Ditemukan 536 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-09-2016 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst 149 — 65
Menyatakan Terdakwa Ir.Suprapto, M.Si tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan alternative pertama melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU TindakPidana Korupsi jo, Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana atau dakwaan alternativekedua melanggar Pasal 138 UU Tndak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana.3. Membebaskan Terdakwa Ir.Suprapto, M.Si dari segala dakwaan.4.
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 7 Oktober 2016 —
63 — 7
63 — 7
tiga ratus duabelas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluhtiga sen ) atau setidaktidaknya sejumlah itu.Menimbang, bahwa selanjutnya Majels akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukumtersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan teh mehkukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melkukan suatu tindak pidama, maka perbuatanorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tndak
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM
106 — 33
106 — 33
bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ilmu HukumPidana adalah salah satu subjek hukum, baik itu berupa orang (persoon) atau badanhukum (rechtspersoon) yang melakukan suatu perbuatan (feit) atau tindakan (handeling)yang kepadanya dapat dikenakan pidana ; Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagai subjek hukum dalamUndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tndak
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 7 Oktober 2016 — HEIN MOPANTAW Alias KO'HEIN
170 — 116
170 — 116
duaribu rupiah); Bahwa uang yang Terdakwa kirim dan setorkan kepada Pak JODI pemilik PT.Kumala Mining padatanggal 26 Juni 2015 adalah sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk transfer pertamadan sebesar Rp.200.379.033, (dua ratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tigarupiah) untuk transfer kedua (Bukti T.1 dan T.2);Menimbang, bahwa selanjutnya Majels akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukumtersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan teh melakukan tndak
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
126 — 57
126 — 57
bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ilmu HukumPidana adalah salah satu subjek hukum, baik itu berupa orang (persoon) atau badanhukum (rechtspersoon) yang melakukan suatu perbuatan (feit) atau tindakan (handeling)yang kepadanya dapat dikenakan pidana ; Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagai subjek hukum dalamUndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tndak
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — ACHMAD MACHBUB ALS BOB ALS KAPTEN AHMAD
262 — 120
262 — 120
Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagai subjek hukum dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tndak Pidana Korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun BadanHukum atau Korporasi dan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang danatau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakanbadan hukum
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
312 — 151
312 — 151
Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagai subjek hukum dalamUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi adalah meliputi orangperorangan maupun Badan Hukum atau Korporasi dan yang dimaksud denganKorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baikmerupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
108 — 25
108 — 25
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tndak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManado sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober2018;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiManado sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember2018;Halaman 1 dari 357 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnd7.
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
232 — 111
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
232 — 111
Saksi ahli bidang hukum administrasi dan hukum keuangan negara ataspermintaan KPK RI melalui Surat Deputi Penindakan KPK RI No.R.61/2023/012015 tertanggal 12 Januari 2015 tentang permintaan bantuanKeterangan Ahli dalam penyidikan dugaan tndak pidana korupsipenyelenggaraan ibadah haji tahun 20102013 yang dilakukan tersangkaSURYADHARMAALI selaku Menteri Agama RI dkk.86.
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
117 — 32
117 — 32
yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang terbuktidilakukannya itu ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagipara terdakwa serta yang diharapbkan mampu mewujudkan tujuan pemidanaantersebut diatas, Majelis memandang perlu. mempertimbangkan perihalkemungkinan adanya halhal yang meringankan dan atau memberatkan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa dari proses peradilan perkara ini majelis melihat halhal yang meringankan dan memberatkan itu sebagai berikut :Hal yang memberatkan : Tndak
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
172 — 50
172 — 50
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagipara terdakwa serta yang diharapbkan mampu mewujudkan tujuan pemidanaantersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan perihalkemungkinan adanya halhal yang meringankan dan atau memberatkan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa dari proses peradilan perkara ini majelis melihat halhalyang meringankan dan memberatkan itu sebagai berikut :Hal yang memberatkan : Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi; Tndak
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
145 — 43
145 — 43
yang ditimbulkan oleh tindak pidana yangterbuktidilakukannya itu ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi paraterdakwa serta yang diharapbkan mampu mewujudkan tujuan pemidanaan tersebut diatas,Majelis memandang perlu mempertimbangkan perihal kemungkinan adanya halhal yangmeringankan dan atau memberatkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari proses peradilan perkara ini majelis melihat halhal yangmeringankan dan memberatkan itu sebagai berikut :Hal yang memberatkan : Tndak
Register : 23-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. Tanggal 13 April 2016 — IDA BAGUS SUSILA
229 — 185
229 — 185
Para Advokat yang berkantor di JalanWerkudara I/1, Denpasar Bali.Pengadilan Tndak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 23 November 2015tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.e Penetapan Ketua Majelis No45/Pid.SusTPK/2015/PN Dps, tentang penetapan harisidang.e Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum denganNomor Register Perkara No.Reg.Perk : PDS 05/P.1.12/Ft.1/11/2015.tertanggal
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
842 — 343
842 — 343
Terdakwa dan pekerjaan ahliAnalis Hukum Senior di PPATK dengan tugas ahli sebagaianalis hukum senior memiliki tugas melakukan analisishukum, untuk kepentingan internal ataupun eksternal PPATKjuga memberikan bantuan hukum baik kebutuhan internalmaupun eksternal PPATK termasuk sub memberikanketerangan sebagai ahli dipersidangan ini;Bahwa dalam kaitan tugas terkait aparat penegak hukumterkait Tindak Pidana Pencucian Vang, ahli pernah menjadiahli pada banyak perkara contohnya kasus Melinda Dee untukkasus Tndak
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 —
125 — 47
125 — 47
Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagai subjek hukum dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tndak Pidana Korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun BadanHukum atau Korporasi dan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang danatau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakanbadan hukum
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
826 — 2399
826 — 2399
namun jika Mejelis Hakim berpendapat, bahwa keteranganTerdakwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkankebenarannya, maka keterangan Terdakwa tersebut justru dapat dijadikanindikasi, bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dengancara yang tidak wajar dengan memanfaatkan kedudukan, jabatan dankewenangannya, sehingga Harta Kekayaaan yang diperoleh. 1 Terdakwatersebut dikualifikasikan sebagai Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindakpidana Dengan demikian eksistensi tndak