Ditemukan 6290 data
338 — 211
Pelawan pada bulan Februari2019 mengambil alin PT Mitra Mega Infomedia (PT MMI) yangberkedudukan di Jakarta Barat dan pada RUPS ( Rapat UmumHal. 14 dari 52 hal. Put.
JAYUS
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
46 — 11
Bukti P.l5:Fotocopy Pernyataan Keputusan RUPS PT.
JUNAIDI SAGALA
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
88 — 20
Fotocopy Pernyataan Keputusan RUPS PT.
260 — 338
yang membedakan subyekHukum yaitu kalau subyek hukum itu bertanggung jawab atas din sendir/pribadi, Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 10/Padt.G/2020/PN Pilisedangkan badan hukum itu berupa suatu instansi, lembaga, perusahaan yangmempunyai hak dan kewajiban yang terdin dari banyak orang; Bahwa yang berhak untuk mewakili atas nama suatu instansi atau perusahaanitu tergantung siapa yang ditunjuk dari Perusahaan tersebut; Bahwa yang dapat mewakili dalam pengurusan di suatu perusahaan itutergantung dari RUPS
1.ABD GAFAR
2.DJATA DG. MALOTO
3.NORMA DAENG MALOTO
4.INDORIA
5.HASAN
6.MARIAMA
7.ANDI BASO
8.HAJRAH
9.ANDI RENDA
10.INDRA WIJAYA
11.ABD. ISHAK
Tergugat:
1.PT SIRTU KARYA UTAMA
2.ROCKY MARTHIANUS
3.FIRMAN PADE
4.AGUS Alias PULU
5.EMI
6.ELI
7.EPI
8.ENI
9.ERNI
10.ERNA
11.ESNI
12.WOLOR
13.IMRAN
14.GAZALI
15.DELI
16.ARWIS
17.ENCI
18.RATNA
19.RONIS
20.ROHANI
21.RUSLAN
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA PALU KELURAHAN BULURI Cq LURAH BULURI
2.PEMERINTAH KOTA PALU KECAMATAN ULUJADI Cq CAMAT ULUJADI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
111 — 41
,S.H/Pengesahan Dokumen tanggal 4 mei 207, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.I dan T.ll 1 ;Asli dan foto copy Beita acara RUPS PT.Sirtu karya Utama Akta No.39Notaris Jao Juliana.,S.H, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebutdiberi tanda T.I dan T.II 2 ;Asli dan foto copy Pernyataan keputusan rapat perseroan PT.Sirtu karyaUtama Akta No.94 Notaris Jao Juliana.
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
458 — 89
Termohon Keberatan XI, dahulu TerlaporXll) adalah Direktur di kantor Pemohon Keberatan pada ProyekUtara 2014.Bahwa hak dan wewenang Turut Termohon X dan Turut TermohonXI untuk mewakili Pemohon Keberatan diatur dan dilindungi dalamPasal 92 ayat (5) UndangUndang No. 40 tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UU No. 40/2007), yang menyatakan:Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggotaDireksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Akta Berita Acara PTDuta Utama Sumatera No. 04 tertanggal 2 Agustus 2008 (AktaBerita Acara RUPS 04/2008), Turut Termohon X dan TurutTermohon XI selaku Direktur berhak dan berwenang mewakiliperusahaan. Hal ini kami kutip sebagai berikut:b.
Terlebihhak dan wewenang tersebutdiatur dalam UU No. 40/2007 dan AktaBerita Acara RUPS 04/2008.Bahwa sepatutnya Termohon Keberatan menguraikan secara jelasdan rinci mengenai keterkaitan antara pemberian hak danwewenang kepada Turut Termohon Keberatan X dan TurutTermohon Keberatan XI, dengan dugaan praktik persekongkolandan pinjam meminjam perusahaan terhadap Pemohon Keberatan.Bahwa selain itu, di dalam hak dan wewenang tersebut tidakterdapat kalimat yang secara khusus memberikan wewenangkepada Turut
67 — 30
Bintang Megah yangmana stempel maupun' tindakan saudara Rini tanpamelalui proses Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) maupun tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugatselaku Direktur Utama PT Bintang Megah ; Halaman 17 dari 80 halaman Putusan No. 85/G/2011/PTUNJKT.Bahwa dengan diterbitkannya KTUN berupa Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor: 20/2011 tentang IzinPenyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di luarBadan Jalan Dengan Memungut Biaya
dr. RINRIN MERINOVA
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara cq. Direktur Reserse Kriminal Umum
128 — 65
melakukan aktifitas penambangan dilokasi IUP PT DTGP sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Pemohonnamun SPK tidak diberikan dan PT DTGP malah melakukan kerja samadengan pihak perusahaan lain sehingga PT DNI merasa curiga dan setelahdilakukan pengecekan ternyata Pemohon yang selama ini mengakusebagai Komisaris PT DTGP ternyata bukan merupakan Komisaris PTDTGP karena namanya tidak ada dalam Akta Perusahaan dan Pemohonbaru menjabat sebagai Komisaris PT DTGP pada tahun 2017 sesuai AktaNo. 06 tentang RUPS
95 — 20
Perdana Maju Utama kepadaPENGGUGAT;2 Bahwa, PT.Perdana Maju Utama berkedudukan di Balikpapan, bergerak di bidangpertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah mendapatkanKuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan BupatiKutai Kartanegara No.540/05/KPEr/DPEIV/TV/2005 tanggal 25 April 2005;3 Bahwa, berdasarkan Akta Berita Acara PT.Perdana Maju Utama Nomor 21 tertanggal16 Januari 2008 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Akta Penjualandan Pembelian Saham
55 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tertutup menjadi Perseroan Terbukaatau sebaliknya.(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud padaayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri;(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalambahasa Indonesia;(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta beritaacara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam aktanotaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS
Eka Wirajhana
Tergugat:
PT. Garuda Indonesia Persero Tbk
261 — 244
Juni2016, Juli 2017 dan Juni 2018, selanjutnya disebut bukti P20Halaman 38 dari 56 Putusan Gugatan Nomor : 20/Pat.SusPHI/2019/PN Dps21.Download dari : hittps://www.garudaindonesia.com/files/pdf/investorrelations/ corporategovernance/, Ringkasan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal 12/14 September 2018dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST),tanggal 24/26 April 2019, bahwa Fuad Rizal dan Pikri Ilham Kurniansyahadalah juga Direktur yang Terpilih pada RUPS
41 — 7
Deltasindo Architama merubah RUPS danmendudukan Penggugat Rekonvensi sebagai Komisaris Utama, haltersebut sesuai dengan Risalah Rapat PT. Deltasindo Architama Nomor :05 tertanggal 27 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Sri Sutiyah, SH., selaku Notaris di Jakarta;Bahwa kemudian PT.
