembubaranTermohon 1 menjadi lebih terukur pelaksanaannya Pemohon akhirnyamelakukan permintaan RUPSLB resmi (Sesuai undang undang) kepadaTermohon 1 untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dengan agendasalah satunya

Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 8 November 2018yang ditujukan kepada Direktur Termohon 1 yaitu Tuan David JohnEade ;b.

Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 28 November 2018yang ditujukan kepada Komisaris Termohon 1 yaitu Tuan BernardHenri Rene Michalot ;Permintaan pemanggilan RUPSLB resmi ini juga tidak mendapatkanrespon dari Termohon 1 sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal79 UU Perseroan Terbatas ;Perimbangan Kepemilikan Saham ;Sebagaimana dijelaskan pada Poin8 sampai poin15 diatas yangmenjelaskan adanya perselisihan Para Pihak, dan merujuk pada faktajumlah saham Pemohon dan Termohon 2 adalah samasama

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atau ;b.

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayata (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Bahwa pada tanggal 07 Npopember 2012, PENGGUGAT mendapatUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Future Agropia Indonesia dari TERGUGAT melalui email maupunsurat tercatat, dimana RUPSLB akan diadakan pada :Hari / tanggal : Kamis, tanggal 29 November 2012 ;Pukul : 10.00 Wib s/d selesai ;Tempat : Ruang Meeting Hotel Aston Summarecon,Gading Serpong, Tangerang ;Dengan acara :Perubahan domisili alamat lengkap perseroan perusahaan ;Perubahan Anggaran dasar Perseroan Pasal 20 ayat 2 mengenaisusunan

(TURUT TERGUGAT), pada halaman 2 (dua) sangat jelasdisebutkan bahwa RUPSLB diadakan di tempat kedudukanperseroan yakni di Sunter, Jakarta Utara; Namun faktanya RUPSLB diadakan di Ruang Meeting Hotel Aston Summarecon GadingSerpong, Tangerang. Hal ini sesuai dengan Undangan RUPSLBtertanggal 07 November 2012 ;d.

Bahwa demikian pula halnya dengan keputusan RUPSLB tertanggal 29November 2012 yang dituangkan dalam Akta Notaris padaa TURUTTERGUGAT adalah tidak sah, oleh karena telah melanggar Pasal 105ayat (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Hal 7 dari 53 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.10.11.12.dimana di dalam RUPSLB tersebut PARA TERGUGAT tidak pernahmemberikan kesempatan kpada PENGUGAT untuk membela dirisebelum PENGGUGAT diberhentikan sebagai Komisaris Perseroan,sehingga

Nomor 118 tertanggal 12 Desember 2012, bahwa RUPSdilaksanakan pada hari Kamis, pukul 10:05 sampai dengan pukul 21:00pada tanggal dua puluh sembilan Nopember tahu dia ribu dua belas(29112012) Indonesia berkedudukan di Jakarta Utara ;Dalam poin 2, Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa agenda RUPSLB adalah susunan Komisaris, pertanggung jawaban Komisaris, perubahanssunan pemegang saham perseroan ;Akan tetapi dalam surat undangan agenda RUPSLB adalah :1.

hukum ;Akan tetapi dalam kenyataannya dalam surat undangan RUPSLB ada yangtidak sesuai dengan UU PT Pasal 82 ayat 3 dan ayat 5, bertentangandengan dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 1 ;Dimana Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan bukanlah hal yang mengaturRUPSLB, akan tetapi mengatur tentang Rapat Direksi yang tidak adakatanya dengan RUPSLB ;Sehingga RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas BAB VI Pasal 76 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5);Pasal 82