1052 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No. 119/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 03 Mei 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-14-00598 tanggal 12 Januari 2015 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;5. Menghukum Termohon untuk tuntuk dan patuh pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-14-00598 tanggal 12 Januari 2015;6.

padatanggal 04 Mei 2016 dan selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2016 PemohonKeberatan mengajukan permohonan keberatan atas putusan Arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor :119/Arbitrase/BPSKBB/H/2016 yang telah diputus pada tanggal 03 Mei2016, dengan demikian tanggal dalam pemberitahuan isi putusan BPSKdengan tanggal Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan atasputusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 119

)Kabupaten Batu Bara Nomor : 213/PG/JSV/BPSK/BB/II/2016 tertanggal27 Januari 2016.

OtoMultiartha Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 ;2 Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 134/PGARBI/JSIV/BPSK/BB/11/2016 tertanggal 03 Februari 2016, perihal Panggilan PersidanganPimpinan PT Oto Multiartha Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 11Februari 2016;3 Surat panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelsesaian Sengketa konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 213/PGARBII/JSIV/BPSK/BB/IH/2016 tertanggal 09

) Kabupaten Baru Bara Nomor : 119/Arbitrase/BPSKBB/II/2016tanggal 03 Mei 2016, keberatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanRantauprapat dibawah Register Perkara Nomor : 47/PdtSus/BPSK/2016/PNRap, tanggal16 Mei 2016;Menimbang, bahwa keberatan Pemohon atas putusan BPSK Kabupaten Batu BaraNo. 119/Arbitrase/BPSKBB/II/2016, tanggal 03 Mei 2016 pada pokoknya dalam halhalsebagai berikut :1 Keberatan Ini Diajukan Sesuai Cara Dan Tenggang Waktu Yang Ditetapkan OlehUndangUndang Perlindungan

Konsumen Dan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Dengan Demikian Permohonan Ini Dianggap Sah;2Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara TelahSalah Menerapkan Hukum Dan Telah Melampaui Kewenangannya DalamMemeriksa Dan Memutus Perkara Ini;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tentang tenggang waktupengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (2)dan (

904 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanya memutuskan danmenetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen.Disamping itu, Dr.

Terhadap produk hukum (perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkanoleh instansi/iembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidakberwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapimerekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untukmembatalkan putusan tersebut.e Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal tersebut di atas, maka BPSK tidakmemiliki Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjianyang telah dibuat dan disepakati para pihak.e Bahwa Majelis BPSK telah melakukan

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebutdibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. knhusus putusan Mahkamah Agung R.Nomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakanputusan yang membatalkan putusan BPSK Batu) Bara Nomor250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Baratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanFinance (Perusahaan Pembiayaan/pelaku usaha) dengan Sdr. Agus Salim(konsumen) yang disebabkan Sdr.

yurisdiksipenyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Rantau Prapat Bahkanputusan yang dibuat oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubaraseharusnya merupakan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 36 ayat(3) yang menyatakan jika Pemohon tidak hadir maka putusandikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (verstek) dan bukan putusanArbitrase.Bahwa Majelis BPSK a quo sangatlah berpihak kepada Termohon, halini terlinat dari pendapat Majelis BPSK a quo yang selalu menyatakanbahwa Termohon beriktikad baik.

peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara No. 712/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 432.000,- (Empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Bahwa Pemohon Keberatan menerima Surat Pemberitahuan Resmi atasPutusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor:712/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, tanggal 30 Nopember 2016 tersebut adalahpada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 melalui jasa pengiriman suratmenggunakan PT Pos Indonesia;2.

Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenHalaman 2 Putusan Nomor 196/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap(BPSK).

Majelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengertiapa yang menjadi hakhak konsumen maupun pelaku usaha.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu) Bara Tidak BerwenangMembatalkan Perjanjian.1. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu) Bara Nomor: 712/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 30 November 2016, karena BPSK PemerintahHalaman 8 Putusan Nomor 196/PdtSus/BPSK/2016/PN RapKabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya denganmembatalkan perjanjian.

