Surya LestariAbadi) untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Bahwa sesuai ketentuan UU PT Pasal 80 ayat (3) huruf a, oleh karenanyaPemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar Pemohondiijinkan untuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan acara untuk mengukuhkan dan mengangkat kembalianggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan ketua rapat,Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2016/PN Tngsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT. Surya LestariAbadi.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini Pemohonmohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kiranyaberkenan menetapkan sebagai berikut:1.

Bahwa benar sesuai ketentuan UU PT Pasal 80 ayat (3) huruf a, olehkarenanya Termohon tidak keberatan dan setuju agar Pemohon mengajukanpermohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar dlijinkanuntuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan acara untuk mengukuhkan dan mengangkat kembalianggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Surya Lestari Abadi, denganjangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasarPT.

Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serla penunjukan ketua rapat,sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT.

Asfiyak Graha Medika;

Asfiyak Graha Medika dengan rincian sebagai berikut:

SARI FADJAR, berkehendakuntuk melakukan RUPSLB, sebagaimana hak yang diberikan kepadapemegang saham dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) UU PT. Oleh karena itu,Penggugat dan Tergugat telah diundang oleh ahli waris Nyonya EVELINESOENARSIH untuk melaksanakan RUPSLB.

Sari Fadjar sesuai UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,ke Pengadilan Negeri Surabaya serta kuasa kepada Penggugat Rekonpensi untukmewakili dan membuat keputusan dalam RUPSLB PT.

Sari Fajar diurus administrasiperijinannya dengan benar dan baik, tetapi Penggugat dalam kapasitas selakuahli waris pemegang saham milik almarhum Soenarko Kentjono,justru menolaksaat diundang untuk RUPSLB dan menolak saat pemegang saham yang lainmengajukan Permohonan jin RUPSLB ke Pengadilan Negeri Surabaya.Pada hal, untuk pengurusan administrasi perijinan PT.

Apakah penolakan RUPSLB PT. Sari Fajar bukan berarti penolakanpembagian harta waris berupa saham ? Dalil tentang pembagian deviden adalahmengadaada, karena faktanya Penggugat telah menerima deviden meskipunduduk diam berpangku tangan. Jika benar ada bukti penggelapan deviden, makasiapapun orangnya harus bertanggungjawab secara hukum. Dan dalam hal ini tidak15.16.35pernah ada terjadi. Maka penolakan RUPSLB PT.

Makasikap ngotot Penggugat tidak mau RUPSLB dengan seribu alasan tanpa dasaradalah sama dengan mempermasalahkan dahulu mana antara telur dengan ayam.Pada hal jelas permasalahannya, dengan RUPSLB maka persoalanpersoalan:1). Penyesuaian AD/ART PT. Sari Fajar sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUNo.40 Tahun 2007;2). Pengesahan peralihan saham dari almarhum Soenarko Kentjono kepadaPenggugat dan Para Tergugat;3).

Rencana Penutupan Perseroan;Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 diadakan RUPSLB dengan agendayang diinginkan oleh TERGUGAT Il, namun dalam RUPS LB tersebutTERGUGAT Il selaku pemegang saham mayoritas walk out karenapermintaannya untuk mengagendakan pembahasan penutupan Perseroantidak diterima dalam RUPSLB sehingga RUPSLB tersebut tidakmenghasilkan apaapa, sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat No.16, Tanggal 28 Januari yang dibuat oleh Notaris ANDALIA FARIDA, S.H.,M.H.;Bahwa saham Ny.

PST.29 Bukti P 2930 Bukti P 3031 Bukti P 3132 Bukti P 3233 Bukti P 3334 Bukti P 3435 Bukti P 35Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) ketiga PT. Dharmakarya Dhikaalambhanadengan Nomor: DKDA.001 /RUPSAI/2014 tertanggal 05Februari 2014 kepada Para Pemegang Saham PT.Dharmakarya Dhikaalambhana untuk RUPSLB yangdiadakan pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014;Surat Nomor : 059/ESL/1/2014 tertanggal 14 Februari2014 berisi penolakan dari Ir.

DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Kepada Direktur Utama Bapak Ir. HeryP. Muchrodji;Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 22 Februari 2013 Kepada Ir. Hery PriantoMuchrodji MSc, selaku Direktur Utama dengan agendaPemberhentian Sementara Ir.

Dharmakarya Dhikaalambhanatertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB);Undangan Rapat RUPSLB PT. DharmakaryaDhikaalambhana tertanggal 21 Januari 2013, dimanaRUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 28 Januari2013 dengan Agenda Rapat:1. Penyelesaian rencana penarikan saham sebagianpemegang saham;2. Rencana penarikan jaminan aset atas nama salahsatu pemegang saham;3. Dan lainlain;Surat dari Komisaris PT.

DharmakaryaDhikaalambhana untuk RUPSLB yang diadakan pada hari Selasa tanggal 18Februari 2014, bukti P30 berupa surat Nomor: 059/ESL/1/2014 tertanggal 14Februari 2014 berisi penolakan dari Ir. Hery Prianto MSc, melalui Kuasahukumnya tentang pelaksaan RUPSLB Ketiga PT. DharmakaryaDhikaalambhana, yang dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2014, surattersebut dibacakan sebelum RUPSLB dimulai, bukti P33 berupa Surat Ny.Ridha Endarani Radinal selaku Komisaris PT.

Sebagaimana Laporan Keuangan tahun buku2011 dan tahun buku 2012 yang diterima oleh Pemohon selaku pemegangsaham pada 23 Nopember 2013 beberapa hari sebelum diselenggarakannyaRUPS/RUPSLB;Bahwa, berdasarkan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tahun 2011dan tahun 2012 tersebut, kemudian dijadikan alasan oleh Fadjar Kanginanbersama Maria Elena Kanginan yang juga didukung Meiliana Halim (selakuKomisaris) untuk melakukan RUPSLB guna melakukan Pengeluaran SahamDalam Simpanan, atau disebut juga Penambahan

GKM.Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkan dalam Akta BeritaAcara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119 tanggal 27 Nopember2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM, yaitu: Akta No. 120 tanggal 27Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris diSurabaya;Bahwa, Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisi suatuketerangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

;Bahwa, di sisi lain dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB direksi PT.

Sedangkan surat laporan tahunan pada RUPS dan RUPSLB disampaikan di depan notaris selaku pejabat umum untuk dimasukankedalam Akta No. 119 tanggal 27 Nopember 2013 tentang akta Berita AcaraRUPS Tahunan PT. GKM, dan Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013tentang Berita Acara RUPSLB PT.GKM.

Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkandalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119tanggal 27 Nopember 2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM,yaitu: Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapanDevi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya;Bahwa Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisisuatu keterangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

melalui RUPSLB 18 Maret 2005 merupakanmateri yang disengketakan dalam perkara WNo.10yang masih berjalan, sehingga pembuktian dalamperkara ini menjadi tidak sederhana.

3.5 di atas, meskipun PENYELESAIAN TRANSAKSI ANTARATERMOHON DAN BERKAH telah dituntaskan secara sepihakoleh Berkah dengan dilaksanakannya InvestmentAgreement oleh Berkah yang menjadi pemegang 75% sahamdi TPI melalui keputusan RUPSLB TPI tanggal 18 Maret2005, namun ....

/(PT.Sarana Rekatama Dinamika) sehubungan dengan:i) penyelenggaraan RUPSLB 18 Maret 2005 yang tidaksah karena mengandung cacat hukum secara materi!(yaitu. substansi RUPSLB 18 Maret 2005 tidakmemenuhi ketentuan hukum yang berlaku) dan cacathukum formil (yaitu. proses pelaksanaan RUPSLBHal. 23 dari 21 hal. Put. No. 036PK/Pdt.Sus/201124yang melanggar hukum);ii) penutupan akses (pemblokiran) data Turut Tergugat (PT.

Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) diSISMINBAKUM secara tanpa hak/melawan hukumsehingga pencatatan pelaporan keputusan RUPSLB 17Maret 2005 Turut Tergugat (PT. Cipta TelevisiPendidikan Indonesia) yang tertuang dalam AktaNotaris Buntario Tigris Darmawa Ng.

Justru Termohon PK mendalilkan dalam Repliknyadi perkara No.10, bahwa perkara No. 10 = hanyalahmembahas mengenai dugaan perbuatan melawan hukumterkait penyelenggaraan RUPSLB PT. CTPI tanggal 18Maret 2005 dan pemblokiran akses SISMINBAKUM, hal manatidak terkait sama sekali dengan hutang CILMP danTSJP. Dengan demikian perkara No. 10 tidak patut untuk24dikait kaitkan dalam perkara a quo ;7.

AOYAMA MOTOHIRO, TerlapormenyuruhNotaris TAHMIDTIRTRAPRADJA, SH, Sp.1 menerbitkan RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbatas (RUPSLB) PT. KadotaTextile Industries Nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 yang kemudian RUPSLBtersebut digunakan untuk mendapftarkan ke KEMENKUMHAM yangsebelumnya PT. Kadota Textile Industries berubah menjadi PT. GunaKadota Manunggal dan RUPSLB tersebut menyatakan adanya perubahanpimpinan yang mana pada RUPSLB sebelumnya Presiden Direktur adalahMr.

ALVONSIUS GUNAWAN sebagaimana RUPS LuarBiasa No. 73 tanggal 12 Desember 2011; adanya RUPSLB No 26 tanggal 04 Februari 2012 tentang pemberhentianSdr. SHANGKAR SUNDERDAS MANGHWANI sebagai Direktur dari PTKADOTA TEXTIL INDUSTRIES; RUPSLB Nomor 167 tanggal 21 Februari 2011, tentang pembeliansahamSdr. MOTOHIRO AOYAMA dari Sdr. OTONG TJANDRADINATAsebanyak 14 %, dengan jabatan sebagai Komisaris; adanya RUPSLB Nomor 64 tanggal 12 Juli 2011 tentang pembeliansaham Sdr. MOTOHIRO AOYAMA dari Sdr.

Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakannya RUPSLB diPT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIES di Kawasan Industri Kabupaten Karawangadalah Sdr. NAREN MAANGHWANI, Sdr. SHANKAR SHUNDERASMAANGHWANI dan Kuasa Hukumnya Sdr.

Bahwapada tanggal 16 Agustus 2018 pada saat pelaksanaan RUPSLB saksi datangpada pukul 08.17 Wib akan tetapi dari pihak pengacara KAZUTO HAYASHIyaitu Sdr. BENNY WULUR ternyata RUPSLB telah dilaksanakan dan parapihak sudah pulang.

., SP.1 tentang Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

PETRO INDAH INDONESIA sebagai pemegangsaham 49 (empat puluh sembilan) % telah mengajukan gugatanpembatalan RUPSLB yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kendaridengan Nomor: 13/Pdt.

PETROINDAH INDONESIA sebagai pemegang saham 49 (empat puluh sembilan)% telah mengajukan gugatan pembatalan RUPSLB yang terdaftar diPengadilan Negeri Kendari dengan Nomor: 13/Pdt. G/2019/PN kdi,Tanggal 11 Februari 2019;Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor13/Pat.

G/2019/PN.Kdi14.15.UndangUndang Perseroan dan dengan alasan yang dicaricarimengajukan permintaan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) melalui Pengadilan Negeri Kendari sesuaidengan penetapan Nomor: 138/PDT.P/2018/PN.KDL.."; Poin 20,Bahwa kemudian hasil RUPSLB tersebut Mengangkat anggotaDireksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru yangbukan dinominasikan oleh Penggugat dengan susunan sebagaiberikut:a. DirekturUtama : Tuan AKHMAD BULDAN NURIb. Direktur : Tuan YUDO KASYANTOc.

Bahwa selanjtnyaTergugat dan Ill tidak memiliki peran apapun dalam pelaksanaanRUPSLB, dan pula Tergugat II telah malaksanakan RUPSLB yangjuga di ikuti oleh Penggugat dengan yang dikuaskan kepada sdr.Deni Ramon Siregar, SH;.

Duta Tambang Gunung Perkasa mengadakan RUPSLB PT. DutaTambang Gunung Perkasa dengan terlebih dahulu mengajukan Permohonanke Pengadilan Negeri Kendari dimana kemudian keputusan pada RUPSLBtersebut mengganti Susunan Komisaris dan Direksi PT.

Arga Kailase yang meminta untuk segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB) terhadapPT. Arga Kailase dengan surat No. 67/Pailit/XI/2018 tanggal 28 Nopember2018;Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. Arga Kailase,kemudian kami kembali mengirim surat kepada Direksi PT. Arga Kailaseyang meminta untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang LuarBiasa (RUPSLB) terhadap PT.

permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesual dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.9) Bahwa terkait Termohon dan Termohon II tidak melakukan pemanggilanRUPSLB sampai dengan saat ini, berdasarkan hal tersebut maka kamimengajukan permintaan RUPSLB

ARGA KAELASE yang memintauntuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) terhadap PT. ARGA KAELASE tetapi tidak ada tanggapan;Bahwa atas tidak dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tersebut oleh Termohon selaku Direktur dan Termohon II selaku KomisarisPT. ARGA KAELASE, maka Pemohon dalam permohonannya mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Badung untuk memberikan ijin kepada Pemohonmelakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

ARGA KAELASE yang meminta untuk segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadapPT. ARGA KAELASE dengan surat No. 85/Pailit/XI/2018 tanggal 11 Desember2018, dan oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. ARGA KAELASE,kemudian Pemohon kembali mengirim surat kepada Direksi PT. ARGA KAELASEmeminta untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) terhadap PT.

ARGAKAELASE juga tidak ada tanggapan dari pihak Direksi, padahal pelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut untukkepentingan pemberesan terhadap harta pailit dari SADELI SETIAWAN(Termohon I) dan EVELYNE HARTANTO (Termohon II) yang merupakan direksidan komisaris PT.ARGA KAELASE;Menimbang, bahwa oleh karena SADELI SETIAWAN ( Termohon ) danEVELYNE HARTANTO ( Termohon Il ) adalah sebagai pemilik mayoritas sahampada PT.ARGA KAELASE dan berdasarkan putusan pada Pengadilan Niagapada

Machrani Moertolo, S.SH, Notaris di Jakarta perihalBerita Acara RUPSLB PT Sumi Asih dan Berita Negara R.I.

No. 43,tanggal 29 Mei 2001, Tambahan No.3464 (P2m) ;Akta pernyataan tentang kePutusan di luar RUPSLB No. 01 / 3 April2006 dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Notaris diJakarta perihal pernyataan tentang kePutusan di luar RUPSLB PTSumi Asih (P2n) ;Akta Berita Acara RUPSLB No. 12 / 18 Mei 2006 dibuat di hadapanNotaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihal Berita AcaraRUPSLB PT Sumi Asih (P20) ;Akta Berita Acara RUPSLB No. 4 / 6 Agustus 2008 dibuat di hadapanNotaris Rismalena Kasri

Machrani Moertolo, S.SH, Notaris diJakarta perihal Berita Acara RUPSLB PT Sumi Asih dan BeritaNegara R.l No. 43, tanggal 29 Mei 2001, Tambahan No.3464(P2m);Akta pernyataan tentang kePutusan di luar RUPSLB No. 01 / 3April 2006 dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, SH,Notaris di Jakarta perihal pernyataan tentang kePutusan di luarRUPSLB PT Sumi Asih (P2n);Akta Berita Acara RUPSLB No. 12 / 18 Mei 2006 dibuat dihadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihalBerita Acara RUPSLB PT

Sumi Asih (P2o);Akta Berita Acara RUPSLB No. 4 / 6 Agustus 2008 dibuat dihadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihalBerita Acara RUPSLB PT Sumi Asih, Berita Negara R.I.

No. 268 K/Pdt.Sus/2012sebagai Pengganti RUPSLB No. 1 / 3 Maret 2009 di hadapanNotaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihalPernyataan Tentang KePutusan Para Pemegang Sahamsebagai Pengganti RUPSLB, Berita Negara R.I.

ARGA PURA yang meminta untuksegera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB)terhadap PT. ARGA PURA dengan surat No. 69/Pailit/XI/2018 tanggal28 Nopember 2018;Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. ARGA PURA,kemudian kami kembali mengirim surat kepada Direksi PT. ARGAPURA yang meminta untuk segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT.

sampai dengan saat ini, berdasarkan haltersebut maka kami mengajukan permintaan RUPSLB ini melaluiPengadilan Negeri Badung dengan agenda rapat: Laporan Kegiatan Perseroan; Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017 dan tahun 2018; Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris) Penjualan/pengalihan sahamBahwa atas tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa, maka Tindakan Termohon selaku Direktur dan Termohon Ilselaku Komisaris tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang sahamyang

dimintakan oleh Pemohon serta berdasarkan Undang UndangNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menerangkansebagi berikut Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisarisatau Pemegang Saham berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegeri yang wilayahnya meliputi kedudukan perseroan untuk itukami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Badung untukmemberikan ijin kepada kami sebagai Pemohon melakukan sendiriPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

ARGA PURA yang meminta untuk segera melaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT. ARGAPURA tetapi tidak ada tanggapan;Bahwa atas tidak dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tersebut oleh Termohon selaku Direktur dan Termohon II selaku KomisarisPT. ARGA PURA, maka Pemohon dalam permohonannya mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Badung untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukansendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.ARGA PURA.

ARGA PURA yang meminta untuk segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadapPT. ARGA PURA dengan surat No. 69/Pailit/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018,dan oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. ARGA PURA, kemudianPemohon kembali mengirim surat kepada Direksi PT. ARGA PURA memintauntuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB)terhadap PT.

;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum bisa memeriksagugatan Penggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetapyang menyatakan bahwa RUPSLB aquo adalah sah atau tidak. Apabilaputusan Pengadilan Negeri nantinya menyatakan bahwa RUPSLB adalahsah, maka dengan sendirinya Surat Keputusan yang dikeluarkan olehMenteri Hukum dan HAM adalah sah.

Hotel Danau Toba Internasionalsebagai akibat dari RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 21 Juni 2008tersebut, hal itu) merupakan persoalan internal pengurus (DewanKomisaris/Dewan Direksi) dari PT.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta BertentanganKetentuanKetentuan Dalam Peraturan PerundangUndangan Yang BersifatProsedural/Formal.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PITUN) Jakartamempertimbangkan yang menjadi fokus persoalan dalam perkara iniadalah mempersoalkan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Hotel Danau Toba Intenasional yang tidak memenuhiquorum, yang mana hasil RUPSLB tersebut adalah merubah komposisisusunan Dewan Komisaris.

Karena tidak memenuhi quorum, maka RUPSLB tersebut adalah tidak sah secara hukum. Pertimbangan hukum yangHal. 17 dari 23 hal. Put.

RUPSLB PT.

Tidak dipenuhinya permintaan Pemohon untuk penutupan aktivitasPerseroan oleh Termohon 1 ;Halhal tersebut tergambar dari surat menyurat yang nanti akandibuktikan dimuka persidangan ;Disebabkan adanya perselisihan Para Pihak yang tidak menemukankesepakatan atau kejelasan apapun, dengan maksud agar pembubaranTermohon 1 menjadi lebih terukur pelaksanaannya Pemohon akhirnyamelakukan permintaan RUPSLB resmi (Sesuai undang undang) kepadaTermohon 1 untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dengan agendasalah satunya

Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 8 November 2018yang ditujukan kepada Direktur Termohon 1 yaitu Tuan David JohnEade ;b.

Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 28 November 2018yang ditujukan kepada Komisaris Termohon 1 yaitu Tuan BernardHenri Rene Michalot ;Permintaan pemanggilan RUPSLB resmi ini juga tidak mendapatkanrespon dari Termohon 1 sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal79 UU Perseroan Terbatas ;Perimbangan Kepemilikan Saham ;Sebagaimana dijelaskan pada Poin8 sampai poin15 diatas yangmenjelaskan adanya perselisihan Para Pihak, dan merujuk pada faktajumlah saham Pemohon dan Termohon 2 adalah samasama

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atau ;b.

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayata (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Yani bypass Rawamangun Jakarta Timur baru dimulai tahun 1978,sehingga jelas adalah tidak benar dan merupakan suatu keterangan palsusebagaimana dikemukakan oleh Tergugat Ivan Doli Gultom yang bertindakuntuk dan atas nama Perseroan selaku Direktur Utama dalampermohonannya tanggal 21 Juli 2011 yang disampaikan kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Timur dengan maksud untuk memohonPenetapan RUPSLB Ketiga;Bahwa PT President Taksi adalah suatu perseroan terbatas yangberbentuk badan hukum milik sejumlah

Yani tersebutbaru ditempati pada tahun 1978; Bahwa Tergugat mengajukan Permohonan ke Pengadilan NegeriJakarta Timur untuk menetapkan jumlah kuorum RUPSLB Ketigasebesar 5 persen dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkanyang mempunyai hak suara yang sah, dengan acara RUPSLB Ketigauntuk pengisian jabatan yang lowong, padahal sejak tanggal 26 Oktober2008 s/d tanggal 21 Juli 2011 PT.

President Taksi sudah tidak adapengurusnya, sehingga Permohonan RUPSLB Ketiga untuk pengisianjabatan yang lowong adalah suatu keterangan palsu;6.

mereka mengadakan RUPSLB Ketiga pada tanggal 12Oktober 2011 selain acara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri JakartaTimur juga mengukuhkan jabatan mereka terhitung 2011 s/d 2016.

President Taksi (Penggugat beserta pemegangsaham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukanpemilinan Pengurus PT.

Bahwa sebenarnya gugatan PENGGUGAT pada intinya mempersoalkankeabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT AJI tertanggal 17 September 2010 dan pemberhentianSaudara Dananjaya Trihardjo (in casu PENGGUGAT) dari jabatanDirektur Utama PT AJ. Anehnya, PENGGUGAT mengajukan gugatanpada tanggal 31 Agustus 2010, jauh sebelum RUPSLB PT AJI tersebutdilaksanakan.2.

Jkt.Sel.telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT) diberikan hak untukmengajukan pembelaan diri dalam RUPSLB PT AJI.A.3. RUPSLB PT AJI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPTDAN ANGGARAN DASAR PT AJI1.

Bahwa Surat Komisaris PT AJI yang memberhentikan DirekturUtama PT AJI (in casu PENGGUGAT) tertanggal 24 Agustus 2010,Kemudian, RUPSLB yang memberikan kesempatan kepada DirekturUtama PT AJI yang telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT)untuk membela diri diselenggarakan pada tanggal 17 September2010. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPSLB tersebut telahsesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (4) UUPT.4.

Bahwa sebagaimana Risalah RUPSLB tertanggal 17 September 2010,agenda RUPSLB antara lain adalah pembelaan diri dari Dananjaya A.Trihardjo (In casu. PENGGUGAT) atas pemberhentian yangbersangkutan dari jabatan dan kedudukannya selaku Direktur UtamaPerseroan PT AJI.Bahwa kemudian PENGGUGAT telah tidak menghadiri RUPSLBtersebut selaku Direktur Utama PT AJI yang telah diberhentikanuntuk menggunakan haknya guna membela diri.

Atas ketidakhadiranPENGGUGAT untuk membela diri dalam RUPSLB tersebut,kemudian RUPSLB mengeluarkan keputusan yang pada pokoknyamenyetujui dan menguatkan keputusan pemberhentian Dananjaya A.Trihardjo (In casu PENGGUGAT) sebagai Direktur Utama Perseroan(PT AJI), sehingga dengan demikian memberhentikan Dananjaya A.Trihardjo (In casu PENGGUGAT) sebagai Direktur Utama terhitungsejak ditutupnya RUPSLB.Bahwa keputusan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 106 ayat (6) dan ayat (7) sebagai berikut

Menyatakan Permohonan Penetapan Ijin Penyelenggaraan RUPSLB Termohon Intervensi I s/d Termohon Intervensi IV tidak dapat diterima (Niet Onvanlijke Verklaard) ;3. Menghukum Para Termohon Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.706.000,- (Satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

No. 5 tanggal 4 Agustus 1998 mengenai BeritaAcara RUPSLB Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. GambirTrading Co. yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir denganAkta No. 4 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Risalah RUPSLB PT. GambirTrading Co. yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum danHAM RI Nomor AHU0944600.AH.01.02.Tahun 2015 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

Memberikan ijin kepada Pemohon IV, Deepak Bhagwandas Dodani untukmelakukan dan mengajukan, melaporkan hasil RUPSLB Termohon padaKementerian terkait melalui Pejabat Notaris yang ditunjuk Pemohon atashasil RUPSLB ;Hal 6 dari 153 Penetapan Nomor 993/Padt.P/2018/PN. Jkt. Sel.7.

Dodani telah mengajukansecara tertulis untuk diadakan RUPSLB kepada Termohon/TurutTermohon Intervensi I.6. Bahwa dengan demikian jelas tujuan diadakannya permohonanpenetapan ijin RUPSLB ini adalah untuk mengisi kekosongan Direksi,demi kelangsungan kinerja Termohon/Turut Termohon Intervensi I.Hal 99 dari 153 Penetapan Nomor 993/Pat.P/2018/PN.Jkt. Sel.7.

Bahwa hal ini menunjukan permohonan RUPSLB bukanlah untukmengisi kekosongan Direksi sebagaiman Posita dari ParaPemohon/Para Termohon Intervensi tetapi merupakan upaya pengambilalihan secara paksa (hostile take over) atas kepemilikan perusahaan danmengganti seluruh pengurus termasuk Komisaris perusahaan melaluimekanisme Permohonan Penetapan jin RUPSLB.9.

Ketentuan pasal tersebut di atas mensyaratkan Pemegang Saham yangmeminta penyelenggaraan RUPSLB dapat mengajukan permohonanRUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri, artinya pemegang sahamyang namanya tercatat dalam daftar buku pemegang saham maupunanggaran dasar perusahaanlah yang dapat mengajukan permohonpenetapan ijin penyelenggaran RUPSLB..

Dan Termohon Kasasi IV dalam persidangan hari Rabutanggal 16 Juli 2006 sebagaimana tertuang didalam Berita AcaraPersidangan, hanya menyerahkan fotocopy Surat Kuasa dan fotocopy BeritaAcara RUPSLB (Bukti T.IV1 dan Bukti T.IVS). Sehingga menjadi pertanyaanbagi Pemohon Kasasi, bagaimana bisa Surat Kuasa Turut Termohon Kasasiterbit bila tidak ada Warkah Risalah RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti.

Bersama ini pula Pemohon Kasasi mensoomer TermohonKasasi I,ll, Ill dan IV untuk melakukan pembuktian terbalik terkait tidakterbuktinya Surat Kuasa Asli RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29Maret 2006 dan Berita Acara Asli RUPSLB PT.

Rusi Sugiantosebagaimana Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2006 untuk menotariatkanhasil Keputusan RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti tanggal 23 Maret 2006dan bukan Surat Kuasa untuk menotariatkan RUPSLB tanggal 29 Maret2006, karena memang tidak ada, dengan demikian judex facti terbukti telahsalah menerapkan hukum sehingga terancam batalnya putusan PN.Balikpapan..

