Dalam salah satu dasar pertimbangannnya, Majelis Hakimmenyatakan bahwa pembangunan box culvert dan saluran airadalah kegiatan membangun yang dilakukan sendiri dansehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan TermohonPeninjuan Kembali, yaitu sebagai sarana penunjang di lokasiperkebunan Termohon Peninjuan Kembali.

Tanpa adanya Box culvert dan Saluran Air yangdibangun, maka kegiatan usaha perkebunan yangdijalankan Termohon Peninjuan Kembali tidak akanterlaksana, karena fungsi dari Box culvert dan Saluran Airyang dibangun Termohon Peninjuan Kembali adalah untukmengamankan perkebunan dari bahaya banjir;Sedangkan terhadap syarat keluasan yang disebutkandalam Pasal 2 ayat (4) PMK 39/2010, yaitu paling sedikit300 m2 (tiga ratus meter persegi); perlu diperhatikan jugaadanya ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 4

Kembali memiliki ukuran yangbervariasi, yaitu ukuran 4X2X2,5M; ukuran 4X4X4M danukuran 4X3X2,5M;Dalam proses pemeriksaan, keberatan dan banding,Termohon Peninjuan Kembali tidak pernah memberikandata secara detil mengenai ukuran Box culvert yangdibangun atau dipergunakan;Namun demikian, apabila Box culvert yang dipasang adalahukuran terkecil pun (dengan penampang luas 4 x 2 M2);maka tetap saja luas seluruh Box culvert dan Saluran AirHalaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 2004/B/PK/PJK/2017yang

dibangun lebih dari batasan paling sedikit 300 m2 (tigaratus meter persegi); atau tepatnya adalah sebesar 52 unit x8 M2 = 416 M2;Selanjutnya, menanggapi dasar pertimbangan MaajelisHakim yang menyebutkan bahwa tempat atau lokasidibangunnya Box culvert dan saluran air terpisahpisah danmerupakan bangunan yang masingmasing saling berdirisendiri; perlu disampaikan bahwa:a. seluruh Box culvert dan Saluran Air yang dibangunTermohon Peninjuan Kembali berada di lokasi yangsama, yaitu. di areal perkebunan

Artinya, kegiatan membangun sendiri yang dilakukanTermohon Peninjuan Kembali tetap terutang PPN16C, karena meskipun waktu pembangunannya tidakbersamaan dan lokasi pembangunan tidak dilakukandi satu titik tertentu, tetapi faktanya kegiatanpembangunan Box culvert dan Saluran Air yangdilakukan Termohon Peninjuan Kembali merupakansatu kesatuan kegiatan;Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 2004/B/PK/PJK/20173.5.

Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali, mengajukan permohonanPeninjuan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.Nomor415 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 11 September 2011 jo PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 166/G/2011/PHISBY, tanggal 13 Februari 2012yang amarputusannya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:MENGADILIe Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM KONVENSI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;2.

Nomor 149 PK/Pdt.SusPHI/2013Desember 2010 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (buktiterlampir), dengan demikian pengajuan permohonan Peninjuan Kembaliini diajukan dalam tenggang bwaktu sebagaimana ditentukan dalamPasal 69 UndangUndang Nomor 14 tahun 1985 Jo UndangUndangNomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sehingga permohonanPemohon Peninjuan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali layakdan patut serta dibenarkan hukum;Bahwa dalam Slip Gaji milik Termohon Peninjuan Kembali sebagainovum / bukti

Kembali menerima Upah/Gajisebesar Rp1.167.231 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratustiga puluh satu rupiah) setiap bulannya, bukan sebesar Rp2.200.000,(dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sesuai slip gaji yangditerima Termohon Peninjuan Kembali, dimana terkait bukti atau novumslip gaji tidak pernah dimunculkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;10.bahwa dengan adanya fakta / bukti baru tersebut ditas maka jelas terlihat11suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan perkara

a quo yangmerugikan Pemohon Peninjauan Kembali;.bahwa karena jelas Termohon Peninjauan Kembali dengan sengajamembiarkan terjadinya kekeliruan atas upah yang sebenarnya diterimaoleh Termohon Peninjuan kembali, maka Pemohon Peninjuan Kembalimohon agar Mahkamah Agung R.I berkenan menerima PermohonanPeninjuan Kembali dari Pemohon Peninjuan Kembali;Hal. 23 dari 27 hal.

