Modal Daerah kepadaBadan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan KelompokUsaha Masyarakat tanggal 11 September 2013 yang ditandatanganioleh MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD selaku Bupati Bangkalan;1 (satu) bundel fotokopi print scan Perjanjian Kerja Sama antaraPemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT Rajawali WiramudaLestari tentang Penjualan dan Penyaluran/Pendistribusian Gas BumiNomor. 515/443.115/2011 dan Nomor.027/RWLAIlIV2011 tanggal 25Maret 2011;1 (satu) bundel fotokopi print scan Berita acara RUPS

Asasi ManusiaRI tanggal 14 Juni 2011 Nomor AHUAH.01.1018247;1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor AHU20245.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal21 April 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara PemerintahKabupaten Bangkalan dengan PT.Prima Sarana Persada tentangPenyaluran dan Pendistribusian Gas Bumi Nomor540/163.1/433.115/2010 2001/PSPPKS/VI2010 tanggal 25 Juni2010;1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS

Nomor 132 K/Pid.Sus/2016113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU58065.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hulu Energi ;1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU57663.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hilir Energi ;1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor AHU20245.AH.01.01 tahun 2011 tanggal21 April 2011 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan;1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara PemerintahKabupaten Bangkalan dengan PT.Prima Sarana Persada tentangpenyaluran dan pendistribusian gas bumi Nomor540/163.1/433.115/2010 2001/PSPPKS/VI2010 tanggal 25 Juni2010;1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

Nomor 132 K/Pid.Sus/2016115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT BangkalanHilir Energi yang dibuat oleh Notaris Mohammad, SH, M.Kn tanggal 01Juni ;1 (satu) bundel fax Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 13Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Penyertaan ModalDaerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha, Swasta, danKelompok Usaha Masyarakat yang ditandatangani oleh H.

Bengkulu Mandiri periode 2010 s.d. 2014dalam pengangkatan dalam jabatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun2010 sebagai berikutKomisaris Utama : SALMAN RUPNI>ADAdQDQTDKomisaris : SUARDI BAHRUNKomisaris : DESTRINA NIRZADirektur Utama : Drs. H. MUHAMMAD DJAMILDirektur Operasional : HAMDANI YAKUB Untuk Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal PT.Bengkulu Mandiri diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkandengan Surat Keputusan Direksi PT.

Bengkulu Mandiri periode 2010 s.d. 2014dalam pengangkatan dalam jabatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun2010 sebagai berikut>ADAadQ0 00Komisaris Utama : SALMAN RUPNIKomisaris : SUARDI BAHRUNKomisaris : DESTRINA NIRZADirektur Utama : Drs. H. MUHAMMAD DJAMILDirektur Operasional : HAMDANI YAKUB Untuk Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal PT.Bengkulu Mandiri diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkandengan Surat Keputusan Direksi PT.

Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BengkuluMandiri setiap akhir tahun maka kami di lakukan audit atau pemeriksaan keuanganoleh audit independen atas setiap transaksi keuangan yang ada. Selanjutnya hasiltersebut disampaikan dalam RUPS PT. Bengkulu Mandiri. Bahwa tugas saksi sebagai Staf keuangan yaitu mengeluarkan, mencatat danmembukukan berkaitan dengan transaksi keuangan. Bahwa saksi mengetahu adanya kerja sama CV KJP dengan PT Bengkulu Mandiri. Bahwa Sdr.

Kinal Jaya Putra secara berkala,laporan yang disampikan hanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiaptahun dan terkadang 2 kali setahun, dalam laporan yang disampaikan dalam rapattersebut secara lisan disampaikan bahwa masih menguntungkan kerjasama dimaksud,namun laporan tersebut tidak secara detail. Bahwa Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri benar menyampaikan kepada Sadr.H.M. DJAMIL agar disampikan laporan detail mengenai perkembangan kerjasamadengan CV.

Judex Factitelah keliru dengan mengkualifikasikan PT TPC sebagai pengendali PTTiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. padahal tiaptiap kebijakan pengelolaanPT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkanpersetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang didalamnya terdapat masyarakat dan badan usaha lain selaku pemegangsaham mayoritas.

