Ditemukan 769 data
Itong Surjana
Tergugat:
Direktur PT. Karisma Aksara Mediatama
105 — 33
Karisma Aksara Mediatama dengan YIS Production pasal 5 ayat 1yang berbunyi:Tata cara penagihan dan pembayaran imbal jasa akan dijalankandengan system minimal 75 % dilakukan dengan cetakan dan maksimal25 % dilakukan dengan pembayaran setelah adiminterasi penagihanlengkap;Terhadap hasil penjualan buku sejak tanggal 08 Juli 2016 sampaidengan saat ini sebesar Rp.47.950.400, (empat puluh tujuh jutasembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) telah dibayarkanlunas sesuai Perjanjian Kerjasama Konsinyasi
326 — 95
dengan saksi korban ada melakukan persetubuhan,dengan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban,adalah dibantah oleh terdakwa sama sekali, apalagi dijanjikan untuk dinikahi,sedangkan terdakwa sehariharinya bekerja di perusaahaan (swasta);Bahwa alibi alibi peristiwa tidak sangat jelas dengan dukungan fakta juridissehingga sangat mengaburkan untuk terjadinya peristiwa hukum ;Bahwa rangkaian peristiwa tindak pidana yang terjadi adalah adanyahubungan sebab akibat dan faktorfaktor lain ( imbal
PT. Binare Indonesia Group, diwakili oleh Ronny Hertantyo Raharjo selaku Direktur
Tergugat:
PT. Malioboro Ensu Sejahtera, diwakili oleh Deki Adi Putra selaku Direktur
205 — 132
membeikan surat peringatan terakhirkepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMAberhak untuk memutuskan~ perjanjian dengan PIHAKKEDUAsebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir sebagaimanadiatur dalam perjanjian ini.4.4 PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa semua Biaya Jasasebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini akan dikenakanpajakpajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.4.5 PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa untuk dasar perhitungantarget pemasaran dan perhitungan biaya imbal
:PASAL 5BIAYA IMBAL JASAPIHAK PERTAMA setuju dan sepakat untuk membayar BiayaJAsa Pemasaran (selanjutnya disebut Biaya Jasa) kepadaPIHAK KEDUA sebesar 10% (Sepuluh persen) dari penjualandengan perincian (i) 5% untuk sales fee (ii) 3% untuk marketingcoordination fee dan (iii) 2% untuk promosi, dengan perhitungansebagai berikut:5.1 Sales Fee sebesar 5% (lima persen) dari harga transaksisebelum pajak dari setiap Unit Properti yang berhasil dijualoleh PIHAK KEDUA.
24 — 4
Demikianlah imbal balikyang kami lakukan.Bantahan untuk saksi Bapak SugitoJarak dari tempat tinggal saya (tergugat) sampai tempat tinggal BapakSugito + 500 s.d 700 meter, itu bisa ditanyakan kepada Bapak Jurusitayang mengantarkan surat penggilan pada penggugat yang tinggsl dirumah orang tuanya yang berjarak + 500 meter dari tempat tinggaltergugat sedangkan rumah Bapak Sugitu lebih jauh lagi + 300 meterdari rumah orang tua penggugat. Karena jarak itu Bapak Sugito hanyadatang sebagai saksi.
122 — 25
Pihak Kedua berhak menerima Premi/Imbal JAsa penjaminan dankelengkapan dokumen penutupan asuransi/penjaminan untuk objekdan tarif pertanggungan sesuai jenis penutupan asurasnsi/penjaminanyang diminta oleh Pihak Pertama;2. Pihak Kedua mengajukan rekomendasi kapada Pihak Pertama ataspenilaian kinerja para anggota Konsorsium;3.