Nomor 149 PK/Pdt.SusPHI/201312.bahwa Pemohon Peninjuan Kembali sepakat dan setuju dengan adanyadissenting opinion/beda pendapat dari Pembaca II sebagaimana tersebutdalam putusan Mahkamah Agung halaman 19 alinea 2,3,4,5 dan 6dimana jelas sesuai kenyataan Termohon Peninjuan Kembali telahmelakukan kesalahan berat dengan melakukan penggelapan uangperusahaan sebesar Rp185.090.460, (seratus delapan puluh lima jutasembilan puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);13.bahwa atas dasar buktibukti/novum yang

./2016/PN.JKT.PST, tertanggal 14 April 2016,Pemohon Peninjuan Kembali menemukan adanya bukti baru/bukti suratnovum baru perihal mengenai pemutusan hubungan kerja antara PemohonPeninjauan kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali merupakansuatu alat bukti yang menentukan dalam memutus suatu perkara;c.

Nomor 23 PK/Pdt.SusPHI/2017apabila terjadi kebakaran, usaha dari PT Dinito Jaya Sakti (dahulusebagai Tergugat) atau tempat bekerja Termohon Peninjuan kembaliadalah memproduksi galon aqua dan botol oli merek Pertamina danmemproduksi dari permintaan perusahaan lainnya untuk membuat botolyang terbuat dari bahan baku biji plastik yang diolah denganmenggunakan mesin bertekanan tinggi dan sangat rawan apabilaterkena percikan api kecil bisa menyebabkan kebakaran di tempat kerja,e.

Bahwa senyatanya juga telah ditemukan surat pemanggilan resmi untukbekerja kembali yang telah diupayakan serta diantar langsung olehPurwadi (sebagai Manager) akan tetapi pada kenyataanya TermohonPeninjuaan Kembali tidak pernah ada di tempat tinggalnya, danberdasarkan absensi kehadiran Termohon Peninjuan Kembalimerupakan bukti ketidak hadiran Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Penggugat;f.

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon Peninjuan Kembali dapat dikategorikan mangkir dalam bekerja selama 5 (lima) hari berturutturutdan dianggap mengundurkan diri sebagai pekerja pada Perusahaan PTDinito Jaya Sakti (Pemohon Peninjuan Kembali) sejak tanggal 25Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 tidak adapemberitahuan secara resmi mengenai kehadiran Termohon PeninjauanKembali kepada Permohonan Peninjuan Kembali dan telah di upayakanpemanggilan secara patut dan tertulis sampai dengan 2 (

Kembali yang dahulu sebagai Penggugat tidakdapat mengahadirkan para saksisaksi pada saat agenda pemeriksaansaksi di persidangan perkara ini, dengan tidak dapat dihadirkanya parasaksi dari Para Termohon Peninjuan Kembali maka menurut pendapat dankeberatan kami halhal yang yang tidak pernah terungkap mengenaiterjadinya pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Peninjuan Kembalidengan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibuktikan dandalam putusanya Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara

Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan olehpemohon peninjuan kembali;2. "Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 10 Maret2015, Nomor 80 K/Pdt.Sus PHI/2015;Dan Mengadili Sendiri:1. Menolak gugatan Termohon Peninjuan Kembali untuk seluruhnya;2. Menyatakan Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota MedanNomor: 567/176/DSTKM/2013 tertanggal 30 Februari 2013 tidakberkekuatan hukum;3.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pengunduran Diriyang dilakukan Pemohon Peninjuan Kembali kepada TermohonPeninjuan Kembali sah dan sesuai dengan pasal 168 ayat 1 (satu)Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 juncto Peraturan PokokKepegawaian Yayasan Pendidikan Katolik SeKeuskupan AgungMedan (KAM) Pasal 34 ayat 2 (dua) sub b ayat 2 (dua);Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 98 PK/Pdt.SusPHI/20184.

Menyatakan Termohon Peninjuan Kembali tidak berhak atas uangpesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 156 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) UndangUndang Nomor 13 tahun 3003;5.

pendapat mana sesuai yurisprudensiMahkamah Agung RI bukanlah merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruanyang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf fUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjuan

Putusan Nomor 380 PK/Pdt/2015ditaginkan oleh Para Pemohon Peninjuan Kembali semula Para PemohonKasasi/Pembanding/Para Tergugat kepada Termohon Peninjuan Kembalisemula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sehingga jumlah utangTermohon Peninjuan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang tercatat di BPPN bukan merupakan hasil rekayasa dariBPPN begitu juga pada saat beralin dari BPPN kepada Para PemohonPeninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasai/Pembanding/ParaTergugat.Bahwa atas beralinnya