No.95 K/Pdt.SusKPPU/201572.73.74.mayoritas pada PT TPC, namun demikian PT TPC bukanlah pengendaliPT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. karena PT TPC secara de facto dande jure merupakan pemegang saham minoritas yang tidak memilikipengaruh untuk mengendalikan atau menentukan arah kebijakanpengelolaan dan/atau pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.terlepas dari siapapun susunan anggota direksinya, karena Direksiperusahaan pun memerlukan persetujuaan RUPS untuk melakukantindakantindakan terkait

Bintang Megah yangmana stempel maupun' tindakan saudara Rini tanpamelalui proses Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) maupun tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugatselaku Direktur Utama PT Bintang Megah ; Halaman 17 dari 80 halaman Putusan No. 85/G/2011/PTUNJKT.Bahwa dengan diterbitkannya KTUN berupa Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor: 20/2011 tentang IzinPenyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di luarBadan Jalan Dengan Memungut Biaya

melakukan aktifitas penambangan dilokasi IUP PT DTGP sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Pemohonnamun SPK tidak diberikan dan PT DTGP malah melakukan kerja samadengan pihak perusahaan lain sehingga PT DNI merasa curiga dan setelahdilakukan pengecekan ternyata Pemohon yang selama ini mengakusebagai Komisaris PT DTGP ternyata bukan merupakan Komisaris PTDTGP karena namanya tidak ada dalam Akta Perusahaan dan Pemohonbaru menjabat sebagai Komisaris PT DTGP pada tahun 2017 sesuai AktaNo. 06 tentang RUPS

Perdana Maju Utama kepadaPENGGUGAT;2 Bahwa, PT.Perdana Maju Utama berkedudukan di Balikpapan, bergerak di bidangpertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah mendapatkanKuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan BupatiKutai Kartanegara No.540/05/KPEr/DPEIV/TV/2005 tanggal 25 April 2005;3 Bahwa, berdasarkan Akta Berita Acara PT.Perdana Maju Utama Nomor 21 tertanggal16 Januari 2008 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Akta Penjualandan Pembelian Saham

Citra gading Asritama;

Citra Gading Asritama;

Citra Gading Asritama Nomor 02 tanggal 20 Juni 2011;

CGA dengan notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH;

Citra Gading Asritama No. 01 tanggal 01 Maret 1997;

Oleh karena suatu perseroan terbatas merupakan subyekhukum buatan, maka tidak dapat melaksanakan hak dankewajibannya sendiri, untuk itu dibentuklah organ perseroan yangterdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), DewanKomisaris, dan Direksi;Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknyamengatur bahwa: organ perseroan yang dapat mewakill perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi;Dengan menyandarkan kepada

Nomor 391 K/Pdt/2016memerintahkan agar Turut Tergugat Il tidak menerima, mencatat,memberikan izin, mensahkan, atas seluruh aktaakta yang dibuat oleh parapengurus perseroan (direksi, komisaris dan pemegang saham/RUPS) PTHotel Restaurant Maras (in casu Tergugat V), sampai putusan perkara inimemperoleh kekuatan hukum yang tetap;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar berkenan untukmemutuskan:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat

Jambi Anugrah Semesta berdasarkan pada akta No. 78 tanggal12 Maret 2016.Bahwa berdasarkan RUPS pada tahun 2017dan berdasarkan akta No. 20Tanggal 25 April 2017 saudara M. Saman telah diberhentikan selakuDirektur PT.

Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkanpersetujuan pemilik atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;f. Menjual atau melepaskan hak atas barang milik PDPKyang bukan merupakan aset tetap berdasarkanHal. 90 dari 109 hal. Put. No. 216 K/Pdt/2012persetujuan pemilik dan RUPS atas pertimbangan DewanPengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;g.