:::eeeeeeeees = Rp. 432.000,3(Empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);Halaman 30 Putusan Nomor 196/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

327 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 327 K/Pdt.SusBPSKk/2017Konsumen (BPSK), tugas dan wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) adalah melaksanakan penanganan danpenyelesaian sengketa konsumen, menerima pengaduan darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketaperlindungan konsumen, memutuskan dan menetapkan ada atau tidakadanya kerugian di pihak konsumen;Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat danTergugat, bukanlah masalah konsumen

atau perselisihnan hukum dibidang hukum perdata, bukan kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK).

Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1424/Arbitrase/BPSKBB/X/2016tanggal 26 Oktober 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum danharuslah dibatalkan dan/atau batal demi hukum;4.

diakui palsu atau dinyatakan palsu;b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumenyang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;c) Putusan diambil dari hasil tipnu muslihat yang dilakukan salahsatu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan Judex Factimembatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksudpada ayat (3) Majelis Hakim dapat Mengadili Sendiri sengketakonsumen yang bersangkutan, akan tetapi Judex Facti tidakmembuat Mengadili Sendiri dalam keputusannya.

peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

328 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

(semula Pengadu/Konsumen) kepada BPSK Kabupaten BatuBara, dan telah diputus oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, makahal ini merupakan pelanggaran atau penyimpangan hukum danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sertaHalaman 6 dari 30 hal.

hal yang termaktubdalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 238/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 tanggal 02 Agustus 2016, sebagai berikut:3.1.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPemohon Keberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1.

Tentang Keberatan; Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan; Bahwa Judex Facti telah membatalkan Keputusan Arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

714/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN MDN

556 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

maka BPSK hanya berwenangmengadili, apabila para pihak secara sukarela memilin BPSK sebagaiforum penyelesaian sengketa di luar pengadilan;Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untukmenyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK Kabupaten Batu Baradan/atau memilin salah satu cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase,sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukan sepihak dansewenangwenang memaksa untuk ditempuh penyelesaian sengketasecara arbitrase dengan alasan telah dipilin oleh Konsumen

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 733/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 7Oktober 2016 dan segala akibat hukumnya;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Nur Haida Nasution(Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut;3.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 733/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 7Oktober 2016;4. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara dalam perkara a quo tidak berwenang memeriksa dan mengadilisecara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama NurHaida Nasution (Tergugat/Termohon Keberatan);5.

Bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang menyelesaikanpermasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuanbaik secara lisan maupun tertulis dari Pemohon Keberatan (dahulu)sekarang Termohon Kasasi terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batubaradengan Nomor Putusan 733/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016;Bahwa, dalam hal di atas Judex Facti salah menerapkan hukum Pasal52 huruf a.

BPSK yang terdekat;Dalam perkara a quo Pemohon Kasasi telah membuat pernyataan memilihBPSK Kabupaten Batubara dengan alasan Pemohon Kasasi/dahuluTermohon Keberatan tidak pernah mendengar kiprah atau kinerja BPSKditempat domisili Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanyaPemohon Kasasi membuat pengaduan di BPSK Kabupaten Batubara.Mengingat Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentangPembentukan BPSK Kabupaten Batubara, dalam hal ini BPSK KabupatenBatubara adalah BPSK terdekat dari

363 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Terhadap produk hukum (perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkanoleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidakberwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapimerekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untukmembatalkan putusan tersebut.Berdasarkan surat dari Direktorat Jendral tersebut diatas, maka BPSK tidakmemiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkanPerjanjian yang telah dibuat dan disepakati para pihak;Bahwa Majelis BPSK telah melakukan tindakan

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasitersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Knusus putusan MahkamahAgung RI Nomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Baratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanFinance (Perusahaan Pembiayaan/pelaku usaha) dengan Sdr. Agus SalimHalaman 12 dari 39 hal. Put.

Pemohon tidak pernah memilih Arbitrase sebagaimekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten Batubara,Halaman 18 dari 39 hal. Put.

Dengandemikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat pertimbanganhukum tersebut hanyalah berdasarkan hayalan semata;3.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat";d. Bahwa Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;e.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor : 120/Pts-Arb/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 18 Agustus 2016; 3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini ;4. Menghukum Termohon Keberatanuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,- (Empatratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

ALASAN KEBERATAN PEMOHONBahwa keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubaratanggaltanggal 18 Agustus 2016 No. 120/PtsArb/BPSK/BB/IX/2016 didasarkan padaalasanalasan sebagai berikut :e Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Jo.