Kembali karena telahmenandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Tamara, Tbk., sehinggatidak tepat apabila besaran jumlah kewajiban utang dimaksud barudipermasalahkan sekarang oleh Termohon Peninjuan Kembali kepada ParaPemohon Peninjuan Kembali.Bahwa setelan BPPN berakhir masa tugasnya, sesuai dengan ketentuanpasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, yang menyatakanseluruh aset dan kekayaan BPPN menjadi aset dan kekayaan Negara

yangdiserahkelolakan kepada Menteri Keuangan termasuk salah satunya dalamhal ini yaitu utang Termohon Kasasi.Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Keppres Nomor 15Tahun 2004 yang menyatakan untuk kekayaan Negara yang menyangkutsita eksekusi Hak Tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani olehPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN), maka tindakan dari Kantor PusatDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang dalam hal ini adalahPemohon Peninjuan Kembali Ill semula Pemohon Kasasi III

kepada BPPN, termasuk piutang TermohonPeninjauan Kembali, sehingga pembayaran seharusnya dilakukan kepadaBPPN melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh BPPN, bukan kepada BankTamara.Bahwa mengenai pembayaran utang yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali kepada Bank Tamara tersebut tidak tercatat dalamdata/dokumen yang ada pada BPPN sehingga pembayaran utang yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak masuk dantidak tercatat ke dalam kas BPPN.Bahwa untuk itu, Para Pemohon Peninjuan

amarnya Judex Factitetap menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula ParaPemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum.Bahwa seharusnya apabila dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakimmenyatakan tindakan Para Pemohon Peninjauan Kembali sudah sesuaiprosedur, maka demi hukum dalam amar putusan Majelis Hakimseharusnya menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali karena tidakada kesalahan dan tidak ada kerugian yang timbul dan/atau disebabkanoleh Para Pemohon Peninjuan

Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan olehpemohon peninjuan kembali;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 29 Oktober 2015,Nomor 593 K/Pdt.SusPHI/2015;Dan Mengadili Sendiri:1. Menolak gugatan Termohon Peninjuan Kembali untuk Seluruhnya;2. Menyatakan Anjuran Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota MedanNomor 567/333/DSTKM/2013 tertanggal 19 Januari 2013 tidakberkekuatan hukum;3.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pengunduran Diri yangdilakukan Pemohon Peninjuan Kembali kepada Termohon PeninjuanKembali sah dan sesuai dengan Pasal 168 ayat 1 (satu) Undang UndangNomor 13 tahun 2003 juncto Peraturan Pokok Kepegawaian YayasanPendidikan Katolik SeKeuskupan Agung Medan (KAM) Pasal 34 ayat 2(dua) sub c ayat 1,2 dan 3;4.

Menyatakan Termohon Peninjuan Kembali tidak berhak atas uangpesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 156 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) UndangUndangNomor 13 Tahun 3003;5.

2018tindakan indisipliner sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dapat dijatunkan sanksi PHK dengankompensasi PHK berupa uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 161 ayat (3) dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjuan

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samsir Anuar bin Sargawi) dengan Pemohon II (Risma Hartati binti ABD Majid) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2003 di Desa di rumah Ali Akbar di Desa Peninjuan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten . Batang Hari;
4.

telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkarapengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:2 Pihakpihak yang berperkaraSamsir Anuar bin Sargawi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.O8 DesaPeninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten BatangHari, sebagai Pemohon I;dengan:Risma Hartati binti ABD Majid, umur 31 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga,tempat tinggal di RT.O8 Desa Peninjuan

Bahwa, Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan pada hanSabtu tanggal 12 Juli 2003 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Ali Akbardi Desa Peninjuan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayahkandung Pemohon II yang bemama ABD Majid bin Abdullah;3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah tersebut melakukan ijab gobuldengan Pemohon sebagai pengantin lakHaki;4.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Samsir Anuar bin Sargawi)dengan Pemohon II (Risma Hartati binti ABD Majid) yang dilaksanakan padatanggal 12 Juli 2003 di Desa Peninjuan Kecamatan Maro Sebo UluKabupaten Batang Hari;3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;SUBSIDER :Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq.