Pihak kedua berkewajiban mengkoordinasikan penutupan asurasnisecara Konsorsium termasuk tetapi tidak terbatas pada :(1) Memberikan rekomendasi kepada Pihak Pertama bersarnyaproporsi para Anggota Konsorsium;(2) Meneruskan proporsi pembayaran Premi/Imbal Jas penjaminan dankelengkapan dokumen atas penutupan asuransi/penjaminan untukkepentingan Pihak Pertama kepada Anggota konsorsium palinglambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya Premi 7 (tujuh) HariKerja setelah diterimanya Premi/Imbal Jasa Penjaminan
dari PihakPertama dengan ketentuan pada setiap akhir bulan tidak adaPremi/Imbal Jasa Penjaminan pada bulan tersebut yang belumdidistribusikan kepada anggota konsorsium; dan(3) Menyelesaikan setiap permasalahan penutupan asuransi /Halaman 193 Putusan No. 35/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg10.11.12.13.penjaminan, Klaim asuransi dan restitusi yang timbul berkaitandengan hubungan hukum antara Pihak Kedua dengan paraAnggota Konsorsium.Pihak kedua berkewajiban menyediakan Nusa On Line yang dapatdijalankan oleh
talangansebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) yangditempatkan di Rekening Giro Pihak Kedua yang ada di Pihak pertamayang dapat didebet langsung oleh Pihak Pertama hingga pada saatjatuh tempo Asuradur belum melakukan pembayaran klaim ataspengajuan pertanggungan yang diajukan oleh Pihak Pertama tetapmenjaga saldo sebesar tersebut diatas;Pihak Kedua mewajibkan Anggota Konsorsium untuk menyimpanHalaman 194 Putusan No. 35/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgsejumlah dana pada Pihak Pertama dari Premi/Imbal
Pihak Kedua berkewajiban memberikan sosialisasi mengenaipertanggungan Asuransi Kredit yang dilakukan oleh Pihak KeduaKepada Pihak Pertama dan seluruh biaya yang timbul daripenyelenggaraan sosialisasi tersebut menjadi beban dan tanggungjawab dari Pihak Kedua.TARIF PREMI/IMBAL JASA PENJAMINANUntuk Penutupan Suransi sebagaimana dimaksud dalam PAsal 5Perjanjian Kerja sama ini, Pihak Kedua membantu Pihak Pertamamenegosiasioan tarif Premi/Imbal Jasa Penjaminan yang Kompetitifkepada Anggota Konsorsium.Bahwa
1.Mirna Herawati
2.Himson Badalu
3.Irene Monica Oda
4.Fida Natalia
5.Iwan Setiawan. Dkk
Tergugat:
PT. Wangta Agung
123 — 21
sebagaiPENGGUGAT dkk. (12 orang) sebagai pekerja/karyawan TERGUGATkarena hubungan hukum yang terjalin di antara kedua belah pihak tidakmemenuhi unsur hubungan kerja yang diatur dalam pasal 1 angka 15Undangundang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu adanyapekerjaan, perintah dan upah, namun merupakan hubungan kemitraan(Tenaga Lepas) dengan semangat entrepreneurship dengan syarat danketentuan antara lain:1)2)3)Penggugat dkk. (12 orang) yang menjalin kemitraan denganTergugat sepenuhnya menerima imbal
faktor faktor seperti : Tidak boleh berada di bawah ketentuan upah minimum; Tidak bergantung pada kinerja atau performa karyawan(Sepanjang tetap masuk dan melaksanakan pekerjaan) ; Tidak bergantung kepada kondisi kKeuangan perusahaan, yangoleh karenanya pula tidak bergantung pada berapa besar omsetatau profit yang diterima oleh perusahaan pada waktu waktutertentu;Dalam konteks hubungan kemitraan antara Tergugat denganPenggugat dkk (12 orang) tidak ada upah yang mengacu padakarakteristik di atas, imbal
1.AMALIA SARI, SH
2.NGESTU DWI SETYO PAMBUDI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIR ALS NASIR BIN SYAFI I
63 — 12
(Seratus riburupiah);Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN TbkMenimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dengantelah berpindahnya kepemilikan shabu kepada saksi Sudanto alias Kohoy lalusaksi saksi Sudanto alias Kohoy pun memberikan imbalan 1 (Satu) paket kecilnarkotika jenis shabu kepada Terdakwa dari shabu yang baru saja saksiSudanto alias Kohoy terima dari Terdakwa tersebut, maka oleh karenanya haltersebut dapat dipandang sebagai imbal jasa atau upah atau keuntungan atasperbuatan
8 — 0
Bahwa pada tahun 2011 karena ekonomi yang demikian Tergugat berupaya merantauke malaysia dan hasilnyapun setelah dipotong kebutuhan Tergugat setiap bulanmasih mengirimkan uang Nafkah sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) tiap bulandan kalaupun Penggugat memberi uang kepada Nenek Tergugat itupun jarang jarangdan itu sebagai imbal baik pengganti nenek menjaga rumah dan bersih bersih;e Memang tidak mungkin apabila penghasilan Tergugat Rp. 2.000.000, /bulanbisa membeli Truck namun Truck tersebut dibeli
123 — 20
Pihak Kedua berhak menerima Premi/Imbal JAsa penjaminan dankelengkapan dokumen penutupan asuransi/penjaminan untuk objekdan tarif pertanggungan sesuai jenis penutupan asurasnsi/penjaminanyang diminta oleh Pihak Pertama;2. Pihak Kedua mengajukan rekomendasi kapada Pihak Pertama ataspenilaian kinerja para anggota Konsorsium;3.
Pihnak kedua berkewajiban mengkoordinasikan penutupan asurasnisecara Konsorsium termasuk tetapi tidak terbatas pada :(1) Memberikan rekomendasi kepada Pihak Pertama bersarnyaproporsi para Anggota Konsorsium;(2) Meneruskan proporsi pembayaran Premi/Imbal Jas penjaminan dankelengkapan dokumen atas penutupan asuransi/penjaminan untukkepentingan Pihak Pertama kepada Anggota konsorsium palinglambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya Premi 7 (tujuh) HariKerja setelah diterimanya Premi/Imbal Jasa
Penjaminan dari PihakPertama dengan ketentuan pada setiap akhir bulan tidak adaPremi/Imbal Jasa Penjaminan pada bulan tersebut yang belumdidistribusikan kepada anggota konsorsium; dan(3) Menyelesaikan setiap permasalahan penutupan asuransi /penjaminan, Klaim asuransi dan restitusi yang timbul berkaitandengan hubungan hukum antara Pihak Kedua dengan paraAnggota Konsorsium.4.
berkewajiban untuk menyediakan dana talangansebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) yangditempatkan di Rekening Giro Pihak Kedua yang ada di Pihak pertamayang dapat didebet langsung oleh Pihak Pertama hingga pada saatjatuh tempo Asuradur belum melakukan pembayaran klaim ataspengajuan pertanggungan yang diajukan oleh Pihak Pertama tetapmenjaga saldo sebesar tersebut diatas;Pihak Kedua mewajibkan Anggota Konsorsium untuk menyimpansejumlah dana pada Pihak Pertama dari Premi/Imbal
Pihak Kedua berkewajiban memberikan sosialisasi mengenaipertanggungan Asuransi Kredit yang dilakukan oleh Pihak KeduaKepada Pihak Pertama dan seluruh biaya yang timbul daripenyelenggaraan sosialisasi tersebut menjadi beban dan tanggungjawab dari Pihak Kedua.TARIF PREMI/IMBAL JASA PENJAMINANUntuk Penutupan Suransi sebagaimana dimaksud dalam PAsal 5Perjanjian Kerja sama ini, Pihak Kedua membantu Pihak Pertamamenegosiasioan tarif Premi/Imbal Jasa Penjaminan yang Kompetitifkepada Anggota Konsorsium.Bahwa
71 — 22
Kalau kita memberikan kepada anakanakjangan ada di harapkan imbal balik apalagi pakai kwitansi nanti apa kata anakanak kalausudah mereka tau arti tanda tangan tersebut6) Tidak = benar :karena pertama sebelum kami berangkat ke Kapuas kami sudah sepakat dengan anakkami Cecep untuk menjual rumah tersebut karena tidak bisa bayar bank selama 5 ( Lima )bulan menunggak.
ANDRILE FIRSA, SH.MH.
Terdakwa:
RIKI SAPUTRA bin SAFRIL panggilan HAKIM
100 — 23
Sub unsur menukarkandimaksudkan memberikan sesuatu baik benda atau hal tertentu kepada pihak laindengan imbal balik memperoleh atau menerima penggantian pemberian dari pihaklain tersebut. Sub unsur menggadaikan dimaksudkan menyerahkan barang atauHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pdpsesuatu haltertentu sebagai tanggungan utang kepada pemberi hutang.