Dengan demikian BPSK secaraabsolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untukmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut..b.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebutdibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan Mahkamah AgungR.I No. 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakanputusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara No. 250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidakberwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanFinance (Perusahaan Pembiayaan / Pelaku Usaha) dengan Sdr. AgusSalim (Debitur / Konsumen) yang disebabkan Sdr.

Oleh21karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbanganMajelisArbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak.2.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara, Nomor : 120/PtsAro/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 18Agustus 2016;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubaratidak berwenang mengadili perkara ini ;4.

487 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Negeri Rokan Hilir dengan putusan Nomor 58/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rhl., tanggal 20 Desember 2016, yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan permohonan Keberatan Pemohon untuk sebagian;Mengadili Sendiri1.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 1212/Arbitrase/BPSKBB/XII/2015 tanggal 6Oktober 2016 tersebut;3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selaindan selebihnya;4.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1212/Arbitrase/BPSKBB/XII/2015tanggal 6 Oktober 2016;4.

Nomor 487 K/Pdt.SusBPSK/2018ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji(wanprestasi) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhentimembayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN)dan bukan merupakan kewenangan BPSK (Badan Penyelesaian SengketaKonsumen);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 58/Pdt.SusBOSK

934 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Kabupaten Batubara tersebut, Pemohon telah mengajukanpermohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaranagar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:Primair:1.Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan atas PutusanBPSK Kabupaten Batubara Nomor 79/PTSArb/BPSKBB/VI/2016.tanggal 13 Juli 2016 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yangdiajukan kepada BPSK

Kabupaten Batubara untuk seluruhnya atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan kreditur yang beriktikadbaik;Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatanwanprestasi;Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk mengambil pelunasanatas sisa hutang Termohon Keberatan melalui lelang eksekusi terhadapsisa jaminan kredit yang dijaminkan oleh

Facti Pengadilan Negeri Kisaran tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa permasalahan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasiadalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji atas Perjanjian KreditNomor 0001291SPK71921011, tanggal 14 Oktober 2011 dan bukansengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengandemikian merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Negeri danBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

695 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

tidak terdapat kesepakatan, setalah mana laludibicarakan dalam jawaban persidangan seperti tersebut diatas;Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugatmaka Majelis BPSK Kota Pasuruan telah memutuskan pengaduan Tergugattersebut secara arbitrase yang ditegaskan dalam putusan BPSK KotaPasuruan pada halaman 5 yaitu Demikianlah putusan ini dijatunkan padahari ini, selasa tanggal 26 April 2016 oleh kami Hakim Arbitrase pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pasuruan

Bahwa mencermati dan memahami isi dari putusan BPSK Kota Pasuruanpada halaman 1, pengaduan yang disampaikan oleh Tergugat dahuluKonsumen (Pengadu) melalui BPSK Kota Pasuruan pada intinya menyatakanPengadu telah mengangsur 23 kali, akan tetapi menginjak angsuran ke 24s/d ke 26 saya mengalami keterlambatan pembayaran............... dstdihubungkan dengan pengakuan Penggugat dahulu pelaku usaha (Teradu)dalam putusan BPSK Kota Pasuruan pada halaman 2 yang menyatakanpahwa benar pengambil alihan kendaraan

Kota Pasuruan;Majelis BPSK Kota Pasuruan telah melampaui kewenangannya (ultra vires)karena memutuskan sengketa perjanjian yang menjadi kewenangan dariperadilan umum;10.

Bahwa Majelis BPSK Kota Pasuruan telah memutuskan pengaduanTergugat (dahulu Pengadu) dengan alasan sebagai berikut: pada halaman 1 yakni:Halaman 4 dari 15 hal. Put.

Bahwa dalam Laporan Pengaduan Konsumen Nomor06/BPSK/PK/3/2016, Tergugat telah mengadukan kepada BPSK KotaPasuruan terhadap Penggugat tertanggal 2 Maret 2016;14.2. Bahwa terhadap Pengaduan Tergugat dahulu Pengadu tersebutmaka Majelis BPSK Kota Pasuruan telah membuat putusan yangdiucapkan dalam sidang pada tanggal 26 April 2016;14.3.

488 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan,yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dengan secara menururthukum dan perundangundangan yang berlaku di wilayah NegaraHalaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 488 K/Padt.SusBPSK/2018Republik Indonesia;.

