Ditemukan 5512 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 03-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2490/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.TULUS ARDIANSYAH, SH
2.SUHARTO, SH
3.ANTON ZULKARNAEN, SH, MH
Terdakwa:
1.HABIB ABD QODIR AL HADDAD BIN ABDULLOH
2.HADI MUSTOFA
3.SUPANDI
58 — 11
  • unsur tersebut diambil alih danmenjadi satu kesatuan dalam mempertimbangkan pledoi penasehat hukumpara terdakwa, sehingga dengan demikian majelis hakim tidak sependapatdengan pledoi penasehat hukum para terdakwa yang menyatakan paraterdakwa supaya dibebaskan karena tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanpenuntut umum, dengan demikian pledoi penasehat hukum para terdakwaharus ditolak;Menimbang, bahwa tentang permohonan maaf para terdakwakepada Kapolri
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU
154 — 114
  • Direktur Uheksi Jampidsus melalui Suratnya Nomor: B299/F/Fu.2/02/2009 tanggal 13 Februari 2009 memberi petunjuk kepadaKajati Sumut agar segera melaksanakan eksekusi secara administrativeterhadap rampasan berupa perkebunan kelapa sawit dalam perkara an.DARIANUS LINGGUK SITORUSSelanjutnya pada tanggal 23 Juli 2009, sebagai tindak lanjut dari rapatrapatkoordinasi sebelumnya dilaksanakan pertemuan antara Jaksa Agung Rl, Halaman 50 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNMenteri Kehutanan RI dan Kapolri
    Halaman 122 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNSelanjutnya pada tanggal 23 Juli 2009, sebagai tindak lanjut dari rapatrapat koordinasi sebelumnya dilaksanakan pertemuan antara JaksaAgung RI , Menteri Kehutanan RI dan Kapolri bertempat di KejaksaanAgung RI, guna membahas rencana pelaksanaan eksekusi secaraformil, dengan kesepakatan dilakukan eksekusi secara formil atasPutusan MA RI Nomor: 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Pebruari 2007tersebut dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 24-11-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 91/G/2016/PTUN.MDO
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat : Abner Patras, dkk Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
136 — 61
  • PertanahanKabupaten Bolaang Mongondow;Bahwa sebaliknya justru ketidakpastian hukum dilakukanoleh Para Penggugat yaitu dengan menguasai sebagian HakGuna Usaha Nomor 02 Tahun 2001 tanpa adanya alas hakhukum yang sah serta melakukan pemanenan kelapa milikTergugat Il Intervensi tanpa persetujuan Tergugat IlIntervensi di areal lahan Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun2001.Terkait dengan Kepastian Hukum Investasi, sebagaimanadikutip dalam Harian Bisnis Indonesia tanggal 20 September2016 halaman 12 dinyatakan bahwa Kapolri
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
621 — 1123
  • Nusa Wana Raya tentang izinmenanam hutan industri;Bahwa menurut saksi Sampai saat ini tidak ada Men.Hut turun ke lapanganuntuk mencek lokasi;Bahwa di dalam lahan tersebut ada kelompok tani;Bahwa pada tahun 2016 saksi mendampingi Mabes Kapolri sebanyak 5(lima) orang dan saksi diminta untuk mendampingi yang diperintahkan olehDirektur;Bahwa tujuan Mabes Polri turun kelapangan sesuai dengan laporan DirekturPT. Nusa Wana Raya;Bahwa saksi kelapangan menentukan titik koordinat untuk mengukur lahanPT.
    NUSAWANA RAYA tertanggal 29 September 2006 kepada Gubernur Riau(fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T40 ;Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (POLDA Riau) No.Pol:B/2855/IX/2006 tertanggal 29 September 2006 untuk Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia (KAPOLRI) perihal Laporan PerkembanganPenanganan Perkara Sengketa Lahan antara PT. PEPUTRA SUPRA JAYAdengan PT.