PT. BINARE INDONESIA GROUP
Tergugat:
PT. MALIOBORO ENSU SEJAHTERA
181 — 308
terletak di Jalan Laksda Adisucipto Km.8,TambakbayanCaturtunggal, Depok, Sleman, dimana terletak unitunit yangakan dijual dengan nama Malioboro View Park berjumlah kurang lebih 2.760(duaribu tujuh ratus enam puluh) unit, dan atas pembangunan unitRusunami/Apartemen tersebut, Tergugat menunjuk Penggugat selaku pihakkedua secara eksklusif sebagai konsultan pemasaran dan untuk menjual unitproperti milik Tergugat dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun tehitung sejakpenandatanganan perjanjian, dengan biaya imbal
174 — 22
Rahman Said sebagai Imbal jasa Pekerjaan Merintis Empangdi Kabinuang dan mengawasi pekerjaan Empang Almarhum Bpk. Rahman Saidsemasa Almarhum Bpk.
Said dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena benarpara Tergugat menempati Lokasi tersebut karena telah diberikan olehalmarhum Rahman Said sebagai imbal jasa telah mengerjakan boronganpekerjaan merintis empang di kabinuang dan mengawasi pekerjaanempang di Kelurahan baru. dan hal tersebut termuat dalam Riwayat AsalUsul Tanah Desa/Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli(T.3) yang bunyinya pada pokoknya menyatakan Bahwa Tanah yang ditempati Para Tergugat adalah pemberian semasa hidupnya
RahmanSaid sebagai Imbal jasa Pekerjaan Merintis Empang di Kabinuang danHalaman 39 dari 69 HalamanPutusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Tli.mengawasi pekerjaan Empang Almarhum Bpk. Rahman Said semasaAlmarhum Bpk.
27 — 8
,walaupun dimungkinkan pemberian hadiah mengharapkan adanya imbal balik,ataupun dalam bentuk nama baik (prestice) atau kekuasaan.
515 — 1026
Moriss Energi.c) Tergugat mendapatkan imbal jasa total senilai USD5,962.7 (lima ribu sembilan ratus enam puluh dua dolaramerika tujuh sen) untuk menghakhiri Project Harrispadahal Tergugat telah mendapatkan imbal jasa dariPenggugat dan Penggugat II untuk merealisasikan ProjectHarris apalagi kerjasama ini dibuat dan diatur seluruhnyaoleh Tergugat Il yang menjadi bagian dari Tergugat I.25.
Tergugat dan penagihan jasa hukum dibayarkan kepadaTergugat serta mengingat Tergugat II telah dinyatakan melakukantindakan yang melanggar kode etik dan Tergugat Ill telah melakukanperbuatan melawan hukum yang akibat perbuatan Tergugat II danTergugat III telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, makaTergugat sebagai tempat Tergugat II menjalankan kegiatan jasa hukumdemi hukum patut untuk turut menanggung kerugian yang diderita olehPara Penggugat.Para Penggugat tidak akan menganggap nilai imbal
jasa yang telahditaginkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat II dalamProject Harris sebagai sebuah kerugian sebab imbal jasa itu merupakanhak Tergugat atas jasa hukum yang telah diberikan, namun ParaPenggugat akan meminta Para Tergugat untuk mengganti seluruhkerugian yang diderita Para Penggugat karena tindakan yang telahdilakukan Para Tergugat terkait seluruh biaya yang telah dikeluarkan olehPara Penggugat selama mengikuti saran dan skema kerjasama yangdibuat Tergugat melalui Tergugat
124 — 39
karena itu segala hal yang berhubungan dengan PerjanjianKerjasama Penjaminan Kredit dan segala akibat hukumnya terikat dan tundukpada Perjanjian kerjasama dimaksud, tidak terkecuali pada Pengajuan Klaimoleh Penerima Jaminan sehubungan dengan meninggalnya terjamin;Bahwa berdasarkan dokumen pegajuan klaim ke PT Jamkrida Bali Mandaraoleh Penerima Jaminan PT BPR Ulatidana Rahayu, diketahui bahwa TerjaminIda Wayan Sukarbin melakukan penandatanganan Akad Kredit pada tanggal 8Juli 2019, dan Pembayaran Imbal
99 — 10