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kKewenanganmengadili perkara yang diajukan oleh Termohon Keberatan;3. Menyatakan Keputusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten BatubaraNomor 259/Arbitrase/BPSKBB/II/2017, tanggal 23 maret 2017 bataldemi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Menghukum Termohon Keberatan (Semula Konsumen/Pelapor) untukmembayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Keberatanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kewenangan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtelah

memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Lbp., tanggal3 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan keberatan Pemohon (Pelaku Usaha); Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 259/Arbitrase/BPSKBB/II/2017,tanggal 23 Maret 2017;Halaman 11 dari 14 hal.

Menguatkan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 259/Arbitrase/BPSKBB/II/2017;4.

406 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dengan kata lain bahwa BPSK Pemerintah KotaTebing Tinggi tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga putusanperkara a quo patut untuk dibatalkan;C.

Tentang BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tidak Berwenang MemutusPidana Penjara Terhadap Pemohon Keberatan;1.Bahwa pada petitum putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing TinggiNomor 025/BPSKTT/KEP/IX/2013, yang telah diputus pada tanggal 19September 2013, pada halaman 12 poin 5 menyebutkan:Menghukum Pimpinan Pelaku Usaha telah melanggar Pasal 62 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 dengan hukuman penjara selama 4(empat) tahunBahwa putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telahmemberikan putusan berupa

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor 025/BPSKTT/KEP/IX/2013 Tanggal19 September 2013 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggitersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor 025/BPSKTT/KEP/IX/2013 tanggal19 September 2013;3.

Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;c.

Membatalkan putusan BPSK Nomor : 4/PtsBPSK/V/2011 ;MENGADLI SENDRI :1. Mengabulkan keberatan Pemohon sebagian ;2. Memerintahkan Termohon mengganti Handycam Pemohon dengan typeyang sama (SONY HDRHC5E E35) nomor seri : 1291549 atau yang setaradengan itu ;3. Menolak keberatan Pemohon selebihnya ;Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 55 K/Pdt.Sus/20124.

Pada perkara keberatansebelumnya Majelis pernah meminta agar BPSK mengirim berkasperkara yang dimaksud namn sampai putusan diucapkan, BPSK tidakpernah mengirim berkas dimaksud, berdasarkan pengalaman tersebut,Majelis meminta para pihak untuk melengkapi lagi kelengkapankeberatannya dengan putusan BPSK dan buktibukti yang diperlukan ;C) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelasjelas teroukti menuruthukum Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus perkara aquo tidakHal. 4 dari 11 hal. Put.

No. 55 K/Pdt.Sus/2012pernah mengupayakan mengupayakan permintaan berkas perkara keBPSK guna kepentingan pemeriksaan perkara ;D) Bahwa oleh karena tidak adanya berkas perkara BPSK dalam perkaraaquo maka Pengadilan Negeri Bandung jelasjelas terbukti menuruthukum dalam pemeriksaan perkara keberatan aquo tidak dilakukanhanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara ;Berdasarkan halhal tersebut di atas jelasjelas terobukti menurut hukumPengadilan Negeri Bandung dalam memutus perkara telah bertentangandengan

peraturan yangberlaku dan hanyalah bersifat pengulangan dari apaapa yang telahdiputus oleh BPSK Kota Bandung, sehingga seharusnya permohonankeberatan tersebut haruslah dikesampingkan demi hukum dan haryslahditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;.

Bandung memeriksa berkas perkara BPSK tidak satupunketerangan saksi ANDRI SUNANTO yang menyatakan pengetesandengan menggunakan' adaptor tanpa baterry dapat merusak MainBoard ;B) Bahwa dalam persidangan di BPSK justru dinyatakan oleh Saksi ANDRISUNANTO pengujian dengan menggunakan tenaga adaptor adalahsesuai dengan standart teknis yang ada ;C) Bahwa tidak satupun dalam manual penggunaan (operating Guide) alatHandycap (Comcoder Sony) yang menyatakan dengan menggunakanadaptor dapat merusak Main Board

565 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Pemohon bahwa harga pembelianobjek sengketa sudah dibayar lunas oleh Pemohon selaku pembelidan ternyata pihak Termohon selaku penjual telah cidera janji(wanprestasi/) dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untukmenyerahkan objek sengketa kepada Pemohon sehingga perjanjianjual beli rumah objek sengketa antara Pemohon dan Termohonmengandung sengketa perdata yang secara absolut merupakankewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukanmerupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK

SusBPSK/2020dengan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon KeberatanPERSEROAN TERBATAS (PT) KWALA GUNUNG tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 359/Pdt.SusBPSK/2019/PN.Mdn tanggal 23 September 2019 yang membatalkanPutusan

SusBPSK/2020 Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasiditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 9 Juni 2019 oleh H.