Dalam Akta No.38disebutkan Turut Termohon Kasasi mendapatkan kuasa dari RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti sedangkan didalam Akta No.40 disebutkan TermohonKasasi II mengaku mendapat kuasa dari RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti,terbukti dalam persidangan tingkat pertama Termohon Kasasi II tidak dapatmenunjukkan atau memperlihatkan surat kuasa dari RUPSLB tersebut,namun hanya menunjukkan Bukti T3a yaitu Berita Acara RUPSLBPT.Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret 2006 sehingga apakah benarpenerbitan Akta No.40

hukumpembuatan ke6 (enam) Akta No.39, 40, 41, 42, 43 dan 44 terbitnya AktaNo38 tanggal 29 Maret 2006 tidak memenuhi syarat sebuah akta karenawarkah RUPSLB PT.

Bahwa pada awal tahun 2012 terdapat "wacana pengunduran diridewan direksi dan komisaris dan disepakati bersama akanmenempatkan orangorang baru yaitu Melania M Siswaningsih, DewiSusilowati, Misbahilah dan Janticka Satriana sebagai pengelolaperseroan, selanjutnya Tergugat , pada tanggal 19 Maret 2012memberikan undangan Rapat unum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 dengan agenda :1).

Panca Guna Teknik sesuai dengan Akta RUPSLB PT.Panca Guna Teknik No.12 tertanggal 25 Juni 2008, maka ParaTergugat mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnyaapakah Akta Nomor 12 Tanggal 25 Juni 2008 yang dijadikan dasarGugatan tersebut masih berlaku sah atau tidak.

) kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 denganagenda :1) Administrasi dan Pembukuan Perusahaan2) Operasional PerusahaanSesuai dengan agenda tersebut pada saat RUPSLB membahastertibnya administrasi dan pembukuan perusahaan dan untukkelancaran operasional perusahaan akan dilakukan pengunduran diri219.29.3Dewan Direksi dan Komisaris yang selanjutnya mengangkat orangorang baru sebagai pengelola perseroanHurufb Angkat 7pahwa setelah mendapatkan dan membaca

Panca Guna Teknik, sehingga Tergugat Rekonpensimasih meminta untuk segera diadakan RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa) dengan agenda susunan Pengurus Perseroan yangbaru dan susunan Pemegang Saham yang baru terhadap PT. Panca GunaTeknik (melalui Surat dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi Nomor :023/SP/OG&P/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 Perihal PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT.

Surat No.023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014, Perihal : PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT. PANCA GUNA TEKNIK dan (2). Surat No.05/SP/OG&P/V1V/2014, tanggal 10 Juli 2014, Perihal : Permohonan ke Il ;P11 berupa Surat No. : 023/LKBHWD/JKT1/VII/14, tanggal 30 Agustus2014, perihal Tanggapan atas Surat Rekan : (1). Surat No.023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014, Perihal : PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT. PANCA GUNA TEKNIK dan (2).

VIKRI ABADIGROUP pemberhentian Yosep Faizal dalam jabatannya sebagai direkturV perseroan, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

VIKRI ABADI GROUP persetujuanmengangkat pengurus atau anggota Dewan Direksi Perseroan,berikutnya yaitu Tuan Gunawan, yang akan disebut dalam jabatannyasebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu.1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group nomor:33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

dalam jabatannya sebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH,Notaris di Bengkulu.52) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April2016 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT VIKRI ABADIGROUP persetujuan mengangkat pengurus atau anggota DewanDireksi Perseroan Berikutnya yaitu Tuan M.

, SH, Notaris diBengkulu.52)1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT VIKRI ABADI GROUPHal. 39 dari 45 hal Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL.persetujuan mengangkat pengurus atau anggota Dewan DireksiPerseroan Berikutnya yaitu Tuan M.