dibayar karena pada bulan Desember 2008sewaktu ada peninjauan dari Dinas Pendidikan Kabupaten ternyata pelaksanaanpembangunan ruang kelas baru belum mencapai 30 % ;Bahwa saksi mengetahui saat pembayaran termin pertama ;Bahwa saksi mengetahui kalau komite sekolah belum semuanya membayar uangPenggugat karena dari Dinas Pendidikan Kabupaten yang belum membayar ;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai nominal yang belum dibayar olehkomite sekolah ;Bahwa dasar peraturan komite sekolah adalah adanya imbal
Terbanding/Penuntut Umum : BARRY SUGIARTO, SH
25 — 10
dan/atau bukti yang memadai.e Bahwa tidak ada saksi maupun barang buktibukti, keadaan yangmenunjukkan terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untukmelakukan tindak pidana narkotika dan prekosur narkotika tanpa hakmenyerahkan narkotika golongan i.e Bahwa Saksi Ilham Syahputra sama sekali tidak pernah menyebut jikaterdakwa berperan sebagai perantara dalam bisnis jual/beli narkotikayang dijalankannya.e Bahwa dalam rentetan peredaran narkotika yang diurai dalam perkara ini,sama sekali tidak ada imbal
408 — 415
program Bab X KreditUsaha Rakyat (KUR);e Bahwa Bank Jatim Cabang Jombang, telah menerima permohonan pengajuan kredit UsahaRakyat (KUR) dari 55 debitur sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012, yangpenggunaannyauntuk pembiayaan sektor usaha perkebunan tebu di beberapa kecamatandi Kabupaten Jombang;e Bahwa sumber dana pemberian Kredit Usaha Rakyat selanjutnya disebut KUR pada BankJatim Cabang Jombang berasal dari Bank Jatim Cabang Jombang dan Pemerintah RI Cq.Depertemen Keuangan yang memberikan imbal
jasa penjaminan dari kredit/pembiayaanyang dijamin kepada perusahaan penjamin;Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN),dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan , dan penjaminan KUR bankJatim cabang Jombang terhadap 55 debitur tersebut dijaminkan kepada perusahaanpenjamin PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dengan penjaminan sebesar 80% dan atau70% dari kredit;e Bahwa ketentuan / proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) yang berlaku di Bank Jatimcabang Jombang
Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan ,dan penjaminan KUR bank Jatim cabang Jombang terhadap 55 (lima puluh lima) debiturtersebut dijaminkan kepada perusahaan penjamin PT Askrindo dan Perum Jamkrindodengan penjaminan sebesar 80% dan atau 70% dari kredit;e Bahwa ketentuan / proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) yang berlaku di Bank Jatimcabang Jombang sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan kredit secara
Depertemen Keuangan memberikan imbal jasapenjaminan dari kredit/pembiayaan yang dijamin kepada perusahaanpenjamin.
Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan,dan penjaminan KUR bank Jatim cabang Jombang terhadap 55 (lima puluhlima) debitur tersebut dijaminkan kepada perusahaan penjamin PT Askrindodan Perum Jamkrindo dengan penjaminan sebesar 80% dan atau 70% darikredit;e Bahwa Bank Jatim Cabang Jombang, telah menerima permohonan pengajuankredit Usaha Rakyat (KUR) dari 55 debitur sejak Oktober 2010 sampai denganMaret 2012, yang
Terbanding/Tergugat I : PT. BERDIKARI INSURANCE,
Terbanding/Tergugat II : PT. KARYA SAKTI SEJAHTERA,
223 — 133
Menunda pembayaran dikarenakan premi/ imbal jasa yangterutang dari Kontraktor sebagai debitur/ prinsipal.Bahwa terhadap Somasi Pertama PENGGUGAT aquo, TERGUGATkemudian memberikan tanggapan melalui Surat No. 306/DIRKP/IX/2019,tertanggal 2 September 2019, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa untukmelaksanakan analisis terhadap bentuk permasalahan tidak dilakukannyakewajiban oleh PT.
Pembayaran imbal jasa belum dipenuhi oleh debitur atau Principal.Pasal 28 Peraturan Otortitas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuaidengan penanjian dengan Konsumen dan ketentuan peraturan perundangundangan.