., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;5. JUADI. AR, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub BagianHal 1 dari 15 Hal Put.No.135/B/2015/PT.TUN.MKSDanTelaahan Hukum pada Bagian Pelayanan Bantuan HukumBiro Hukum SETDA Provinsi Papua;6. LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI, S.H., Jabatan KepalaSub Bagian Pengkajian Hukum dan HAM pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua) ==7. ELSIUS F.

Rangga Callisto, S.E. sebagai Kepala SubBagian Pengelolaan Barang Milik Negara;5. Rizky Angger Perkasa, S.H. sebagai stafSub BagianAdvokasi;6. Tassya Adhitya Putri, S.H. sebagai stafSub BagianAdvokasi;Semua Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Lembaga Penerbangan danAntariksa Nasional (LAPAN) yang beralamat di JalanPemuda Persil No.1 Rawamangun Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATITERBANDING;Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.187/B/2020/PT.TUN.JKT1.

., Jabatan Kepala Subbagian Advokasi IIC,Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;4. RORY ALAMSYAH, S.H., Jabatan Pelaksana SubbagianAdvokasi IIC, Biro Advokasi Sekretariat Jenderal KementerianK GU AN GAN j= +o mann nnn nnn nnn ee nnn nn nnn nnn crn nee ene nnn neHal. 1 dari 15 hal. Put. No. 242/B/2019/PT.TUN.JKT.5. FIRSTDA AYU FIAN NURAGUSTA, S.H., Jabatan PelaksanaSubbagian Advokasi IIC, Biro Advokasi Sekretariat JenderalKementerian Keu angan) 2a anemia nnn nnncnnnn6.

., M.Kn; Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian HukumSetda. Kab. Sleman; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan Pegawai NegeriSipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, beralamat diKantor Sekretaris daerah jalan Parasamya Beran TridadiSleman, angka 3 Pegawai Negeri Sipil pada Badan LingkunganHidup Kabupaten Sleman JI. KRT.

IRYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3. MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Hukum , Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4.

;Jabatan: Kepala Subbagian Hukum SetdaKabupatenSleman;3. Nama : Ishadi Zayid,Jabatan: Kepala Subbagian DokumentasiHukum Setda KabupatenSleman;4. Nama : C.

Wibisono Tanggono,Jabatan: Staf Subbagian Bantuan HukumSetda KabupatenJabatan: Staf Subbagian Bantuan HukumSetda KabupatenSleman;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yangberalamat kantor di Jalan Parasamya ,Beran, Tridadi, Sleman, Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta ;Dan Kuasa Hukum Tergugat juga menyerahkan Surat Kuasadari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan KabupatenSleman Nomor : SK0262/180/01/2013 Tertanggal 28 Januari 2013yang di Kuasakan Kepada Kepala Kejaksaan

., Kepala SubBagian Perundangundangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan5. WATIK SUPRAPTI, S.H., Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I.Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Lmg.Paciran,2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANJARWATI,3. LEMBAGAYang Berkedudukan Di Desa Banjarwati, KecamatanPaciran, Kabupaten Lamongan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.

ARIFAH RAHMAN HAKIM, S.H., M.Si., Kepala SubBagian Perundangundangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan5. WATIK SUPRAPTI, S.H., Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESABANJARWATI, Yang Berkedudukan Di DesaBanjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan,dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadaSUWARTO (Anggota LPM dengan SK.

Kepala Subbagian Bantuan HukumHalaman dari 39 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN TglIMB Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 5.Pangihutan Siagian, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 6. Kingsospol Siregar, S.H.,M.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IID Biro Bantuan Hukum SekretariatJenderal Kementerian Keuangan, 7.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telahmemperoleh izin cerai dari atasan Tergugat berdasarkan Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor XXXXXX, tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkanoleh Kepala Subbagian Tata Usaha, dengan demikian Tergugat telah memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangHalaman

SubBagian Keuangan Drs. H.

Oleh karena itu, maka jangkawaktu akan diterima atau ditolaknya permohonan PENGGUGATadalah 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan pada tanggal27 Maret 2014 oleh staf Dinas Pertambangan Kabupaten KurtaiKartanegara subbagian Umum sehingga telah berakhir pada tanggal26 Juli 2014.

Nomor : 392/KA/XI/2005 Tentang Organisasi Dan TataKerja Badan Tenaga Nuklir Nasional tanggal 24 Nopember 2005, dengandemikian Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan NuklirBadan Tenaga Nuklir Nasional adalah Badan Tata Usaha Negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UndangUndang No 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 5 Tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha10 Bahwa Subbagian

Persuratan dan Kepegawaian, Bagian Tata Usaha, PusatTeknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional,mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, sesuai Pasal185 ayat (1), Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 392/KA/XI/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Tenaga Nukllir Nasionaltanggal 24 Nopember 2005, dengan demikian Subbagian Persuratan danKepegawaian Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Reaktor dan KeselamatanNuklir Badan Tenaga Nuklir

Bahwa Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Pusat19.Teknologi Keselamatan Reaktor Badan Tenaga Nuklir Nasional tidak melaksanakantugasnya dengan baik untuk melakukan urusan persuratan dan kepegawaian dilingkungan Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir, berusaha menutupidata informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan hak dari Penggugat yang harusdilayani oleh Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian Bagian Tata UsahaPusat Teknologi Keselamatan Reaktor Badan Tenaga

Kesalahan tanggal tersebut, juga diakui oleh Kepala SubBagian Persuratan Dan Kepegawaian, Pusat Teknologi Reaktor dan KeselamatanNuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam diskusi email.