Ali, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempatkediaman di RT.13 Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo UluKabupaten Batang Hari., telah memberikan keterangannya di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II melangsungkan akadnikah secara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2003 yangdilaksanakan di rumah Ali Akbar di Desa Peninjuan Kecamatan MaroSebo Ulu Kabupaten Batang Hari; Bahwa saat akad nikah

Gapal, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,tempat kediaman di RT.10 Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo UluKabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangannya di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II melangsungkan akadnikah secara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2003 yangdilaksanakan di rumah Ali Akbar di Desa Peninjuan Kecamatan MaroSebo Ulu Kabupaten Batang Hari; Bahwa saat akad nikah

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sunarto bin Slamat) dengan Pemohon II (Syaripa Nuraini binti Zulkifli) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2001 di Desa di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peninjuan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
4.

Bahwa, Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan permikahannya pada hariJumat tanggal 05 Januari 2001 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumahorang tua Pemohon II di Desa Peninjuan Kecamatan Maro Sebo Ulu KabupatenBatang Hari; HIm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No.0048/Pdt.P/2016/PA.Mbl2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayahkandung Pemohon II yang bemama Zulkifli bin Sabli;3.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sunarto bin Slamat) dengan PemohonIl (Syaripa Nuraini binti Zulkifli) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2001 di Desadi rumah orang tua Pemohon Il di Desa Peninjuan Kecamatan Maro Sebo UluKabupaten Batang Hari ;3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;SUBSIDER :Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq.

agama Islam, pekerjaan PNS tempatkediaman di RT.10 Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten BatangHari, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saksi pada pemikahanpara Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksikenal dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secaraagama Islam pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2001 yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II di Desa Peninjuan

Penetapan No.0048/Pdt.P/2016/PA.Mblketentuan Pasal 307309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkansebagai berikut: Bahwa Pemohon dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secaraagama Islam pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2001 yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II di Desa Peninjuan Kecamatan Maro Sebo UluKabupaten Batang Hari; Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon IIadalah ayah kandung yang bernama Zulkifli bin Sabli yang langsung menikahkan

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sunarto bin Slamat) dengan PemohonIl (Syaripa Nuraini binti Zulkifli) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2001 di Desadi rumah orang tua Pemohon Il di Desa Peninjuan Kecamatan Maro Sebo UluKabupaten Batang Han ;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinantersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro SeboUlu Kabupaten Batang Hari;4.

Penggugat Intervensi II.Pemohon peninjauan kembali/semula pemohon kasasi/Pembanding/Pelawan/tergugatintervensi I, dengan ini mengajukan permohonan peninjauan kembali berikut menyampaikan2memori peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2236 K/PDT/2018tertanggal O08 Oktober 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.100/PDT/2017/PTBNA tertaggal 06 Februari 2018 Jo Putusan Pengadilan NegeriLhoksukon No. 09/Pdt.Plw/2016/PNLsk tertanggal 27 Juli 2017.Bahwa amar putusan yang dimohonkan peninjuan

Tahun 1982 Pasal 2 huruf (b) berbunyi permohonan peninjuan kembali atas suatu putusan perdata yang telah memperolehkekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan berdasarkan alasanalasan sebagaiberikut: Apabila setelah perkara diputus ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

Hal inisudah sangat jelas dalam memori Peninjuan Kembali pemohon PK/semula pemohonkasasi/pembanding/pelawan/tergugat intervensi I telah ditemukan buktibukti yangdapat menentukan, mohon kepada majelis hakim agung pada tingkat PK yangmemeriksa untuk dapat mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PK;Berdasarkan alasanalasan dalam memori peninjuan kembali (PK) tersebut diatas,merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan perlawanan, replik, dankesimpulan, memori banding dan

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkatpemeriksaan kepada para terlawan;AtauApabila Mejalis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara peninjuankembali ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono).Demikianlah memori Peninjuan Kembali ini, pemohon PK/semula pemohonkasasi/pembanding/pelawan/tergugat intervensi I sampaikan malalui kuasa hukumnya,dengan iringan ucapan terimakasih.Hormat

2018yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima dari Pemohon Peninjauan Kembali Il/Tergugat/Pemohon Kasasitanggal 10 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Peninjauan Kembali Il/Tergugat/Pemohon Kasasi pada pokoknyamendalilkan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan hakim kemudianmemohon putusan sebagai berikut:1.Menerima memori peninjuan

Menerima eksepsi Pemohon Peninjuan Kembali d/n PemohonKasasi d/h Tergugat:2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjuan Kembali d/hTermohon Kasasi d/h Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard/NO);Il. Dalam Pokok Perkara:1. Menolak seluruh dalildalil gugatan Termohon PeninjauanKembali d/h Termohon Kasasi d/h Penggugat dan menyatakangugatan Termohon Peninjuan Kembali d/h Termohon Kasasi d/hPenggugat ditolak seluruhnya;2.

Nomor 201 PK/Padt.SusHKI/2018Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali Il/Penggugat/Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 April 2018 yangpada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan Pemohon Peninjuan Kembali mengenai adanyakekhilafan dan/atau

nontonbareng di area komersil in casu restauran milik Tergugat sehingga sudahtepat perbuatan Tergugat itu adalah perbuatan melawan hukum;Bahwa komputer (laptop) adalah sebuah media alat bantu bagihakim sama halnya dengan kertas untuk membacakan isi putusansehingga pembacaan putusan melalui komputer/laptop bukan merupakankekhilafan dan/atau kekeliruan hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjuan

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baihaki bin Darman) dengan Pemohon II (Samsiar binti samsudin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2002 di Desa di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peninjuan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
4.

Bahwa, Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahannya pada hariKamis tanggal 10 Oktober 2002 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumahorang tua Pemohon II di Desa Peninjuan Kecamatan Maro Sebo Ulu KabupatenBatang Hari;2. Bahwa, pada saat pemikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah saudaraPemohon II yang bernama Samlawi bin Samsudin;3.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Baihaki binDarman) dengan Pemohon II (Samsiar binti samsudin) yang dilaksanakanpada tanggal 10 Oktober 2002 di Desa Peninjuan Kecamatan Maro Sebo UluKabupaten Batang Hari;3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;SUBSIDER :Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq.

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II melangsungkan akad nikahsecara agama Islam pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2002 yangdilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peninjuan KecamatanMaro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;2. Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi PemohonI! adalah saudara Pemohon II yang bernama Samlawi bin Samsudin yanglangsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Saharudinbin Ali dan M.

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II melangsungkan akad nikahsecara agama Islam pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2002 yangdilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peninjuan KecamatanMaro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;2. Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi PemohonI! adalah saudara Pemohon II yang bernama Samlawi bin Samsudin yanglangsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Saharudin Him. 9 dari 16 him.

Administrasi Peninjuan Kembali Rp 489.000.Jumlah Rp 2.500.000.Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 08 PK/AG/2009Ketua Majelis tersebut,ttdDrs.H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.Biaya Kasasi : 4. Meterai Rp 6.000.5. Redaksi Rp 5.000.6. Administrasi Peninjuan Kembali Rp 489.000.Jumlah Rp 2.500.000.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Agama,Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.HumNIP. 150169538.

peninjauan kembali yangditerima tanggal 27 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat novum berupa:1.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 91303586 mobil box merek SuzukiTahun 2007 Nomor Polisi B9214 JK atas nama Sunardi Antonio, (diberitanda PPK1)Surat Pernyataan Pemberian emas seberat 50 gr (lima puluh gram) dariNurwati Minah (ibu Kandung Pemohon Peninjauan Kembali) kepadaSunardi AntonioTermohon Peninjuan

tanggal 3 November2019 oleh Pemohon Peninjauan Kembali keterangan bukti ini baruditemukan pada tanggal 3 Januari 2020, (diberi tanda PPK2):Surat peminjaman uang untuk modal usaha dan pembayaam hutangantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Nurwati Minah (ibuKandung Pemohon Peninjauan Kembali) tertanggal 23 Juni 2017, (diberitanda PPK3);Perjanjian kredit rumah yang terletak di Golf Lake Residence, Jalan PineHill Nomor 26, RT 005 RW 018, Kelurahaan Cengkareng Timur, JakartaBarat Lilis Susanna (Pemohon Peninjuan

Kembali) dengan pihak BankOCBC NISP, yakni diberi Perjanjian Nomor 324/CON/YT/PP/V/2016tertanggal 11 Mei 2016 )diberi tanda PPK4);Kemudian memohon putusan sebagai berikut:1.Menerima permohonan peninjuan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali:Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor319/Pdt.G/2019/PN Jkt.

Rumah yang terletak di Golf Lake Residence, Jalan Pine Hill Nomor26, RT 005 RW 018, Kelurahaan Cengkareng Timur, Jakarta Barat.Lilis Susana (Pemohon Peninjuan Kembali) yang saat ini masih statuskredit dengan Pihak Bank OCBC NISP. yakni sesuai pemberitahuanpersetujuan kredit kepemilikan rumah sejumlah Rp2.500.000.000, 00(dua miliar lima ratus juta rupiah) Nomor 02020.00170/GUNSA/DD/IV/2016;Adalah bagian dari harta bersama/gonogini Pemohon PeninjauanKembali semula Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali

Bahwa atas penjualan Pemohon Peninjuan Kembali(semula Pemohon Banding), Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) menanggapi, bahwaPemohon Peninjuan Kembali (semula PemohonBanding) sudah mengakui pokok masalahnya adalahmengenai salah saji sebesar Rp38.841.500.796, dalamhal ini Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menjadi bingung dengan hal yangdimaksudkan oleh Majelis, bahwa dalam uji bukti angkasebesar Rp38.841.500.796 yang harus dijelaskan olehPemohon Peninjuan Kembali (semula PemohonBanding

), menurut Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) hal ini agak sulit untuk dibuktikan,sementara) Pemohon Peninjuan Kembali (semulaHalaman 42 dari 75 halaman.

Hutahaean tahun 2007 yaitulaporan Rugi Laba tahun 2007, Termohon Peninjuan Kembali(semula Terbanding) telah melakukan koreksi atas hargapokok dan biaya lainnya berdasarkan temuantemuanTermohon Peninjuan Kembali (semula Terbanding), sehinggalaba neto dalam laporan keuangan terjadi koreksi terhadapPPh Badan. Dengan adanya koreksi yang dilakukan TermohonPeninjuan Kembali (Semula Terbanding) dalam hal iniPemeriksa Pajak tahun 2007 berarti laporan keuanganPT.

Hutahaean tahun 2007 tersebut menjadi tidak valid/tidakharus dipercayai oleh Termohon Peninjuan Kembali (semulaTerbanding).Pendirian Termohon Peninjuan Kembali (semula Terbanding)ini menurut Pemohon Peninjuan Kembali (semula PemohonBanding)adalah diskriminatif terhadap totalitas laporankeuangan PT. Hutahaean tahun 2007 dan karenanya menjaditidak adil.

Jika Majelis berpendirianharus ada revisi bersama dengan pihak Akuntan Publik Drs.Katio dan Rekan, namun Pemohon Peninjuan Kembali(semula Pemohon Banding) tetap berharap bukti yangdisampaikan dalam persidangan dan Berita Acara ini kiranyatelah cukup memadai untuk membuktikan PermohonanBanding Pemohon Peninjuan Kembali (Ssemula PemohonBanding).13.Korelasi antara Hutang Lainlain PT.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon Peninjuan Kembalidengan ini meminta agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat menerimadan mempertimbangkanVovum 1 dan Novum 2 yang Para Pemohon PeninjuanKembali ajukan tersebut di atas, mengingat bahwa Novumdan Novum2tersebut sangatlah penting dan bersifat menentukan dalam perkara a quo,sebagaimana akan Para Pemohon Peninjuan Kembali jelaskan lebih lanjut dibawah ini; Bukti Termohon Peninjauan Kembali Berupa Lembaran/PetikanHalaman 20 dari 31

Bahwa Para Pemohon Peninjuan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan11.hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Kasas@ quo, karena merupakanpertimbangan yang didasari dengan buktibukti yang tidak benar dan tidakberdasar hukum, sebagaimana terkutip sebagai beriktiBahwa almarhum R, H.M. Noer bin H.

Mansyur;Bahwa sedangkan Para Pemohon Peninjuan Kembali terbukti adalahpemilik tanah yang sah berdasarkan :a. Sertifikat Hak Milik Nomor 631/Bantarjati atas nama NY. Thetrin Meliana(Baca : Pemohon Peninjauan Kembali II), Gambar Situasi Nomor 632/1982;b.

Kembali sebagai pemilikhak atas tanah, apalagi karena Para Pemohon Peninjuan Kembali telahmemiliki SHMSHM tersebut selama kurang lebih 34 tahun (sejak tahun1982).

Bahwa Para Pemohon Peninjuan Kembali sudah menguasai dan memilikitanah obyek sengketatersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor631/Bantarjati dan Sertifikat Hak Milik Nomor 632/Bantarjati selama kuranglebih 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya, sehingga sudah seyogyanyaapabila Pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan hukumkepada Para Pemohon Peninjuan Kembali selaku pemilik/pemegang hakatas tanah.

Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali menemukan bukti baru (novum)yang bersifat menentukan yang mana pada waktu perkara diperiksaditingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Mahkamah Agung, bukti baru(novum) belum ditemukan namun bukti surat tersebut telah ada sebelumperkara diperiksa ditingkat pertama oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo,2. Bahwa bukti baru (novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan kembalimerupakan bukti hukum yang sempurna, sebagai berikut:2.1.

Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali memberikan alasanalasan buktibaru (Novum) sangat menentukan dalam perkara a quo sebagai berikut:1. Bahwa Hakim pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bekasi)dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 dan 25 menyatakanbahwa tidak ada bukti surat yang diajukan Tergugat/Pembanding/PemohonKasasi terkait kedudukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi SekarangPemohon Peninjuan Kembali sebagai Direktur Utama PT Therand Bintang;2.

Bahwa Pemohon Peninjuan kembali dapat membuktikan dalambentuk surat sebagai bukti baru (Novum) yang tidak dapat terbantahkankebenaran bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan sekarangPemohon Peninjuan Kembali berkedudukan sebagai Direktur Utama PTTherand Bintang;4.

6 Ayat 1 Huruf A Prp No. 51 Thn 1960 ;> Bahwa Termohon Peninjuan Kembali melalui Kuasa Hukumnyamengajukan gugatan tertanggal 22 Oktober 2014, dengan demikianbahwa telah jelas Termohon Peninjuan Kembali tidak memiliki etikad baikdan atau telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat dalampengajuan gugatan dalam perkara a quo, yang mana pada waktupengajuan gugatan tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah dihukum dengan adanya Putusan Nomor : 13/Pid.C/2014/PN.Mdn,tertanggal 18 September 2016 ;> Bahwa

Putusan Nomor 39 PK/TUN/2017di Kantor Kepolisan Resort Kota Medan dengan tuduhan melakukanperbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No. 51 tahun 1960 atas laporanpolisi yang diajukan orang yang bernama POLTAK GULTOM, dkk;Bahwa dalam pokok perkara Termohon Peninjauan Kembali juga telahmenyatakan keadaan tersebut diatas, tetapi tidak pernah menyampaikankeadaan Termohon Peninjuan Kembali yang sesungguhnya, yangsesungguhnya Termohon Peninjuan Kembali

Bahwa Termohon Peninjuan Kembali adalah orang yang pernahdihukum atas perbuatannya Menguasai Tanah Tanpa Hak DanAtau Tanpa Izin Dari Yang Berkuasa Atau Dari Wakilnya YangSah Atas Tanah Tersebut sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 6 Ayat 1 Huruf A Prp No. 51 Thn 1960 ;b.

Putusan Nomor 39 PK/TUN/2017Cc.Bahwa atas laporan tersebut Pemohon Peninjuan Kembali telahdihukum bersalah di Pengadilan Negeri Medan melalui PutusanNomor: 13/Pid.C/2014/PN.Mdn, tertanggal 18 September 2014,artinya dapat dikatakan bahwa Pemohon Peninjuan Kembali telahterbukti tidak berhak atas tanah diatas Sertipikat Hak Milik No.821/Kelurahan Helvetia Tengah tanggal 21 Juli 1999, Surat UkurNo.41/Helvetia Tengah/1999, tanggal 30 Maret 1999, luas 454 M2atas nama MORLEN HABEAHAN telah beralih atas

nama POLTAKGULTOM;Bahwa jika demikian maka bilamana bukti ini dapat ditemukkanpada saat persidangan perkara a quo pada Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan makaHakim yang memeriksa perkara a quo tidak akan mengabulkangugatan dari pada Termohon Peninjuan Kembali dengan alasanTermohon Peninjuan Kembali tidak memiliki KedudukanHukum/Legal Standing dalam mengajukkan gugatan di PengadilanTata Usaha Negara Medan ; Tentang bukti PK2, yaitu : Fotocopy Kutipan Putusan Nomor

., Para Advokat berkantor di Jalan Mistar KomplekKejaksaan Tinggi, Nomor 59 G Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018;Pemohon Peninjuan Kembali;Lawan.:1. MARINGAN SINAGA, bertempat tinggal di Pangaloan,Desa Hutaginjang, Kecamatan Simanindo, KabupatenSamosir;2.

., Advokat,berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 127 A, Balige,Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Februari 2018;Para Termohon Peninjuan Kembali;Dan:1. KIMAR SINAGA, bertempat tinggal di Desa Hutaginjang,Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;2. LUDIN SINAGA, bertempat tinggal di Desa KampungJuhar , Kecamatan Bandar Kalifan, Kabupaten SerdangBedagai;Para Turut Termohon Peninjuan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari & hal. Put.