318 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

No. 318 K/Pdt.SusBPSK/2014Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggibernama Mahyudanil, S.IP, M.H.;Bahwa sedangkan timbulnya permasalahan antara Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan sesuai dengan Pengaduan Termohon Keberatan selakuKonsumen/Nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.

No. 318 K/Pdt.SusBPSK/20141011Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang: Perlindungan Konsumenmaupun peraturan perundangundangan lainnya;Bahwa dengan dasar permasalahan tersebut di atas, sehingga TermohonKeberatan mengajukan pengaduan pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan atas Pengaduandari Konsumen/Nasabah tersebut kemudian Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah menjatuhkanputusannya pada tanggal 10 April

Pasal 1338 KUH Perdata);Bahwa selain alasanalasan tersebut di atas, telah ternyata Majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kota Tebing TinggiHal. dari 35 hal. Put.

., tersebut tidak mencatatnya, sehingga semakin membuktikan adanyakeberpihakan dengan menggelapkan Berita Acara persidangan dimaksud;Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili Pengaduan dari Termohon Keberatan tersebut, maka dengandemikian putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Nomor 013/BPSKTT/KEP/III/2013 tanggal 10 April 2013 tidak berkekuatan

No. 318 K/Pdt.SusBPSK/20141 Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidakberwenang memeriksa dan memutus sengketa antaraPemohon Keberatan dahulu Tergugat/Pelaku Usahadengan Termohon Keberatan dahulu Penggugat/Konsumen;2 Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi,Nomor 013/BPSKTT/KEP/III/2013, tanggal 10 April2013;MENGADILI SENDIRI1 Mengabulkan permohonan keberatan dari PemohonKeberatan dahulu Tergugat/Pelaku

680 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwaKonsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkanadvokasi perlindungan

Sehingga Putusan BPSK Nomor 153/Arbitrase/BPSK/BB/11/2016 tanggal 7 April 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai denganketentuan yang berlaku maupun faktafakta hukum yang sebenarnya terjadi,karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketakonsumen atas nama Kamal tersebut di BPSK hingga menghasilkan putusandilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon Keberatan;Sesuai UndangUndang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untukmenyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.

Nomor 680 K/Pat.SusBPSK/2016kepada BPSK Batu Bara.

BPSK Batu Bara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahalsecara hukum BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut;5.

rugi sebesarbesarnya Rp200.000.000,(dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Bara secara hukum tidakberwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum olehkarena BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengandemikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampaui kKewenangannya danmelanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkanPutusan BPSK Batu Bara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telahcacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, danmenyebabkan

61 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis BPSK KotaTasikmalaya tentang Arbitrase atas Pengaduan Sdri.

Upaya Pemohon dan kerugian Pemohon hanyadipandang sebelah mata oleh Majelis BPSK melalui Arbitornya yang manaseharusnya BPSK sebagai lembaga Independen juga melindungi ParaPelaku Usaha;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon mohonkepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkenan untuk menerima keberatandari Termohon dan menolak atas Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen/BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 25/A/VII/2015/BPSK KT. TSM.

Nomor 61 K/Pdt.SusBPSK/2016Konsumen Kota Tasikmalaya Nomor 25/A/VII/2015/BPSK KT. TSM., tanggal5 Juli 2015 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hai ini pun telahpula diakui sebagaimana yang ada dalam keberatan Pemohon halamankesatu, yang menyatakan menerima pemberitahuan Putusan BPSK dansalinan Putusan BPSK tanggal 20 Agustus 2015, adapun pengajuankeberatan didaftarkan tanggal 17 September 2015.

Adapunmenolak putusan BPSK adalah Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak dapatmenolak putusan BPSK, karena yang dapat ditolak hanyalah bukanberbentuk putusan, melainkan berbentuk gugatan atau semacamnya danjawab jinawab;Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim tidak bolehmengabulkan melebihi apa yang diminta (petitum) dari Pemohon.

dan salinan putusan BPSK.