SM, adalah menetapkan kebijakanumum perusahaan dan melakukan evaluasi kinerja perusahaan pada RUPS ;Hal. 32 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/T PK/2016/PN.Sby Bahwa perencanaan Tahun 2005 ditetapbkan rencana kegiatan perusahaan untukpembebasan tanah kas desa Betro, dan selanjutnya kegiatan tersebut telahdilaksanakan oleh direksi ; Bahwa sebagai Komisaris PT.

Pembangunan SDM Pemerintahan Desa, LPMD, Rt/Rw PKK, Karang tarunaRp. 96.000.000. ; Bahwa berdasarkan RUPS tahun 2007 kegiatan ganti rugi dari PT. SM kepada Desabetro sudah dilaksanakan dan saat ini tanah tersebut digunakan untuk puskemas ;Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;10. Saksi ENDANG PUDJI HARTINI ; Bahwa saksikenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;Hal. 33 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/T PK/2016/PN.Sby Bahwa saksi karyawan PT.

Seperti disebutkan di atas, dalamperseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasaHalaman 62 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Dpsuntuk menentukan arah dan tujuan perseroan.

RUPS memiliki segalakewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perser ,Direksi atau direktur orang perseroan yang diberikan wewenang olehanggran dasar perseroan untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakiliPT dan Komisaris yaitu orang yang mengawasi dierktur dalam menjalanintugasnya.

Maka pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tunduk kepadahukum perdata, selanjutnya, RUPS akan meminta pertanggungjawaban,bukan langsung ke ranah pidana, sebagaimana yang dilakukan terhadapPemohon Kasasi/Terdakwa;Bahwa jika ada indikasi tindak pidana dalam proses kreditnya, maka lebihtepat penyidik mengacu kepada tindak pidana perbankan, bukan korupsi,sebagaimana pendapat ahli hukum berikut ini:Anton Purba dari Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa dalammenganalisa dan mengklasifikasikan kasus

Jika terjadi perselisihan, makadiselesaikan dulu dari perdata, selanjutnya RUPS akan mintaperlanggungjawaban, bukan langsung dicap pidana" ujarnya. Sebelumkasus perbankan dibawa ke ranah hukum pidana, normanormanya harusdiuji dahulu oleh lembaga perbankan. "/tu adalah keuangan korporasi. Tidakada campur tangan keuangan negara". Penegak hukum yang berlangsungmembawa perkara itu ke dalam ranah pidana merupakan kesalahan."

Songs House Progress Report tanggal 11 Agustus 2017 yang di legalisir kantor pos 07 Februari 2019 ;

Nomor 518 K/Padt.SusHKI/2015Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia, Nomor AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan Terbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telahdilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS

Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).

dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS

Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.

DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.

TI.ll2 berupa foto copy berita acara RUPS LuarBiasa PT. Kemayan Bintan, dengan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sebagai PresidenDirektur PT. Kemayan Bintan ;3. TI.ll3 berupa foto copy akta jual beli HGB No.00871/Dompak, dari PT. Terira Pratiwi sebagaipenjual kepada PT. Kemayan Bintan sebagaipembeli ;4. Tl.ll4 berupa foto copy surat pendaftaran tanahHGB No. 871/Dompak, dengan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sebagai pemohon,yang diterbitkan oleh Kepala BPN KotaTanjungpinang ;5.

Kepada Menteri Keuangan sebagai institusi yang mempunyaikewenanganan dibidang keuangan dan selaku pemegangsaham/RUPS Bank Mandiri (Persero), Tbk (Tergugat), Penggugattelah mengirim pengaduan sebagaimana surat kuasa hukumPenggugat tertanggal 25 April 2011 Nomor 15/MA&P/IV/011tanggal 25 April 2011;3.

Bahwa dikarenakan usaha dari PT Pancabusana Asrilaras tidak berjalandan kemudian berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pada tanggal 11 Agustus 2008 telah diputuskan perseroan untukmembubarkan dan mengangkat Penggugat sebagai likuidator/penyelesaipembubaran perseroan dan memberikan kuasa kepada likuidator untukmelakukan segala tindakan, sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas Bab X Pembubaran, Likuidasi, Dan Berakhirnya