.), dan tingkat Kasasi (berdasarkan Putusan Nomor1398 K/PDT/2003) dan Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Nomor116/PK/PDT/2010, semuanya telah diputus dengan amar putusan menolakpermohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjuan Kembali (semulaPenggugat asal/Pembanding/Pemohon Kasasi) dan terhadap perkaraincasu yang diajukan Penggugat telah diputus sampai tingkat PeninjauanKembali sehingga perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;Tergugat VIDalam Eksepsi;Bahwa sehubungan dengan gugatan yang telah

Dan menurut Pasal 36(1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,menegaskan pula, mengenai harta bersama suami istri dapatbertindak atas persetujuan kedua belah pihak;Bahwa dari ketentuan tersebut jelas, untuk menjaminkan tanahsengketa (harta perkawinan) mengharuskan adanya persetujuandari Pemohon Peninjuan Kembali, sementara berdasarkanfaktanya, persetujuan mana tidak pernah ada.

Tidak dapatdianggap ada secara diamdiam, apalagi berkenaan dengan pemasanganhipotik atau pemberian hak tanggungan, yang mengharuskan dilakukan didepan PPAT, sehingga persetujuan pemasangan dan pembebananhipotik/nak tanggungan terujud dalam bentuk notariil akta merupakansuatu keharusan;Maka dengan demikian berdasarkan penjelasan Pemohon PK di atas,jelas anggapan Majelis Hakim telah terjadi persetujuan diamdiam dariPemohon Peninjuan Kembali dalam perkara ini, jelas merupakankekeliruan nyata.

Oleh karena itu putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum pasti tersebut di atas haruslah dibatalkan karena pendapat MajelisHakim Judex Facti dan Majelis Hakim bertentangan dan bertolak belakangdengan peraturan perundangundangan sebagaimana PemohonPeninjuan Kembali sebutkan di atas;Bahwa selain kekeliruan nyata yang terdapat dalam putusan a quo,dengan ini Pemohon Peninjuan Kembali juga mengajukan bukti baru(novum) sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana

Maka dengan demikian menurutpenerbitan hukum Hak Tanggungan tanah sengketa tanpa persetujuanPemohon Peninjuan Kembali menjadi tidak sah dan cacat hukum;Halaman 18 dari 20 Hal. Put. Nomor 213 PK/Pdt/2017Bahwa akan tetapi sekalipun Hak Tanggungan tersebut tidak sah dancacat hukum karena tidak ada persetujuan dari Pemohon PeninjauanKembali, namun gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tetap saja ditolakoleh Judex Facti dan Hakim Kasasi.

dengan Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali Il yang dimintakanjaminan dari Penggugat dengan persetujuan Pemohon Peninjuan Kembalisebagai Penjamin (avalis) adalah sejak awal didasari dengan etikat jahatdalam membuat dan melaksanakan perjanjian dari Tergugat I/TermohonPeninjuan Kembali dalam rangka untuk merampas dan mengalihkanharta dan aset Penggugat/Pemohon Peninjuan Kembali;Bahwa etikat jahat dari Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali sangatterlinat jelas apabila dilihat pada bukti T.1.15

Apabiladikemudian hari Peminjam/debitur tidak mampu memenuihi kewajibannyamaka atas ijin bank Peminjan/debitur dapat menjual sendiri barangjaminan dalam waktu yang ditentukan kemudian hasil penjualan tersebutdibayarkan kepada bank sesuai dengan nominal yang diperjanjikan;Bahwa adanya etikat jahat dari Tergugat I/Termohon Peninjuan Kembali dalam perjanjian dan pelaksanaan perjanjian ini semakin kelihatan dengantidak adanya pemberian kesempatan kepada Penggugat dari pihakTergugat I/Termohon Peninjuan

Kembali dalam pelaksanaan lelang, initampak dari tidak dilaksanakannya Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 93/PMK.06/2010 dimana Tergugat/TermohonPeninjauan Kembali sebelum memohon lelang pada Turut Tergugatll/Turut Terrnohon Peninjuan Kembali Il dan Turut Tergugat II/TurutTermohon Peninjauan Kembaf Il sebelum melaksanakan lelangseharusnya dilakukan penanganan kredit macet/bermasalah, hal inibersesuaian pula dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005,penyelesaiannyaterlebin

Karena harus diketahui olehTergugat I/Termohon Peninjuan Kembali I, sebagai Kreditur "yangterpenting bukan hak atas barang jaminan melainkan pelunasankewajiban".

Putusan Nomor 179 PK/Pdt/2014perikatan yang timbul akibat dari adanya perjanjian kredit danpengakuan hutang yang cacat tersebut adalah batal demi hukum;Disamping itu Permohonan Peninjuan Kembali ini juga didasarkan padaPasal 67 huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Jo.