    Pol:B/2855/IX/2006 tertanggal 29 September 2006 untuk KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) perihal LaporanPerkembangan Penanganan Perkara Sengketa Lahan antara PT.PEPUTRA SUPRA JAYA dengan PT. NUSA WANA RAYA (fotocopy darifotocopy), diberi tanda T41 ;Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pelalawan No. Pol.B/130/VII/2006/Reskrim perihal Laporan Perkembangan PenangananPerkara Sengketa Lahan antara PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-09-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
HARYANTO CHANDRA
214 — 89
  • ., arti nonidentik tidak selalu berarti palsu, bahwa non identik itu bisa sajaditantangani oleh yang bersangkutan, tetapi hasil atau bentuknya tidaksama;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009,agar tercapai teknis Non Identik itu adalah pembanding itu minimal 5 (lima)tahun dan sesudah 5 (lima) tahun dengan adanya bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum danpertimbanganpertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur "membuat surat palsu atau
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 10-07-2023 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN KETAPANG Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp
Tanggal 1 Februari 2024 — Penuntut Umum:
PANTER RIVAY SINAMBELA SH
Terdakwa:
PT SULTAN RAFLI MANDIRI
104 — 75
  • SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
    36) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11./2019 tanggal 15 November 2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak;
    37) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/3013/VI/YAN.2.12./2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
    38) 1 (satu) bundle Foto Copy Invoice penjualan Emas PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 12-08-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 23 Desember 2013 — 1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI),2.INDONESIA CORRUPTION WATCH;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Dr. PATRIALIS AKBAR, SH., MH
571 — 862
  • ., setelah melalui proses pengajuan yang diajukan oleh Menteri hukum danHAM, dengan melibatkan Kapolri, Kejaksaan Agung, Mensesneg, dan Mensekabyang dikoordinasikan oleh Menteri koordinator Politik hukum dankemanan.Demikian pula terhadap pengajuan tiga orang hakim konstitusi oleh MahkamahAgung juga merupakan hak konstitusional Mahkamah Agung dengantata cara yang ditentukan sendiri, bahkan beberapa kali pengajuan hakim konstitusilansung ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 11 Juni 2013 — ISLAN Bin NGADIRIN
241 — 180
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahamanantara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol :B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan PengelolaanKeuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana NonBudgeter ; Halaman 82 dari 93 halaman Putusan No : 10/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRo= Menimbang, bahwa sesuai keterangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 —
1166 — 1108
  • Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHONterhadap PEMOHON telah dilakukan secara profesional danproporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikantindak pidana sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undangundang No. 2Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia danPeraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana;4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Pelapor Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
ADANG
175 — 70
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN CIBINONG Nomor 242/Pid.Sus/2016/PN Cbi
Tanggal 8 September 2016 — Pidana -TAUFIK HIDAYAT,SH Bin MUHAMAD HIDAYAT
175 — 111
  • Adanya penyanderaan terhadap orangorang yang berstatus Saksi olehPenyidik selama memberikan keterangan pada tahap Penyidikan tidaksesual Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManagemenPenyidikan Tindak Pidana ;3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 23 Nopember 2018 — Pemohon:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
418 — 216
  • Dalam melakukan dugaannya PPN ini ada 2 ada yangmelakukan penyelidikan saja ada yang melakukan penyelidikan danpenyidikan, tetapi harus berkoordinasi dengan Kapolri ada juga yangmendiri yang sudak melakukan penyelidikan dan penyidikan hasilnyadiserahkan kejaksaan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 02-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 April 2016 — H. ABIDIN SYAH, beralamat di Jl. Iswahyudi No. 5 Rt. 001, Desa Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau , Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SURURUDIN, SH dan MANSUR MUNIR, SH ., Advokat pada IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasblanka Office Tower, Tower A, Lantai 19 , Kota Kasablanka , Jalan Casablanka Kav. 88 , Kuningan, Jakarta Selatan, 12870 berdasarkan surat Kuasa tanggal 04 Februari 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai--------------- PEMOHON ;
419 — 1372
  • Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi:Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polriyang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsungperistiwa yang terjadi.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi dandidukung oleh barang bukti berupa dokumen, Penyidik kemudianmelaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 16 Nopember 2015 yangdihadiri oleh dihadiri
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 30 Mei 2012 — - SIHAR SIMAMORA, SE, Ak
81 — 25
  • Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepadaMenteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan KesekretariatanLembaga Tinggi Negara/Pimpinan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota /Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan beritaacara penyerahan.Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, Keuangan dan fungsional terhadappengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 4 Januari 2016 — DADANG ERWANDA.SE Bin LILI HAMBALI;
140 — 14
  • Laporan bulanan PNBP Polres Lahat bulan April tahun 2010 Surat Edaran Kapolri No.Pol : SE/11/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008213.
    Surat Edaran Kapolri No.Pol : SE/11/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010Dikembalikan kepada Polres Lahat214. 1 (satu) bundel Akta Pengoperan Hak tanggal 02 Februari 2013 nomor 115 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, SH, M.Kn215. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 02 Januari 2013 yang ditandatangani oleh SUWENDI sejumlah Rp. 150.000.000,00216. 1 (satu) lembar Surat jual beli tertanggal 02 Februari 2013 dengan pihak pertama atas nama SUWENDI HISADAN dan pihak kedua atas nama MURNI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2560 K/Pdt/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — Nyonya ELLY AZCA SHOLIHAH Binti TUKIJO vs KH. Drs. M. NOER QOMARUDDIN, M.H., Bin AHMAD SOELAIMAN, dkk
122 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi danIdentifikasi Kendaraan Bermotor, menyatakan registrasi dan identifikasikendaraan bermotor bertujuan:a. Tertib administrasi, dalam rangka:1. Terjaminnya keabsahan ranmor dan kepemilikannya sertaoperasional ranmor dalam rangka mewujudkan perlindungan dankepastian hukum;Halaman 81 dari 99 hal. Put.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 26-09-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 129/Pid.B/2013/PN-LSM
Tanggal 11 April 2014 — EFFENDI BAHARUDDIN BIN (Alm) BAHARUDDIN
191 — 61
  • Ilham Teguh adalah menyelahi UndangUndang perbankkan;Bahwa, setelah team selesai bekerja maka saksi laporkan ke Direktur Perbankan lalumereka mereviu kembali laporan saksi dan terdapat kesalahan yang sama lalu kamiserahkan ke Kejati dan Kapolri karena saksi bekerja sepeti ini karena Jabatan Saksi;Bahwa, saksi tidak memanggil pemilik tanah karena sudah ada data dukungnya yaitusurat pernyataan dai Hj.Syarifah yang menyatakan bahwa uang kredit itu adalahPut.No.129/Pid.B/2013/Pn.Lsm.Halaman 39 dari 125
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum
Register : 22-01-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN SEKAYU Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sky
Tanggal 31 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AKBARI DARNAWINSYAH, SH.
Terdakwa:
Sarwono Alias Gemblung Bin Suwandi
40 — 9
  • yang direkayasatersebut sangat melukai hati keadilan dan hukum itu sendiri dan hukumbukan dibuat untuk itu; Bahwa keterangan Terdakwa yang dijadikan alat bukti adalahketerangan Terdakwa yang disampaikan di muka persidangan artinyaketerangan yang ada didalam BAP tersebut apabila dalam keadaantertekan, di intemidasi dan dilakukan kekerasan maka keteranganTerdakwa yang ada didalam BAP tersebut tidak sah dan sebenarnyapihak penyidik telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) ataudidalam SKEP Kapolri
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 20-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - MIRZA
183 — 117
  • 201 08@s.whatsap 04808@s. jgn berdar dl6 p.net Mirza whatsapp.1:14 net Mirza55 62856920451AM( 51@s.whatsapUTC p.net Roy+7) Depok108 6/26 62813802048 62813802 628569204515 Ama faisal/201 08@s.whatsap 04808@s. 1@s.whatsapp6 p.net Mirza whatsapp. .net Roy1:14 net Mirza Depok59 62856920451AM( 51@s.whatsapUTC p.net Roy Halaman 81 dari 124 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks +7) Depok 109 6/26 62813802048 62856920 Ya maklum/201 0O8@s.whatsap 45151@s. mau6 p.net Mirza whatsapp. pergantian1:15 net Roy kapolri
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 30-06-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/Pdt/2015/PT.SMR
Tanggal 30 Juni 2015 — KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) CQ KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) KABUPATEN PASER, berkedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNo.11Tana Paser. Kabupaten Paser.
53 — 27
  • KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) CQ KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) KABUPATEN PASER, berkedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNo.11Tana Paser. Kabupaten Paser.