Ditemukan 2293 data
75 — 47
., Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum pada BiroHukum dan Organisasi SetjenKementerian Kesehatan RepublikIndonesia;BONAR SIANTURI, SH, MH., Staf Biro Hukumdan Organisasi Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;HENDRA NORMANSYAH, SH., Staf Biro Hukumdan Organisasi Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Nomor :95/G/20 10/PTUN JKT.NOVICA MUTIARA, SH., Staf Biro Hukum danOrganisasi Setjen KementerianKesehatan Republik Indonesia;AMIEN GEMAYEL, SH., Staf
46 — 3
.3.000.000, ( tiga juta rupiah) ;Bahwa uang sewa mobil oleh terdakwa sampai sekarang belum dibayar ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi 3 hari dari terdakwa menguasai mobil milikAnang Cahyono ( korban ) yaitu pada bulan pertengahan Nopember 2013 ;Bahwa mobil isuzu phanter warna hitam metalic tahun 1993 milik korbankeberadaannya sampai sekarang terdakwa ditahu karena yang menerimagadai mobil tersebut alamatnya di Ponorogo terdakwa tidak jelas ;Bahwa proyek bangunan yang dikerjakan di Ponorogo oleh terdakwa subbagian
Drs.FAUZI
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
87 — 38
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Sekretariat DaerahKabupaten Bengkulu Selatan ;4. DODDY ARIES, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan PerundangUndangan, SekretariatDaerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;5. RESMAN HADI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;Hal. 2 dari 80 Hal. Putusan No. 95/G/2019/PTUN.BKL6. RAYSAN BUDI WIBOWO, S.H., Staf Bagian Hukum,Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;7.
12 — 6
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telahmemperoleh izin cerai dari atasan Tergugat berdasarkan Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor XXXXXX, tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkanoleh Kepala Subbagian Tata Usaha, dengan demikian Tergugat telah memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangHalaman
151 — 85
Oleh karena itu, maka jangkawaktu akan diterima atau ditolaknya permohonan PENGGUGATadalah 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan pada tanggal27 Maret 2014 oleh staf Dinas Pertambangan Kabupaten KurtaiKartanegara subbagian Umum sehingga telah berakhir pada tanggal26 Juli 2014.
Nirwan
28 — 9
SubBagian Keuangan Drs. H.
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
IRYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3. MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Hukum , Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4.
53 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SubBagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar.3. Zuraida, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian PeraturanPerundangundangan Pemerintah Kabupaten Banjar.4. RR. Dian Parwatisari, S.H., M.Si., Kepala Sub BagianDokumentasi dan Publikasi Hukum Pemerintah KabupatenBanjar.5. Hj.
107 — 56
KEP42/PJ/2009 tentang Standar Prosedur Operasi( Standard Operating Procedures) Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak mengatur tentang Tata CaraPembuatan Surat Uraian Banding (SUB) atau SuratTanggapan atas Gugatan ;Bahwa sesuai Tata Cara Pembuatan Surat Uraian Banding(SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatan, pihak yangterkait dalam pembuatan SUB yakniDirektur Keberatan dan BandingKepala Subdirektorat Banding dan GugatanKepala Seksi Banding dan GugatanPelaksana Seksi Banding dan GugatanPelaksana Subbagian
2001 tentang Petunjuk PelaksanaanPengawasan Melekat dalam PenyelenggaraanPemerintahan.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimanadicantumkan pada butir 5.2. halaman 5 gugatan yangmenyampaikan dalil bahwa:Bahwa sesuai Tata Cara Pembuatan Surat Uraian Banding(SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatan, pihak yangterkait dalam pembuatan SUB yakni:Direktur Keberatan dan Banding,Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan,Kepala Seksi Banding dan Gugatan,Pelaksana Seksi Banding dan Gugatan,Pelaksana Subbagian
Bumi Resources, Tbk. telah sesuai denganSOP sebagaimana didalilkan Penggugat dalamgugatannya maka SOP yang dimaksud adalah sebagaimanadiatur dalam Lampiran KEP42/PJ/2009 yaitu dalamLampiran Nomor KPGOO0001 yang antara lain mengaturtentang Prosedur Kerja Pembuatan Surat UraianBanding (SUB) atau Surat Tanggapan atas Gugatansebagai berikut:Pelaksana Subbagian Tata Usaha menerima SuratPermintaan Pembuatan SUB atau Surat PermintaanPembuatan Surat Tanggapan dari Pengadilan Pajakdan menyampaikan kepada
Surat Tanggapan yang telah ditandatanganioleh Direktur Keberatan dan Banding diperbanyakdan dibuat rangkap 3 oleh Pelaksana SubbagianTata UsahaDirektorat Keberatan dan Banding untuk dikirim = dandisampaikan ke Pengadilan Pajak beserta datapendukungnya sesuai dengan batas waktu yang46ditentukan oleh undangundang (SOP Tata CaraPenyampaian Dokumen di KPDJP), masing masing :Asli SUB atau Surat Tanggapan untuk PengadilanPajak.2 (dua) buah fotokopi/salinan SUB atau SuratTanggapan untuk arsip.Pelaksana Subbagian
460 — 115
., M.Kn; Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian HukumSetda. Kab. Sleman; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan Pegawai NegeriSipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, beralamat diKantor Sekretaris daerah jalan Parasamya Beran TridadiSleman, angka 3 Pegawai Negeri Sipil pada Badan LingkunganHidup Kabupaten Sleman JI. KRT.
85 — 33
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Subbagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, AlamatJalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh ;5. Nurbayti, SH., MH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian WHukumSekretariat Daerah Kota, Alamat Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh ;6. Zahrul, SH.
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, JabatanKepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota, Alamat Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh7. Afriandy Karim, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota,Alamat Jalan Tgk.
66 — 44
BuktiT1 : Pakta Integritas Kepala Subbagian Tata Usaha BPS KotaSungai Penuh tanggal 20 November 2013. (FotokopiSesuai Dengan Asli) ;2. Bukti T2 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor056.A/15000/01/2016 tanggal 11 Januari 2016.(Fotokopi Sesuai Dengan Asili) ;3. Bukti T3 : Surat Panggilan Nomor : R056.C/BPS/92000/01/2016,tanggal 11 Januari 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asili) ;4. BuktiT4 : Surat Panggilan Il Nomor : R079/BPS/92000/01/2016tanggal 25 Januari 2016.
ARIS BUDIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :Tegal, 7 Maret 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Subbagian TataUsaha Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, Tempat Tinggal : Jalan LRCadas, RT. 026, RW. 053, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan DanauSipin, Kota Jambi, Kota Jambi ;2. IMAN KARIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :Jakarta, 8 Oktober 1969, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Bidang IPDS,BPS Propinsi Jambi, Tempat Tinggal : Jalan Fatahilah Gg.
Sikap tidak kooperatif Saudara Joni berdampak pada penundaanpekerjaan yang berhubungan dengan administrasi sebagaimanadiketahui bahwa penggugat merupakan Kepala Subbagian Tata UsahaBPS Kota Sungai Penuh ;Halaman 28 dari 47 halaman.
212 — 124
., Jabatan Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan PerjanjianKerjasama pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua; 7. ELSIUS F.
JUADI AR., SH., M.Hum., Jabatan Kepala SubBagian Perumusan Kontrak dan PerjanjianKerjasama pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua; 6. ELSIUS F.
121 — 60
Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;9. Affan Mohammad, SH.
Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum , Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Affan Mohammad, SH. Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Didit Junaedi, SH.
Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan; 7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan; 8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Affan Mohammad, SH.
DWI PORWANTI SUBAGIO, SH
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
130 — 70
BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );15. RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);16.
VITRIA FARISH MAYASARI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah KotaSurabaya); Putusan Perkara Nomor : 115./G/2018/PTUN.SBY.Halaman 3 dari 81 HalamanKesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman SuryaNo. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :800/7429/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ; Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada : 1. SETIJO BOESONO, SH,MH ;2.M.
147 — 95
(Kepala SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan HukumKEMONKEU); ne nn nnn nnn nnn nnn nnn nn cermin cnn ee nne nn4. RIZAL ALPIANI, SH. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 1 Cpada Biro Bantuan Hukum Kemenkeu); 5. UTAMA TEGUHWIBAWA, SH. (Kepala Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJKN Jawa Timur); 6. FRANSISKUS MANGAMBE, SH., LLM. (Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan HukumK@EMONKEU); ne nn nnn nnn nnn nnn nomen nn ner nnncnn nen nnene7. SAHAT B.H.J. PARDEDE, SH.
(Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum 1 C pada Biro Bantuan hukumK@EMONKEU); =n ann nnn nnn nn nnn nnn nme nn nen nnn cnn nen cnn9. ARLIANTI VITA, SH., MH. (Pelaksana Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJKN Jawa Timur); 10.YANTI ROBIYANA, SE. (Pelaksana Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJUKN Jawa Timur); 11.
107 — 42
;Jabatan: Kepala Subbagian Hukum SetdaKabupatenSleman;3. Nama : Ishadi Zayid,Jabatan: Kepala Subbagian DokumentasiHukum Setda KabupatenSleman;4. Nama : C.
Wibisono Tanggono,Jabatan: Staf Subbagian Bantuan HukumSetda KabupatenJabatan: Staf Subbagian Bantuan HukumSetda KabupatenSleman;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yangberalamat kantor di Jalan Parasamya ,Beran, Tridadi, Sleman, Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta ;Dan Kuasa Hukum Tergugat juga menyerahkan Surat Kuasadari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan KabupatenSleman Nomor : SK0262/180/01/2013 Tertanggal 28 Januari 2013yang di Kuasakan Kepada Kepala Kejaksaan
Warno
Tergugat:
1.Pem RI cq Depdagri cq Pemprov Tk.I Jatim cq Pemda Tk II Kab Lmg cq pem wil kec Paciran cq Pem Desa Banjarwati
2.BPD Desa Banjarwati
3.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarwati
60 — 3
., Kepala SubBagian Perundangundangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan5. WATIK SUPRAPTI, S.H., Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I.Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Lmg.Paciran,2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANJARWATI,3. LEMBAGAYang Berkedudukan Di Desa Banjarwati, KecamatanPaciran, Kabupaten Lamongan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.
ARIFAH RAHMAN HAKIM, S.H., M.Si., Kepala SubBagian Perundangundangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan5. WATIK SUPRAPTI, S.H., Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESABANJARWATI, Yang Berkedudukan Di DesaBanjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan,dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadaSUWARTO (Anggota LPM dengan SK.
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1400/HK Tanggal 16 September2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:I WAYAN PUTRA TENAYA, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Karangasem, bertempat tinggal di Lingkungan JasriKaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten KarangasemBali ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat
70 — 10
Kepala Subbagian Bantuan HukumHalaman dari 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN TglIMB Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 5.Pangihutan Siagian, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 6. Kingsospol Siregar, S.H.,M.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IID Biro Bantuan Hukum SekretariatJenderal Kementerian Keuangan, 7.