Reaktor DanKeselamatan Nuklir Badan Tenaga ~/Nuklir Nasional ;Bahwa Kepala Pusat Teknologi Reaktor Dan Keselamatan Nuklir (Eselon II) Badan Tenaga Nuklir Nasional, tidak menegur bawahannya (Kepala BidangPengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir tahun 2012, Eselon II) padasaat berbuat pelanggaran Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, sepertiDaftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untukPenggugat tahun 2012, baru dapat Diminta oleh Penggugat pada tanggal 03April 2013 melalui Kepala SubBagian

.) ;4 Surat Keteranga Nomor : tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan dari Kepala SubBagian Kepegawaian RSUD Pemerintah Bekasi,diberi tanda (P.4.);5 Keputusan Bupati Sleman Nomor : 23/PERS/NC/SLM/D.4 tanggal 24 Juli 2012Tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian, diberi tanda (P.5.)

,M.H selaku Kepala Bagian HukumPemerintah Kabupaten Banjar dan SRI MULIANA Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT I;KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukandi Jalan Menteri Empat Nomor 17, Kecamatan Martapura Kota,Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili olehDrs.

danpenyegelan serta mengamankan gula pasir tersebut kegudang KPPBCTMP C Banda Aceh ;Bahwa selanjutnya saksi membuat surat bukti penindakan Nomor : SBP24/WBC.01/KPP.MP.0202/2014 tanggal 14 Nopember 2014 ;Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut karena tidak dilengkapi dengandokumen kepabeanan ;Bahwa yang melakukan penindakan tersebut saksi dan Sdr ahmad mulkimuzni serta dibantu oleh petugas bea cukai lainnya ;Saksi ERVIN SYAFRUDDIN bin SYAMSUL BAHRI menerangkan :Bahwa saksi sebagai pelaksana pemeriksa di subbagian

BuktiT1 : Pakta Integritas Kepala Subbagian Tata Usaha BPS KotaSungai Penuh tanggal 20 November 2013. (FotokopiSesuai Dengan Asli) ;2. Bukti T2 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor056.A/15000/01/2016 tanggal 11 Januari 2016.(Fotokopi Sesuai Dengan Asili) ;3. Bukti T3 : Surat Panggilan Nomor : R056.C/BPS/92000/01/2016,tanggal 11 Januari 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Asili) ;4. BuktiT4 : Surat Panggilan Il Nomor : R079/BPS/92000/01/2016tanggal 25 Januari 2016.

ARIS BUDIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :Tegal, 7 Maret 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Subbagian TataUsaha Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, Tempat Tinggal : Jalan LRCadas, RT. 026, RW. 053, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan DanauSipin, Kota Jambi, Kota Jambi ;2. IMAN KARIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir :Jakarta, 8 Oktober 1969, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Bidang IPDS,BPS Propinsi Jambi, Tempat Tinggal : Jalan Fatahilah Gg.

Sikap tidak kooperatif Saudara Joni berdampak pada penundaanpekerjaan yang berhubungan dengan administrasi sebagaimanadiketahui bahwa penggugat merupakan Kepala Subbagian Tata UsahaBPS Kota Sungai Penuh ;Halaman 28 dari 47 halaman.

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Subbagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, AlamatJalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh ;5. Nurbayti, SH., MH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian WHukumSekretariat Daerah Kota, Alamat Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh ;6. Zahrul, SH.

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, JabatanKepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota, Alamat Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor : 7 Banda Aceh7. Afriandy Karim, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota,Alamat Jalan Tgk.

Nomor 2365 K/Pid.Sus/2015pelaksanaan tugas dengan anggota direksi dan melakukanpembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bagian/subbagian/cabang/unit peiayanan dan Terdakwa IV Norhasanah aliasSanah binti Hasan Fakhrudin bekerja di PD.

Cahya Reinaldi danAkhmad Karyadi baik pinjaman kredit pertama dan kedua, TerdakwaIV Norhasanah alias Sanah binti Hasan Fakhrudin selaku Kepala SubBagian Kas PD.

Ilham Rossady,S.Sosselaku Direktur Pemasaran bahwa Terdakwa IV Norhasanah aliasSanah binti Hasan Fakhrudin dengan jabatan sebagai Kepala SubBagian Kas pangkat Cl mengawasi langsung teller/kasir di PD.

Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;9. Affan Mohammad, SH.

Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum , Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Affan Mohammad, SH. Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Didit Junaedi, SH.

Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan; 7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan; 8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Affan Mohammad, SH.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Sekretariat DaerahKabupaten Bengkulu Selatan ;4. DODDY ARIES, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan PerundangUndangan, SekretariatDaerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;5. RESMAN HADI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;Hal. 2 dari 80 Hal. Putusan No. 95/G/2019/PTUN.BKL6. RAYSAN BUDI WIBOWO, S.H., Staf Bagian Hukum,Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;7.