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta dan memperolehpersetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor C01958 HT.01.01Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 130 PK/TUN/2016TH.2007 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 16 November 2007 sebagaimana termaktub dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.
123 — 62
Sentul City, Tbkberkedudukan di Jakarta berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT.Bukit Sentul Tbk, No. 26, tanggal 19072006 ;. Pada tanggal 27042009, Roya Hak Tanggungan Peringkat Pertama pada BankMayapada International ; . Pada tanggal 02022005 dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama pada PT.Bank Mayapada International Tbk., berkedudukan di Jakarta ; Hal. 9 dari 63 hal. Put.
110 — 46
ThIk2 berupa foto copy berita acara RUPS Luar Biasa PT. KemayanBintan, dengan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sebagaiPresiden Direktur PT. Kemayan Bintan ;3. TLIFK3 berupa foto copy akta jual belli HGB No. 00871/Dompak, dari PT.Terira Pratiwi sebagai penjual kepada PT. Kemayan Bintan sebagaipembeli ;4. Tllk4 berupa foto copy surat pendaftaran tanah HGB No. 871/Dompak,dengan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sebagai pemohon,yang diterbitkan oleh Kepala BPN Kota Tanjungpinang ;5.
Terbanding/Penggugat : Linus Tandi
52 — 29
Cupumanik Gemah Permata telah diperpanjang dari Tahun2017 sampai dengan Tahun 2022, berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan Tanggal 17Juli 2019, (Bukti tambahan T33/PR33).2. Bahwa pemberian Kuasa dari DR.Drs.Jimmy Budi HarijantoSH.MH.MBA, kepada Ir. Subrata Sjamsoe tanggal 06 November2019, dan pemberian Kuasa dari Ir. Subrata Sjamsoe kepada SittiHairawati Mase Staff Marketing PT.
Pembanding/Tergugat II : AGUS HERLANDI
Terbanding/Penggugat : PT. TRANSAMUDRA USAHA SEJAHTERA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. INDOPRO MITRA SEJAHTERA
95 — 68
Indopro Mitra Sejahtera telahmelakukan penyimpangan perpajakan dan pelanggaran terhadapBPJS ketenagakerjaan dan juga tidak membayar Upah kepadakaryawan kantor Turut Tergugat;Tergugat dalam kedudukan sebagai pemegang saham di PTIndopro Mitra Sejahtera tidak mau terlibat dalam permasalahandan sudah meminta kepada Direksi PT Indopro Mitra Sejahterauntuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,akan tetapi Sampai saat ini sudah 2 tahun, RUPS tahunan tidakterealisasikan dan Tergugat juga menuntut
ELSEUS SALAKORY, SH
Terdakwa:
TEDY alias ASO
71 — 85
Risalah Pemisahan Tanggal 14 juni 2016 (Rapat umum luar biasa parapemegang saham PT.Artha Samudera Pasifik;RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Luar Biasa;Copy Akta pelepasan/jual beli saham PT.ASP dari chandrawan kepadaTeddy;SK Kemenhumkam tentang perubahan direksi PT ASPitgl 22 juni2016,AHU No 0076831.A.H.01.11;Surat Kesepakatan bersama tanggal 19 Desember 2017;Kwitansi Pembayaran Rp.200.000.000.
99 — 26
Nomor 12/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby78.roe80.81.33TERGUGAT, terlampir dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perda No. 6 tahun2014, yang selanjutnya diberi tanda P46;Fotocopy, Koran Jawa Pos Radar Banyuwangi, selasa 27 Maret 2018,Halaman 32, yang pada prinsipnya Wahyudi, S.E. selaku DirekturUtama TERGUGAT menerangkan pada bulan Juni 2016 sudahmenyampaikan dan megirim surat kepada Pemegang SahamTERGUGAT untuk mengadakan RUPS membahas Membicaranmasalah hakhak normatif para karyawan TERGUGAT namun tidak adatanggapan
416 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika kemudian ditemukan indikasi kerugian Perseroan tentunyaPenggugat Rekonvensi/Tergugat pasti telah diperingatkan sebelumnya olehKomisaris ataupun Pemegang Saham dalam RUPS. Tetapi sampai sejauhini tidak ada pertanyaan untuk meminta penjelasan atau bahkanpertanggungjawaban kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat .